Rivalitas China-AS

July 19 2023

Rivalitas AS-China di Amerika Latin: Aturan Pertama Dalam Melawan Pengaruh, ‘Jangan Bicara Tentang Melawan Pengaruh’

Rifani Agnes Eka Wahyuni America, History, Politics, Think Amerika Latin, Foreign Policy, Rivalitas China-AS 0

Pertumbuhan pengaruh China di seluruh dunia menjadikannya salah satu prioritas utama bagi Amerika Serikat, dimana Presiden Biden yang menyatakan bahwa, “Kita berada dalam persaingan dengan China untuk memenangkan abad ke-21.”[1] Dengan meningkatnya kehadiran China di kawasan Amerika Latin dan Karibia, ada banyak kekhawatiran di kalangan kebijakan luar negeri AS.

Meskipun ada peningkatan perhatian AS[2] terhadap pengaruh China di Amerika, [3] kekhawatiran tetap ada bahwa Amerika Serikat tidak memberikan perhatian yang cukup atau tidak cukup strategis dalam menanggapi ancaman ini.[4] Namun, membingkai pengaruh China sebagai ancaman dapat merusak upaya yang ditujukan untuk melawan kehadiran China di wilayah tersebut. Meskipun kekhawatiran terhadap pengaruh China memang beralasan, mengatasi tantangan keterlibatan extra-hemispheric merupakan hal yang rumit, dan pelajaran penting dapat diambil dari upaya historis AS dalam mencegah munculnya pengaruh eksternal.[5]

Pada tahun 1933, Franklin Delano Roosevelt menerapkan Kebijakan Tetangga yang Baik (Good Neighbor Policy – GNP)[6] dan memulai apa yang secara luas dianggap sebagai “Zaman Keemasan” hubungan AS-Amerika Latin. Terlepas dari persepsi yang indah ini, ada dua masalah utama AS yang menjadi dasar kebijakan ini: pemulihan ekonomi AS pasca-Depresi Besar dan melawan pengaruh asing di kawasan ini. Secara ekonomi, Amerika Serikat memperluas cabang zaitun ke Amerika Latin dengan menurunkan tarif secara sepihak, meningkatkan perdagangan, dan menciptakan Bank Ekspor-Impor.

Selain kerja sama ekonomi, ada kekhawatiran khusus atas pengaruh Jerman di Belahan Bumi Selatan – khususnya, hubungan Partai Nazi yang berkembang dengan Brasil.[7] Namun, alih-alih melawan pengaruh Nazi dengan membingkai hubungan Brasil-Jerman sebagai ancaman bagi Amerika Serikat, GNP menggunakan diplomasi budaya untuk menumbuhkan rasa Pan-Amerika.[8] Narasi menyeluruh dari kebijakan ini bukanlah untuk menyebarkan cita-cita Amerika atau bahkan untuk bersaing dengan musuh-musuh Amerika, melainkan untuk menumbuhkan identitas Inter-Amerika. Setelah Pearl Harbor, hampir semua negara di Amerika Latin menyatakan perang terhadap kekuatan Poros.[9] Brasil bahkan mengirim pasukan untuk berperang di teater Eropa.[10]

Selama Perang Dingin, Amerika Serikat sekali lagi khawatir akan meningkatnya pengaruh extra-hemispheric di wilayah ini – kali ini datang dari Uni Soviet.[11] Namun, alih-alih membingkai kebijakan melalui lensa kooperatif dan Pan-Amerika, Amerika Serikat mengambil strategi intervensionis[12] untuk menghentikan penyebaran Komunisme di Belahan Bumi Barat.

Alih-alih berusaha membangun nilai-nilai bersama dan mengatasi tantangan bersama, kebijakan luar negeri AS selama Perang Dingin secara teratur berfokus pada dukungan terhadap kediktatoran anti-Komunis dan menggulingkan para pemimpin yang dianggap Komunis atau terlalu dekat dengan Uni Soviet. Strategi ini tidak kalah efektifnya untuk membangun hubungan positif dengan masyarakat di kawasan Amerika Latin. Namun, jelas bahwa kebijakan AS ini tidak dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antar negara, tetapi menggunakan Amerika Latin sebagai pion dalam persaingan mereka dengan Uni Soviet. Narasi ini, ditambah dengan dukungan terhadap aktor-aktor yang tidak demokratis di wilayah tersebut, meninggalkan noda yang abadi pada hubungan AS-Amerika Latin.

Terlepas dari semua perbedaan yang ada, GNP dan kebijakan luar negeri era Perang Dingin terhadap Amerika Latin memiliki tujuan yang sama, yaitu melawan pengaruh asing di wilayah tersebut. Namun, membingkai Amerika Latin sebagai medan perang selama Perang Dingin sering kali melemahkan tujuan AS untuk membatasi pengaruh Soviet di wilayah tersebut. Sebaliknya, Kebijakan Tetangga yang Baik menciptakan rasa persatuan[13] di wilayah tersebut sambil tetap menangkal pengaruh Jerman, sebuah posisi yang memiliki hasil positif.

Melawan kebangkitan pengaruh China di Amerika harus menjadi prioritas bagi Amerika Serikat. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh upaya-upaya sebelumnya untuk melawan pengaruh ekstra-hemisfer, bagaimana isu ini dibingkai sangatlah penting. Mendorong untuk meningkatkan hubungan dengan kawasan ini akan sulit, namun karena pemerintahan Trump membingkai sebagian besar hubungan AS-Amerika Latin sebagai pertempuran untuk mendorong China keluar dari kawasan ini[14] dan bahkan menghidupkan kembali Doktrin Monroe,[15] sebuah kebijakan yang terkait dengan intervensionisme AS di kawasan ini. Para pejabat pemerintahan AS bahkan memarahi negara-negara Amerika Latin karena menerima bantuan dari China.[16] Pendekatan yang keras ini membantu menjelaskan penurunan persepsi[17] Amerika Latin terhadap Amerika Serikat selama pemerintahan Trump terakhir.

