Senjata Nuklir

March 23 2024

Kekuatan Nuklir Cina Terus Berkembang

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think China, Kapabilitas Militer, Senjata Nuklir 0

Awal bulan Februari 2024, Bulletin of Atomic Scientists menerbitkan penilaian tahunan terhadap kekuatan nuklir Cina. Para penulis penilaian terbaru menyatakan bahwa Cina telah melalui ekspansi dan modernisasi yang signifikan dari kekuatan nuklirnya serta meningkatkan ukuran persenjataannya.[1] Meskipun program senjata nuklir Cina relatif kurang transparan, sehingga sulit untuk diukur, laporan itu mengatakan bahwa program ini “kemungkinan merupakan persenjataan yang paling cepat berkembang di dunia.”

Sementara itu, New York Times melaporkan pada Desember 2023 bahwa bukti baru menunjukkan bahwa Cina mungkin sedang mempersiapkan pangkalan militer untuk “menguji coba senjata nuklir generasi baru.”[2] Jika benar demikian, hal itu dapat meresahkan kawasan ini dan tatanan non-proliferasi global dalam banyak hal.

Para penulis laporan Buletin “Senjata nuklir Cina, 2024” mencatat bahwa sejak edisi penilaian tahun 2023, Cina terus melanjutkan pekerjaan di tiga lapangan silo rudal barunya, dengan fokus pada rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat (ICBM). Menurut laporan ini, Cina juga tampaknya telah “memperluas pembangunan silo baru untuk ICBM DF-5 berbahan bakar cair” serta “mengembangkan varian baru ICBM dan sistem pengiriman strategis yang canggih, dan kemungkinan besar telah menghasilkan hulu ledak berlebih untuk diunggah ke sistem ini setelah dikerahkan.” Para penulis juga menambahkan bahwa Cina telah “memperluas lebih lanjut kekuatan rudal balistik jarak menengah DF-26 berkemampuan ganda, yang tampaknya telah sepenuhnya menggantikan DF-21 jarak menengah dalam peran nuklir.”

Keampuhan sistem ini adalah pertanyaan yang berbeda sama sekali, terutama mengingat laporan tentang korupsi yang luas di dalam militer Cina, terutama Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Menurut laporan media, AS menilai bahwa ada “beberapa contoh dampak korupsi, termasuk rudal yang diisi dengan air, bukan bahan bakar, dan ladang silo rudal yang luas di Cina barat dengan tutup yang tidak berfungsi dengan cara yang memungkinkan rudal diluncurkan secara efektif.”[3]

Cina juga telah meningkatkan persenjataan angkatan laut dan udara pasukan strategisnya. Di sisi angkatan laut, Cina melengkapi kapal selam rudal balistik Tipe 094 (SSBN) dengan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM) JL-3 yang memiliki jarak tempuh yang lebih jauh. SLBM JL-3, dengan perkiraan jangkauan lebih dari 10.000 kilometer, merupakan “peningkatan yang signifikan” dari rudal JL-2 sebelumnya yang memiliki jangkauan sekitar 8.000 km, dan dilaporkan dapat menargetkan benua Amerika Serikat.[4]

SSBN Tipe 094 masih dianggap “relatif berisik” dibandingkan dengan SSBN Tipe 096 yang lebih canggih, yang belum memasuki layanan.[5] SSBN Tipe 096 diperkirakan akan memasuki layanan pada akhir tahun 2020-an atau awal tahun 2030-an menurut Laporan Kekuatan Militer Cina (CMPR) Pentagon tahun 2023.[6] SSBN Tipe 096 diyakini lebih canggih, mirip dengan kapal selam canggih Rusia dalam hal siluman, sensor, dan persenjataan.” Mengingat masa pakai SSBN adalah sekitar 30-40 tahun, diperkirakan bahwa Cina akan mengoperasikan kedua SSBN itu untuk beberapa lama. CMPR tahun 2023 juga menyatakan bahwa Cina sudah “mengerahkan SLBM JL-3 jarak jauh” pada SSBN Tipe 094 yang lebih tua.

Sementara itu, laporan senjata nuklir Cina terbaru mengatakan bahwa Beijing meningkatkan kemampuan udara strategisnya, dengan peningkatan terbaru yang menyediakan “misi nuklir operasional untuk pesawat pengebomnya” serta “mengembangkan rudal balistik yang diluncurkan dari udara yang mungkin memiliki kemampuan nuklir.”[7]

Mengenai ukuran persenjataan nuklir Cina, penilaiannya adalah bahwa Cina “telah memproduksi sekitar 440 hulu ledak nuklir untuk pengiriman melalui rudal balistik darat, rudal balistik laut, dan pesawat pengebom” sementara 60 hulu ledak tambahan diperkirakan telah diproduksi, dengan lebih banyak lagi yang sedang diproduksi, yang pada akhirnya akan mempersenjatai rudal dan pesawat pengebom berbasis darat dan silo.” Hal ini sejalan dengan perkiraan CMPR Pentagon tahun 2023, yang mengatakan bahwa Cina “memiliki lebih dari 500 hulu ledak nuklir operasional pada Mei 2023.”[8] CMPR juga mengatakan bahwa perkiraan A.S. adalah bahwa Cina mungkin dapat “memiliki lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir operasional pada tahun 2030, yang sebagian besar akan dikerahkan pada tingkat kesiapan yang lebih tinggi dan akan terus meningkatkan kekuatannya hingga tahun 2035.”

CMPR menambahkan bahwa Cina “telah memasukkan setidaknya beberapa ICBM ke dalam silo-silo ini. Proyek ini dan perluasan kekuatan silo propelan cair Cina dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan masa damai kekuatan nuklirnya dengan beralih ke postur peluncuran pada saat peringatan (LOW).” Pembangunan silo sesuai dengan kemampuan peluncuran-pada-peringatan yang mungkin sedang dikembangkan oleh Cina karena silo dapat memberikan waktu reaksi yang jauh lebih cepat, yang diperlukan untuk LOW. Selain itu, Cina juga telah meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijen strategisnya melalui sarana berbasis satelit serta berkolaborasi dengan Rusia.[9] Seiring dengan pengembangan kemampuan untuk peluncuran pada postur peringatan, pengenalan rudal tujuan ganda oleh Cina menghadirkan komplikasi yang tidak perlu seperti ambiguitas di benak musuh, yang merupakan proposisi yang berisiko.

Dengan ekspansi-cum-modernisasi kekuatan nuklir Cina saat ini bersama dengan sistem pengirimannya, kebijakan Beijing yang telah dinyatakan selama beberapa dekade tentang penangkalan minimum dengan kekuatan nuklir kecil untuk melakukan serangan balasan kedua semakin terbuka untuk dipertanyakan. Hal ini dapat memicu tanggapan regional mengingat kondisi hubungan kekuatan utama di Indo-Pasifik. Peningkatan SSBN Cina mendorong langkah-langkah penangkalan seperti AUKUS, pengaturan trilateral antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, tetapi mungkin ada lebih banyak lagi kemitraan semacam itu. Selain itu, negara-negara di kawasan ini mungkin akan meningkatkan kemampuan penangkalan nasional mereka sendiri.

