Perang Dingin

John F. Kennedy ketika membahas Peace Corps (Sumber: Britannica)

September 22 2023

22 September – Presiden Kennedy menandatangani undang-undang Peace Corps

Anita Susanto America, History, Politics, Security and Defence, Think amerika serikat, Diplomasi, John F. Kennedy, Komunisme, Liberalisme, Perang Dingin, Soft Power, Uni Soviet 0

Dalam sebuah kemenangan penting bagi kebijakan luar negerinya selama Perang Dingin, Presiden John F. Kennedy menandatangani undang-undang yang mendirikan Peace Corps sebagai lembaga pemerintah permanen di Amerika Serikat. Kennedy percaya bahwa Peace Corps bisa menjadi alat yang baru dan efektif dalam perang melawan komunisme.

Selama kampanye presidensial tahun 1960, calon presiden dari Partai Demokrat, John F. Kennedy, berjanji untuk menghidupkan kembali kebijakan luar negeri AS. Dia mengkritik administrasi Presiden Dwight D. Eisenhower, dengan menyatakan bahwa administrasi tersebut telah menjadi stagnan dan kurang memiliki imajinasi dalam menghadapi ancaman komunisme, terutama terkait dengan negara-negara Dunia Ketiga.[1]

Tak lama setelah dilantik pada bulan Januari 1961, Kennedy memenuhi janjinya untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih dinamis.[2] Pada tanggal 1 Maret 1961, dia mengeluarkan perintah eksekutif yang mendirikan Peace Corps. Kebijakan ini kemudian mulai berjalan dengan penandatanganan legislasinya pada 22 September di tahun yang sama. Seperti yang dijelaskan oleh Kennedy, organisasi baru ini akan terdiri dari sukarelawan sipil seperti guru, insinyur, dan ilmuwan pertanian yang akan dikirim ke negara-negara berkembang di Amerika Latin, Afrika, Asia, dan tempat lainnya untuk membantu penduduk setempat.[3]

Harapan Kennedy adalah bahwa dengan meningkatkan kualitas hidup di negara-negara yang kurang berkembang, penduduknya akan menjadi lebih tahan terhadap daya tarik komunisme dan lebih yakin akan kesungguhan Amerika dan kemampuannya untuk membantu mereka.[4] Namun, banyak anggota Kongres skeptis.[5] Program ini memiliki biaya yang cukup besar. Meskipun pesertanya adalah sukarelawan, mereka memerlukan dukungan dasar dan, yang lebih penting, sumber daya dan dana untuk membantu orang-orang yang mereka kirim untuk membantu. Beberapa di Kongres melihatnya sebagai manuver hubungan masyarakat yang mahal—bantuan luar negeri (yang sejarahnya tidak pernah populer di Kongres atau di mata rakyat Amerika) yang dibungkus dalam kemasan baru.

Namun, akhirnya program ini mendapat dukungan dari masyarakat.[6] Kisah tentang para pemuda Amerika yang idealis menghadapi kesulitan di negeri asing untuk membantu masyarakat meningkatkan pertanian, membangun sekolah, atau membuat sumur ternyata menjadi materi hubungan masyarakat yang sangat baik bagi Amerika Serikat.[7] Pada bulan September 1961, Kongres mengesahkan undang-undang yang menjadikan Peace Corps sebagai lembaga permanen. Anggaran sebesar $40 juta untuk tahun fiskal berikutnya disetujui.

Dalam tahun-tahun setelah tahun 1961, ribuan sukarelawan Peace Corps dikirim ke seluruh dunia. Beberapa menghadapi ketidakpedulian, dan beberapa bahkan menghadapi bahaya. Namun, secara umum, “pasukan” Peace Corps membuktikan nilainya sebagai alat Perang Dingin yang berharga dan relatif hemat biaya bagi Amerika Serikat.[8] Sebagian besar negara menyambut sukarelawan yang idealis dan upaya mereka berkontribusi untuk meningkatkan kehidupan ratusan ribu orang. Meskipun Peace Corps tidak lagi dianggap sebagai senjata melawan komunisme, misi intinya untuk meningkatkan kehidupan tetap ada.