Amerika Serikat akan mendapatkan lebih banyak teman di kawasan ini dengan kebijakan wortel daripada tongkat. Daripada mendorong negara-negara Amerika Latin dalam masalah China, Amerika Serikat harus mengambil langkah-langkah untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah mitra yang lebih baik dan melakukannya tanpa membuat masalah tentang China. Hal ini dapat membatasi pengaruh China di kawasan ini dengan memberikan alternatif yang masuk akal terhadap China. Sebagai contoh,[18] sebuah penelitian menunjukkan bahwa pengaruh China (dalam bentuk bantuan) paling menonjol di tempat-tempat di mana Amerika Serikat telah menarik diri dari wilayah tersebut.[19] Dengan kata lain, peningkatan bantuan[20] kemungkinan akan mengakibatkan penurunan jumlah negara yang mencari dukungan dari China.

Membingkai Amerika Latin sebagai medan pertempuran untuk memperebutkan pengaruh dengan negara-negara besar lainnya akan melemahkan kemampuan AS untuk menjalin hubungan yang berarti dengan negara di wilayah tersebut. Salah satu area di mana hal ini seharusnya sangat jelas adalah dalam meningkatkan akses vaksin COVID-19. Sementara beberapa pihak meminta Amerika Serikat untuk lebih aktif bersaing dengan China dalam permainan “Diplomasi Vaksin”,[21] menyediakan vaksin melalui prisma persaingan kekuatan besar membatasi kemampuan untuk memerangi pengaruh asing dan meningkatkan hubungan dengan wilayah tersebut.

Sebagaimana diperlihatkan pada upaya China untuk menekan Paraguay[22] dalam masalah Taiwan untuk melihat bagaimana hal ini kemudian dapat menjadi bumerang. Alih-alih melihat Paraguay mengalihkan pengakuannya ke Beijing, telah menjadi jelas bahwa dukungan pemerintah China terhadap kawasan Amerika Latin didasarkan pada tujuan politik daripada mendukung kawasan ini. Hal ini memberikan kesempatan belajar bagi Amerika Serikat. Dengan membingkai bantuan Pandemi sebagai bantuan yang bergantung pada peningkatan pengaruh politik, sebuah negara dapat melemahkan kepentingannya sendiri.

Untungnya, Juan Gonzalez, Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional untuk Belahan Bumi Barat di bawah Pemerintahan Biden, baru-baru ini menyebutkan[23] bahwa Amerika Serikat harus memberikan vaksin ke wilayah tersebut tanpa pamrih dan sebagai sarana untuk memerangi pandemi sebagai ancaman bersama. Meskipun akan ada pihak-pihak yang mengidentifikasi peningkatan[24] perhatian AS terhadap kawasan ini sebagai akibat dari pengaruh China di kawasan ini terlepas dari apa yang dikatakan pemerintah AS. Pemerintahan Biden harus menghindari pembingkaian bantuan sebagai bantuan untuk China dan bekerja sama dengan mitra-mitra di kawasan ini terlepas dari sikap mereka terhadap China.

Pengaruh China yang semakin besar di Amerika bukanlah kepentingan AS maupun kawasan ini. Namun, seandainya Amerika Serikat membingkai hubungan dan dukungan untuk kawasan ini melalui prisma ancaman China daripada mendukung Amerika Latin. Dalam hal ini, kawasan ini tidak akan melihat Amerika Serikat sebagai sekutu dan mungkin akan terus berpaling ke China daripada bekerja sama dengan Amerika Serikat. Sebaliknya, pemerintahan Biden harus melihat sejarah dan membingkai hubungan tersebut sebagai kemitraan yang saling menguntungkan dan bukan sebagai upaya untuk melawan China.

[1] The New York Times, Biden’s Speech to Congress: Full Transcript, 29 April 2021. https://www.nytimes.com/2021/04/29/us/politics/joe-biden-speech-transcript.html

[2]President of the United States, National Security Strategy of the United States of America, Desember 2017. https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf

[3]U.S.-China Economic and Security Review Commission, China in Latin America and the Caribbean, 20 Mei 2021. https://www.uscc.gov/hearings/china-latin-america-and-caribbean

[4] Ryan C.Berg & Allison Schwartz, The Dragon Descends Southwards: China Foreign Policy in Latin America Warrants a U.S. Reponse, George Security Studies Review, 4 Mei 2021. https://georgetownsecuritystudiesreview.org/2021/05/04/the-dragon-descends-southwards-chinese-foreign-policy-in-latin-america-warrants-a-u-s-response/

[5]R. Evan Ellis, Why China’s Advance in Latin America Matters, National Defense Magazine, 27 Januari 2021. https://www.realcleardefense.com/2021/01/27/why_chinas_advance_in_latin_america_matters_658054.html

[6]Office of the Historian, Good Neighbor Policy, 1933, https://history.state.gov/milestones/1921-1936/good-neighbor

[7] Carlos Jose Asumpcao Penteado, The Brazilian Participation in World War II, 2006. https://www.ibiblio.org/hyperwar/UN/Brazil/Participation/index.html

