Politik Luar Negeri

Official_welcome_ceremony_was_held_for_President_of_Kazakhstan_Kassym-Jomart_Tokayev_13

July 8 2023

Hubungan Kazakhstan-Azerbaijan: Mengambil Sebuah Langkah Maju

Rifani Agnes Eka Wahyuni Europe, Politics, Think Azerbaijan, Kazakhstan, Politik Luar Negeri 0

Pertama kali diberitakan dalam sebuah artikel dari Astana Times, para pemimpin Azerbaijan dan Kazakhstan berkumpul di negara yang dulu bernama Uni Soviet itu untuk melakukan pembicaraan tingkat tinggi pada 22 Juni 2023. Pembicaraan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai keseluruhan perdagangan antara kedua negara dengan target $1 miliar per tahun.

Maka tidak mengherankan jika kedua negara ini sedang berupaya mengembangkan hubungan yang lebih erat. Baik Azerbaijan maupun Kazakhstan berbicara dalam bahasa Turki yang sama, memiliki akar etnis Turki, dan merupakan anggota dari banyak kelompok regional yang sama seperti Organisasi Negara-Negara Turki. Kedua negara ini sangat bergantung pada cadangan hidrokarbon. Secara politis, keduanya telah lama berusaha untuk memetakan arah yang independen dari kekuatan-kekuatan yang mengelilinginya, terutama Rusia, meskipun sering kali memiliki sikap pro-Moskow di masa lalu. Terakhir, kedua negara ini merupakan bagian dari Uni Soviet hingga keruntuhannya pada tahun 1991.

Kazakhstan merupakan negara yang paling sukses secara ekonomi di antara keduanya. Program Pembangunan PBB mengklasifikasikan Kazakhstan sebagai negara yang sangat maju dengan pendapatan nominal per kapita sekitar $11.000 per tahun, di mana sebagian besar ekonominya dikhususkan untuk sektor jasa. Dan menurut indeks Negara-negara Rapuh dari Fund for Peace, Kazakhstan jauh lebih baik. Populasi dan ekonominya yang jauh lebih besar daripada Azerbaijan juga membuatnya lebih berpengaruh dalam hal perekonomian.

Pergeseran realitas geopolitik telah mempercepat kerja sama antara kedua negara. Menurut artikel Astana Times, perdagangan bilateral antara keduanya meningkat sekitar 40%, hingga $ 460 juta USD, pada tahun 2022. Setelah pemberlakuan sanksi Barat dan status negara paria pada mitra yang secara signifikan kurang dapat diandalkan di Rusia, Kazakhstan terjebak dalam situasi yang sulit. Secara fisik terjepit di antara Rusia, China, dan negara-negara yang kurang makmur di sebelah selatannya, negara ini masih terus berusaha untuk mendapatkan modal dan niat baik politik dari Barat dengan tujuan untuk menyeimbangkan para pemain regional utama di sekitarnya.

Azerbaijan adalah pilihan geografis terbaik berikutnya bagi Kazakhstan untuk mengakses pasar yang menguntungkan di Uni Eropa. Meskipun Azerbaijan diuntungkan oleh penolakan Rusia untuk membantu Armenia dalam serangan terakhirnya, Barat menganggap Azerbaijan cukup independen dari kepentingan Moskow untuk diundang ke KTT Komunitas Politik Eropa pertama pada Oktober 2022. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh keseimbangan historis Azerbaijan antara Barat dan Rusia serta geografinya dengan Turki, anggota NATO, dan Iran, yang menjadi tuan rumah bagi populasi Azerbaijan yang besar di sepanjang selatan perbatasan.

Kedua negara ini memiliki kerentanan dalam menghadapi kekuatan militer Rusia, yang pada gilirannya membentuk tujuan geopolitik mereka terhadap negara tetangganya yang jauh lebih besar. Bagian utara Kazakhstan, khususnya daratan di sepanjang sungai Irtysh yang mengalir ke Siberia Barat, meliputi padang rumput dataran datar yang sama yang membentuk sebagian besar geografi negara ini. Ibukota Kazakhstan terletak di wilayah ini dan dari sana ke kota terpadatnya, Almaty, adalah hamparan padang rumput yang luas yang akan sulit dipertahankan jika terjadi konflik.