Keterlibatan Cina dalam diskusi pengendalian senjata, meskipun cukup terbatas, merupakan langkah yang baik. Tanda pertama yang menjanjikan adalah dialog dengan Amerika Serikat pada November 2023. Harapannya adalah bahwa hal itu dapat membuat Beijing menghargai kegunaan dialog dan transparansi, dan mudah-mudahan mengarah pada jeda dalam ekspansi nuklirnya, setidaknya secara relatif. Jika tidak dihentikan, ekspansi nuklir Cina dapat menyebabkan perlombaan senjata yang berputar dalam hal memperluas persenjataan nuklir.

[1] Mecklin, J. (2024, March 6). Chinese nuclear weapons, 2024 – Bulletin of the Atomic Scientists. Bulletin of the Atomic Scientists. https://thebulletin.org/premium/2024-01/chinese-nuclear-weapons-2024/

[2] Broad, W. J., Buckley, C., & Corum, J. (2024, January 10). China quietly rebuilds secretive base for nuclear tests. The New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2023/12/20/science/china-nuclear-tests-lop-nur.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur&fbclid=IwAR2p4-W_Zbobt-WfdM7yrqW4P6vlDUIKU0-xATWCfcxlkO3ki56xjirfXBQ

[3] Peter Martin, & Jennifer Jacobs. (2024, January 6). US Intelligence Shows Flawed China Missiles Led Xi to Purge Army. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-06/us-intelligence-shows-flawed-china-missiles-led-xi-jinping-to-purge-military?sref=NDAgb47j

[4] Luke Caggiano. (2023, May). China deploys new submarine-launched ballistic missiles. Arms Control Association. https://www.armscontrol.org/act/2023-05/news/china-deploys-new-submarine-launched-ballistic-missiles

[5] Greg Torode. (2023, October 9). Inside Asia’s arms race: China near ‘breakthroughs’ with nuclear-armed submarines, report says. Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/inside-asias-arms-race-china-near-breakthroughs-with-nuclear-armed-submarines-2023-10-09/

[6] U.S. Department of Defense. (2023). Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China. https://media.defense.gov/2023/Oct/19/2003323409/-1/-1/1/2023-MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA.PDF

[7] Kristensen, H. M., Korda, M., Johns, E., & Knight, M. (2024). Chinese nuclear weapons, 2024. Bulletin of the Atomic Scientists, 80(1), 49-72.

[8] U.S. Department of Defense. (2023). Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China. https://media.defense.gov/2023/Oct/19/2003323409/-1/-1/1/2023-MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA.PDF

[9] Alexander Korolev. (2023, December 7). China–Russia cooperation on missile attack early warning systems. East Asia Forum. https://eastasiaforum.org/2020/11/20/china-russia-cooperation-on-missile-attack-early-warning-systems/

February 27 2024

Menilai dilema nuklir Korea Selatan di tengah uji coba nuklir Pyongyang

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think Korea Selatan, Perang Korea, Rudal Balistik Antarbenua, Security Dilemma, Senjata Nuklir 0

Di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Ukraina-Rusia dan Israel-Hamas, Semenanjung Korea juga menghadapi krisis yang terus-menerus akibat retorika nuklir Korea Utara. Tembakan artileri yang dilakukan oleh Pyongyang baru-baru ini di dekat perbatasan laut telah menciptakan kehebohan di wilayah tersebut. Menurut Seoul, Pyongyang menembakkan lebih dari 350 peluru artileri selama akhir pekan lalu.[1] Penembakan tersebut merupakan reaksi atas kegiatan militer yang dilakukan oleh apa yang disebut sebagai ‘gangster militer’ Korea Selatan dan latihan militer di perbatasan.[2] Selain itu, peluncuran Hwasong-18,[3] Rudal Balistik Antarbenua (ICBM) pada bulan Desember 2023, dan deklarasi serangan nuklir ‘kapan saja’ telah menandai perkembangan yang signifikan.[4] Kim Jong-Un juga menegaskan kembali ancaman untuk menuklir Amerika Serikat (AS)[5] jika diprovokasi dan menegaskan bahwa peluncuran tersebut disebabkan oleh histeria konfrontasi militer terhadap Korut.

Ancaman yang meningkat baru-baru ini sangat mengkhawatirkan bagi Korea Selatan. Bahkan pada tahun 2022, lebih dari 70 rudal ditembakkan oleh Pyongyang yang mengarah pada peningkatan permintaan untuk mengembangkan senjata nuklir oleh publik Korea Selatan.[6] Artikel ini mengeksplorasi kompleksitas Seoul dalam bergulat dengan tantangan nuklir, tekanan domestik untuk otonomi yang lebih besar, ancaman eksternal, dan aspek keamanan internasional yang terus berkembang.

Menelusuri dilema nuklir Seoul

Seoul sangat bergantung pada Washington untuk keamanannya, namun, di era pasca-Perang Dingin, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan melawan ancaman Pyongyang yang meningkat, Seoul mulai terlibat dengan Beijing.[7] Kebijakan luar negeri Seoul yang akomodatif tidak memungkinkannya untuk mencapai keseimbangan antara aliansi dan otonominya, sehingga membuatnya lebih sulit untuk menavigasi kebijakan luar negerinya secara mandiri, terutama kebijakan nuklirnya.[8] Dengan meningkatnya ancaman nuklir Pyongyang, Seoul telah menemukan dirinya berada dalam jaringan situasi geopolitik yang menggambarkan masalah nuklirnya yang kompleks dan beragam.

Untuk menavigasi kebijakan luar negerinya secara mandiri, Seoul telah secara aktif terlibat dalam berbagai keterlibatan diplomatik seperti membangun hubungan yang lebih dekat dengan QUAD dan bersikap vokal menentang agresi Beijing, dan inisiatif multilateral seperti Kebijakan Selatan Baru dan Strategi Indo-Pasifik. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol juga baru-baru ini membahas potensi Korea Selatan untuk mengembangkan senjata nuklirnya[9] atau memperkenalkan kembali senjata nuklir taktis AS untuk melawan peningkatan ancaman nuklir Korea Utara yang eksponensial.[10] Sebelumnya di bawah pemerintahan Park Chung-Hee, Seoul telah memulai pengembangan senjata nuklir hanya untuk kemudian dibatasi oleh Washington.[11] Meskipun Yoon telah menolak seruan untuk melakukan nuklirisasi segera, pernyataannya telah membentuk kembali dan memulai wacana domestik tentang ambisi nuklir negara tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi seluk-beluk situasi ini, dengan mempertimbangkan ancaman yang terus menerus ditimbulkan oleh Pyongyang, faktor internal yang mendorong Seoul menuju pertahanan nuklir, dan faktor eksternal yang menyarankan untuk berhati-hati.

