Ekonomi Internasional

May 21 2024

Keturunan Naga: Potensi Lonjakan Investasi China di Bangladesh bagian selatan

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Politics, Think Bangladesh, China, Ekonomi Internasional, Foreign Direct Investment 0

Dalam sebuah pertemuan yang diadakan pada tanggal 4 April antara Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina[1] dan Duta Besar China untuk Bangladesh, Yao Wen, Hasina meminta Beijing untuk berinvestasi dalam pengembangan bagian selatan Bangladesh. Wilayah ini, katanya, telah lama terabaikan meskipun merupakan salah satu bagian yang paling rentan di negara ini karena terdapat sungai-sungai besar dan dampak perubahan iklim yang signifikan. “Tidak ada pemerintah kecuali Liga Awami yang telah mengambil langkah efektif untuk pengembangan wilayah ini,” ujarnya[2], seraya menambahkan bahwa Jembatan Padma[3], salah satu proyek konektivitas andalan pemerintahnya yang selesai dibangun pada tahun 2022, telah membangun komunikasi jalan langsung dengan wilayah ini. Sebagai tanggapan, China telah meminta proposal pembangunan khusus dari pemerintah Bangladesh. Namun, meskipun investasi eksternal memang dapat membantu PM Hasina untuk mengatasi kerentanan lingkungan dan memanfaatkan potensi ekonomi di Bangladesh selatan, peningkatan keterlibatan China akan menciptakan riak dalam geopolitik Teluk Benggala.

Menyeimbangkan ekonomi dan ekologi

Bagian selatan Bangladesh yang terdiri dari Khulna, Barisal, dan Chattogram, merupakan muara dari Delta Benggala. Dua sungai utama negara ini, Padma dan Jamuna bergabung dengan sungai Meghna di Bangladesh bagian bawah sebelum bermuara di Teluk Benggala, menciptakan delta sungai terbesar di dunia.[4] Mengitari semua pulau-pulau delta, saluran pasang surut, dan muara, seluruh panjang garis pantai Bangladesh diperkirakan hampir 1.320 km.[5] Namun, topografi garis pantai ini membuatnya rentan terhadap banjir, gelombang pasang, dan erosi tepi sungai. Selain itu, lokasi Bangladesh yang berada di puncak Teluk yang bergejolak, membuat garis pantainya rentan terhadap gelombang badai dan angin topan, yang frekuensinya semakin meningkat akibat perubahan iklim. Ancaman kenaikan permukaan laut dan intrusi air laut juga merupakan masalah besar karena hampir 80 persen wilayah Bangladesh berada di ketinggian 5 meter di atas permukaan laut dan kenaikan permukaan laut setinggi 1 meter dapat membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal.[6] Hutan bakau Sundarbans, ekosistem terpenting di negara ini juga akan hilang dengan kenaikan satu meter permukaan laut. Beberapa pulau seperti Kutubdia dan Sandwip[7], yang berada di garis pantai Bangladesh telah kehilangan wilayahnya akibat erosi dan kenaikan permukaan laut.

Kerentanan fisik Bangladesh selatan memengaruhi perekonomian negara, karena 20 persen wilayahnya merupakan garis pantai dan 30 persennya merupakan lahan pertanian.[8] Pertanian adalah pekerjaan utama di negara ini dan menyumbang hampir 11,50 persen[9] dari PDB Bangladesh. Delta ini juga kondusif untuk memancing Hilsa, karena ikan laut ini bermigrasi ke saluran sungai selama musim pemijahan. Selain pertanian, penangkapan ikan adalah pekerjaan utama lainnya di negara ini yang menyumbang 3,50 persen[10] dari PDB nasional, di mana penangkapan ikan Hilsa sendiri menyumbang 1 persen.[11] Tentu saja, dengan peluang yang cukup besar untuk kedua pekerjaan tersebut, 29 persen dari populasi negara ini tinggal di sepanjang garis pantai.[12] Hal ini meningkatkan risiko bencana di wilayah tersebut, karena sebagian besar penduduk terkena dampak bencana alam dan dampak perubahan iklim, yang menyebabkan pengungsian berskala besar dan mata pencaharian yang terganggu. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang sangat penting untuk membangun infrastruktur yang tahan bencana dan hubungan konektivitas yang lebih baik untuk memanfaatkan potensi ekonomi wilayah ini, yang menjelaskan seruan PM Hasina untuk investasi asing, yang sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan delta.

Mengembangkan delta

Pada tahun 2018, Pemerintah Bangladesh menerbitkan Bangladesh Delta Plan (BDP) 2100[13]; sebuah strategi pembangunan komprehensif yang menguraikan tindakan holistik dan lintas sektoral yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan meminimalkan risiko bencana. Implementasi rencana ini sangat penting, jika tidak maka akan terjadi penurunan produksi pertanian, peningkatan pengangguran, dan migrasi, menambah tekanan urbanisasi dan pada akhirnya menyebabkan penurunan PDB negara.[14] Hal ini pada gilirannya akan menghambat rencana Bangladesh untuk kehilangan status Least Developed Country pada tahun 2026, mengakhiri kemiskinan absolut dan naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas pada tahun 2031, serta memberantas kemiskinan dalam perjalanannya menjadi negara maju pada tahun 2041.[15]

Namun, BDP dengan investasi yang diperkirakan mencapai 38 miliar dolar AS hingga tahun 2030, membutuhkan pendanaan publik dan swasta dari berbagai sumber untuk implementasinya. Bangladesh sangat bergantung pada bantuan asing untuk pembangunannya. China sebagai penyedia bantuan asing terbesar kedua di negara ini, secara alami merupakan sumber yang prospektif. Akan tetapi, peningkatan keterlibatan China di Bangladesh selatan akan membawanya lebih dekat ke Teluk Benggala, yang memicu kekhawatiran India.

Beijing di Teluk Benggala

Sebagai negara terpadat kedua di dunia dan juga negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, keamanan energi sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan China yang berkelanjutan. Hal ini membuat Beijing perlu mempertahankan dan meningkatkan kehadirannya di Kawasan Samudra Hindia, khususnya di Teluk Benggala, dengan cadangan hidrokarbon yang kaya dan rute pelayaran yang dilalui yang sangat penting untuk perdagangan energi.[16] Rute Pelayaran Timur-Barat yang melintasi sepanjang 8 mil laut[17] di bawah titik paling selatan Kepulauan Andaman dan Nicobar di Teluk sebelum mengalir ke Selat Malaka di dekatnya, merupakan jalur utama untuk perdagangan energi, yang membawa impor minyak dari Timur Tengah ke negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Pada tahun 2021, lebih dari 70 persen perdagangan energi China[18] melewati dan 60 persen dari seluruh arus perdagangannya bergerak melalui chokepoint Malaka, menjadikannya jalur pelayaran terpenting bagi perekonomian China. Tentu saja, di masa depan yang dihadapkan pada ketidakamanan energi, memastikan keamanan Selat Malaka menjadi hal yang utama bagi Beijing.

Namun, karena negara ini tidak memiliki klaim hukum yang melekat untuk mempertahankan kehadirannya di Teluk, negara ini berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya, dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara pesisir Teluk. Namun, karena Beijing menghadapi defisit kepercayaan dengan New Delhi, Myanmar bergulat dengan ketidakstabilan politik, dan ekonomi Sri Lanka masih lemah, Bangladesh tetap menjadi pilihan terbaik bagi China untuk mengamankan pijakan di wilayah ini. Negara ini tidak hanya terletak di posisi geostrategis yang unik di puncak teluk yang menghadap ke rute pelayaran, tetapi juga didorong oleh agenda pembangunan yang terbuka untuk investasi asing. Oleh karena itu, China telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur konektivitas maritim Bangladesh, serta meningkatkan pertahanan angkatan lautnya.

Kelompok Teknik Jembatan Utama Kereta Api China[19] berada di belakang pembangunan Jembatan Padma, yang menghubungkan Dhaka dengan Bangladesh barat daya. Beijing juga terlibat dalam pengembangan pelabuhan laut Chattogram Bangladesh, yang melayani lebih dari 90 persen perdagangan luar negeri[20] negara ini dan merupakan pelabuhan tersibuk di wilayah Teluk Benggala. China juga terlibat dalam pengembangan pelabuhan Mongla dengan pinjaman lunak dari pemerintah sebesar US$400 juta.[21] Karena para pembuat garmen China berusaha untuk mengalihkan[22] basis produksi mereka ke Bangladesh karena meningkatnya biaya produksi di China, dan tuntutan merek-merek untuk pemasok non-China, Mongla menjadi penting bagi China.[23] Hal ini karena Mongla lebih dekat dengan Dhaka di mana industri Garmen Siap Pakai (RMG) yang sedang berkembang pesat memiliki kantor-kantornya dan karenanya lebih nyaman untuk perdagangan garmen.