Perang Dunia Pertama menjadi saksi lahirnya pengembangan citra profesional melintasi batas negara, dan setelah perang, tidak dapat dihindari lagi bahwa studi akademis mengenai politik internasional akan menyadari pentingnya apa yang sekarang sering disebut sebagai ‘soft power’.[9] Diplomasi publik adalah salah satu instrumen utama soft power, dan hal ini telah diakui dalam praktik diplomasi jauh sebelum perdebatan kontemporer mengenai diplomasi publik. Amerika Serikat, negara-negara bekas Uni Soviet, dan tiga negara besar di Eropa melakukan investasi besar dalam ‘komunikasi dengan dunia’ selama Perang Dingin.

Dalam penyebaran paham liberalisme yang dimiliki AS sendiri. Para ahli seringkali menekankan pentingnya budaya, nilai-nilai, dan ideologi suatu bangsa sebagai sumber soft power. Mereka berasumsi bahwa daya tarik budaya suatu negara, termasuk seni, musik, sastra, dan cara hidup, dapat membentuk persepsi internasional dan membangun hubungan yang positif. Hal ini yang dilakukan AS untuk “mencegah” pengaruh Uni Soviet, mengedepankan pencegahan yang tidak konvensional dimana sebelumnya penyebaran pengaruh kerap dilakukan dengan agresi militer seperti pada Perang Dunia I dan II.

[1] “Statement Upon Signing Order Establishing The Peace Corps, March 1, 1961”, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/peace-corps-establishment-19610301

[2] “President Kennedy signs Peace Corps legislation”, History, https://www.history.com/this-day-in-history/president-kennedy-signs-peace-corps-legislation

[3] “The Founding Moment”, Peace Corps, https://www.peacecorps.gov/about/history/founding-moment/

[4] “Peace Corps”, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/jfk-in-history/peace-corps

[5] Op. Cit., History

[6] Ibid.

[7] Op. Cit., Peace Corps

[8] Op. Cit., History

[9] “Jan Melissen, “The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations”, Palgrave Macmillan, Hampshire, England, 2005

Nikita Khrushchev (kiri) dan Richard Nixon (kanan) saling menghina selama Debat Dapur pada Juli 1959. (Foto melalui Bill of Rights Institute)

July 24 2023

24 Juli – “Debat Dapur” antara Richard Nixon & Nikita Khrushchev

Anita Susanto America, Economy, Europe, History, News, Politics amerika serikat, Ideologi, Nikita Khrushchev, Perang Dingin, Richard Nixon, Uni Soviet 0

Pada akhir 1958, Uni Soviet dan Amerika Serikat sepakat untuk mengadakan pameran nasional di negara masing-masing sebagai bagian dari penekanan baru mereka pada pertukaran budaya. Pameran Soviet dibuka di New York pada Juni 1959 dan pameran AS dibuka di Taman Sokolniki di Moskow pada bulan Juli.

Selama upacara pembukaan Pameran Nasional Amerika di Moskow, Wakil Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon dan pemimpin Soviet, Nikita Khrushchev terlibat dalam perdebatan sengit tentang kapitalisme dan komunisme di tengah “panggung” yang diatur seperti dapur untuk pameran tersebut. Apa yang disebut “debat dapur” menjadi salah satu episode paling terkenal dari Perang Dingin.

Pada 24 Juli 1959, di Taman Sokolniki di Moskow, terjadi pertukaran yang luar biasa antara dua orang paling berkuasa di dunia: Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev dan Wakil Presiden AS Richard M. Nixon. Berdiri dalam sebuah model rumah khas AS, kedua pemimpin memperdebatkan manfaat relatif dari komunisme dan kapitalisme, dengan kamera video yang menangkap peristiwa berwarna untuk disiarkan ulang di Amerika Serikat dan Uni Soviet.