Tekanan domestik: Kecemasan keamanan dan keinginan untuk otonomi

Ancaman nuklir yang membayangi Seoul muncul ketika Pyongyang terus melakukan rentetan rudal dan upaya yang tak tergoyahkan untuk mengembangkan senjata nuklir. Retorika Pyongyang yang tidak berubah-ubah tentang serangan nuklir diperkuat setelah Korut menembakkan puluhan rudal ke arah Seoul pada November 2022. Salah satu rudal tersebut mendarat di wilayah Korea Selatan, pulau Ulleungdo, untuk pertama kalinya sejak berakhirnya Perang Korea (1950-53). Peluncuran rudal ini meningkatkan ketegangan, sehingga mendorong pemerintah Korea Selatan untuk mengeluarkan peringatan serangan udara ke pulau tersebut.[12] Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap warga Korea Selatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan peningkatan dukungan yang nyata untuk mengembangkan pertahanan nuklir pribumi.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Asan Institute for Policy Studies mengungkapkan bahwa 64,3 persen warga Korea Selatan mendukung pengembangan senjata nuklir secara mandiri.[13] Selain itu, survei gabungan oleh Chicago Council on Global Affairs[14] dan Chey Institute for Advanced Studies[15] menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen warga Korea mendukung gagasan negara mereka untuk mengembangkan kemampuan nuklir sebagai tanggapan atas meningkatnya ancaman nuklir. Sentimen ini diperkuat oleh serangan rudal Pyongyang ke Seoul dan strategi nuklirnya yang telah diubah, sehingga memperkuat persepsi perlunya senjata nuklir lokal.

Sumber: The Asan Institute for Policy Studies (2010-2020, 2022); Chicago Council on Global Affairs (2021)

Perang China

Beijing, sebagai pendukung lama Pyongyang, telah meningkatkan ketegangan dengan mendukung rezim Kim. Posisi ini semakin diperparah dengan pernyataan China baru-baru ini tentang ancaman baru untuk menginvasi Taiwan. Jika terjadi invasi ke Taiwan, China mungkin akan memanfaatkan kekuatan pertahanan Korea Utara untuk membuka front militer tambahan,[16] menciptakan ancaman ganda bagi AS dan Korea Selatan. Strategi khusus ini akan membuat AS enggan untuk terlibat dalam sengketa Taiwan. Selain itu, keberatan keras Beijing terhadap pemasangan sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Seoul, yang diikuti dengan paksaan ekonomi yang bersifat menghukum,[17] telah sangat membatasi kemampuan Seoul untuk menghalangi dan melindungi keamanan dan ekonominya. Akibatnya, Korea Selatan menganggap China sebagai ancaman yang signifikan di masa mendatang,[18] sehingga menginginkan senjata nuklir untuk mengatasi ancaman ganda tersebut.

Mengikis kepercayaan terhadap payung nuklir AS

Ketergantungan yang berlarut-larut pada payung nuklir AS telah menghadapi tantangan yang dikaitkan dengan ketidakkonsistenan komitmen Amerika. Khususnya, kebijakan “America First” dari pemerintahan Trump,[19] yang mencakup proposal untuk menarik hingga 4.000 tentara AS dari Korea Selatan[20] karena alasan keuangan dan sikap ambigu terhadap denuklirisasi, telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keandalan payung nuklir. Perkembangan ini telah memicu sentimen pro-nuklir di Korea Selatan.

Meskipun Deklarasi Washington yang baru-baru ini ditandatangani,[21] yang bertujuan untuk mengurangi ancaman nuklir dengan mengerahkan kapal selam bersenjata nuklir di Korea Selatan, deklarasi ini belum cukup mengatasi kekhawatiran di antara warga Korea Selatan tentang kemampuan AS untuk berkomitmen penuh dan kredibel terhadap keamanan mereka,[22] sehingga menopang perdebatan nuklir yang kuat di negara ini. Ada kekhawatiran bahwa AS akan memprioritaskan keamanan kota dan warganya di atas keamanan warga Korea, sehingga mendorong pemikiran untuk mengembangkan kemampuan nuklir dalam negeri. Selain itu, potensi berbagi teknologi nuklir antara Rusia dan Korea Utara meningkatkan kemungkinan Korea Selatan untuk merevisi perjanjian aliansi untuk memulai program kapal selam bertenaga nuklir, yang disebut sebagai program SSN. Gabriela Bernal, seorang pengamat independen RRDK, menunjukkan bahwa jika Korea Selatan merasa ditinggalkan oleh AS,[23] ada kemungkinan Korea Selatan akan mengabaikan keinginan AS di masa depan dan mengejar opsi nuklir untuk menjaga keamanannya.

Kecakapan teknologi dan aspirasi nasionalis

Momentum di balik proposal untuk mengembangkan senjata nuklir melonjak setelah penolakan AS terhadap saran Presiden Yoon,[24] baik untuk menempatkan kembali senjata nuklir taktis AS di semenanjung atau bagi Korea Selatan untuk memperoleh kemampuan nuklir independennya. Hal ini telah memicu sentimen kebanggaan nasional yang semakin meningkat dan keinginan untuk otonomi strategis, yang memperkuat argumen yang mendukung program nuklir dalam negeri. Selain itu, Korea Selatan memiliki kemampuan ilmiah dan teknologi canggih yang sangat penting untuk pengembangan senjata nuklir potensial[25], sehingga negara itu memiliki kendali yang lebih besar atas kebijakan nuklirnya. Namun, kelayakan Korea Selatan untuk menjadi kekuatan nuklir dalam konteks global saat ini membutuhkan pertimbangan ulang yang cermat, sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap prospek pengembangan senjata nuklir saat ini.

Melintasi tali yang ketat: Menemukan solusi yang berkelanjutan

Situasi nuklir di Korea Selatan mencerminkan tantangan yang lebih luas dari rezim non-proliferasi nuklir global. Untuk mengatasi hal ini secara efektif, Korea Selatan perlu memadukan upaya diplomatik, kolaborasi regional, dan pertahanan konvensional yang kuat, untuk memastikan masa depan yang aman bagi negara dan kawasan yang lebih luas.