Selain inisiatif sipil, China juga telah membangun pangkalan kapal selam pertama Bangladesh, BNS Sheikh Hasina di lepas pantai Cox’s Bazaar di Divisi Chittagong[24], yang berpotensi memposisikan kapal selam China secara tidak nyaman di dekat Komando Andaman dan Nikobar India.[25] Hal ini menambah lapisan kompleksitas pada dinamika geopolitik yang sedang berlangsung dari persaingan kekuasaan di Teluk. Kehadiran China yang semakin meningkat di Teluk Benggala memang menimbulkan kekhawatiran bagi India karena India menganggap ruang maritim ini sebagai salah satu bidang kepentingan utamanya.[26] India sangat bergantung pada Teluk Benggala untuk kepentingan ekonomi dan keamanan serta aspirasi kebijakan luar negerinya.[27] Oleh karena itu, prospek peningkatan investasi China di Bangladesh selatan menambah kekhawatirannya karena China semakin dekat dengan aset angkatan laut India dan kepentingan maritim di Teluk. Selain itu, Bangladesh merupakan salah satu mitra yang paling didambakan India yang berbagi berbagai sumber daya bersama, yang sangat penting untuk menyediakan jalur laut ke wilayah Timur Lautnya yang terkurung daratan dan mewujudkan kebijakan Act East and Neighbourhood First. Persaingan China-India telah menandai beberapa proyek pembangunan di Bangladesh seperti pelabuhan Chattogram dan Mongla.[28] Namun, peningkatan investasi China di negara ini memiliki potensi untuk melepaskan diri dari India, seperti yang terjadi di Maladewa.[29]

Dalam situasi seperti ini, sementara pemerintah Hasina menjaga keseimbangan antara New Delhi dan Beijing, India sendiri juga harus mengintensifkan upaya untuk meningkatkan hubungannya dengan Bangladesh. Mengatasi isu-isu lama yang belum terselesaikan antara kedua negara seperti masalah pembagian air Teesta sangatlah penting.[30] India juga dapat membantu Bangladesh dalam mewujudkan BDP karena kedua negara ini berbagi Delta Benggala dan oleh karena itu berada dalam posisi untuk melakukan inisiatif-inisiatif kolaboratif untuk mengatasi masalah-masalah bersama melalui pengelolaan ekosistem. Penghargaan New Delhi dalam manajemen bencana dan kemahiran Bangladesh dalam kesiapsiagaan bencana dan kesadarannya terhadap perubahan iklim dapat meningkatkan kemitraan ini.

[1] PM seeks Chinese cooperation for Bangladesh’s southern region’s development | News Flash. (2024, April 3). BSS. https://www.bssnews.net/news-flash/182134

[2] Unb. (2024, April 3). PM Hasina seeks Chinese help in dev of Southern Bangladesh. The Business Standard. https://www.tbsnews.net/bangladesh/pm-hasina-seeks-chinese-help-dev-southern-bangladesh-822076

[3] https://www.orfonline.org/expert-speak/padma-multipurpose-bridge-project

[4] Roome, J. (2024, March 16). Implementing Bangladesh Delta Plan 2100: Key to boost economic growth. World Bank. https://blogs.worldbank.org/en/endpovertyinsouthasia/implementing-bangladesh-delta-plan-2100-key-boost-economic-growth

[5] Snead, R. E. (2010). Bangladesh. In Springer eBooks (pp. 1077–1080). https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8639-7_201

[6] Bangladesh’s battle against climate change: A nation at risk. (2023, September 1). https://www.globalissues.org/news/2023/09/01/34638

[7] Vidal, J. (2022, October 19). Sea change: the Bay of Bengal’s vanishing islands. The Guardian. https://www.theguardian.com/global-development/2013/jan/29/sea-change-bay-bengal-vanishing-islands#:~:text=Kutubdia%20is%20one%20of%20many,to%20about%20100%20sq%20km.

[8] https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/post/3856/ClimateSecurity_Bangladesh.pdf

[9] Ray, A. (2019, September 23). Hilsa changes route, migrates to Bangladesh waters. The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/hilsa-changes-route-swims-bangla-waters/articleshow/71250754.cms#google_vignette

[10]https://www.researchgate.net/publication/375417141_Fish_Production_of_Bangladesh_It’s_Pattern_Impact_on_GDP

[11]Ibid.

[12] Climate’s cruel toll: The agonizing quest for coastal food and livelihood security. (n.d.). https://asia.fes.de/news/bangladesh-coastal-livelihood

[13] Delta Plan 2100. (n.d.). https://bdp2100kp.gov.bd/BDP2100/Overview#:~:text=BDP%202100%20seeks%20to%20integrate,and%20land%20resources%20in%20the

[14] Roome, J. (2024b, March 16). Implementing Bangladesh Delta Plan 2100: Key to boost economic growth. World Bank. https://blogs.worldbank.org/en/endpovertyinsouthasia/implementing-bangladesh-delta-plan-2100-key-boost-economic-growth

[15] Bangladesh and the 2024 elections: From “basket case” to rising star | Think Tank | European Parliament. (n.d.). https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2023)757586

[16] Sohini Rose. (2024, 27 March). India and a Stable Indo-Pacific: Managing Maritime Security Challenges in Bengal. Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/research/india-and-a-stable-indo-pacific-managing-maritime-security-challenges-in-the-bay-of-bengal

[17] Ibid.

[18] Warsaw Institute. (2021, March 4). China and the “Malacca Dilemma.” https://warsawinstitute.org/china-malacca-dilemma/

[19] Sohini Bose. (2024, 4 January). Continuity and Change in Bangladesh’s Indo-Pacific Outlook: Deliberating Post-Election Scenarios. Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/research/continuity-and-change-in-bangladesh-s-indo-pacific-outlook-deliberating-post-election-scenarios

[20] Issue-I, T. A. (2023, January 4). China to fund potential Mongla port project. The Financial Express. https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/china-to-fund-potential-mongla-port-project-1672800136

[21] Sohini Bose. (2023, 10 January). Bangladesh’s Seaports: Securing Domestic and Regional Economic Interest. Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/research/bangladesh-s-seaports-securing-domestic-and-regional-economic-interests

[22] Chakma, R. U. M. a. J. (2019, June 2). China RMG factories may shift to Bangladesh. The Daily Star. https://www.thedailystar.net/business/news/china-rmg-factories-may-shift-bangladesh-1752367

[23] Sohini Bose. (2023, 11 March). Modernising the Mongla Port in Bangladesh. Obserfer Research Foundation. https://www.orfonline.org/expert-speak/modernising-the-mongla-port-in-bangladesh

[24] Admin. (n.d.). China Strengthens Grip in Bay of Bengal with New Bangladesh Submarine Base – Indian Defence Research Wing. https://idrw.org/china-strengthens-grip-in-bay-of-bengal-with-new-bangladesh-submarine-base/

[25] Sohini Rose. (2024, 27 March). India and a Stable Indo-Pacific: Managing Maritime Security Challenges in Bengal. Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/research/india-and-a-stable-indo-pacific-managing-maritime-security-challenges-in-the-bay-of-bengal

[26] Ibid.

[27] Op.Cit.

[28] Ibid

[29] Biswas, S. (2024, January 17). India-Maldives row: In Indian troop withdrawal talks, what significance 15 March holds for President Muizzu? | Mint. Mint. https://www.livemint.com/news/world/indiamaldives-row-in-indian-troop-withdrawal-talks-what-significance-15-march-holds-for-mohammed-muizzu-majlis-polls-11705461462964.

[30] Crossing currents: India-China contention and the Teesta conundrum in Bangladesh. (2024, March 16). orfonline.org. https://www.orfonline.org/expert-speak/crossing-currents-india-china-contention-and-the-teesta-conundrum-in-bangladesh

acuhkan-kritik-barat-cina-rusia-tanda-tangani-kerja-sama-ekonomi

August 16 2023

Investasi China yang terus berkembang di Rusia sejak Konflik Ukraina

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Europe, Politics, Think China-Rusia, Ekonomi Internasional, Investasi, Kebijakan Ekonomi China, Perang Rusia-Ukraina 0

China dan Rusia memiliki hubungan yang panjang, beragam, dan kompleks sejak abad ke-17 ketika Dinasti Ming China mencaplok wilayah yang sekarang menjadi Rusia Timur Jauh (1858-60). Kedua negara ini telah menjadi sekutu sekaligus musuh selama bertahun-tahun, tetapi dalam beberapa dekade terakhir mereka telah tumbuh lebih dekat, membentuk kemitraan strategis dan menantang tatanan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS). Saling melengkapi ekonomi mereka, aparat politik yang serupa, kedekatan geografis, dan tujuan strategis yang sama telah mendorong kedua peradaban kuno ini semakin dekat.

Pada tanggal 4 Februari 2022, pada hari pembukaan Olimpiade Musim Dingin di Beijing, Presiden Xi Jinping dan Presiden Vladimir Putin mendeklarasikan kemitraan ‘tanpa batas’ yang ‘melampaui aliansi’. Pernyataan bersama yang dirilis setelahnya menyatakan bahwa kemitraan ini lebih tangguh daripada aliansi Perang Dingin mana pun dan bahwa kedua negara ini bermaksud untuk menjungkirbalikkan tatanan internasional liberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dua puluh hari kemudian, Rusia menguji kemitraan yang baru saja dibangun ini dengan meluncurkan ‘operasi militer khusus’ di perbatasan timur Ukraina.