“Debat Dapur” berawal dari kesepakatan yang ditandatangani oleh Washington dan Moskow tahun sebelumnya. Di dalamnya, masing-masing pihak berjanji untuk mengadakan pameran di negara pihak lain dengan tujuan mendidik penduduk tentang seperti apa kehidupan di negara tersebut. Latihan itu seharusnya menjadi bagian dari pertukaran budaya yang akan menciptakan saling pengertian dan mengurangi ketegangan Perang Dingin.

Nixon mengambil kesempatan untuk memamerkan standar hidup masyarakat Amerika biasa di bawah kapitalisme. Selama apa yang disebut Debat Dapur, wakil presiden menekankan bahwa rumah model dan semua keajaiban teknologi di dalamnya dapat dibeli hanya sekitar $14.000, jauh di dalam kemampuan rata-rata keluarga pekerja. Saat Nixon membawa Khrushchev melihat pameran Amerika, temperamen pemimpin Soviet yang terkenal itu mulai berkobar.

Ketika Nixon mendemonstrasikan beberapa perangkat televisi berwarna Amerika yang baru, Khrushchev melancarkan serangan terhadap apa yang disebut “Resolusi Bangsa-bangsa Penahanan” yang disahkan oleh Kongres AS beberapa hari sebelumnya. Resolusi tersebut mengutuk kendali Soviet atas “tawanan” di Eropa Timur dan meminta semua orang Amerika berdoa untuk pembebasan mereka.

Setelah mencela resolusi tersebut, Khrushchev kemudian mencemooh teknologi AS yang dipamerkan, menyatakan bahwa Uni Soviet akan memiliki gadget dan peralatan yang sama dalam beberapa tahun. Nixon, yang tidak pernah menghindar dari debat, mendorong Khrushchev dengan menyatakan bahwa pemimpin Rusia seharusnya “tidak takut pada ide. Lagi pula, Anda tidak tahu segalanya,” dan dibalas oleh Khruschev kepada Nixon bahwa “Kamu tidak tahu apa-apa tentang komunisme—kecuali takut akan komunisme.”

Dengan sekelompok kecil reporter dan fotografer mengikuti mereka, Nixon dan Khrushchev melanjutkan argumen mereka di “dapur” yang dibangun di pameran tersebut. Nixon berpendapat bahwa ancaman terus-menerus Khrushchev untuk menggunakan rudal nuklir dapat menyebabkan perang, dan dia menegur Soviet karena terus-menerus mengganggunya saat dia berbicara. Khrushchev memperingatkan tentang “konsekuensi yang sangat buruk”.

Walaupun terjadi perdebatan sengit, sebelum Khruschev kembali ke tanah Soviet, ia kemudian menyatakan bahwa negaranya hanya menginginkan “perdamaian dengan semua negara lain, terutama Amerika.” Nixon kemudian membalas dengan menyatakan permohonan maaf bahwa dia tidak “menjadi tuan rumah yang sangat baik“.

Sebelum berpisah, kedua pria itu juga sepakat bahwa percakapan mereka akan ditayangkan di televisi di kedua negara, dengan kata-kata mereka diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing, untuk membangun semangat keharmonisan relatif, pada bulan September, Khrushchev menjadi perdana menteri Soviet pertama yang mengunjungi Amerika Serikat.

Debat tersebut menjadi berita halaman depan di Amerika Serikat pada 25 Juli. Untuk beberapa saat, perlombaan pengembangan teknologi menjadi topik menarik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selain itu, percakapan sengit antara keduanya juga ditayangkan di televisi AS pada 25 Juli dan Soviet dua hari kemudian (meskipun ditayangkan larut malam di Uni Soviet, dan dengan komentar Nixon hanya diterjemahkan sebagian).