Revitalisasi aliansi dapat meredakan kekhawatiran keamanan Korea Selatan melalui kerja sama keamanan yang lebih intensif, latihan militer bersama, dan komitmen baru untuk memperluas pencegahan, sehingga meniadakan kebutuhan akan persenjataan nuklir. Dalam hal ini, Korea Selatan dan AS baru-baru ini menyelesaikan penyusunan pedoman untuk perencanaan dan pelaksanaan strategi nuklir bersama pada pertengahan tahun 2024.[26] Pedoman itu mencakup spektrum isu yang luas, termasuk berbagi informasi nuklir yang sensitif, pembentukan sistem keamanan terkait, perumusan prosedur konsultasi untuk krisis nuklir, pengoperasian saluran komunikasi tingkat pemimpin secara real-time, dan rencana untuk mengelola krisis dan mengurangi risiko.

Selain itu, selain meningkatkan potensi pertahanan Seoul, ada kebutuhan penting untuk meningkatkan fokus dalam menangani denuklirisasi ancaman nuklir melalui platform multilateral seperti G20,[27] Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dan upaya diplomatik seperti peningkatan kerja sama trilateral antara Korea Selatan, Jepang, dan AS,[28] serta rencana dimulainya kembali perundingan trilateral antara China, Korea Selatan, dan Jepang.[29] Selain itu, upaya Seoul untuk masuk ke dalam payung Quad untuk membahas pembicaraan denuklirisasi akan memberikan tekanan pada Pyongyang di luar sanksi internasional. Meskipun denuklirisasi sepenuhnya tidak dijamin, upaya ini berpotensi mengurangi retorika dan mendorong diskusi tentang denuklirisasi.

Meskipun Yoon baru-baru ini menimbang pengembangan nuklir dan berusaha untuk memperluas hubungan diplomatik menggambarkan pendekatan strategis yang disempurnakan oleh Seoul. Namun, untuk menavigasi situasi yang akan datang ini, keseimbangan yang halus harus dipertahankan antara aliansi nuklir AS-Korea, mengatasi masalah keamanan dalam negeri, dan keterlibatan dalam inisiatif diplomatik. Dukungan AS sangat penting, tetapi meskipun pemerintahan AS saat ini menganut metode tradisional dan menawarkan jaminan kepada Korea, para pembuat kebijakan harus tetap waspada terhadap pendekatan yang berbeda dari pemerintahan AS yang akan datang setelah pemilihan umum AS pada tahun 2024. Tantangan Seoul terletak pada menemukan metode yang lebih baik dan komprehensif yang menjamin keamanannya dan berkontribusi pada stabilitas regional yang lebih luas. Selain itu, ekonomi Korea Selatan digerakkan oleh ekspor dan setiap upaya pengembangan senjata nuklir dapat melumpuhkan ekonominya karena akan sangat rentan terhadap sanksi internasional. Selain itu, hal itu akan mengganggu stabilitas keamanan regional, mendorong perlombaan senjata, membahayakan posisi globalnya, dan bertujuan untuk menjadi kekuatan menengah. Oleh karena itu, sikap untuk mengembangkan senjata nuklir, meskipun merupakan solusi terbaik, masih samar-samar tetapi permintaan akan terus meningkat di masa depan.

[1] Aljazeera. North Korea threatens Seoul as tension builds over military drills. 7 Januari 2024. https://www.aljazeera.com/news/2024/1/7/north-korea-promises-military-strike-if-any-provocation-from-south

[2] Ju-min Park & Soo-Hyang Choi. North Korea fires artillery at sea against South military ‘gangsters’. Reuters. 5 Januari 2024. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/skorea-orders-evacuation-island-near-north-korea-border-2024-01-05/

[3] Vann H. Van Diepen. Third Successful Launch of North Korea’s Hwasong-18 Solid ICBM Probably Marks Operational Deployment. 38 North. 21 Desember 2023. https://www.38north.org/2023/12/third-successful-launch-of-north-koreas-hwasong-18-solid-icbm-probably-marks-operational-deployment/

[4] Aljazeera. North Korea threatens Seoul as tension builds over military drills. 7 Januari 2024. https://www.aljazeera.com/news/2024/1/7/north-korea-promises-military-strike-if-any-provocation-from-south

[5] France 24. N.Korea’s Kim warns of ‘nuclear attack’if ‘provoked’with nukes. 21 Desember 2023. https://www.france24.com/en/live-news/20231221-n-korea-s-kim-warns-of-nuclear-attack-if-provoked-with-nukes

[6] Aljazeera. North Korea fires ballistic missiles after protesting US drills. 27 Maret 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/3/27/north-korea-fires-ballistic-missiles-toward-sea-of-japan

[7] Raisina Debates. Wahington Declaration: Navigating Seoul towards Quad Plus. Observer Research Foundation. 11 Mei 2023. https://www.orfonline.org/expert-speak/washington-declaration-navigating-seoul-towards-quad-plus

[8] Raisina Debates. The North Korean Threat: A thorn in Seoul’s side. Observer Research Foundation. 6 Desember 2022. https://www.orfonline.org/expert-speak/the-north-korean-threat

[9] Dasl Yoon. South Korean President Says Country Could Develop Nuclear Weapons. The Wall Street Journal. 12 Januari 2023. https://www.wsj.com/articles/south-korean-president-says-country-could-develop-nuclear-weapons-11673544196

[10] William Gallo. Why South Korea’s President is Talking About Nuclear Weapons. VOA News. 16 Januari 2023. https://www.voanews.com/a/why-south-korea-s-president-is-talking-about-nuclear-weapons/6919962.html

[11] Gabriela Bernal. South Korea’s First Attempt at Going Nuclear. The Diplomat. 15 Februari 2023. https://thediplomat.com/2023/02/south-koreas-first-attempt-at-going-nuclear/

[12] The Times of India. Air raid warning on South Korean island after N Korea fire missiles. 2 November 2022. https://timesofindia.indiatimes.com/world/rest-of-world/air-raid-warning-on-south-korean-island-after-n-korea-fire-missiles/articleshow/95241407.cms

[13] Yi Wonju. Over 60 pct of S.Koreans support own nuclear armament:poll. Yonhap News Agency. 6 April 2023. https://en.yna.co.kr/view/AEN20230406010300325

[14] The Chicago Council on Global Affairs. Thinking Nuclear: South Koren Attitudes on Nuclear Weapons. 21 Februari 2022. https://globalaffairs.org/research/public-opinion-survey/thinking-nuclear-south-korean-attitudes-nuclear-weapons

[15] Chey Institute for Advanced Studies. Korean Perceptions toward the North Korean Nuclear Crisis. 14 Februari 2023. https://www.chey.org/Eng/Notice/NoticeView.aspx?seq=191

[16] Park Min-hee. Yoon’s dead-on-arrival diplomacy and a dire scenario for the Korean Peninsula. Hankyoreh. 13 November 2023. https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/english_editorials/1068561.html

[17] Darren J.Lim. Chinese Economic Coercion during the THAAD Dispute. The Asan Forum. 28 Desember 2019. https://theasanforum.org/chinese-economic-coercion-during-the-thaad-dispute/