[8]National Museum of American History, Donald Duck: An American Diplomat?, 12 April 2019. https://americanhistory.si.edu/blog/donald-duck-diplomat

[9] Malea Walker, Good Neighbors: Stories from Latin America in World War II, Library of Congress, 28 Agustus 2018. https://blogs.loc.gov/headlinesandheroes/2018/08/good-neighbors-stories-from-latin-america-in-world-war-ii/

[10] Frank D.McCannn, The Brazilian Expeditionary Force: The Smoking Cobras, 25 Agustus 2018. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-92910-1_6

[11] Encyclopedia, Soviet-Latin American Relations, Enclopedia of Latin American History and Culture, https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/soviet-latin-american-relations

[12] Shyda Sabet, US Foreign Policy in Latin America, 14 Juni 2013. https://www.e-ir.info/2013/06/14/us-foreign-policy-in-latin-america/

[13] Associated Press, Before Venezuela, US had long involvement in Latin America, 25 Januari 2019. https://apnews.com/article/2ded14659982426c9b2552827734be83

[14] Randy Woods & Andrew Mayeda, Trump Steps Up Effort to Check China Influence in Latin America, Bloomberg, 4 Januari 2018. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-04/trump-steps-up-efforts-to-check-china-influence-in-latin-america

[15] Washintonecaminer, John Bolton: We’ew not afraid to use the word Monroe doctrine, https://www.washingtonexaminer.com/news/john-bolton-were-not-afraid-to-use-the-word-monroe-doctrine

[16] Robbie Gramer & Keith Johnson, Tillerson Praise Monroe Doctrine, Warns Latin America of ‘Imperial’ Chinese Ambitions, 2 Februairi 2018. https://foreignpolicy.com/2018/02/02/tillerson-praises-monroe-doctrine-warns-latin-america-off-imperial-chinese-ambitions-mexico-south-america-nafta-diplomacy-trump-trade-venezuela-maduro/

[17]Courtney Johnson, Fewer People in Latin America See the U.S. Favorably Undr Trump, Pew Research Center, 12 April 2018. https://www.pewresearch.org/global/2018/04/12/fewer-people-in-latin-america-see-the-u-s-favorably-under-trump/

[18]Luis L.Schenoni, Latin America between the eagle and the dragon, Global Americans, 20 Oktober 2016. https://theglobalamericans.org/2016/10/latin-america-eagle-dragon/

[19] Chargedaffairs, Soft Power Conflict in the Western Hemisphere, https://chargedaffairs.org/soft-power-conflicts-in-the-western-hemisphere/

[20]Adam Ratzlaff & Wazin Mowla, Put your money where your mouth Is The Trump Administration in the Caribbean , Global Americans, 28 Maret 2019. https://theglobalamericans.org/2019/03/put-your-money-where-your-mouth-is-the-trump-administration-in-the-caribbean/

[21] Jontah Shepp, The U.S. Is Playing Catch Up at Vaccine Diploamcy, Intelligencer, 9 Mei 2021. https://nymag.com/intelligencer/2021/05/the-u-s-is-playing-catch-up-at-vaccine-diplomacy.html

[22] Bill Bostock, Taiwan accused China of trying to bribe Paraguay with COVID-19 Vaccines to make it stop recognizing Taiwan, Insider, 7 April 2021. https://www.businessinsider.com/taiwan-says-beijing-bribe-paraguay-with-vaccines-cut-diplomatic-ties-2021-4

[23]FIU Gordon Institute, Security Landscape in the Western Hemisphere, 18 Mei 2021. https://www.youtube.com/watch?v=YbElNR6Gldw

[24]Greg Weeks, I.S. vaccine diplomacy in Latin America is failing, 27 Mei 2021. Global Americans, https://theglobalamericans.org/2021/05/u-s-vaccine-diplomacy-failing/

US President Joe Biden meets with Philippine President Ferdinand Marcos, Jr., on the sidelines of the UN General Assembly in New York City on September 22, 2022. (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

February 15 2023

Philippines Leader in the US-China Rivalry

Chatrine Debora America, Asia Pacific, Economy, Politics, Security and Defence, Think China, Philippines, Rivalitas China-AS, US 0

The current geopolitical ambiguity created by rivalries between the US and China has put some countries in a dilemma. The member of the Southeast Asia region has also become the ‘target’ of these counties to exercise political, economic, and security interests in the Indo-Pacific.

President Philippines Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., the son of an ousted dictator of president Ferdinand Marcos, is now trying to create a balancing act in this tricky situation.

Recently, the US-Philippines agreed to allow the US forces to broaden their footprint in Southeast Asia, particularly in countering China’s military power in the South China Sea. At the same time, Marcos Jr. also maintains China-Philippines relations, especially in boosting investment and economic development agreements.

Continuation of Status Quo

With a ‘friend to all and an enemy to none’ foreign policy approach, the Philippines secure its interest and international relations. Marcos Jr. openly supports the former leader, President Rodrigo Dutertes’s China policy with ‘rapprochement’ foreign policy toward Beijing.

With the same principles, President Marcos Jr. said that the Philippines would stand firm with an independent foreign policy align with the national interest as the primordial guide. The 1987 Philippine Constitution mandates that the country will uphold national sovereignty and territorial integrity towards a policy of freedom from nuclear weapons in its territory.

Unlike Duterte, who is against the US, the current president uses a different approach to preserve the Philippines’ national sovereignty and interests. He stressed, ‘I don’t work for Beijing; I don’t work for Washington DC, I work for the Philippines…to promote [its] national interests’. The Philippines is not choosing a side but is deciding to whom it can elevate the probable achievement of its national interests.