Pertemuan antara dua pemimpin China dan Rusia dari kiri ke kanan, Liu Shaoqi, Mao Tse-tung, Nikita Khrushchev dan Mikhail Suslov di Beijing, China pada 3 Oktober 1959. (Foto oleh KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho via Getty Images)

July 14 2023

14 Juli – Hubungan Sino-Soviet Memburuk: Perbedaan Identitas Mempengaruhi Cara Pandang

Anita Susanto History, Politics, Think China, Identitas, Ideologi, kerja sama, Perang Dingin, Uni Soviet 0

Hubungan antara Uni Soviet dan China mencapai titik puncaknya saat kedua pemerintah terlibat dalam “pertengkaran” ideologis terkait masa depan komunisme. Hal ini bermula pada pertengahan 1963, ketika para pejabat dari Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok bertemu di Moskow untuk mencoba memperbaiki keretakan ideologis komunis mereka.

Pemerintah China secara terbuka mengkritik apa yang disebutnya sebagai “tren kontrarevolusioner” yang berkembang di Uni Soviet.[1] Secara khusus, China tidak senang dengan kebijakan kerja sama Uni Soviet dengan Barat. Menurut pernyataan publik yang dibuat oleh pemerintah China pada tanggal 14 Juni 1963, diperlukan kebijakan yang jauh lebih “militan dan agresif” untuk menyebarkan revolusi komunis ke seluruh dunia.

Sementara orang China secara nominal mendukung tesis hidup berdampingan secara damai, pada saat yang sama mereka bersikeras bahwa perang tidak dapat dihindari. Mereka tidak dapat memiliki keduanya. Entah kita berperang atau damai; tidak ada cara ketiga. “Uni Soviet tidak dapat membiarkan kaum kapitalis menghancurkan umat manusia.”[2] Dalam kata lain, tidak akan ada “koeksistensi damai” dengan kekuatan kapitalisme, dan pernyataan itu menegur Rusia karena mencoba mencapai pemahaman diplomatik dengan Barat, dan khususnya Amerika Serikat.

Tepat satu bulan kemudian, ketika pertemuan di Moskow terus memburuk dalam suasana saling curiga dan tuduh, pemerintah Soviet mengeluarkan sanggahan keras terhadap pernyataan China sebelumnya terkait bagaimana seharusnya ideologi mereka bekerja. Rusia setuju bahwa komunisme dunia masih menjadi tujuan akhir, tetapi diperlukan kebijakan baru.

“Koeksistensi damai” antara negara komunis dan kapitalis sangat penting dan pernyataan Soviet selanjutnya menyatakan bahwa, “Kami dengan tulus menginginkan perlucutan senjata.”[3] Pernyataan Soviet juga membahas kritik China terhadap krisis rudal Oktober 1962, di mana Rusia membantu pendirian pangkalan rudal nuklir di Kuba.

Kemudian, pada 14 Juli 1963, Wakil Menteri Luar Negeri A.S. W. Averell Harriman tiba di Moskow untuk merundingkan perjanjian larangan uji coba nuklir dan untuk membuat hotline Moskow-Washington yang disepakati oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada sebulan sebelumnya.[4] Hal ini menjadi indikasi publik pertama yang jelas bahwa Rusia dan China sangat terpecah berbeda pandang atas masa depan komunisme.

Para pejabat Amerika Serikat menyambut perkembangan itu dengan kegembiraan karena mereka percaya bahwa perpecahan Sino-Soviet akan menguntungkan Amerika dalam hal membuat Rusia lebih setuju dengan negosiasi diplomatik mengenai berbagai masalah. Namun demikian, Amerika Serikat terus berusaha untuk menggunakan taktik “divide and conquer” ini hingga tahun 1970-an, ketika Amerika Serikat memulai pemulihan hubungan dengan China komunis untuk mendapatkan pengaruh dalam hubungannya dengan Uni Soviet.

Dari contoh ini, kita dapat melihat bagaimana argumen bahwa kerja sama cenderung terjadi bagi negara-negara dengan “identitas” (atau dalam konteks ini adalah ideologi) yang sama. Menurut Jost, Ideologi politik sebelumnya dikaitkan dengan variasi nilai yang dapat mempengaruhi kerja sama.[5] Argumen tersebut dapat dikatakan tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah.