[18] Jagannath Panda. South Korea as a Nuclear State: Trade-offs and Choices. 38 North. 30 Oktober 2023. https://www.38north.org/2023/10/south-korea-as-a-nuclear-state-trade-offs-and-choices/

[19] Trump White House. President Donald J. Trump at the United Nations General Assembly: Outlining an America First Foreign Policy. 20 September 2017. https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-united-nations-general-assembly-outlining-america-first-foreign-policy/

[20] Reuters. Trump considering withdrawing up to 4.000 U.S. troops from South Korea-report. 21 November 2019. https://www.reuters.com/article/southkorea-usa-military/trump-considering-withdrawing-up-to-4000-u-s-troops-from-south-korea-report-idUSL3N2804OK/

[21] The White House. Washington Declaration. 26 April 2023. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/04/26/washington-declaration-2/

[22] Robert E.Kelly. South Korea’s Nuclear Anxieties Haven’t Gone Away. Foreign Policy. 9 Juni 2023. https://foreignpolicy.com/2023/06/09/south-korea-nuclear-weapons-north-korea-washington-declaration/#cookie_message_anchor

[23] Chad O’Çarroll. Next steps for North Korea: Will South Korea go nuclear to counter the DPRK?. NK News. 20 Desember 2023. https://www.nknews.org/2023/12/next-steps-for-north-korea-will-south-korea-go-nuclear-to-counter-the-dprk/

[24] William Gallo. US Not Discussing Nuclear Exercises With South Korea, Biden Says. VOA News. 2 Januari 2023. https://www.voanews.com/a/yoon-us-south-korea-discussing-nuclear-exercises-/6900423.html

[25] Ramon Pacheco Pardo. South Korea Could Get Away With the Bomb. Foreign Policy. 16 Maret 2023. https://foreignpolicy.com/2023/03/16/south-korea-nuclear-weapons-military-defense-security-proliferation-npt/

[26] Song Sang-ho. S.Korea, U.S. to complete guidelines on nuclear strategy planning, operation by mid-2024: Seoul official. Yonhap News Agency. 16 Desember 2023. https://en.yna.co.kr/view/AEN20231216000254315

[27] Gabriela Bernal. It’s time for South Korea to refocus on multilateral diplomacy. The interpreter. 15 Juni 2023. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/it-s-time-south-korea-refocus-multilateral-diplomacy

[28] The White House. The Spirit of Camp David: Joint Statement of Japan, the Republic of Korea, and the United States. 18 Agustus 2023. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/08/18/the-spirit-of-camp-david-joint-statement-of-japan-the-republic-of-korea-and-the-united-states/

[29] VOA News. South Korea, Japan and China Agree to Resume Trilateral Leaders’ Summit, but Without Specific Date. 26 November 2023. https://www.voanews.com/a/south-korea-japan-and-china-agree-to-resume-trilateral-leaders-summit-but-without-specific-date-/7370772.html

March 29 2023

Barat Mengecam Rencana Putin Soal Penempatan Senjata Nuklir di Belarusia

Chatrine Debora Europe, News, Politics, Security and Defence Belarusia, putin, Russia Ukraine War, Senjata Nuklir, Vladimir Putin 0

Presiden Vladimir Putin pada hari Sabtu (25/03), Rusia akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus, sebagai peringatan kepada NATO terkait dukungan militer mereka untuk Ukraina. Keputusan Putin ini juga menjadi pertanda semakin rumitnya hubungan dengan Barat.

Meskipun Putin mengatakan bahwa langkah ini tidak akan melanggar janji non-proliferasi nuklir, ini adalah salah satu sinyal nuklir terkuat Rusia sejak awal invasi di Ukraina sejak 13 bulan yang lalu.

Negara Barat mengecam keras pernyataan Putin. NATO mengkritik Vladimir Putin karena apa yang disebutnya sebagai retorika nuklir adalah hal yang “berbahaya dan tidak bertanggung jawab”. Namun, pejabat senior AS menyatakan hingga saat ini belum ada tanda-tanda Rusia berencana menggunakan senjata nuklir.

Putin hanya ‘membalas’ Barat

“Tidak ada yang tidak biasa di sini: pertama-tama, Amerika Serikat telah melakukannya selama beberapa dekade. Mereka telah lama menempatkan senjata nuklir taktis mereka di wilayah negara-negara sekutu mereka,” kata Putin.

“Kami sepakat bahwa kami akan melakukan hal yang sama – tanpa melanggar kewajiban kami, saya tekankan, tanpa melanggar kewajiban internasional kami tentang nonproliferasi senjata nuklir” tambah Putin.

Ketegangan telah meningkat terkait perang di Ukraina setelah pasokan besar senjata Barat ke Kyiv dan Moskow mengubah retorikanya pada operasi militer dari “demilitarisasi” Ukraina menjadi “melawan Barat bersama.”

Senjata nuklir taktis digunakan untuk tujuan tertentu di medan perang daripada senjata yang memiliki kapasitas untuk menghancurkan kota, dan tidak jelas berapa banyak senjata seperti itu yang dimiliki Rusia. Pengembangan ini signifikan karena Rusia sebelumnya tidak menempatkan senjata nuklir di luar perbatasannya sejak pertengahan tahun 1990-an.

Rusia dan Belarus telah berdiskusi tentang transfer senjata nuklir, dan Putin menyamakan rencananya dengan Amerika Serikat yang juga menempatkan senjata mereka di Eropa. Putin tidak menyebutkan kapan senjata tersebut akan ditransfer ke Belarus, yang memiliki perbatasan dengan tiga anggota NATO – Polandia, Lituania, dan Latvia. Dia hanya mengatakan bahwa Rusia akan menyelesaikan pembangunan fasilitas penyimpanan di sana pada tanggal 1 Juli. Pernyataan ini menjadi bentuk pertahanan sekaligus intimidasi Putin pada NATO.

Analis di Institute for the Study of War (ISW) yang berbasis di Washington mengatakan dalam sebuah catatan pada Sabtu malam bahwa risiko eskalasi menuju perang nuklir “tetap sangat rendah”.

“ISW terus menilai bahwa Putin adalah seorang aktor yang menghindari risiko yang secara berulang kali mengancam akan menggunakan senjata nuklir tanpa niat untuk melakukannya demi mematahkan tekad Barat,” tulis ISW. Namun, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons menyebut pengumuman Putin sebagai eskalasi yang sangat berbahaya.

Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Mariano Grossi (Foto oleh Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images)

November 28 2022

Iran Memperkaya Uranium Hingga 60% Di Sebuah Fasilitas Bawah Tanah

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture IAEA, iran, nuklir, Senjata Nuklir, Uranium 0

Iran dikonfirmasi telah memproduksi uranium yang diperkaya hingga 60% di fasilitas nuklir bawah tanahnya di Fordow, menurut Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi pada 22 November lalu, membawa negara itu lebih dekat ke bahan nuklir yang siap digunakan untuk persenjataan.