Sementara itu, kerentanan kondisi keamanan Azerbaijan dapat dibatasi pada dataran pantai di dataran datar timur laut yang sempit di negara itu. Di satu sisi, hal ini menciptakan hambatan bagi Azerbaijan; sebagian besar perbatasannya dengan Rusia terdiri dari pegunungan Kaukasus utara yang tinggi. Di sisi lain, jika pasukan Rusia berhasil menerobos hambatan ini, maka akan menjadi perjalanan yang singkat menuju ibu kota Azerbaijan, Baku, dan wilayah inti yang padat penduduknya di bagian timur negara itu.

Pertumbuhan perdagangan bilateral menandakan respons terhadap perang di Ukraina dan titik terendah diplomatik bersejarah Rusia dengan Barat. Sampai-sampai Azerbaijan dan Kazakhstan dimana kedua negara bekas Uni Soviet ini menempuh cara yang begitu panjang, meskipun tidak terlalu berat atau sulit, untuk mencoba melewati Rusia meskipun salah satu dari mereka secara resmi tergabung dalam Uni Ekonomi Eurasia mungkin merupakan kabar baik bagi Barat. Namun, berita perkembangan hubungan Azerbaijan dan Kazakhstan mungkin tidak terlalu penting dalam skema besar strategi AS. Terlepas dari krisis yang sedang terjadi di Ukraina, Washington masih menganggap Beijing sebagai ancaman strategis yang lebih besar daripada Rusia. Jika kepentingan kebijakan Barat terhadap Rusia meningkat melebihi apa yang telah terjadi sampai saat ini, Azerbaijan dan Kazakhstan kemungkinan akan menjadi salah satu negara pertama yang akan dituju oleh Washington yang belum berada di pihak AS.

Nimitz Participates In Dual Carrier Operations In The South China Sea

June 15 2023

Washington Mengkalibrasi Ulang Strategi di Asia

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Security and Defence, Think amerika serikat, AS-China, Geopolitik, Kebijakan Strategis, Politik Luar Negeri 0

Para praktisi dan pengamat hubungan internasional telah lama menyatakan bahwa Asia adalah pusat baru geoekonomi global.[1] Apa yang menjadikan Asia sangat penting bagi dunia karena dua alasan sederhana. Pertama, Asia adalah rumah bagi lebih dari separuh populasi dunia, dan dua pertiga aktivitas ekonomi dunia berlangsung disini. Oleh karena itu, Asia adalah mesin pertumbuhan global. Kawasan ini juga menjadi tuan rumah bagi tujuh militer terbesar di dunia dalam bentangan geografisnya. Dengan demikian, Asia menjadi area kawasan yang diperebutkan pengaruhnya.[2]

Tidak seperti di Eropa, nasionalisme bukanlah hal yang tabu di Asia. Sebagian besar negara Asia telah memerdekakan diri terutama dalam tujuh dekade terakhir. Negara-negara di Asia sangat aspiratif dan sangat melindungi identitas mereka. Hasilnya adalah politik Asia menjadi dinamis dan bervariatif. Dengan demikian, selain geoekonomi, Asia juga merupakan teater geopolitik yang kritis. Salah satunya kebangkitan China semakin memperumit dinamika geopolitik ini.

Dengan adanya gejolak dalam geopolitik Asia baru-baru ini dampak dari kebangkitan China, membuat Amerika Serikat (AS) mengkalibrasi ulang sistem aliansi dan hubungan diplomasinya dan meningkatkan kemampuan terhadap sekutu regional dan negara mitra terpercayanya. Pada periode waktu yang lama, Beijing bungkam tentang ambisi kebangkitannya. Para pemimpin China secara implisit menjual gagasan kepada AS bahwa kebebasan politik akan menjadi konsekuensi alami dari reformasi ekonomi.[3] Yang mana hal ini merupakan impian bagi Washington untuk dapat menarik China mengikuti perkembangang ideologi demokrasi barat.