Pada kasus ini perbedaan cara penyampaian dan penyebaran menjadi inti masalah antara Uni Soviet dan China telah membuat hubungan keduanya benar-benar merenggang. Bahkan AS di sisi lain berusaha mendekatkan diri pada Uni Soviet, memperlihatkan perbedaan dari ideologi Uni Soviet dan AS yang sangat bertolak belakang itu ternyata berhasil membangun sebuah hubungan “kerja sama”. Motif dari hubungan AS-Soviet sendiri dapat dikatakan adalah karena adanya kepentingan nasional dari masing-masing negara.

Perbedaan cara penyampaian Soviet dan China sendiri juga kembali dapat dikaitkan dengan identitas yang mereka bawa. Mao Zedong pendiri Partai Komunis China tidak setuju dengan konsep revolusi pekerja karena mayoritas penduduk China adalah petani miskin dengan status sosial rendah, sehingga Mao memfokuskan kembali tujuan komunisme China ke konsep revolusi petani.[6]

Di sisi lain, Setelah Joseph Stalin meninggal pada tahun 1953, Nikita Khrushchev berkuasa di Uni Soviet. Khrushchev mulai segera mengubah kebijakan pemerintah, mencoba untuk membimbing negara menjauh dari penindasan ekstrim yang pernah ada di bawah Stalin. Pada tahun 1956, Khrushchev berpidato mencela mantan diktator itu dan memulai kampanye untuk menghilangkan jejak warisan Stalin dari negara tersebut, membuat Soviet bergerak ke arah koeksitensi dengan kapitalisme.[7]

[1] “Rupture between USSR and China grows worse”, History, 14 Juli, https://www.history.com/this-day-in-history/rupture-between-ussr-and-china-grows-worse

[2] Edward Crankshaw, “The Split Between Russia and China”, The Atlantic, Mei 1963, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1963/05/the-split-between-russia-and-china/658373/

[3] Op. Cit., History

[4] “July 1963”, Academic Accelerator, https://academic-accelerator.com/encyclopedia/july-1963

[5] J.T. Jost, “Ideological asymmetries and the essence of political psychology”, Polit. Psychol. 38, 2017, hlm 167-208, doi:10.1111/pops.12407

[6] “The Differences in Communism in Russia & China Handout”, Kennedale, https://www.kennedaleisd.net/cms/lib/TX21000356/Centricity/Domain/2120/China%20The%20Differences%20in%20Communism%20in%20Russia%20and%20China%20Handout%20.pdf

[7] G.F. Hudson, “Why Did Khrushchev Do It?De-Stalinization and the Manner of Stalin’s Death”, Commentary, Mei 1957, https://www.commentary.org/articles/g-hudson/why-did-khrushchev-do-itde-stalinization-and-the-manner-of-stalins-death/

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengadakan konferensi pers sebelum pertemuan Menteri Luar Negeri NATO pada 04-05 April, di Brussels, Belgia pada 03 April 2023. (Foto oleh Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images)

April 4 2023

4 April – NATO Dibentuk

Anita Susanto America, Europe, History, Politics, Security and Defence, Think amerika serikat, Finlandia, NATO, Pakta Warsawa, Perang Dingin, Rusia, Ukraina 0

Pada 4 April 1949, Amerika Serikat dan 11 negara lainnya membentuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization yang hingga saat ini dikenal sebagai NATO, sebuah pakta pertahanan bersama yang awalnya bertujuan menahan kemungkinan agresi Soviet terhadap Eropa Barat. NATO berdiri sebagai aliansi militer utama pimpinan AS melawan Uni Soviet selama Perang Dingin.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai memburuk dengan cepat pada tahun 1948. Terjadi ketidaksepakatan yang memanas atas status Jerman pasca Perang Dunia ke II, dengan Amerika bersikeras pada pemulihan Jerman dan akhirnya mempersenjatai kembali Jerman Barat yang ditentang oleh Soviet.[1] Pada bulan Juni 1948, Soviet memblokir semua perjalanan darat ke zona pendudukan Amerika di Berlin Barat, dan hanya mengizinkan pengiriman bahan-bahan pokok saja sampai Soviet mengalah dan mencabut blokade pada Mei 1949.