“Iran telah mulai memproduksi uranium yang diperkaya tinggi – UF6 yang diperkaya hingga 60% – menggunakan dua kaskade sentrifugal IR-6 yang ada di Fordow Fuel Enrichment Plant (FFEP), selain produksi serupa yang telah dilakukan di Natanz sejak April 2021,” kata IAEA dalam sebuah pernyataan. Pernyataan itu menambahkan bahwa Iran telah memasang lebih banyak “kaskade sentrifugal IR-6 canggih” dan merencanakan ekspansi signifikan produksi uranium.

Ini terjadi beberapa jam setelah media pemerintah, Iran Press TV melaporkan Iran telah memberi tahu IAEA bahwa mereka telah mulai meningkatkan pengayaan uraniumnya ke tingkat kemurnian 60% sebagai “pembalasan” kepada dewan gubernur IAEA yang meminta Iran untuk bekerja sama dengan penyelidikan terhadap jejak uranium yang tidak dapat dijelaskan di situs Iran yang dirahasiakan.

Teheran “menggambarkan langkah itu sebagai pesan kuat untuk resolusi anti-Iran baru-baru ini yang disahkan oleh Dewan Gubernur IAEA,” kata Press TV. Protes besar-besaran di Iran akibat kematian Mahsa Amini telah meluas dan tak berhenti sampai saat ini. Banyak media yang melaporkan bahwa terjadi berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh otoritas Iran. Hal ini menimbulkan berbagai kecaman dari aktor-aktor internasional.

Direktur Jenderal Grossi juga mengatakan “Iran terus memajukan aktivitas pengayaannya di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar (FEP) di Natanz dan sekarang berencana untuk memasang gedung produksi kedua yang mampu menampung lebih dari 100 kaskade sentrifugal.”

Walaupun begitu, Iran terus menerus menyangkal niatnya untuk merakit senjata nuklir. Namun langkah tersebut berpotensi mempersingkat “waktu breakout” Iran untuk membuat senjata nuklir menurut para pengamat. Ini adalah yang terbaru dari serangkaian langkah yang jauh melampaui parameter kesepakatan nuklir 2015 yang dikenal secara resmi sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang membatasi pengayaan uranium Iran sebesar 3,67% dengan imbalan keringanan sanksi.

Menyusul laporan IAEA, kelompok E3 – yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Jerman – mengeluarkan pernyataan yang mengutuk “keputusan Iran untuk memperluas” program nuklirnya. “Dengan meningkatkan kemampuan produksinya di Fordow dan Natanz, jauh melampaui batas Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), dan dengan mempercepat produksi uranium yang diperkaya, Iran telah mengambil langkah signifikan lebih lanjut untuk meninggalkan JCPOA,” dilansir dari CNN.

November 12 2022

Ancaman Senjata Nuklir Korea Utara: Peran Korea Selatan dan Strategi Pencegahan

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Security and Defence, Think Korea Selatan, Korea Utara, Senjata Nuklir 0

Ancaman nuklir Korea Utara meningkat dari hari ke hari, menjadikan ancaman keamanan bagi Kawasan Asia Timur khususnya bagi Korea Selatan semakin genting. Setelah gagal secara ekonomi dan hanya memiliki senjata nuklir, Korea Utara dapat menyerang Korea Selatan dalam serangan mendadak kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, patut dipertanyakan apakah Amerika Serikat (AS) akan secara aktif melakukan intervensi dan mendukung Korea Selatan dengan senjata nuklirnya. Mengingat dalam hubungan internasional bahwa senjata nuklir hanya dapat dihalangi oleh senjata nuklir.

Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa mereka akan menanggapi ancaman nuklir Korea Utara dengan membentuk “Three Axis” yang terdiri dari “kill chain” di mana Korea Selatan secara prefentif mendeteksi tanda-tanda serangan Korea Utara yang akan segera terjadi; sebuah ‘Korea Air and Missile Defense’ (KAMD) di mana Korea Selatan melindungi diri dari rudal Korea Utara; dan Korea Massive Punishment and Retaliation (KMPR) di mana Korea Selatan melakukan pembalasan besar-besaran terhadap Korea Utara jika menyerang Korea Selatan.[1] Semua tindakan ini, bagaimanapun, didasarkan pada kekuatan militer konvensional dan menimbulkan pertanyaan tentang apakah Korea Selatan dapat melawan ancaman nuklir Korea Utara. Artinya, belum bisa dipastikan apakah sistem “Three Axis” yang ditempuh Korea Selatan cukup untuk melawan ancaman nuklir Korea Utara. Untuk mengimbangi ini, AS telah memutuskan untuk menerapkan konsep extended detterence lebih konkret ke Korea Selatan. Dimana konsep extended detterence adalah komitmen untuk mencegah dan, jika perlu, untuk merespons di seluruh spektrum skenario nuklir dan non-nuklir potensial untuk membela sekutu dan mitra AS.[2] Namun tidak jelas bagaimana sistem Three Axis Korea Selatan dan penangkalan yang diperluas AS saling berhubungan dan saling melengkapi.

Meskipun Korea Selatan percaya pada komitmen keamanan AS dan bentuk strategi extended deterrence terhadap Korea Selatan, Korea Selatan tidak dapat diyakinkan karena kebijakan AS sering berubah dari administrasi ke administrasi. Pada tahun 1969, Presiden Nixon menguraikan doktrinnya di Guam,[3] dengan mengatakan “.. sejauh menyangkut masalah keamanan dalam negeri, sejauh masalah pertahanan militer, kecuali ancaman kekuatan besar yang melibatkan senjata nuklir, yang akan didorong oleh Amerika Serikat dan memiliki hak untuk berharap bahwa masalah ini akan semakin ditangani oleh, dan tanggung jawab untuk itu diambil oleh, negara-negara Asia sendiri.” Hal ini diikuti oleh penarikan Divisi 7 Pasukan AS di Korea pada tahun 1971.[4] Sekitar waktu inilah Korea Selatan mulai mengejar pertahanan mandiri dan pengembangan senjata nuklir dalam negeri. Presiden Carter juga mendorong penarikan pasukan AS dari Korea Selatan.[5]

Diperkirakan bahwa Korea Utara saat ini memiliki setidaknya 30 hingga 60 senjata nuklir.[6] Untuk melindungi Korea Selatan dan pasukan AS di negara itu, AS harus mempertimbangkan untuk menyebarkan setidaknya beberapa lusin senjata nuklir taktis dari 130 di antaranya yang disimpan di daratan AS ke Semenanjung Korea. Hal ini sesuai dengan konsep extended detterence. Amerika Serikat saat ini menyebarkan sekitar 100 senjata nuklir di Eropa, dan memiliki sistem Berbagi Nuklir dengan Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki,[7] yang memungkinkan negara-negara ini untuk berpartisipasi dalam perencanaan NATO untuk penggunaan senjata nuklir dan membawa AS senjata nuklir di pesawat mereka dalam kasus kontingensi.[8] Sulit dipahami mengapa kasus di Semenanjung Korea berbeda dengan kasus di Eropa.