Pasca, jalinan komunikasi antara Nixon dan Mao pada tahun 1971, China diam-diam berpihak pada Washington untuk melawan Uni Soviet. Mantan negarawan China, Deng Xiaoping, tahu betul bahwa modal dan teknologi AS adalah solusi terbaik untuk transformasi ekonomi China. Dengan menjalin hubungan bersama Washington akan membawa jutaan rakyat China dari garis kemiskinan ke kelas menengah. [4]

Dalam retrospeksi, strategi ini membuahkan hasil yang baik. Modal Barat dan reformasi domestik China serta kecerdasan manufaktur mengubah China menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang fenomenal. Laju ekonomi China juga muncul sebagai peluang bagi aktor-aktor regional lainnya untuk mengembangkan ekonomi mereka. Institusi seperti ASEAN menjadi makmur di bawah manfaat kembar dari payung ekonomi China dan perlindungan keamanan AS. Keseimbangan pengaruh AS-China ini bertindak sebagai basis kemakmuran ekonomi regional.

Namun, seperti semua negara besar lainnya, Beijing sekarang berpikir bahwa waktunya telah tiba. China ingin mengubah kekuatan ekonominya menjadi kekuatan politik. Oleh karena itu, Washington mengkalibrasi ulang strategi Asia-nya dengan memperkuat jaringan pada sistem aliansinya dan mengembangkan kapabiltas kemampuan yang lebih besar kepada mitra regionalnya.

Pada tahun 1970-an, kekalahan Washington dalam Perang Vietnam mendorong banyak orang untuk mengusir AS dari Asia. Dimana, para praktisi menyatakan bahwa Perang Vietnam memaksa AS untuk mengubah strateginya di Asia dari onshore containment ke offshore balancing.[5] Sederhananya, Washington membuang gagasan intervensi langsung untuk mengejar pendekatan yang relatif lebih lepas tangan dalam mengamankan kepentingannya dan kepentingan sekutunya.

Proses offshore balancing di Kawasan Asia juga berarti bahwa jika ada konflik regional yang pecah dan mengancam posisi sekutu AS, Washington akan menggunakan kekuatan militernya dalam skenario seperti itu. [6]Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mencegah satu kekuatan tunggal mendominasi Asia. Selama tidak ada satu kekuatan pun yang mengancam kepentingan AS atau sekutunya, AS dengan senang hati mengambil pendekatan yang cenderung lepas tangan.

Namun, kebangkitan China dan ambisi eksplisitnya untuk menggantikan tatanan Asia yang dipimpin AS telah meruntuhkan premis keseimbangan regional yang lama. Oleh karena itu, Washington mengkalibrasi ulang pandangan strategisnya di Asia dengan memfasilitasi kerja sama yang lebih besar di antara anggoota dalam sistem aliansinya dan memberdayakan sekutu dan mitra regionalnya dengan kemampuan yang lebih besar.

Beberapa pihak berpendapat bahwa ketegasan China menunjukkan ketidaknyamanannya terhadap superioritas AS di Asia dan secara langsung berkaitan dengan persepsinya sebagai kekuatan yang berkuasa di kawasan ini.[7] Namun, ketegasan Cina juga telah menyebabkan kekhawatiran akan pecahnya konflik, yang kemungkinan besar tidak disengaja, mengingat atmosfer regional yang penuh dengan rasa saling curiga.[8]

Dalam hal ini, AS berusaha untuk mengkalibrasi ulang sistem aliansi hub-and-spokes tradisionalnya untuk melengkapi strategi penyeimbangan lepas pantainya yang lebih besar.[9] Namun, logikanya tetap sama: mencegah Asia yang didominasi oleh China, dengan kata lain, mengejar Asia yang multipolar. Sentimen ini juga bergema di kalangan sekutu dan mitra Amerika di seluruh kawasan.[10]

Reorientasi Amerika di Asia mencakup dua komponen utama yakni Pertama, memperkuat jariangan hubungan sekutu dan mitranya dengan memfasilitasi keterlibatan yang lebih besar di antara mereka. Kedua, meningkatkan kemampuan teknologi dan militer sekutu dan mitra regional.

Reorientasi semacam itu membuat peran sekutu dan mitra regional menjadi lebih relevan, mendesentralisasikan pembagian beban, dan menawarkan jeda sementara dari perhatian Amerika yang tersita di tempat lain.[11] Oleh karena itu, AS memainkan peran di belakang layar dalam memperbaiki pagar antara Jepang dan Korea Selatan,[12] membina kerja sama yang lebih besar antara Australia dan Jepang,[13] dan mendorong India untuk lebih banyak bekerja sama dengan Jepang dan Australia pada tingkat bilateral dan minilateral.[14] Pengaturan Quad antara AS-Jepang-India-Australia adalah inisiatif lain untuk menciptakan pengaturan regional yang fleksibel di Asia, menstabilkan tatanan regional selama periode perubahan geopolitik yang mendalam.[15]