The current leader is more moderately balancing the relationship between the two, especially regarding economic and security issues. Balancing is at the core of the realist approach to the behaviour of states in international relations, where states face ‘unbalance’ and attempt to expand their capabilities (internal balancing) or to ally with other actors (external balancing) to survive in an anarchic system. The Philippines, like other states, also try to balance promptly and infallibly whenever the balance of power shifts to its disadvantage. How does the Philippines balance ‘effectively’?

For their interests, small states were constantly in a difficult situation when they sometimes needed to choose a ‘side.’ At the World Economic Forum, he stressed that while China has been the most critical trading partner, he is not talking about choosing sides. Either way, the US also emphasises to the Philippines that Manila should make its own decision based on its national interest, and the US will and can not intervene.

Flexible foreign policies

Being flexible and adaptable in these uncertain geopolitical realities is needed. ‘There are no permanent friends nor permanent enemies but only permanent interests.’ While Marcos Jr. has stated that he would not surrender or abandon even one square inch of its territory, different stories can be seen from how the Philippines welcomed the US imperialism’s military presence built on Philippine soil. While also countering the People’s Republic of China’s illegitimate claim in the West Philippine Sea, he supports the US’s military presence.

To protect its territorial and security interest from China, the Philippines simultaneously ‘surrendered’ its territorial integrity with the US. The Filipino officials and the US have made ‘substantial’ progress on their military projects. The US gets access to 4 more Philippines military bases.

In order to protect its security and economic interest, the Philipines use the mixed and ‘independent’ strategy; on the one hand, it is heavily engaged economically with China and, on the other hand, aligned its security interest with the US. With China, the Philippines committed solidly to maintaining the relationship and cooperation in agriculture, infrastructure, and energy between the two countries.

The Philippines intend to maintain reasonably balanced relations with the US and China. Marcos Jr is not choosing between the US over China, and he is not pursuing closer ties with the US at the expense of China, as he recognises the economic power and strong partnership after the Covid-19 pandemic.

Marcos Jr. did not want to have a war with China and could not afford to have war with China. In contrast, he views China as vital to the major pillar of his economic recovery plan, which focuses on infrastructure development projects.

He needs funds from China for his initiatives and also to boost economic growth after the recession in 2020 and 2021. China accounts for 20% of the Philippines’ foreign trade and is also a significant source of foreign direct investment. This preference to maintain warm economic relations with Beijing can also be seen after he meets with President Xi Jinping, emphasising the opportunity to revitalise the Philippines’ trade deficit with China.

Stone,,Staffordshire,/,United,Kingdom,-,May,30,2019:,The

November 24 2022

Rare Earths : Kekuatan China, Kerentanan AS

Rifani Agnes Eka Wahyuni America, Asia Pacific, Economy, Think Logam Tanah Jarang, Rare Earths, Rivalitas China-AS 0

Bulan lalu, pemerintahan Biden memulai kontrol ekspor komprehensif pada industri semikonduktor China. Kontrol ini bisa dibilang yang paling ketat yang dilakukan AS pada mitra dagang utama sejak embargo minyak AS terhadap Jepang pada tahun 1941. Kontrol ini juga mewakili perubahan signifikan dalam kebijakan perdagangan AS dengan China. Apa yang dimulai sebagai perselisihan perdagangan yang sengit telah meningkat menjadi perang ekonomi terbuka yang memperebutkan teknologi semikonduktor. Untuk mengantisipasi tanggapan balasan dari China, pemerintahan Biden harus memprioritaskan pengurangan kerentanan dalam rantai pasokan AS. Tanah jarang — penting untuk industri modern dan sistem pertahanan — menghadirkan kerentanan AS yang sangat akut karena China mengontrol 80% pasokan dunia.

Rare Earths: Tumit Achilles Amerika?

‘Rare earths’ (logam tanah jarang) adalah istilah umum untuk menggambarkan 17 elemen yang dibutuhkan dalam berbagai aplikasi industri dan pertahanan termasuk kendaraan listrik, turbin angin, peralatan komunikasi militer, dan sistem panduan rudal. Meskipun unsur-unsur itu sendiri tidak jarang di kerak bumi, endapan terkonsentrasi darinya cukup langka. Adapun proses mengekstraksi dan mengolahnya membutuhkan biaya mahal dan seringkali berbahaya bagi lingkungan.

Pada 1980-an, ketika permintaan industri dunia hanya sebagian kecil dari permintaan saat ini, AS memproduksi dan memproses lebih dari separuh logam tanah jarang di dunia. Namun, dalam beberapa dekade berikutnya, China banyak berinvestasi dalam penambangan dan pemrosesan logam tanah jarang yang secara alami berlimpah di wilayah Baratnya. Investasi ini sangat sukses sehingga pada tahun 2010, China memproduksi 93% pasokan dunia.

Pada tahun yang sama, pertikaian diplomatik antara China dan Jepang menyoroti betapa bergantungnya ekonomi global pada logam tanah jarang dari China. Sebagai hukuman karena menangkap kapten kapal penangkap ikan China di perairan yang disengketakan, China menghentikan sementara pengiriman logam tanah jarang ke Jepang, menyebabkan harga global meningkat lebih dari 300%. Hal ini memberikan gambaran jelas bagi para pembuat kebijakan di AS dan Jepang bahwa kendali China atas unsur-unsur yang sangat diperlukan ini telah menjadi risiko keamanan nasional.