Dampak dari operasi ini cukup signifikan karena, setelahnya, China menangguhkan atau menunda beberapa proyek investasi di Rusia. Namun, lebih dari setahun kemudian, China telah melanjutkan beberapa aktivitas investasi.

Dari Nord Stream ke Kekuatan Siberia

Setelah invasi Rusia ke Ukraina, signifikansi China sebagai mitra energi bagi Moskow telah tumbuh secara substansial. Dengan Rusia menghadapi sanksi Barat dan perusahaan-perusahaan minyak Barat yang berhenti beroperasi, Kremlin telah memperluas kebijakan “Poros ke Timur“.

Sebelumnya, Rusia sangat terlibat dengan pasar minyak Eropa. Rusia mengekspor 155 miliar meter kubik gas per tahun ke Eropa pada periode sebelum perang. Jaringan pipa bawah laut Nord Stream yang berasal dari Rusia bagian barat memasok gas ke Jerman, dan dari sana gas didistribusikan ke seluruh Eropa. Jalur pipa ini melewati Ukraina. Meskipun hal ini menguntungkan seluruh Eropa, ini bukan pertanda baik bagi Ukraina karena kehilangan royalti transit senilai 2 miliar dolar AS per tahun, dan kehilangan kapasitas untuk mengganggu ekspor gas Rusia, yang berpotensi menjadi penangkal yang signifikan terhadap agresi Rusia. Namun, sejak perang dimulai, Rusia mematikan suplai dari pipa-pipa ini untuk menghalangi dukungan Eropa untuk Ukraina.

Penghentian pasokan dari pasar Eropa ini telah memberikan kesempatan bagi Beijing untuk memperluas keterlibatannya dengan Rusia, terutama Timur Jauh Rusia.

Timur Jauh Rusia: Sebuah teater baru untuk investasi China

Sudah sejak lama, provinsi Khabarovsk Krai di timur jauh Rusia telah menarik minat Beijing. Provinsi ini memiliki cadangan energi dan mineral yang belum dieksplorasi dan menyediakan rute pasokan energi darat ke China. China memiliki hubungan historis dengan wilayah ini. Pada abad ke-19, China menandatangani serangkaian perjanjian dengan kekuatan kolonial Barat, dan Tsar Rusia mencaplok Amur dan wilayah timur jauh di Rusia saat ini sebagai hasil dari salah satu perjanjian – Perjanjian Tientsin, 1860. Sejarah China dengan wilayah timur jauh selalu menghalangi Rusia untuk memberikan akses kepada China ke sumber daya utama di wilayah tersebut. Pada tahun 2014, ketika Rusia meluncurkan Rencana Pembangunan Arktik, Rusia tidak menyebutkan keterlibatan China atau bahkan memprioritaskan kebutuhan China dalam mengembangkan wilayah tersebut.

Namun, saat ini, dinamika dalam hubungan bilateral telah berubah. Dengan Global North yang sebagian besar mengasingkan Rusia, Moskow telah beralih ke mitra kontemporernya yang paling setia – China – untuk menopang ekonominya dengan menopang cadangan minyak dan gas China dan membuka jalan bagi pembangunan dan eksplorasi energi yang dibiayai China di kawasan Amur, Siberia, dan Rusia Utara.

Pipa Power of Siberia, yang mengekspor gas sebesar 24 bcm/tahun ke China, adalah buktinya. Sejak perang dimulai, China telah setuju untuk menambahkan dua cabang lagi ke pipa ini: Power of Siberia 2 dan 3 akan membawa 28 dan 34 bcm/tahun gas ke China setelah selesai, masing-masing pada tahun 2025 dan 2029.

Namun, investasi China di Rusia sejak perang Ukraina tidak hanya berpusat pada energi, tetapi juga mencakup sektor pertambangan dan pembangunan infrastruktur.

Pada Mei 2023, Wakil Perdana Menteri Rusia Yury Trutnev menyatakan bahwa lebih dari 90 persen Penanaman Modal Asing (PMA) di Timur Jauh – 26 proyek infrastruktur senilai 1,6 miliar dolar AS – didanai oleh perusahaan-perusahaan pemerintah China. Hal ini mengindikasikan peningkatan 150 persen dari tahun ke tahun (YoY) dalam investasi regional China. China juga merupakan mitra dagang terbesar di kawasan ini, dengan rekor peningkatan YoY sebesar 45 persen antara Januari-Agustus 2022 (US$14,3 miliar). Timur Jauh adalah aset terpenting Rusia dalam menarik investasi China.

Kedua negara juga telah memanfaatkan jaringan pipa Power of Siberia untuk memisahkan diri dari rantai pasokan energi Barat. Rusia telah menjadi penyedia energi utama China pada tahun 2023 dari pemasok terbesar ketiga pada tahun 2021 setelah Arab Saudi dan Iran. China juga membeli minyak mentah Rusia karena diskonnya yang besar. Minyak mentah Rusia bernilai rata-rata US$73,53/b, 13,7 persen lebih rendah dari rata-rata pasar minyak internasional sebesar US$85,23/b. Dengan impor minyak Rusia senilai US$83,7 miliar pada tahun 2022, Beijing menghemat hampir US$11 miliar untuk impor energi tahun lalu.

Selain itu, kedua negara telah menggunakan pertukaran mata uang bilateral untuk perdagangan ini, sehingga melindungi pembayaran dari sanksi Barat. Bank Harbin China, China Construction Bank dan Agricultural Bank of China, yang tidak terlalu terhubung dengan SWIFT dan sistem keuangan internasional yang didominasi oleh dolar AS, digunakan untuk berdagang dalam mata uang bilateral.

Selain mengamankan pasokan energi Timur Jauh Rusia, perusahaan-perusahaan China juga berusaha mengisi kekosongan yang diciptakan oleh keluarnya 1000 perusahaan multinasional Barat setelah Februari 2022. Sebelas perusahaan mobil China seperti Chery, Greatwall, dan Geely diproyeksikan akan menguasai 40 persen pasar Rusia, dibandingkan dengan 6 persen pada tahun 2021. Ada juga peningkatan 40 persen YoY dalam ekspor peralatan rumah tangga dari China pada tahun 2022. Penguasaan pasar yang paling cepat terlihat di sektor ponsel pintar, di mana perusahaan-perusahaan China seperti Xiaomi dan Realme menguasai 70 persen pasar pada tahun 2022.

Namun, ada juga tren yang kontradiktif. Ketakutan akan sanksi Barat telah mengusir perusahaan-perusahaan teknologi besar China seperti Huawei dan DJI dari Rusia, yang membuat Moskow kecewa. Bahkan bank-bank pemerintah China seperti ICBC dan China Development Bank telah membatasi operasi mereka.

Investasi China di Rusia telah melonjak di berbagai sektor, termasuk energi, infrastruktur, dan transportasi. Masuknya modal China ini telah membantu Rusia mengurangi dampak buruk sanksi Barat dan telah memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonominya. Namun, ketergantungan pada China ini memiliki tantangan dan risikonya sendiri. Risiko jangka panjang dari meningkatnya ketergantungan Rusia pada China tidak pasti. Meskipun investasi China memberikan manfaat langsung, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi hilangnya kedaulatan dan kontrol atas sektor-sektor utama ekonomi. Rusia perlu mendiversifikasi ekspor energinya untuk menghindari ketergantungan geoekonomi dan strategis yang tidak dapat dipulihkan terhadap China.

July 27 2023

Risiko Pasar di Negara yang berkonflik Meningkatkan Agenda Perusahaan

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Politics, Think Bantuan Ekonomi, Ekonomi Internasional, Konflik 0

Pertempuran di Ukraina mungkin masih jauh dari selesai, namun rencana-rencana telah berjalan[1] untuk rekonstruksi pasca perang di negara ini, dengan perusahaan-perusahaan dan pemerintah yang siap untuk berkontribusi. Di tempat lain, inisiatif pembangunan kembali dan pemulihan pascakonflik telah mencapai berbagai tingkat kemajuan di Ethiopia,[2] Sudan Selatan,[3] dan Irak.[4]

Peluang komersial setelah perang dan bencana alam bisa sangat besar. Namun, kerapuhan yurisdiksi ini menjadikan perusahaan multinasional harus memastikan aktivitas mereka mendukung stabilitas dan pembangunan, jika tidak, mereka berisiko melihat keuntungan bisnis yang diperoleh di awal menguap.

Negara-negara yang baru pulih dari peristiwa-peristiwa yang merusak sangat tertarik dengan investasi asing langsung[5] untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi – dengan perusahaan-perusahaan yang mampu memainkan peran konstruktif dalam upaya stabilisasi. Dengan demikian, mereka mendapatkan reputasi sebagai pemain ekonomi yang bertanggung jawab, memenangkan kepercayaan dari pelanggan dan pihak berwenang setempat.