Sisi lain dari inisiatif semacam itu adalah kesediaan yang lebih besar dari sekutu dan mitra regional Amerika untuk memikul tanggung jawab atas keamanan dan stabilitas regional mereka sendiri. Sebagai contoh, pengaturan AUKUS – Washington dan London memasok kapal selam bertenaga nuklir ke Canberra – menunjukkan adanya pelimpahan kemampuan yang lebih besar.[16] AUKUS juga menunjukkan keinginan yang lebih besar di kawasan ini untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab atas keamanan regional. Oleh karena itu, kita tidak perlu terkejut melihat lebih banyak perkembangan seperti itu dalam jangka menengah. Sebagai permulaan, kerja sama pertahanan yang berkembang antara New Delhi dan Washington lebih jauh menunjukkan lanskap Asia yang berubah.

[1]McKinsey & Company, Why the future is Asian, 24 Mei 2019,https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/why-the-future-is-asian

[2] Khanna, P. (2019). The future is Asian. Simon and Schuster.

[3] Fukuyama, F. (2006). The end of history and the last man. Simon and Schuster.

[4] Vogel, E. F. (2011). Deng Xiaoping and the transformation of China (Vol. 10). Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

[5]Michael J.Green & Jude Blanchette, Balance of Power in Southeast Asia, CSIS, 3 Januari 2023 https://www.csis.org/podcasts/asia-chessboard/balance-power-southeast-asia

[6]Stephen M.Walt, Strategy for Winning Cold Wars, Foreign Policy, 5 Mei 2020, https://foreignpolicy.com/2020/05/05/offshore-balancing-cold-war-china-us-grand-strategy/

[7] Kurt Campbell, The Biden Admnistration’s Indo-Pacific Strategy with Kurt Campbell, Center for a New America Security, 30 Maret 2023 https://www.youtube.com/watch?v=58Slr60lo1o

[8]Minxin Pei, China and the US risk accidental war over Taiwan, Nikkei Asia, 29 Oktober 2020, https://asia.nikkei.com/Opinion/China-and-the-US-risk-accidental-war-over-Taiwan

[9] National University of Singapore, ISAS Panel Discussion: “ The Ukraine War and its Geopolitical Implications for Asia”, 28 April 2023, https://www.isas.nus.edu.sg/highlights/isas-panel-discussion-the-ukraine-war-and-its-geopolitical-implications-for-asia/

[10] Yasuhiro Izumikawa; Network Connections and the Emergence of the Hub-and-Spokes Alliance System in East Asia. International Security 2020; 45 (2): 7–50

[11] Elbridge Colby & Oriana Skylar Mastro, Ukraine Is a Distraction From Taiwan, Wall Street Journal, 13 Februari 2022, https://www.wsj.com/articles/ukraine-is-a-distraction-from-taiwan-russia-china-nato-global-powers-military-invasion-jinping-biden-putin-europe-11644781247

[12] Steven Borowiec, Japan, South Korea, U.S. to tighten trade and defense ties, Asia Nikkei19 Mei 2023, https://asia.nikkei.com/Spotlight/G-7-in-Japan/Japan-South-Korea-U.S.-to-tighten-trade-and-defense-ties

[13] Japan Times, Japan and Australia committed to stronger ties to counter China, 26 Desemebr 2022, https://www.japantimes.co.jp/news/2022/12/26/national/japan-australia-ties/

[14]ANU National Security College, India Strategic direction with Dr C Raja Mohan, National Security Podcast, https://podcasts.apple.com/gb/podcast/indias-strategic-direction-with-dr-c-raja-mohan/id1395131021?i=1000583259987

[15] Rajiv Bhatia, The importance of Quad meeting amidst current geopolitical flux, Indian Express, 24 September 2021, https://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-importance-of-quad-meeting-amidst-current-geopolitical-flux-7528206/

[16] Stephen M.Walt, The AUKUS Dominoes Are Just Starting to Fall, Foreign Policy, 18 September 2021, https://foreignpolicy.com/2021/09/18/aukus-australia-united-states-submarines-china-really-means/