Pada tahun-tahun berikutnya, para negara industry ini berupaya untuk mendiversifikasi rantai pasokan dan mempromosikan penambangan logam tanah jarang di dalam negeri memiliki keberhasilan yang beragam. Jepang mampu mengurangi ketergantungannya pada tanah jarang China dengan berinvestasi di Lynas Corp milik Australia, salah satu dari sedikit perusahaan Barat yang terlibat dalam penambangan dan pemrosesan logam tanah jarang. Proyek logam tanah jarang yang didanai Jepang di Namibia juga telah membantu Jepang mendiversifikasi rantai pasokannya. Saat ini, impor China hanya mencakup 58% dari konsumsi logam tanah jarang Jepang.

Upaya untuk mendiversifikasi rantai pasokan tanah jarang di AS kurang berhasil. Tambang Mountain Pass di California yang merupakan satu-satunya tambang logam tanah jarang di Amerika Utara dibuka kembali pada tahun 2018, tetapi bahan mentahnya diproses di China karena masalah lingkungan domestik AS. Pemerintahan Biden telah mengumumkan $156 juta untuk penelitian untuk mengekstrak logam tanah jarang dari limbah tambang, tetapi jumlah yang diumumkan adalah sebagian kecil dari tagihan infrastruktur $1,3 triliun yang baru saja disahkan dan mencerminkan kurangnya urgensi dalam mengatasi masalah tersebut. Saat ini, AS masih memperoleh 78% logam tanah jarangnya dari China. Meskipun upaya AS terbatas untuk menemukan sumber alternatif logam tanah jarang, AS tetap sangat bergantung pada China dan perusahaan milik China untuk pengolahan bahan kritis ini.

AS dapat bersaing dengan investasi sederhana dalam diversifikasi rantai pasokan dan produksi serta pemrosesan dalam negeri adalah hubungan AS-China dengan pijakan yang lebih kuat. Sayangnya, prospek hubungan tetap buruk, dan konsensus bipartisan tentang ancaman geopolitik China terhadap AS menunjukkan tidak ada pengurangan ketegangan dalam jangka pendek. Sebaliknya, kontrol ekspor semikonduktor pemerintahan Biden menunjukkan semakin memburuknya hubungan perdagangan AS-China. Strategi Keamanan Nasional AS tidak hanya berupaya untuk “mengalahkan persaingan” dengan China, tetapi juga “membatasi” akses China ke komputasi tingkat lanjut” dan “membatasi kemampuan China untuk mendapatkan chip komputasi tingkat lanjut atau mengembangkan kemampuan AI dan ‘superkomputer’ lebih lanjut.” Bahasa langsung seperti itu kemungkinan besar memperkuat keyakinan Beijing bahwa AS adalah aktor jahat yang bermaksud menghambat perkembangan teknologi China.

190703-What-does-the-US-vs.-China-trade-war-do-to-gold

September 14 2022

Dinamika Rivalitas Perdagangan AS-China

Rifani Agnes Eka Wahyuni America, Asia Pacific, Economy, Politics, Think amerika serikat, China, Perdagangan, Rivalitas China-AS 0

Pada 6 September 2018, AS memberlakukan bea cukai masuk 25 % atas impor China senilai $34 miliar, memicu perang dagang yang berlanjut hingga saat ini. Banyak upaya, seperti Phase One agreement, telah dilakukan untuk mengurangi ketegangan yang meningkat, namun terbukti sia-sia, karena tarif terus merugikan konsumen dan perusahaan. Aksesi China ke Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001 menyebabkan perdagangan yang diperkuat antara Amerika Serikat dan China, sebesar USD 657 miliar pada tahun 2021. Dengan PDB China meningkat dari $1,2 triliun pada tahun 2000 menjadi $17,5 triliun pada tahun 2021 dan pendirian berikutnya sebagai negara manufaktur terkemuka , pengaruh globalnya telah meningkat, memberikan arti penting yang lebih besar bagi hubungan AS-Cina. Meskipun perdagangan bilateral telah memberikan keuntungan besar bagi kedua negara, hubungan di antara mereka telah jenuh oleh karena perang dagang diantara keduanya, Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat ini, menyebut China sebagai “tantangan jangka panjang paling serius bagi tatanan internasional.”

Posisi China sebagai mitra dagang terbesar ketiga AS, memberikan pengaruh besar pada hasil ekonominya, dan perang perdagangan telah sangat merugikan kedua negara. Menurut studi Moody’s Analytics dari September 2019, ekonomi AS kehilangan sekitar 300.000 pekerjaan dan 0,3% dari PDB karena perang perdagangan, sementara China menderita kerugian $35 miliar karena berkurangnya ekspor ke AS pada paruh pertama 2019. IKetegangan ini telah menambah volatilitas ekonomi yang diciptakan oleh perang Rusia-Ukraina dan pandemi COVID-19, membuat perbaikan hubungan ekonomi AS-China menjadi relevan.

Krisis saat ini adalah puncak dari sejumlah besar tindakan. Hal ini dimulai ketika Presiden Trump memberlakukan serangkaian hambatan perdagangan pada China, dan mitra dagang lainnya, dengan alasan bahwa tarif akan menguntungkan pekerja, terutama di bidang manufaktur, memberikan pengaruh kepada Amerika Serikat untuk menegosiasikan kembali perjanjian perdagangan dengan negara lain dan melindungi kepentingan keamanan nasional Amerika. China, sebagai gantinya, telah memberlakukan tarif pembalasan atas ekspor AS, seperti keputusan Kementerian Perdagangan China untuk menghentikan impor barang pertanian Amerika.