Namun, kesalahan langkah perusahaan, baik disengaja maupun tidak, dapat menyebabkan kerusakan operasional dan reputasi – terutama dalam situasi pasca bencana yang terkadang terburu-buru untuk memulai upaya bantuan dan rekonstruksi.

Setelah tsunami Asia, ada laporan tentang kontraktor swasta[6] di Indonesia yang menggunakan bahan bangunan di bawah standar untuk meningkatkan keuntungan. Setelah gempa bumi Haiti, para kontraktor[7] mendapat sorotan atas jumlah penduduk setempat yang mendapat manfaat dari program-program cash-for-work yang bertujuan untuk mendorong proses stabilisasi.[8]

Di Sudan Selatan dan Irak, perusahaan-perusahaan energi telah menopang perekonomian negara-negara yang bergantung pada minyak dan gas – ekstraksi hidrokarbon membantu mereka pulih, meskipun dengan susah payah, pasca perang yang menghancurkan. Namun, dalam beberapa kasus, keterlibatan komersial telah berada di bawah pengawasan ketat, dengan beberapa perusahaan yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia di Sudan Selatan[9] dan polusi yang luas di Irak selatan.[10]

Yurisdiksi pasca-konflik dan pasca-bencana merupakan beberapa pasar yang paling menantang untuk dimasuki dari segi risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi dan memitigasi kekhawatiran yang ada – seperti ancaman terhadap keselamatan staf dan aset – serta menilai dampak operasional terhadap proses rekonstruksi dan normalisasi. Mereka juga perlu memahami dinamika geopolitik regional, karena hal ini dapat membatasi aktivitas bisnis.

Kerapuhan yang melekat pada negara-negara yang baru pulih dari pergolakan besar berarti kondisi dapat berubah dengan cepat. Setelah perang, transisi politik dapat runtuh akibat perebutan kekuasaan, sehingga membuat negara kembali bergejolak, seperti yang terjadi di Sudan.[11] Masalah kedaulatan yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan konflik yang membeku tiba-tiba meletus, seperti perang Nagorno-Karabakh yang kedua.[12] Korupsi dan ketidakmampuan pemerintah dapat memicu gelombang kemarahan publik, seperti yang terjadi di Irak beberapa tahun yang lalu dan setelah gempa bumi di Turki baru-baru ini.[13]

Selain pemeriksaan uji tuntas standar yang diperlukan untuk lingkungan yang menantang, perusahaan yang memasuki pasar-pasar ini harus membuat kerangka kerja risiko operasional yang menilai bagaimana investasi mereka akan dikerahkan; siapa yang akan mendapat manfaat; bagaimana hal itu dapat dipersepsikan; dan apakah ada kemungkinan bahwa hal itu secara tidak sengaja berkontribusi pada ketegangan lokal.

Risiko dapat mencakup potensi hubungan komersial dengan satu komunitas yang mengasingkan komunitas saingannya; terlihat mengeksploitasi peraturan yang lemah atau tidak ditegakkan dengan baik; atau melakukan bisnis dengan aktor komersial dan politik yang didiskreditkan, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan konflik atau bencana yang dialami oleh negara tersebut.

Tren geopolitik perlu dianalisis karena memiliki implikasi operasional yang signifikan. Negara-negara yang baru saja keluar dari krisis besar dapat berada di bawah pengaruh – atau menghadapi tekanan dari – kekuatan regional dan global yang mengejar agenda mereka sendiri. Perambahan semacam itu dapat menutup atau merusak investasi dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan saingan geopolitik.

Sebagai contoh, Beijing berusaha untuk memajukan kepentingan strategisnya di Samudra Hindia melalui proyek-proyek ekonomi[14] yang diimplementasikan oleh China di Sri Lanka selama perang saudara dan Maladewa setelah tsunami Asia. Keterlibatan China dengan kedua negara tersebut, menurut AidData,[15] telah mempengaruhi hubungan mereka dengan mitra-mitra lainnya, termasuk AS. Baru-baru ini, Iran[16]dan proksi Irak[17] dicurigai melakukan serangkaian serangan rudal yang tampaknya ditujukan untuk menyabotase sektor gas di wilayah Kurdi Irak, tempat AS banyak berinvestasi. [18]

Penilaian risiko operasional dan geopolitik harus dilakukan secara teratur mengingat volatilitas dan kerapuhan negara-negara yang baru pulih dari perang dan bencana. Secara khusus, perusahaan perlu terus melacak jejak mereka di pasar-pasar ini – pada dasarnya memantau dan memitigasi dampak kegiatan bisnis terhadap pemangku kepentingan lokal untuk memastikan standar-standar ESG dipertahankan.

Memang, perusahaan didorong untuk menerapkan uji tuntas hak asasi manusia[19] yang lebih ketat di wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi, yang mengharuskan mereka untuk secara tekun menginterogasi dan menangani risiko sosial dan lingkungan, serta memastikan bahwa mereka menghormati hukum kemanusiaan internasional. Para pegiat[20] telah mendorong agar pendekatan ini dimasukkan ke dalam arahan uji tuntas keberlanjutan perusahaan yang diusulkan oleh Komisi Eropa[21] – sebuah inisiatif legislatif utama yang mewajibkan perusahaan untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan etis di wilayah operasi mereka.

Pengembangan regulasi ESG[22] yang lebih ketat disambut baik dan diperlukan. Namun, mengingat potensi kemunduran perusahaan di yurisdiksi yang tidak stabil, perusahaan yang menjajaki atau mengejar peluang komersial di wilayah ini disarankan untuk melakukan pendekatan risiko dan mitigasi dengan ketat sesuai dengan rezim peraturan di masa depan.

[1] Hanna Ziady,Ukraine needs investors to rebuild its war-torn economy. A huge effort is alredy underway, CNN Business, 21 Juni 2023. https://edition.cnn.com/2023/06/21/investing/ukraine-recovery-conference-private-investors/index.html

[2]Noé Hochet-Bodin, Ethiopia’s prime minister wants paris to invest, Le Monde, 8 Februari 2023. https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2023/02/08/ethiopia-s-prime-minister-wants-paris-to-invest_6014945_124.html

[3]UN News, South Sudan’s transition from conflict to recovery ‘inching forward’-UN envoy, 3 Maret 2021. https://news.un.org/en/story/2021/03/1086272

[4] Ahmed Aboulenein, Iraq sees $100 billion to reconstruct transport, agriculture and oil sectors, Reuters, 9 Februari 2018. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-reconstruction-idUSKBN1FT188

[5] United Nations University, Post-Conflict Countries and Foreign Investment, Policy Brief Number 8, 2008. https://ciaotest.cc.columbia.edu/pbei/unup/0016013/f_0016013_13889.pdf

[6] Gretta Fenner & Mirella Mahsltein, Curbing the Risk of and Corruption in Natural Disaster Situations, https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-01/Corruption%20in%20natural%20disaster%20situations.pdf

[7] Martha Mendoza, Would-be Haitian Contractor miss out on aid, NBC News, 13 Desemebr 2010. https://www.nbcnews.com/id/wbna40631064

[8] Office of Inscpector General, Audit of USAID’s Cash for Work Activities in Haiti, 24 September 2010. https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2018-06/1-521-10-009-p.pdf

[9] Nick Cumming-Bruece, Oil Companies May Be Complicit in Atrocities in South Sudan, U.N. Panel Says, The New York Times, 20 Februari 2019. https://www.nytimes.com/2019/02/20/world/africa/south-sudan-oil-war-crimes.html

[10] Antonio Juhasz, Iran Gas Flaring Tied to Cancer Surge, Human Rights Watch, 3 Mei 2023. https://www.hrw.org/news/2023/05/03/iraq-gas-flaring-tied-cancer-surge

[11] Adam Fulton & Oliver Holmes, Sudan conflict: why is there fighting and what is at stake in the region?, The Guardian, 27 April 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/apr/27/sudan-conflict-why-is-there-fighting-what-is-at-stake

[12] Aljazeera, Explainer:What is Nagorno-Karabakh and why are tensions rising?, 24 April 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/4/24/explainer-what-is-nagorno-karabakh-why-are-tensions-rising

[13] Reuters, Turks protest over government’s quake response in stadiums, on streets, 27 Februari 2023. https://www.reuters.com/world/middle-east/turks-protest-over-governments-quake-response-stadiums-streets-2023-02-27/

[14] Samantha Custer, Competing visions for the Indian Ocean: China’s influence in South and Central Asia, AID DATA, 12 Mei 2022. https://www.aiddata.org/blog/competing-visions-for-the-indian-ocean-chinas-influence-in-south-and-central-asia

[15] Ibid.