July 13 2022

Potensi Peran Indonesia dalam Mengurangi Ketegangan Antara Rusia dan Barat

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think bebas aktif, Perang Rusia-Ukraina, Politik Luar Negeri 0

Dalam pidatonya di Shangri La Summit yang diadakan di Singapura, bulan lalu, Menteri Pertahanan Indonesia Letnan Jenderal (purn) Prabowo Subianto dengan jelas menggarisbawahi fakta bahwa Indonesia akan menahan diri untuk tidak memihak dalam ketegangan antara kekuatan besar. Menhan Indonesia menyebut perlunya ‘Asia’s ways‘ untuk menyelesaikan permasalahan global yang ada. Menhan Prabowo menyatakan bahwa tidak hanya Asia Tenggara, tetapi Asia, secara keseluruhan, telah dipengaruhi oleh imperialisme dan ‘dominasi kekuatan besar’, Menhan Prabowo mendefinisikan cara Asia sebagai setiap negara memiliki pendekatan uniknya sendiri dalam menghadapi tantangan dengan cara yang saling menguntungkan tanpa menggunakan kekuatan apa pun’.

Sebelumnya, tahun ini, Presiden Indonesia, Joko Widodo mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri KTT para pemimpin G20 yang akan diadakan di Bali, Indonesia pada November 2022 dimana Indonesia saat ini memimpin kelompok G20. Negara-negara Barat telah mengancam akan memboikot KTT setelah keputusan Presiden Indonesia untuk mengundang Putin, namun Joko Widodo tidak menyerah di bawah tekanan mereka dan mengatakan bahwa Indonesia berusaha untuk menyatukan G20 dan tidak menciptakan perpecahan. Presiden Indonesia juga telah menolak permintaan senjata dari Ukraina . Pada saat yang sama, Presiden Indonesia memang mengundang Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky untuk menghadiri KTT akhir tahun ini, meskipun Ukraina bukan anggota G20.

Baru-baru ini, Presiden Jokowi mengunjungi Ukraina (29 Juni 2022) dan Rusia (30 Juni 2022) setelah menghadiri KTT G7 di Jerman. Presiden Jokowi menyatakan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan penegasan kembali akan kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina serta penghormatan negara Asia Tenggara terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina.

Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di ibukota Ukraina Kyiv dan juga mengunjungi kompleks apartemen yang dihancurkan oleh serangan udara di kota Irpin Ukraina yang mana telah mengalami pembomam berat oleh pasukan Rusia.

Presiden Zelensky berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas dukungannya dan juga menyoroti poin bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Ukraina, sejak awal konflik Rusia-Ukraina awal tahun ini.

Usai pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Jokowi mengatakan telah menjamin jaminan pasokan pangan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina.

“Saya sangat mengapresiasi Presiden Putin yang sebelumnya mengatakan akan memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini adalah kabar baik demi kemanusiaan. ” ujar Presiden Jokowi. Dia juga menyatakan bahwa gangguan rantai pasokan makanan dan pupuk efek dari konflik ini telah berdampak pada banyak orang terutama di negara berkembang.

Sementara itu, Presiden Putin setuju untuk memenuhi permintaan pupuk dari produsen pertanian di Indonesia dan ‘negara sahabat’ lainnya menyalahkan sanksi Barat dan bantuan militer ke Ukraina sebagai alasan untuk tidak dapat mengekspor bahan makanan.

Presiden Jokowi saat menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Presiden Putin, juga mengatakan bahwa dirinya siap menjadi ‘jembatan komunikasi’ antara kedua negara. Rusia belum memberikan konfirmasi terkait partisipasi langsung Putin dalam KTT G20. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa belum adanya keputusan yang dibuat terkait hal ini.

Menariknya, negara-negara barat yang sebelumnya mengancam akan memboikot KTT G20 mengatakan bahwa mereka akan menghadiri KTT tersebut Hal ini tidak lain karena boikot KTT yang dilakukan akan mencegah mereka memberikan pandangan alternatif terhadap Rusia. Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson (yang mengundurkan diri pada 7 Juli 2022) baru-baru ini mengatakan bahwa dengan memboikot KTT, negara-negara barat hanya akan menyerahkan ‘seluruh argumen’ ke China dan Rusia. PM Kanada, Justin Trudeau menggemakan sentimen yang sama dengan PM Johnson, mengatakan bahwa propaganda Rusia perlu dilawan, sementara Perdana Menteri Italia Mario Draghi di akhir KTT G7 di Jerman juga mengisyaratkan bahwa Italia menentang boikot, mengingat bahwa Putin tidak mungkin melakukannya. menghadiri pertemuan G20 secara langsung