Meskipun Presiden Trump mengklaim bahwa perang perdagangan akan “baik dan mudah dimenangkan”, perang perdagangan berikutnya telah secara signifikan merusak ekonomi Amerika, tanpa mengatasi masalah ekonomi yang mendasarinya. Menurut Pinelopi Goldberg, kepala ekonom Bank Dunia, beban utama tarif AS jatuh pada produsen dan konsumennya sendiri. Goldberg menyatakan bahwa, dengan mempertimbangkan tindakan pembalasan, petani dan pekerja kasar adalah korban terbesar dari perang dagang. Diperkirakan bahwa perusahaan AS membayar $46 miliar dari tarif AS antara 2018 dan 2019. Hal ini mengakibatkan laba yang lebih rendah, yang mengarah pada pengurangan upah dan pekerjaan, sementara menunda potensi kenaikan upah dan perluasan dan kenaikan harga untuk konsumen Amerika. Selain itu, untuk menghindari tarif pembalasan China dan mempertahankan akses ke pelanggan China, beberapa perusahaan pembuat mobil telah mengalihkan produksi ke luar AS, yang semakin mengikis PDB AS.

Selain itu, komitmen Presiden Trump untuk menegakkan Phase One agreemnet, di mana China setuju untuk meningkatkan impor barang dan jasa AS tertentu setidaknya $200 miliar dibandingkan dengan level 2017, menyebabkan prioritas ulang kebijakan yang konstan, memperluas lingkungan permisif bagi China untuk mengamankan kepentingannya di luar negeri. Sementara melanggar hak asasi manusia di dalam perbatasannya, memanfaatkan keinginan AS untuk mempertahankan kesepakatan. Selain itu, impor barang dan jasa AS dari China mencapai 57% dari apa yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian – bahkan lebih rendah dari tingkat sebelum perang dagang.

Selain itu, pada tahun 2017 Amerika Serikat menarik diri dari Trans-Pacific Partnership (TPP), yang berisi aturan baru yang penting terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perdagangan digital, IP, dan transparansi dalam praktik perdagangan. Penarikan ini merupakan kesempatan yang hilang untuk menciptakan biaya bagi China, yang tidak terlibat dalam kemitraan, dan, dengan demikian, mendorong tekanan untuk reformasi. Diperkirakan bahwa TTP akan mengurangi pendapatan China sebesar $40 miliar per tahun, dan biaya ini akan meningkat dengan penambahan anggota baru.

Sementara itu, pemerintahan Presiden Biden, telah memperpanjang kebijakan ‘keras terhadap China’ Presiden Trump. Kabinetnya memperluas kebijakan Trump untuk mencegah orang Amerika berinvestasi di perusahaan China yang terkait dengan militer, mempertahankan daftar hitam perusahaan China, dan melanjutkan tarif impor China. Selain itu, pada tahun 2021, Presiden Biden menandatangani undang-undang yang melarang impor dari wilayah Xinjiang, kecuali perusahaan membuktikan bahwa kerja paksa tidak dilakukan.

Pemberlakuan Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA), yang menggabungkan Undang-Undang Reformasi Kontrol Ekspor (ECRA) tahun 2018 dan memperluas kekuasaan lembaga pemerintah untuk mengatasi masalah keamanan nasional yang timbul karena investasi dan transaksi yang melibatkan individu dan perusahaan asing, telah menjadi langkah domestik yang layak untuk memperbaiki masalah transfer teknologi.

Di sisi lain, meskipun Presiden Xi menyetujui pengaturan perdagangan multilateral berbasis aturan, China terus melanggar aturan WTO melalui subsidi ekspor besar-besaran, pencurian kekayaan intelektual, dan penimbunan bahan mentah. Selanjutnya, kebijakan industri China, yang didasarkan pada intervensi negara yang intensif, bertentangan dengan kebijakan berorientasi pasar WTO.

Kekhawatiran AS yang mendasari ketegangan perdagangan bilateral berkisar pada empat masalah yang berasal dari sifat model ekonomi China. Pertama, masuknya barang-barang Cina yang murah, karena upah yang rendah, menyebabkan hilangnya pekerjaan manufaktur, menyebarkan ketidakpuasan massal. Selain itu, AS telah menyatakan keprihatinannya atas upaya China untuk memperoleh teknologi AS melalui transfer teknologi paksa, di mana China mengharuskan perusahaan-perusahaan AS untuk berbagi teknologi mereka untuk melakukan bisnis di China. AS khawatir bahwa teknologi ini akan digunakan untuk memperkuat militer China dan memenuhi tujuan industri mereka. Selain itu, dikatakan bahwa subsidi besar China kepada eksportir bertentangan dengan prinsip-prinsip pasar bebas, terbukti mengganggu perusahaan-perusahaan negara lain yang tidak memberikan tingkat dukungan yang sama. Terakhir, diklaim bahwa China secara artifisial menjaga nilai mata uangnya tetap rendah, membuat impor barang-barang China lebih murah dan ekspor AS lebih mahal.

Kelanjutan ketegangan perdagangan dan decoupling akan saling merugikan bagi AS dan China. Misalnya, Dewan Bisnis AS-China memperkirakan bahwa perang perdagangan akan menyebabkan pengurangan $1,6 triliun dalam PDB riil AS selama lima tahun ke depan dan 320.000 lebih sedikit pekerjaan akan diciptakan di AS pada tahun 2023. Selain itu, kelanjutan perdagangan perang akan menyebabkan berlanjutnya masalah yang disebutkan di atas bagi produsen, seperti margin keuntungan dan pertumbuhan yang lebih rendah, dan masyarakat umum, seperti harga yang lebih tinggi dan lebih sedikit pekerjaan.