Untuk kepentingan nasionalnya, Korea Selatan harus meninjau apakah konsep extended detterence AS berfungsi dengan baik, apakah Korea Selatan memiliki kapabilitas untuk melacak aktivitas Korea Utara secara real time. Namun, sepertinya kemampuan ini belum dimiliki secara presisi oleh Korea Selatan. Untuk merespons dengan baik dalam keadaan seperti itu, Korea Selatan perlu berkonsultasi dan melaksanakan extended deterrence.

Ketika Korea Utara menunjukkan tanda-tanda provokasi serius, Amerika Serikat akan mengerahkan aset strategis seperti pembom strategis B-52, pesawat tempur siluman F-35, dan kapal selam nuklir yang berbasis di Guam, Hawaii, dan Jepang di dekat Semenanjung Korea. Tidak diketahui apakah Amerika Serikat sedang berkonsultasi dengan pemerintah Korea Selatan tentang penyebaran aset strategis. Ini sangat berbeda dengan kasus di Eropa. Di Eropa, Nuclear Planning Group (NPG) didirikan untuk membahas dan berbagi rencana operasi, tujuan, dan proses penggunaan senjata nuklir.[9]

Mengingat efek dari ledakan senjata nuklir menyebabkan kerusakan jangka panjang terhadap kesehatan manusia, terhadap lingkungan, infrastruktur, pembangunan sosial ekonomi dan tatanan sosial,[10] terutama dampak radioaktif yang dibawa melawan arah angin, tidak dapat ditahan di dalam batas-batas negara.[11] Sehingga hal ini mendorong terjadinya security dilemma bagi Indonesia bahwa konsekuensi dari peningkatan eskalasi senjata nuklir dan kapabilitas militer Korea Selatan maka Indonesia harus menjaga keamanan dan kelangsungan hidupnya sendiri untuk mengantisipasi dampak senjata nuklir tersebut.

Untuk pelaksanaan extended deterrence harus ada rencana konkret tentang bagaimana senjata nuklir akan digunakan untuk dalam keadaan apa. Tidak jelas apakah Amerika Serikat memiliki rencana seperti itu. Korea Selatan dan Amerika Serikat harus membahas prosedur di mana penggunaan senjata nuklir akan diputuskan dan dilaksanakan, mengingat dampak daripada penggunaan senjata nuklir tersebut terhadap negara-negara kawasan. Indonesia salah satu negara yang akan terdampak penggunaan senjata nuklir sehingga Indonesia perlu mempersiapkan strategi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

[1] Ji-hye, S. (2022, July 6). Military to establish ‘strategic command’ by 2024 to control three-axis system. The Korea Herald. https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220706000804

[2] Air Force Doctrine Publication (AFPD) 3-72 Nuclear Operations. (2020). U.S. Air Force Doctrine. https://www.doctrine.af.mil/Portals/61/documents/AFDP_3-72/3-72-D12-NUKE-OPS-Extended-Deterrence.pdf

[3] White, H. (2019, July 25). A very unreassuring bombshell: Richard Nixon and the Guam doctrine, July 1969. The Strategist. https://www.aspistrategist.org.au/a-very-unreassuring-bombshell-richard-nixon-and-the-guam-doctrine-july-1969/

[4] Levkowitz, A. (2008). The seventh withdrawal: Has the US forces’ journey back home from Korea begun? International Relations of the Asia-Pacific, 8(2), 131-148. https://doi.org/10.1093/irap/lcn004

[5] Oberdofer, D. (1977, June 12). The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1977/06/12/carters-decision-on-korea-traced-back-to-january-1975/d21ffe33-35ae-4ef9-bcac-25b8fc999559/

[6] Herskovitz, J. (2022, November 3). Bloomberg. Bloomberg – Are you a robot?. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-03/how-kim-jong-un-keeps-advancing-his-nuclear-program-quicktake

[7] United States nuclear weapons in Europe. (2022, March 9). -. https://cnduk.org/resources/united-states-nuclear-weapons-europe/

[8] Belgium, Germany question U.S. tactical nuclear weapons in Europe. (n.d.). Arms Control Association | The authoritative source on arms control since 1971. https://www.armscontrol.org/act/2005-06/belgium-germany-question-us-tactical-nuclear-weapons-europe

[9] NATO. (2022, July 6). Nuclear planning group (NPG). https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50069.htm

[10] Article 36. (2015). Economic impacts of a nuclear weapon detonation (March). https://article36.org/wp-content/uploads/2015/08/Economic-impact.pdf

[11] McKinzie, M., Polreich, E., Arnold, D., Maurer, C., & Wotawa, G. (2014, December 8). Calculating the Effects of a Nuclear Explosion at a European Military Base. Startseite – BMEIA, Außenministerium Österreich. https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Abruestung/HINW14/Presentations/HINW14_S1_Presentation_NRDC_ZAMG.pdf

Banner-Image-Putin-Xi-June5-2022-639x355

October 28 2022

Implikasi Sinyal Nuklir Rusia Pada Perang Ukraina Terhadap Kebijakan Nuklir China

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think China, kebijakan No First Use, Rusia, Senjata Nuklir 0

China melihat Perang Rusia-Ukraina disebabkan oleh kebijakan hegemonik dari kelompok negara-negara Barat yang dipimpin AS, sehingga mendorong Rusia terpaksa mengambil tindakan ekstrim. Beijing menyaksikan perkembangan perang ini berlangsung dan menyimpulkan bahwa sanksi pelumpuhan ekonomi Barat terhadap Rusia, kecaman politik dan isolasi diplomatik Rusia, mencerminkan niat Barat untuk menggunakan kesempatan perang ini sebagai upaya melemahkan Rusia secara komprehensif dan untuk memajukan kepentingan geostrategis. negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Akibatnya, perhatian strategis China terhadap Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang dipimpin AS telah meningkat secara signifikan. Ini semakin memperkuat keyakinan China bahwa ia harus membangun kekuatan militernya yang komprehensif, dan kemampuan pencegahan strategisnya khususnya, untuk mengatasi ancaman yang berkembang dari Barat.