Sejumlah negara ASEAN telah menyatakan ketidaknyamanan mereka pada ketegangan yang berkembang antara China dan AS dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa di antaranya termasuk Indonesia, Singapura, yang memiliki hubungan dekat dengan AS, dan Malaysia dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak ingin ditarik ke dalam adu kekuatan Beijing-Washington. Di bawah Kepresidenan Rodrigo Duterte (yang mengundurkan diri pada 30 Juni 2022) hubungan antara Filipina, sekutu perjanjian AS, dan China meningkat secara signifikan.

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan China dan merupakan bagian dari Belt and Road Initiative (BRI). Perusahaan China telah mendapatkan kontrak untuk membangun jalur kereta cepat Jakarta-Bandung senilai USD 5,5 miliar, yang dianggap sebagai komponen penting BRI. Indonesia juga merupakan bagian dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang merupakan gagasan dari China.

Pada saat yang sama, Indonesia merupakan pemangku kepentingan penting dalam narasi Indo-Pasifik yang dipimpin AS (termasuk di antara negara-negara yang telah bergabung dengan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) yang diluncurkan di Tokyo pada Mei 2022).

Dengan kunjungannya baru-baru ini ke Ukraina dan Rusia, serta keputusan untuk mengundang para pemimpin Rusia dan Ukraina ke KTT G20 pada bulan November, Indonesia telah menegaskan konsistensinya dengan prinsip bebas aktif dalam hubungan luar negeri terutama melihat konflik Rusia-Ukraina.Kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi telah meningkatkan status Indonesia, terutama di ASEAN, dan juga menegaskan kembali relevansi netralitas Indonesia di luar negeri.

Peranan Indonesia selanjutnya sesuai dengan yang diamanatkan konstitusi untuk bisa mengupayakan agar konflik yang terjadi tidak semakin memanas dengan cara berkontribusi terhadap upaya penyelesaian konflik, disisi lain Indonesia juga bisa memberikan bantuan kemanusiaan terhadap potensi tragedi kemanusiaan dalam konflik tersebut.

March 10 2021

Penarikan Tentara AS dari Afghanistan: Kebijakan Demiliterisasi Biden?

Chatrine Debora America, Politics, Security and Defence, Think Afghanistan, amerika serikat, Joe Biden, Politik Global, Politik Luar Negeri 0

Setahun lalu tepatnya Februari 2020, Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Trump sebelumnya menyepakati perjanjian perdamaian (Doha peace agreement) dengan Taliban, kelompok militan di Afghanistan.
Kesepakatan ini ditujukan untuk menghentikan perang melalui pelucutan senjata dan dialog perdamaian dengan pemerintah di Kabul untuk mencegah perluasan tindakan ekstrimis dari kelompok seperti Al-Qaeda yang meluncurkan serangan ke wilayah nasional, regional, serta Amerika Serikat dan aliansinya.
Sebagai gantinya, maka tentara AS atau asing lainnya harus ditarik mundur hingga tenggat bulan Mei 2021.
Namun mengingat adanya perubahan kepemimpinan AS dengan Joe Biden sekarang, bagaimana kebijakan AS di wilayah Afghanistan?

Rencana Renegosiasi Afghanistan dan Taliban
Setahun setelah dialog perdamaian terjadi, kondisi di Afghanistan tidak berubah di mana Taliban masih meluncurkan serangan pada pemerintah dan tetap menjalin hubungan dengan Al-Qaeda, sehingga perjanjian yang ditetapkan tidaklah efektif.
Joe Biden sedang meninjau kembali perjanjian dengan Taliban tersebut bersama politisi AS dengan mendorong negosiasi ulang perjanjian hingga batas akhir waktu 1 Mei untuk menarik seluruh tentara AS di Afghanistan. Pemerintahan Biden mengusulkan pada pemerintah Afghanistan untuk menandatangani perjanjian sementara pembagian kekuasan dengan Taliban melalui surat dari Sekretaris Negara AS Antony Blinken ke Presiden Ashraf Ghani. Dengan begitu, terdapat kemungkinan akan ada negosiasi penambahan waktu kehadiran tentara asing di wilayah tersebut.
Hingga saat ini, terdapat sekitar 2.500 tentara AS dengan belasan pusat militer, 9.600 tentara NATO, dan 18.000 anggota sipil berada di Afghanistan. Penurunan anggota tentara asing sudah dilakukan secara berkelanjutan meskipun belum sepenuhnya dilakukan. Di sisi lain, Taliban terus mengancam akan melakukan serangan pada tentara AS jika mau memperpanjang misi militer di Afghanistan.