Dinamika perdagangan AS-China yang kompleks mengamanatkan strategi multi-cabang yang menguraikan langkah-langkah positif berikutnya untuk hubungan ekonomi kritis ini, yang menggabungkan tindakan bilateral, multilateral, dan sepihak.

Kesepakatan bilateral apa pun tidak boleh mencakup komitmen China untuk meningkatkan impor AS dan mengurangi defisit perdagangan mereka, karena kerangka kerja perdagangan yang dikelola seperti itu bertentangan dengan nilai pasar bebas AS dan kemungkinan besar tidak konsisten dengan aturan WTO. Perdagangan AS seharusnya didorong oleh kekuatan pasar dan tidak melanggar tuntutan AS yang lebih luas untuk mengurangi intervensi negara. Karena komitmen China untuk perlindungan IP yang lebih baik, mencegah transfer teknologi paksa dan mematuhi aturan WTO terbukti sia-sia, perjanjian di masa depan perlu diverifikasi dan dapat ditegakkan. Penegakan ini, bila memungkinkan, harus dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO, dan arbitrase berdasarkan Pasal 25 Dispute Settlement Understanding (DSU) dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat.

Selain itu, multilateralisasi mekanisme tanggapan terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh China sangat penting bagi AS. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) akan menimbulkan biaya ekonomi bagi China untuk non-partisipasinya dan akan mendorong China untuk mereformasi praktik perdagangannya untuk menjadi bagian dari pengaturan tersebut.

Meskipun mungkin tidak dapat mengatasi semua masalah, WTO, sebagai satu-satunya lembaga global yang memastikan penerapan aturan perdagangan, merupakan bagian penting dari pendekatan komprehensif untuk mengurangi pelanggaran perdagangan China. Mengingat tingkat tarif yang diberlakukan China dan AS saat ini tidak sesuai dengan kebijakan WTO. Perjanjian masa depan harus berusaha untuk mengurangi tarif ke tingkat yang terikat WTO. AS harus lebih memperluas kebijakan countervailing dan antidumping yang mematuhi kewajiban WTO dan memungkinkannya untuk mengambil tindakan efektif terhadap praktik perdagangan yang tidak adil.

Hasil dari perang dagang ini pada akhirnya bergantung pada tindakan individu yang diambil setiap negara. AS, selain meningkatkan daya saingnya melalui kebijakan industri yang layak, perlu secara efektif mengatur akses ke teknologi AS dengan menggunakan kontrol ekspor yang konsisten dengan WTO. Selain itu, implementasi FIRRMA yang efektif sangat penting untuk keberhasilan regulasi aliran teknologi AS untuk melindungi kepentingan keamanan nasional. AS juga perlu secara aktif mendorong sekutunya untuk mengadopsi langkah-langkah serupa agar reformasinya sendiri berhasil, karena jika tidak, China, karena pembatasan mengakses teknologi AS, dapat dengan mudah beralih ke Jepang atau UE.

Oleh karenanya, hubungan perdagangan yang dikelola tidak akan menjadi solusi jangka panjang yang layak. Perjanjian di masa depan, sebaliknya, harus fokus pada penguatan supremasi hukum dan sistem perdagangan global.

April 14 2021

Jerman di antara Rivalitas AS-China: Netral atau Berpihak?

Chatrine Debora America, Asia Pacific, Europe, Politics, Think amerika serikat, China, Jerman, Rivalitas China-AS 0

Jerman di antara Rivalitas AS-China: Netral atau Berpihak?
Hubungan antar negara selalu mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh kepentingan, kondisi domestik dan global, serta kepemimpinan pada masa tersebut. Dua negara super power China dan Amerika Serikat (AS) membuat beberapa negara termasuk Jerman berada dalam dilema politik antara dua kekuatan ini dalam upaya melindungi kepentingan nasionalnya, terutama kepentingan ekonomi dan keamanan. Lalu, bagaimana posisi Jerman dalam melihat rivalitas AS dan China?

Jerman di antara Dua Superpower
Kompetisi AS dan China terus mengalami eskalasi, di mana sejak kepemimpinan AS dengan Trump pada masa sebelumnya yang dianggap terlalu “keras” membuat banyak negara memilih untuk mengambil jalan bilateral untuk melindungi ketergantungan ekonomi dengan China. Pergantian kepemimpinan AS dengan Joe Biden sekarang pun, tidak akan banyak mengubah tensi hubungan AS-China. Terlebih melihat pertemuan rigid AS-China di Alaska beberapa waktu lalu, menjadi gambaran berbagai perbedaan dan permasalahan isu Hak Asasi Manusia, keamanan perbatasan dan maritim, serta kebijakan ekonomi kedua negara masih sangat tinggi. Rivalitas keduanya ini tidak terlalu memberikan dampak positif bagi kepentingan dan posisi politik Jerman karena lebih menambah tekanan diplomatik dari kedua negara besar tersebut pada Jerman.

Jerman dan AS sendiri memiliki hubungan lebih dekat secara politik dan ekonomi karena memiliki nilai-nilai ideologi serta kepentingan geostrategis, namun Jerman juga dekat dengan China secara ekonomi.^[1] China menggantikan AS sebagai rekan dagang terbesar di Jerman sejak 2017 terutama pada masa pandemi ini, yang membuat Jerman lebih berhati-hati berkomentar terkait Uighur dan Hong Kong dibandingkan AS yang lebih tegas.^[2] Namun meskipun membutuhkan China, di satu sisi China juga menjadi rival atau ancaman bagi Eropa karena dikhawatirkan China berupaya membentuk atau leading sistem ekonomi Eropa.