[16] Ahmed Rasheed & Orhan Coskun, EXCLUSIVE Iran struck Iraq target over gas talks involving Israel-officials, Reuters, 28 Maret 2022. https://www.reuters.com/world/middle-east/exclusive-iran-struck-iraq-target-over-gas-talks-involving-israel-officials-2022-03-28/

[17] Amina Ismail & Maha El Dahan,Exclusive: Attacks on major Iraqi gasfield drive out U.S. contractors, 31 Agustus 2022. https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-attacks-major-iraqi-gasfield-drive-out-us-contractors-2022-08-30/

[18] Khazan Jangiz, Dana Gas sigdn agreement with US to expands gas production in the Kurdistan Region, Rudaw, 8 September 2021. https://www.rudaw.net/english/kurdistan/080920212

[19] UNDP, Heightened Human Righst Due Diligence for Business in Conflict-Affected Contexts A Guide, 2022. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/UNDP_Heightened_Human_Rights_Due_Diligence_for_Business_in_Conflict-Affected_Context.pdf

[20] International Alert, NGOs and experts call on EU to ensure new directive addresses risk in conflict-affected areas, Agustus 2022. https://www.international-alert.org/statements/eu-new-due-diligence-directive/

[21] Europe Commision, Just and sustainable economy: Commision lays down rules for companies to respect human rights and environment in global value chain, 23 Februari 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1145

[22]Chriss McGarry, Jacquelyn MacLennan & Clare Connellan, The Global ESG Regulatory Fremawork Toughens Up, Harvard Law School Forum on Corporate Governance, 19 September 2022. https://corpgov.law.harvard.edu/2022/09/19/the-global-esg-regulatory-framework-toughens-up/

July 17 2023

Masa Berlaku Perjanjian ekspor Biji-bijian Laut Hitam akan Berakhir

Rifani Agnes Eka Wahyuni Breaking, Economy, Europe, News, Politics breaking, Ekonomi Internasional, ekspor, Perang Rusia-Ukraina, Perjanjian Internasional 0

Kesepakatan internasional untuk mengizinkan perjalanan ekspor biji-bijian yang aman dari Ukraina melalui Laut Hitam akan berakhir hari ini kecuali jika Moskow menyetujui perpanjangannya.

Kesepakatan Biji-bijian Laut Hitam pertama kali ditengahi bersama oleh Turki dan PBB pada bulan Juli 2022. Sejak implementasinya, lebih dari 32 juta metrik ton jagung, gandum, dan biji-bijian lainnya telah melewati Laut Hitam tanpa gangguan dari militer Rusia, sehingga harga pangan global tidak naik 20% menurut salah satu estimasi PBB.

Kesepakatan ini tetap menjadi salah satu dari sedikit area kerja sama diplomatik antara Rusia dan Barat sejak invasi Ukraina pada Februari 2022. Ukraina dan Rusia adalah dua dari sepuluh pemasok gandum terbesar di dunia, kesepakatan biji-bijian ini telah membantu mencegah lonjakan harga pangan yang signifikan dan mengurangi kemungkinan kelaparan di negara-negara yang bergantung pada ekspor mereka.

Dunia internasional berharap kesepakatan ini akan diperpanjang mengingat dampak ekonomi dan kemanusiaan yang akan ditimbulkan oleh embargo militer terhadap ekspor biji-bijian Ukraina terhadap perekonomian dunia. Selain itu, selama Moskow diizinkan untuk mendapatkan konsesi sebagai imbalan atas kelanjutannya – permintaan terbaru, kembalinya bank pertanian negara Rusia ke sistem pembayaran internasional SWIFT – kesepakatan ini kemungkinan akan bertahan dalam jangka menengah.

July 7 2023

De-dolarisasi akan menjungkirbalikkan ekonomi global

Rifani Agnes Eka Wahyuni America, Economy, Politics, Think de-dolarisasi, Ekonomi Internasional, Yuan 0

Mata uang itu penting, dan tidak hanya untuk perjalanan dan perdagangan. Seperti yang dikatakan oleh Joseph Schumpeter, ekonom Amerika kelahiran Austria pada tahun 1930: “Sistem moneter suatu negara mencerminkan semua yang diinginkan, dilakukan, ditanggung, dan secara bersamaan, sistem moneter suatu negara memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan nasib negara tersebut secara umum.” [1] Keterikatan Amerika terhadap dolar Amerika Serikat (AS) adalah kunci utama seperti keterikatan China terhadap Renminbi (atau yuan), atau keterikatan Inggris terhadap Poundsterling, atau seperti keterikatan Jerman terhadap Deutschmark.

Saat ini sedang gencar isu yang berkembang terutama di platform media sosial selama beberapa bulan ini tentang ‘de-dollarisasi’. Ha ini pada dasarnya adalah gagasan yang menyatakan bahwa untuk berbagai alasan, dolar AS sedang ditantang oleh negara-negara yang tidak menyukai atau menginginkan mata uang Amerika berlaku dalam sistem moneter dunia. Dunia saat ini menginginkan sesuatu yang lain untuk menggantikannya, sesuatu yang berada di luar pengawasan Departemen Keuangan AS dan yang melewati sistem perbankan dan keuangan Amerika.

Para penggemar mata uang kripto dan orang-orang yang khawatir dengan inflasi tinggi dan masalah yang dihadapi bank-bank regional di awal tahun ini, misalnya, telah menyebarkan ide de-dollarisasi. Namun, kegelisahan yang terkait dengan ide ini adalah politik yang telah mengintervensi, sebagian besar karena akibat perang melawan Ukraina, yang memicu beragam sanksi terhadap Rusia, dan risiko sanksi sekunder terhadap negara-negara, jika ditemukan melanggar sanksi pertama. China tentu saja terkejut dengan kecepatan dan kebulatan suara dari sanksi yang diumumkan oleh AS dan Uni Eropa (UE), dan mengkhawatirkan dirinya sendiri jika sanksi harus diterapkan atas tindakannya yang agresif untuk mendukung klaimnya terhadap Taiwan. Rusia, tentu saja, juga memiliki fobia terhadap dolar, seperti halnya Iran dan Korea Utara, tetapi dapat dikatakan bahwa beberapa negara ‘Global South’ juga mengartikulasikan antipati terhadap sistem berbasis dolar AS.[2]

Sejauh menyangkut status dominan dolar AS saat ini sebagai mata uang cadangan utama dunia, sebenarnya tidak ada perselisihan, tetapi juga tidak ada pertanyaan bahwa ada kepentingan pribadi yang ingin memajukan kasus para penantang takhta dolar AS, atau setidaknya multipolaritas mata uang dalam pengaturan moneter dunia.

Apakah kali ini berbeda?

Fobia terhadap dolar bukanlah hal yang baru, dan perlu dicatat bahwa apa yang dipertaruhkan di sini bukanlah mengenai apakah dolar AS kuat atau lemah, atau apakah dolar AS mengalami siklus apresiasi dan depresiasi yang teratur. Melainkan, ini adalah tentang peran dan status mata uang AS dalam sistem moneter global. Seperti yang dijelaskan oleh Michael Pettis, Profesor keuangan di Guanghua School of Management, Universitas Peking, tidak ada sejarah yang relevan tentang mata uang cadangan, seperti yang sering diasumsikan atau dinyatakan oleh para pendukung de-dollarisasi, karena peran dolar AS dalam sistem perdagangan global dan arus modal sejak tahun 1945 belum pernah terjadi sebelumnya.[3]

Negara-negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Jerman, Swiss, Singapura, dan sekarang bahkan Brasil dapat bertahan dengan kebijakan ekonomi domestik yang pada akhirnya menghasilkan surplus neraca pembayaran yang besar hanya karena ada negara atau sistem lain di sisi lain, terutama AS dan dolarnya, yang mampu menyerap kelebihan tabungan mereka dengan memberikan mereka akses tanpa batas – kecuali jika diberi sanksi – terhadap daftar panjang aset yang tersedia dan dapat diperdagangkan. Ini termasuk obligasi publik dan swasta, ekuitas, deposito bank, real estat komersial dan residensial, ekuitas swasta, dan bentuk-bentuk investasi lainnya di AS.

Peran unik dolar AS, baik secara historis maupun kontemporer, juga menyediakan platform bagi para penentang dan penentang untuk menemukan suara alternatif. Fobia terhadap dolar muncul ketika sistem Bretton Woods runtuh pada tahun 1970-an, dan ketika Jepang diprediksi secara luas pada tahun 1980-an untuk mendominasi ekonomi dunia. Pertarungan lain terjadi pada tahun 2000-an dengan lahirnya Euro. Salah satu penentang terkeras muncul setelah Krisis Keuangan Hebat, yang menyebabkan Gubernur Bank Rakyat China saat itu menyerukan mata uang cadangan global yang baru.[4]

Apakah ada alternatif yang realistis?

Oleh karena itu, fobia saat ini terhadap dolar AS bukanlah hal yang baru, namun hal ini menjadi luar biasa karena dikontekstualisasikan dengan berbagai aspirasi China sebagai kekuatan ekonomi dan keuangan utama. Mengingat hal itu, Beijing secara alami akan berasumsi bahwa hari-hari dolar AS telah berakhir dan bahwa Yuan akan menjadi penerus alami. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika China ingin melihat Yuan lebih banyak digunakan dalam keuangan internasional dan untuk transaksi perdagangan, meskipun China tampaknya tidak terburu-buru untuk mewujudkannya, dan untuk alasan yang baik.