Berdasarkan interpretasi seperti itu tentang sifat Perang Rusia-Ukraina dan kekuatan pendorong yang mendasarinya, Beijing telah mengadopsi pandangan simpatik terhadap kebijakan senjata nuklir Rusia. China tidak sekhawatir kebanyakan negara Barat tentang risiko eskalasi nuklir Rusia karena China percaya bahwa Presiden Putin hanya ingin menggunakan sinyal nuklir—yaitu, memberi sinyal melalui retorika dan/atau tindakan yang melibatkan beberapa aspek operasi nuklir bahwa senjata nuklir mungkin digunakan. Dalam hal ini digunakan untuk melawan musuh sebagai alat untuk menunda dan mengurangi intervensi Barat dalam Perang Rusia-Ukraina, termasuk untuk mencegah dukungan militer Barat ke Ukraina dan untuk mengurangi tekanan ekonomi dan politik terhadap Rusia.

Menurut pandangan mayoritas China, sinyal nuklir Rusia sebagian besar telah berhasil mencapai tujuannya. Yakni sinyal nuklir Putin menjadikan negara-negara Barat lebih berhati-hati dalam memberikan dukungan militer ke Ukraina dan telah mempertimbangkan dalam perdebatan untuk menjatuhkan sanksi yang melumpuhkan Rusia sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan rezim. Beberapa pengamat strategi China telah mengamati dengan cermat praktik Rusia dalam mengirimkan berbagai sinyal nuklir dan kemungkinan akan memasukkan beberapa taktik Rusia ke dalam strategi sinyal nuklir China di masa depan, karena Beijing telah merujuk dan belajar dari pengembangan nuklir Moskow dan strategi ketenagakerjaan selama beberapa dekade.

Bagi pengamat China, Rusia memperoleh manfaat koersif dari sinyal nuklir tanpa mengeluarkan ancaman eksplisit untuk menggunakan senjata nuklir. Tak satu pun dari kegiatan pensinyalan Rusia, termasuk latihan nuklir, pengujian sistem pengiriman berkemampuan nuklir, menyatakan langkah ke status siaga yang lebih tinggi untuk kekuatan nuklirnya. Rusia menyebutkan senjata nuklir dalam pernyataan publik pejabat senior, yang secara terang-terangan dimanifestasikan dalam bentuk ancaman jelas menggunakan senjata nuklir terhadap musuh tertentu. Pengamatan ini kemungkinan akan meningkatkan apresiasi China bahwa suatu negara dapat mencapai penggunaan senjata nuklir secara paksa tanpa melewati ambang penggunaan nuklir yang mengancam secara eksplisit. Terlepas dari ancaman nuklir yang tidak ambigu, ada banyak hal yang dapat dilakukan atau dikatakan suatu negara untuk merujuk pada senjata nuklir dan secara implisit mengancam penggunaannya.

Pemikiran China tentang sinyal nuklir ini dapat menambah ambiguitas dan ketidakpastian lebih lanjut pada interpretasi dan penerapan kebijakan No First Use (NFU) China. Kebijakan NFU melarang penggunaan pertama senjata nuklir oleh China tetapi bukan ancaman penggunaan pertama senjata nuklir dalam perang konvensional, sehingga meninggalkan “ruang gerak” bagi China untuk memaksimalkan penggunaan senjata nuklir secara paksa tanpa melanggar kebijakan NFU-nya. Menurut para akademisi internasional yang memiliki akses ke teks-teks militer China yang otoritatif seperti Science of Second Artillery Campaigns yang ditulis pada pertengahan tahun 2000-an, para penulis teks-teks tersebut dan para pejabat militer senior yang menyetujui teks-teks tersebut sudah memiliki pandangan pada waktu itu bahwa mengancam untuk menggunakan nuklir dalam perang konvensional tidak akan bertentangan dengan kebijakan NFU China.

Praktik pensinyalan Rusia baru-baru ini selama Perang Rusia-Ukraina kemungkinan akan mendorong pemikiran lebih lanjut ke arah ini. Salah satunya ialah mendorong perubahan pola pikir China dalam memanfaatkan senjata nuklir. Sehingga China dapat lebih fleksibel menggunkan sinyal nuklir untuk memberikan pengaruh koersif senjata nuklir terhadap konflik konvensional dimasa depan, termasuk di Selat Taiwan. Dalam hal ini, menjadikan garis antara ancaman dan non-ancaman penggunaan nuklir kemungkinan akan menjadi lebih kabur.

Selain implisit dari ancaman penggunaan pertama senjata nuklir, para ahli China juga memasukkan konsep operasional “Menurunkan Ambang Batas Paksaan Nuklir”, yakni suatu konsep yang menunjukkan bahwa China memberikan dirinya sendiri pilihan untuk mengubah kebijakan nuklirnya seperti yang diumumkan di masa damai dan untuk mengadopsi, atau membuat kesan mengadopsi—ambang batas penggunaan nuklir yang lebih rendah di saat krisis jika perlu. Bahwa China mungkin siap untuk mengubah kebijakan penggunaan nuklirnya selama krisis bukanlah kejutan, karena masyarakat internasional juga menyaksikan Putin membuat ancaman nuklir umum selama pengumumannya baru-baru ini tentang mobilisasi parsial di Rusia.

Kondisi politik internasional saat ini yang mana Putin sekarang mengancam kemungkinan penggunaan senjata nuklir melampaui kondisi yang relatif sempit yang ditentukan dalam kebijakan deklarasi nuklir resmi Rusia. Putin telah mengindikasikan bahwa ia berpotensi menggunakan senjata nuklir sebagai tanggapan atas ancaman apa pun terhadap integritas teritorial Rusia, sedangkan kebijakan resmi Rusia hanya mengizinkan penggunaan nuklir ketika Rusia menghadapi “ancaman eksistensial” sebagai negara dalam perang konvensional. Kesan bahwa para pemimpin dapat mengubah kebijakan nuklir resmi mereka sesuka hati selama krisis kemungkinan akan merusak kepercayaan yang tersisa yang dimiliki negara-negara bersenjata nuklir terhadap kebijakan deklarasi nuklir masa damai masing-masing. Ini akan membuat upaya diplomatik untuk meyakinkan lawan dan membangun hubungan nuklir yang stabil menjadi lebih sulit, termasuk upaya China untuk mempromosikan NFU dengan Negara Senjata Nuklir lainnya.

Ke depan, upaya Rusia untuk menggunakan ancaman nuklir untuk mengamankan sebagai fait accompli (penyelesaian sebelum terdampak) dan untuk mengkonsolidasikan pencaplokan wilayah yang baru diduduki di Ukraina akan mempengaruhi pemikiran China tentang peran senjata nuklir dalam membantu mencapai penyatuan dengan Taiwan. Bagaimana eksploitasi Rusia terhadap risiko eskalasi nuklir untuk menguasai wilayah Ukraina dapat secara khusus memengaruhi pemikiran China akan bergantung pada seberapa sukses atau malapetaka upaya yang dilakukan Rusia untuk mengamankan wilayah tersebut pada akhirnya terbukti.