Jerman bergantung ekonomi dengan China
Hubungan Jerman dan China lebih banyak berputar pada kerja sama perdagangan dan bisnis serta beberapa isu politik termasuk isu lingkungan lingkungan. Merkel, yang sebentar lagi lengser, pada Desember lalu berperan dalam kerjasama perlindungan investasi Uni Eropa dengan China yakni Comprehensive Agreement on Investment (CAI), meski sudah ditentang oleh Biden.^[3] Merkel mengatakan keputusan ini dibutuhkan untuk membantu perusahaan manufaktur Eropa dalam mendapat keuntungan lebih di China, dimana Merkel juga menegaskan tidak menginginkan Jerman untuk memilih blok pada “Perang Dingin Baru” saat ini.^[4]

Sejauh ini, Jerman tidak akan memilih pihak manapun atau cenderung “netral,” namun pada praktiknya, netral ini juga tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan karena pertama, akan kembali lagi kepada kecenderungan Jerman dengan kedua negara besar pada beberapa isu yang sesuai dengan kepentingan perekonomian dan politik Jerman. Kedua, tekanan politik dari dua negara besar juga akan mendorong Jerman memilih sisi. Ditambah, banyak juga negara Eropa yang mengkritik dan menekan Jerman untuk lebih tegas dalam melihat situasi HAM di Xinjiang dan Hong Kong.

Menuju perebutan kepemimpinan September nanti, antara koalisi Armin Laschet dari partai Christian Democratic Union (CDU) dan Markus Söder dari Christian Social Union (CSU), atau partai hijau Jerman^[5], di mana kandidat ini diprediksi tidak akan terlalu menekan China dalam isu ekonomi.^[6] Hal ini dikarenakan fokus saat ini adalah pemulihan perekonomian pasca Covid-19 sehingga kerjasama perekonomian dengan China dibutuhkan untuk investasi teknologi serta ekspor impor negara.^[7] Namun, bukan berarti Jerman juga akan terlalu bergantung pada China, mengingat kebijakan ketat pasar perekonomian China membuat batasan pihak luar masuk. Lalu, berbeda dari aspek perekonomian, Jerman sebaliknya akan lebih tegas dengan isu HAM atas China, meskipun China sudah menegaskan Eropa tidak perlu ikut campur domestik China.

AS dan Jerman cukup berbeda memandang China
Dampak kepemimpinan AS sebelumnya dengan Trump cukup besar pada kepercayaan dan kerja sama AS-Eropa, meskipun kepemimpinan AS sekarang sudah dipimpin Biden dengan pendekatan multilateralism nya, namun Eropa cenderung lebih menjaga jarak dengan AS. Di satu sisi, Eropa melalui Dewan Eropa mengajukan kerja sama strategis dengan AS dalam mengatasi isu siber, vaksin, dan ancaman agresivitas China, meskipun terkadang tidak selalu setuju dengan penyampaian atau cara AS.^[8] Namun, di sisi lain Eropa juga membuka kerja sama ekonomi yang erat dengan China sehingga membuat AS cukup khawatir. Secara garis besar, Eropa dan AS memiliki banyak kesamaan pandangan, namun cukup berbeda dalam melihat China.

Eropa dan AS memerlukan satu sama lain dikarenakan kepentingan kekuatan politik geopolitik, kerja sama keamanan, ekonomi, serta persamaan upaya perlindungan nilai fundamental antara AS-Eropa. Biden juga menjadi presiden pertama sejak 2009 yang mengikuti Summit dengan 27 pemimpin Eropa lain, sehingga pertemuan ini menjadi upaya perumusan visi bersama para pemimpin dunia untuk melancarkan kerja sama di masa yang akan datang.

^[1] Fiona Hill, dkk. Balancing act” Major powers and the global response to US-China great power competition, Brookings, https://www.brookings.edu/research/balancing-act-major-powers-and-the-global-response-to-us-china-great-power-competition/, 2020.

^[2] Benedikt Voigt, dkk., Does Germany depend too much on China?, Euractiv, https://www.euractiv.com/section/eu-china/news/does-germany-depend-too-much-on-china/, 2019.

^[3] Hans Von Burchard, Merkel pushes EU-China investment deal over the finish line despite criticism, Politico, https://www.politico.eu/article/eu-china-investment-deal-angela-merkel-pushes-finish-line-despite-criticism/, 2020.

^[4] Keith Bradsher dan Jack Ewing, How Close Are China and Germany? Consider ‘Little Swabia.’, The New York Times, https://www.nytimes.com/2021/03/19/business/china-germany-economy-trade.html, 2021.

^[5] Ben Knight, Germany: CDU’s Armin Laschet has party support for chancellor candidacy, DW, https://www.dw.com/en/germany-cdus-armin-laschet-has-party-support-for-chancellor-candidacy/a-57165137, 2021.

^[6] Jonathan Lehrer, As the Merkel Era Comes to a Close, Germany Reconsiders its China Policy, China Observer, https://chinaobservers.eu/as-the-merkel-era-comes-to-a-close-germany-reconsiders-its-china-policy/, 2021.

^[7] Ibid.,

^[8] San Fleming, dkk, EU proposes fresh alliance with US in face of China challenge, Financial Times, https://www.ft.com/content/e8e5cf90-7448-459e-8b9f-6f34f03ab77a, 2020.