Meskipun sebagian besar fokusnya adalah pada Yuan itu sendiri, ide-ide lain telah menarik perhatian pada penciptaan unit mata uang di mana Yuan akan menjadi komponen, meskipun yang dominan. Sebagai contoh, tahun ini, ide mata uang BRICS (Brasil, India, Rusia, Afrika Selatan dan CHINA) telah disiarkan[5], dan pada saat yang sama telah ada diskusi dan saran mengenai pengelompokan BRICS yang meluas ke “Global South”. Dalam pertemuan BRICS di Johannesburg pada bulan Juni, para peserta yang diundang meliputi Mesir, Iran, Kazakhstan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Calon anggota di masa depan, jika keputusan dibuat untuk membuka kelompok ini lebih jauh, termasuk juga Aljazair, Argentina, Bahrain, Belarusia, Indonesia, Nigeria, dan Turki.[6]

Namun, ambisi untuk menciptakan mata uang di mana negara-negara yang memusuhi atau bersikap ambivalen terhadap AS akan menagih perdagangan dan menyelesaikan akun adalah sesuatu yang agak khayalan, dan semuanya tentang pesan politik. Tidaklah mungkin untuk mencangkokkan mata uang ke kelompok negara yang berbeda yang sama sekali bukan merupakan area mata uang yang optimal, dengan struktur ekonomi, neraca pembayaran, dan pasar yang sangat berbeda, belum lagi kepentingan politik dan keamanan nasional.[7]

China, yang menyumbang sekitar 70% dari PDB BRICS,[8] dan merupakan satu-satunya negara berkembang yang telah meningkatkan pangsa PDB dunia dengan cara yang berarti selama 30 tahun terakhir,[9] bahkan tidak memiliki mata uang yang dapat dikonversikan sepenuhnya. Kontrol modal kemungkinan besar tidak akan dicabut, dan negara ini menginvestasikan sebagian besar hasil surplus perdagangannya di AS dan pasar-pasar negara maju lainnya. Begitu juga dengan Rusia, meskipun ada sanksi. Tidak ada mata uang tunggal atau mata uang gabungan BRICS yang akan menyediakan aset bagi China dan Rusia dan negara-negara surplus lainnya untuk berinvestasi.

Rusia adalah negara pariah yang terkena sanksi. Brasil dan Afrika Selatan adalah eksportir komoditas, yang mata uangnya bergantung pada dolar. India adalah negara dengan ekonomi terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk dan mengalami defisit perdagangan, sehingga harus mengimpor modal. India juga memiliki sifat nasionalisnya sendiri, tidak terlalu dekat dengan Beijing, dan hampir tidak bisa diharapkan untuk antusias dalam mengumpulkan cadangan devisanya dengan negara lain, apalagi China.

De-dolarisasi: Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan

Sebagian besar diskusi berpusat pada peningkatan proporsi – atau penyebutan tentang – perdagangan dalam mata uang Yuan. Hal ini tentu saja berlaku untuk Rusia, di mana keadaan sejak invasi skala penuhnya ke Ukraina berarti bahwa Rusia tidak memiliki pilihan lain selain melakukan lebih banyak perdagangan dengan China, dan lebih banyak menggunakan Yuan untuk menagih dan menyelesaikan akun. Sekitar seperempat, mungkin lebih, dari impor dan ekspor Rusia diselesaikan dalam Yuan, dan hampir semua impor minyak China dari Rusia juga.[10] Ada juga pembicaraan tahun ini tentang Arab Saudi, Bangladesh, Irak, Thailand, Iran, Argentina, Pakistan, dan Brasil yang mungkin ingin menagih atau menyelesaikan lebih banyak perdagangan dalam Yuan.[11]

Pada saat yang sama, China telah mengatur pengaturan swap bank sentral – di mana bank sentral ‘menukar’ mata uang satu sama lain untuk jangka waktu yang pendek namun dapat diperbarui – dengan bank sentral lain sebagai cara untuk membuat Yuan tersedia untuk pinjaman atau untuk likuiditas.[12] Dengan fasilitas swap senilai lebih dari US $ 15 miliar (£ 11,8 miliar), penawaran China telah meningkat tajam sejak tahun 2015-2016, ketika fasilitas tersebut belum ada, tetapi pasar ini bernilai ratusan miliar dolar.[13] China juga telah mencoba membangun arsitektur sistem pembayaran internasionalnya sendiri (dikenal sebagai Sistem Pembayaran Internasional Lintas Batas atau CIPS)[14] sebagai alternatif dari sistem CHIPS dan SWIFT yang global dan sangat berbasis dolar AS, yang masing-masing digunakan untuk pembayaran dan pengiriman pesan transaksi.[15] Tujuan China di sini tentu saja juga untuk menghindari sanksi, jika memungkinkan, dengan meniadakan keharusan untuk memproses transaksi melalui bank-bank AS dan bank-bank global.

Perbandingan kedua sistem ini mengungkapkan bahwa arsitektur China tidak dapat benar-benar menggantikan arsitektur rekan globalnya, kecuali mungkin untuk sekelompok kecil negara yang berpikiran sama. SWIFT adalah sistem dengan lebih dari 11.000 peserta di 200 negara dan di mana dolar AS, Euro, dan Yuan masing-masing mencakup 42, 35, dan 3% dari transaksi. CIPS adalah sistem pembayaran dengan 79 anggota langsung dan 1.348 anggota tidak langsung di 138 negara, yang sebagian besar terdiri dari bank-bank China. Sistem ini bergantung pada SWIFT, khususnya untuk pengiriman pesan. Ini adalah cara di mana negara-negara dapat menghindari sistem dolar AS, tetapi ini bukan alat untuk internasionalisasi Yuan.

Dolar AS tentu saja menempati posisi anomali, dengan proporsi yang jauh lebih kecil dalam perdagangan dunia dan PDB dunia daripada yang tampaknya sesuai dengan perannya yang dominan dalam pinjaman global, obligasi, valuta asing, faktur perdagangan, dan transaksi pembayaran SWIFT. Memang benar bahwa porsi cadangan devisa resmi dalam bentuk dollar AS telah turun dari sekitar 60-65% satu dekade yang lalu menjadi sekitar 58% saat ini.[16] Namun, posisi anomali ini dan alasan turunnya porsi cadangan devisa resmi dapat dikontekstualisasikan dengan baik oleh Bank of International Settlements (BIS).[17]

Seperti yang dijelaskan oleh BIS, alasan penurunan pangsa dolar AS dalam beberapa tahun terakhir terutama karena peningkatan pangsa dolar Australia dan Kanada, Krona Swedia, dan Won Korea Selatan, namun tidak untuk Yuan, yang pangsanya tetap cukup stabil di sekitar 3%.

Sistem mata uang Yuan, di sisi lain, menawarkan beberapa atribut ini, dan Partai Komunis China (PKC) dalam beberapa tahun terakhir ini berusaha keras untuk mengontrol, mempolitisasi regulasi, dan melakukan tindakan keras dan kampanye terhadap perusahaan-perusahaan swasta dan juga beberapa perusahaan asing yang memperburuk situasi yang tidak nyaman. Seiring dengan data baru, keamanan siber, dan undang-undang dan peraturan kontra-spionase, perkembangan ini telah memperburuk minat terhadap aset portofolio China, dan menekankan ketidaknyamanan di pihak perusahaan asing, setidaknya sejauh menyangkut investasi di masa depan.[18] Selain itu, hanya ada sedikit kemungkinan bahwa kebijakan-kebijakan makroekonomi China akan memfasilitasi salah satu dari dua cara yang memungkinkan Yuan menjadi saingan yang serius terhadap dollar AS.

Dengan kata lain, untuk memiliki mata uang global yang secara material lebih besar, katakanlah, daripada Dolar Australia dan Kanada, Yen Jepang, Franc Swiss, dan Sterling, pihak asing harus dapat mengakumulasi klaim di China, yaitu dengan mengakuisisi aset-aset Yuan yang substansial.

Salah satu cara agar hal ini dapat terjadi adalah jika China mengalami defisit neraca pembayaran yang besar dan terus-menerus, dan bukannya surplus. Namun, untuk melakukan hal ini, China harus meninggalkan kebijakan merkantilis dan kebijakan sisi penawaran yang melanggengkan surplus tersebut.

PKC perlu mengubah mode pembangunan China, dan melakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan konsumsi dan bagian pendapatan dari PDB, mereformasi sistem pajak yang sangat regresif, memperluas sistem kesejahteraan sosial, dan mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan dari negara ke sektor swasta. Bahkan tidak ada kemungkinan kecil bahwa China di bawah kepemimpinan Xi Jinping sedang mempertimbangkan kebijakan-kebijakan seperti itu, atau bahkan akan melakukannya.