Demiliterisasi dalam Kebijakan Luar Negeri Biden
Dalam melihat kebijakan dan keputusan AS di Afghanistan, dapat digunakan konsep pengambilan keputusan di mana pemimpin politik menggunakan “two-level games” yakni secara berkesinambungan memperhitungkan keadaan domestik dan internasional yang tingkatannya dilihat melalui interaksi atau analisis aktor politik domestik, interaksi antara kondisi domestik dan internasional, aktor tertentu, kepentingan, dan lain-lain. Pemimpin pemerintahan dapat berfungsi sebagai “penjaga pintu” dan aktor utama negosiasi internasional dalam berbagai isu politik termasuk hubungan internasional.

Kebijakan yang akan diambil AS berkaitan dengan upaya pencapaian kesepakatan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan yang akan memfasilitasi penarikan pasukan AS dari perang 20 tahun tersebut. Selama dua dekade tersebut, Pentagon menyatakan salah satu konflik terpanjang ini sudah memakan dana sekitar USD 193 miliar. Kebijakan ini berkaitan dengan konsep demiliterisasi, yakni proses pengurangan atau penurunan pengaruh maupun jumlah kekuatan militer baik dalam sektor negara maupun publik, dan adanya realokasi sumber kekuatan militer untuk kepentingan sipil. Penarikan mundur tentara AS merupakan salah satu upaya demiliterisasi di wilayah Afghanistan, namun keputusan ini bukan hanya sekedar mengenai penurunan pengeluaran militer AS, namun berkaitan dengan pandangan dan visi Biden yang menginginkan adanya pendekatan diplomasi dan kerja sama oleh semua pihak.

Sebenarnya keputusan ini cukup dilematis, mengingat Biden disatu sisi menolak peningkatan kehadiran tentara AS di wilayah Afghanistan dan menginginkan peran AS dalam mengakhiri konflik yang sudah terjadi sejak 20 tahun lalu. Pandangan ini dinyatakan pada masa kampanye tahun 2020 lalu, di mana Biden menyatakan akan tetap menghadapi terorisme di Afghanistan namun juga akan turut “bertanggung jawab” menghentikan perang untuk memastikan tentara AS tidak perlu kembali di masa akan datang. Biden menyatakan akan membawa pulang para tentara AS, beberapa ribu tentara lainnya hanya akan fokus pada operasi menghadapi terorisme.

Namun di sisi lainnya, penarikan total tentara AS dan asing di wilayah tersebut sangat berisiko, hal ini mengingat Taliban melanggar perjanjian sebelumnya dan jika AS keluar maka pengaruh dan ketidakstabilan di Afghanistan bisa semakin meluas. Mengingat adanya pengalaman AS dengan peristiwa 9/11 dan kondisi wilayah Timur Tengah dengan kepemilikan nuklir Iran bisa membuat kestabilan regional dan global semakin berisiko.

Melihat fokus Biden saat ini, maka pendekatannya dalam menghadapi dua aktor ini dicerminkan melalui Surat AS dari Blinken yang mendorong adanya kerja sama untuk menghadapi Taliban dan menciptakan perdamaian di Afghanistan. AS mendorong pemimpin Afghanistan terkait dialog atau diplomasi dan memperingatkan akan kemungkinan perluasan kekuasaan teritorial Taliban yang berbahaya untuk Afghanistan. Dengan pendekatan diplomasi dan multilateral Biden, maka AS sebagai “penjaga pintu” dan aktor utama negosiasi internasional perlu mendorong peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersama dengan negara lain termasuk India, Rusia, China, dan lain-lain, agar setiap perbedaan preferensi maupun kepentingan nasional perlu mempertimbangkan permasalahan kolektif yakni terorisme dan ketidakstabilan sosial, politik, ekonomi di wilayah regional Afghanistan.