Cara lainnya adalah dengan meninggalkan kontrol ketat atas pergerakan modal ke luar yang sudah ada sejak dulu, namun diperketat setelah turbulensi keuangan domestik di tahun 2015-16. Jika hal itu terjadi, orang asing akan dapat memperoleh klaim Yuan karena penduduk China (perusahaan dan rumah tangga) berinvestasi di luar negeri. Kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil karena dua alasan. Pertama, arus keluar modal yang besar hampir pasti akan menyebabkan mata uang yang lebih rendah secara tajam, yang akan sangat membahayakan keinginan PKC untuk mengendalikan dan stabilitas sistem keuangan. Kedua, PKC tentu saja tidak mempercayai warganya sendiri atau sektor swasta untuk menyimpan kekayaan di China.

Karena tidak satu pun dari opsi-opsi ini yang dapat diterima oleh PKC atau kemungkinan besar akan dilakukan di masa mendatang, jalur internasionalisasi Yuan harus, menurut definisi, sangat terbatas.

Jika tidak ada bencana politik atau krisis internasional yang membahayakan kesediaan atau kemampuan Amerika untuk mematuhi aturan sistem moneter saat ini, sulit untuk membuat alasan yang masuk akal mengapa dominasi dolar AS tidak akan bertahan di masa mendatang.

Mata uang cadangan global tidak berubah-ubah popularitasnya seperti saham yang terdaftar di Financial Times Stock Exchange atau Dow Jones. Mereka menduduki peran penting dan sangat penting dalam sistem moneter, dan peran yang dimainkan oleh dolar AS belum pernah terjadi sebelumnya dan untuk saat ini, setidaknya, tidak tergantikan. Ada kemungkinan bahwa suatu hari nanti, Amerika akan memutuskan bahwa peran mata uang cadangan, yang diperjuangkan oleh para penguasa dan Wall Street, terlalu membebani perekonomian dan lapangan pekerjaan. Fokus domestik ini telah tertanam kuat, misalnya, dalam artikulasi kebijakan industri baru-baru ini dan perkawinan kebijakan ekonomi dan luar negeri oleh Jake Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional AS.[19] Sepertinya tidak mungkin dalam waktu dekat pemerintah AS akan mencoba untuk mengatur ulang sistem moneter dunia, tetapi perkembangan terakhir menunjukkan setidaknya bahwa keyakinan dan prioritas mulai bergeser.

Pesan utama yang dapat diambil adalah bahwa tidak mungkin untuk merombak sistem moneter dunia dan mata uang penting tanpa merombak seluruh sistem perdagangan dunia. Jika AS berubah dan melepaskan perannya sebagai penyerap utama surplus negara-negara lain, termasuk terutama China, maka segala sesuatu yang lain juga harus berubah. Defisit AS akan menyusut karena tabungan AS meningkat, dan surplus China dan negara-negara surplus lainnya harus menyusut atau menghilang karena itulah sisi lain dari neraca pembayaran global. Hal ini akan membebankan biaya yang sangat besar dan mengharuskan pembalikan kebijakan besar-besaran di China dan negara-negara lain dengan surplus yang akan memiliki konsekuensi yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi, termasuk untuk stabilitas politik dan sistem pemerintahan.

[1] Rudolf Richter, ‘European Monetary Union: Initial Situation, Alternatives, Prospects – In the Light of Modern Institutional Economics’, Kredit und Kapital , 2 (1998), pp. 159-191.

[2] Wolfgang Münchau, ‘Why China and its trading allies are well placed to topple the dollar’, The New Statesman , 03/05/2023, https://bit.ly/3CJDILQ

[3] Michael Pettis, ‘A (very short) history of global reserve currencies’, Financial Times , 07/06/2023, https://bit.ly/3NMlOy6

[4] Jamil Anderlini, ‘China calls for new reserve currency’, Financial Times , 24/03/2009, https://bit.ly/3NpytWs

[5] S’thembile Cele and John Bowker, ‘BRICS Nations Say New Currency May Offer Shield From Sanctions’, Bloomberg , 01/06/2023, https://bit.ly/3Pw1WAz

[6] Wendell Roelf, ‘BRICS meet with “friends” seeking closer ties amid push to expand bloc’, Reuters , 02/06/2023, https://bit.ly/3pfuQdS

[7] Paul McNamara, ‘Why a Brics currency is a flawed idea’, Financial Times , 10/02/2023, https://bit.ly/3JvQl0G

[8] Aaron O’Neill, ‘Gross domestic product of the BRICS countries from 2000 to 2028’, Statista, 28/04/2023, https://bit.ly/3XpAPsY

[9] ‘China Share of World GDP based on PPP, %’, Nasdaq Data Link, 23/03/2020, https://bit.ly/3Jy3rdN

[10] Chen Aizhu, ‘Vast China-Russia resources trade shifts to yuan from dollars in Ukraine fallout’, Reuters, 11/05/2023, https://bit.ly/3r7DkUC

[11] Andrew Mullen, ‘Which 8 countries are using China’s yuan more, and what does it mean for the US

dollar?’, South China Morning Post , 10/05/2023, https://bit.ly/3NMo4p8

[12] ‘Central Banks Use Record Amount of Yuan Via PBOC Swaps’, Bloomberg , 16/05/2023,

https://bit.ly/3XoCmiU

[13] ibid

[14] Mercy A. Kuo, ‘China’s CIPS: A Potential Alternative in Global Financial Order’, The Diplomat , 25/04/2022,

https://bit.ly/430ndpl

[15] Shobhit Seth, ‘What is the SWIFT Banking System?’, Investopedia, 26/04/2023, https://bit.ly/3CNP2GM

[16] ibid

[17] ‘BIS Quarterly Review: International banking and financial market developments’, Bank of International

Settlements, 01/12/2022, https://bit.ly/3NO431G

[18] George Magnus, ‘The Chinese economy after the “Two Sessions”’, Council on Geostrategy, 19/04/2023, https://bit.ly/441sGxq

[19] Jake Sullivan, Speech: ‘Remarks by National Security Advisor Jake Sullivan on Renewing American Economic Leadership at the Brookings Institution’, The White House, 27/04/2023, https://bit.ly/3r3zfRB

March 8 2023

The Three Seas Initiative: Sebuah Perlawanan terhadap Pengaruh China di Eropa?

Rifani Agnes Eka Wahyuni Europe, Politics, Think Belt and Road Initiative, China, Ekonomi Internasional, Three Sea Initiative 0

Selama satu abad terakhir, tatanan politik Eropa Tengah telah menyaksikan pola hubungan love-hate relations ideologis Jerman-Rusia. Wilayah di antara kedua negara tersebut, dari Balkan hingga Baltik, secara bergantian dikuasai oleh salah satu negara, biasanya dengan tanggung jawab bersama. Setiap kali mereka gagal mencapai kesepakatan tentang pembagian kekuasaan, kekosongan politik terbentuk, dan perang dunia pun pecah. Perang Dunia Pertama melibatkan kekosongan Balkan, diikuti oleh kekosongan Eropa Tengah dan Timur (Central and Eastern Europe/CEE) yang menyebabkan Perang Dunia II. Perang Dingin meletus ketika pengaruh Soviet di wilayah tersebut melebihi batas yang dapat diterima dari konsensus sebelumnya, sementara perang saat ini, invasi Rusia ke tetangganya, jelas merupakan hasil dari kekosongan Ukraina.

Sekarang, kawasan ini menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Eropa. Dengan runtuhnya paradigma Rusia-Jerman untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, kedua negara ini telah kehilangan kehebatan politiknya di wilayah tersebut. Pengaruh ekonomi Rusia di Eropa telah runtuh, sementara model pertumbuhan Jerman yang unik telah berkurang secara dramatis, begitu pula perannya sebagai otoritas moral utama Uni Eropa.

Iklim geopolitik yang berkembang ini merupakan peluang unik bagi negara-negara CEE untuk menciptakan arsitektur keamanan ekonomi Eropa yang baru dan bertanggung jawab. Tetapi kekosongan politik Eurasia ini juga menghadirkan ancaman eksistensial bagi kawasan ini jika pada akhirnya diisi oleh pengaruh yang berbeda: pengaruh Partai Komunis China (PKC).

Perpanjangan Tangan PKC

Bahkan sebelum invasi Rusia ke Ukraina, PKC telah mencari pengaruh di kawasan ini melalui Belt and Road Initiative (BRI) dan Kerja Sama antara China dan Negara-Negara Eropa Tengah dan Timur, atau blok 17+1. Akan tetapi, sanksi Barat terhadap Rusia memaksa Moskow untuk bergantung pada Beijing untuk mengekspor produk dan penggunaan bahan ganda untuk digunakan oleh militer Rusia, termasuk microchip, aluminium oksida, dan bahan mentah lainnya, yang menyebabkan negara-negara Baltik mengakhiri kerja sama dengan Beijing. Masa depan platform kerja sama antara China dan negara-negara CEE masih belum jelas.

Bahkan tanpa BRI atau inisiatif resmi China/CEE lainnya, hubungan ekonomi yang erat antara Beijing dan Eropa Tengah dan Timur menimbulkan risiko bagi kawasan ini, termasuk ekspor model ekonomi merkantilis-komunis PKC dan otoritarianisme teknologi. China mempertahankan kemampuan untuk memaksa mitra dagang CEE melalui ketergantungan ekonomi asimetris yang terus berlanjut di kawasan ini terhadap impor China. Perdagangan tidak dibalas secara adil, karena China mengamankan rantai pasokan yang menguntungkannya dan mengakhiri ketergantungannya pada impor asing bernilai tinggi melalui model ekonomi “sirkulasi ganda” PKC.

Beijing telah mengeksploitasi ketergantungan ekonomi ini lebih lanjut melalui dukungannya terhadap jalur kereta api Trans-Asia ke Polandia dan Republik Ceko, yang seolah-olah menawarkan rute perdagangan yang menarik dan berkembang pesat serta pusat bagi China untuk wilayah tersebut. Namun, bagi Cina, jalur kereta api ini lebih dari sekadar perdagangan. Rute sepanjang 9.500 kilometer ini merupakan alternatif potensial untuk rute perdagangan Indo-Pasifik. Jika terjadi permusuhan di Selat Taiwan, rute ini mungkin satu-satunya cara bagi China untuk mengekspor barang dengan cepat ke Barat. Dengan membangun ketergantungan perdagangan di kawasan ini dan menembus pasar CEE yang dianggap sangat bersahabat dengan Amerika Serikat, China dapat menciptakan keuntungan strategis baru dan mendorong irisan dalam kemitraan Barat.

Oleh karena itu, minat China untuk memperluas rute perdagangan bersejarah dan mengembangkan kerja sama di CEE tidaklah mengherankan. Dengan latar belakang gejolak geopolitik di kawasan ini, pengaruh PKC, bersama dengan Rusia-Ukraina dan ketegangan di sekitar Taiwan, mungkin merupakan salah satu tantangan yang lebih serius bagi Barat saat ini.

Memasuki the Three Seas

The Three Seas Initiative (TSI), sebuah forum pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang terdiri dari dua belas negara Uni Eropa di kawasan Eropa Timur antara Laut Baltik, Laut Hitam, dan Laut Adriatik, dapat membantu melawan ancaman otokratis baik dari Rusia maupun China. Melalui struktur keamanan regional, kerja sama militer, dan inisiatif infrastruktur bersama, TSI dapat membantu kawasan ini mengamankan rantai pasokan, mewujudkan ketahanan energi, dan mendapatkan kemandirian dari investasi RRT, serta mengembangkan arsitektur keamanan regional baru untuk merespons tantangan geopolitik di masa depan.

Investasi di CEE sangat dibutuhkan karena pemerintah anggota TSI terus menghadapi tekanan ekonomi akibat inflasi, Perang Rusia-Ukraina, dan pemulihan yang lambat dari karantina wilayah akibat pandemi virus korona. Pemerintah daerah tidak dapat diharapkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur regional, dan negara-negara G7 seperti Amerika Serikat atau Inggris juga tidak dapat diandalkan untuk investasi ketika prioritas mereka adalah mendanai bantuan militer Ukraina.

Begitu solusi politik tercapai, mengakhiri permusuhan antara Moskow dan Kyiv, prioritas akan bergeser dari membantu Ukraina secara militer menjadi membantu rekonstruksi negara tersebut. Dana Investasi Inisiatif Tiga Laut (Three Seas Initiative Investment Fund/TSIIF) yang membantu membiayai proyek-proyek transportasi, energi, dan infrastruktur digital, harus memainkan peran penting dalam tidak hanya membangun kembali Ukraina, tetapi juga memastikan bahwa seluruh ekonomi kawasan CEE tetap tidak rentan terhadap pengaruh Rusia, China, atau aktor-aktor lainnya.

TSIIF harus mencari investasi dari ekuitas swasta, dana pensiun yang ingin mendiversifikasi investasi dari pasar ekuitas yang tidak menentu, dan mitra Indo-Pasifik yang kaya yang tidak terpengaruh oleh gejolak regional akibat perang dan memiliki cadangan mata uang asing yang signifikan. TSI juga harus bekerja sama dengan Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional AS (DFC) untuk memperluas Blue Dot Network (BDN) ke CEE, dan membantu menarik lebih banyak investasi swasta melalui sertifikasi proyek-proyek infrastruktur oleh anggota BDN, yaitu Amerika, Australia, dan Jepang.

Saat ini, sebagian besar negara Barat yang membantu Ukraina melakukannya melalui penyeberangan perbatasan di Polandia atau Rumania, tetapi sebagian besar kegiatan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing negara. NATO dan Uni Eropa tentu saja terlibat dalam memberikan bantuan kepada Ukraina, tetapi bahkan mereka tidak melakukan koordinasi yang luas. Dengan menggunakan TSI untuk mengoordinasikan tidak hanya logistik tetapi juga untuk bermitra dalam transformasi Ukraina menjadi negara demokrasi Barat yang makmur, CEE dapat membangun arsitektur yang luas yang tahan terhadap infiltrasi PKC lebih lanjut di wilayah tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (kiri) dan Menteri Pertahanan Nasional Turki Hulusi Akar (kanan) mengadakan konferensi pers bersama di Pusat Koordinasi Gabungan yang didirikan di Istanbul untuk pengiriman produk biji-bijian yang aman dari wilayah Laut Hitam di Istanbul pada 20 Agustus, 2022. (Foto oleh Yasin AKGUL/AFP) (Foto oleh YASIN AKGUL/AFP via Getty Images)

August 31 2022

Ukraina Kembali Mengekspor Komoditas Pangan Ke Wilayah Afrika

Anita Susanto Africa, Asia Pacific, Economy, News, Social and Culture Afrika, Ekonomi Internasional, ekspor, Gandum, PBB, Perdagangan Internasional, Turki, Ukraina 0

Kapal kargo pertama yang meninggalkan Ukraina dua minggu lalu mendekati pelabuhan Tartous di Suriah pada hari Minggu, 14 Agustus 2022, kata dua sumber pengiriman. Keberangkatan ini terjadi di bawah kesepakatan antara Kremlin dan Kyiv yang ditengahi oleh PBB dan Turki mengingat ekspor ini sangat kritis bagi ketahanan pangan di Afrika yang biasanya dipasok oleh Ukraina. Kargo 26.000 ton jagung awalnya ditujukan untuk Lebanon, yang telah menderita krisis ekonomi parah dan telah menyebabkan kerawanan pangan bagi sekitar setengah dari penduduknya.

Namun, pembeli asli menolak pengiriman karena masalah kualitas dan kapal berlayar ke Turki, berlabuh di Mersin pada 11 Agustus dan saat ini dikabarkan telah mendekati pelabuhan barat laut Suriah. Dimana Ukraina memutuskan hubungan diplomatik dengan Suriah pada Juni setelah Damaskus mengakui kemerdekaan wilayah timur Luhansk dan Donetsk.

Pada 14 Agustus, keberangkatan kapal kargo dari Ukraina terus berlanjut, kapal MV Brave Commander yang disewa PBB akan berangkat dari Ukraina ke Afrika dalam beberapa hari mendatang setelah kapal tersebut selesai memuat lebih dari 23.0000 ton gandum di pelabuhan Pivdennyi, Ukraina, dilansir dari Euronews. Moda transportasi air itu tiba di pelabuhan dekat Odesa dan rencananya akan berlayar ke Ethiopia melalui laut Hitam.

Ini akan menjadi kargo bantuan makanan kemanusiaan pertama yang menuju Afrika sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari di bawah kerangka Inisiatif Butir Laut Hitam. Kargo tersebut didanai oleh sumbangan dari Program Pangan Dunia PBB, Badan Pembangunan Internasional AS, dan beberapa donor swasta. Sebanyak 16 kapal kini dikabarkan telah berangkat dari Ukraina menyusul kesepakatan dengan Rusia untuk memungkinkan dimulainya kembali ekspor biji-bijian dari pelabuhan Laut Hitam Ukraina, setelah terhenti selama lima bulan karena perang.

Kesepakatan itu dicapai bulan lalu di tengah kekhawatiran bahwa hilangnya pasokan biji-bijian Ukraina akan menyebabkan kekurangan pangan yang parah dan bahkan wabah kelaparan di beberapa bagian dunia khususnya Afrika. Ukraina memiliki sekitar 20 juta ton biji-bijian yang tersisa dari panen tahun lalu, sementara panen gandum tahun ini juga diperkirakan mencapai 20 juta ton. Sejauh ini sebagian besar kargo membawa biji-bijian untuk pakan ternak dan juga bahan bakar.

Hingga 30 Agustus 2022, sekitar 1,5 juta ton makanan telah diekspor Ukraina di bawah kesepakatan ekspor gandum. Serikat pedagang gandum Ukraina, Asosiasi Gandum Ukraina (UGA) mencatat dalam pernyataan terpisah pada hari Selasa bahwa jagung mendominasi volume ekspor secara keseluruhan, terhitung 62%, gandum menyumbang 17%, dan jelai 6%. Ukraina juga telah mengekspor rapeseed, sun-seed, kedelai dan komoditas lainnya. Sejak awal Agustus, 600.000 ton gandum telah diekspor dari Ukraina melalui laut, dibandingkan dengan 2,9 juta ton pada periode yang sama tahun lalu.