Pada bulan Januari 1949, Presiden Harry S. Truman memperingatkan dalam State of the Union Address-nya bahwa kekuatan demokrasi dan komunisme menjadi perang ideologi yang berbahaya, dan dia menyerukan aliansi pertahanan negara-negara di Atlantik Utara. Untuk itu, pada April 1949, perwakilan dari Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Inggris Raya, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, dan Portugal bergabung dengan Amerika Serikat dalam menandatangani perjanjian NATO.[2]

Salah satu poin paling penting dari pendirian NATO sendiri adalah para penandatangan sepakat bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota NATO. Presiden AS, Harry S. Truman menyebutnya sebagai “perisai melawan agresi.”[3]

Bagi negara yang telah bergabung, negara-negara secara sukarela berkomitmen untuk berpartisipasi dalam konsultasi politik dan kegiatan militer NATO. Meskipun masing-masing dan setiap penandatangan Traktat NATO tunduk pada kewajiban Traktat, tetap ada tingkat fleksibilitas tertentu yang memungkinkan anggota untuk memilih bagaimana mereka berpartisipasi.[4]

Sebagian besar aktor melihat organisasi tersebut sebagai tanggapan yang diperlukan terhadap ancaman komunis. Selama beberapa tahun berikutnya, Yunani, Turki, dan Jerman Barat juga bergabung dengan NATO. Hingga hari ini, telah tergabung 30 negara di NATO, bertambah 18 anggota semenjak penandatanganannya tahun 1949.

Di sisi lain, Uni Soviet mengutuk NATO sebagai aliansi penghasut perang dan menanggapinya dengan mendirikan Pakta Warsawa (aliansi militer antara Uni Soviet dan satelit Eropa Timur) pada tahun 1955. NATO bertahan selama Perang Dingin, dan terus memainkan peranan penting.

Walaupun NATO merupakan pakta pertahanan, Irlandia, sebagai negara anggota tidak memiliki pasukan militer.[5] Tetapi di dalam organisasi pertahanan itu, terdapat tiga negara yang memiliki senjata nuklir, membuatnya menjadi pakta pertahanan terkuat saat ini. Hal ini membuat negara-negara pecahan Soviet seperti Estonia, Latvia, hingga Yugoslavia yang sebelumnya merupakan anggota Pakta Warsawa ingin bergabung dengan NATO.

Hal ini juga yang menjadi salah satu dasar dari invasi Rusia ke Ukraina dua tahun lalu, dimana Ukraina pada saat itu berusaha untuk mengajukan diri untuk menjadi anggota NATO, yang jelas-jelas ditolak oleh Rusia, karena Ukraina adalah salah satu wilayah buffer zone antara Rusia dan negara-negara anggota NATO di Eropa.

Di sisi lain, Ukraina yang juga dibantu oleh beberapa anggota NATO untuk pertahanan melawan Rusia juga telah kembali mengisi aplikasi keanggotaan NATO pada September lalu.[6] Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy mengumumkan tawaran mengejutkan untuk keanggotaan jalur cepat aliansi militer NATO tanpa memperhatikan keinginan Vladimir Putin, membalas Moskow setelah mengatakan telah mencaplok empat wilayah Ukraina.

Walaupun Ukraina telah berusaha bergabung dengan NATO sejak lama dimana kerja sama antar keduanya telah terjalin sejak tahun 1991, tetapi pihak NATO juga memiliki sudut pandang lain, membuatnya tidak kunjung diterima, tidak seperti Finlandia dan Swedia yang dapat dikatakan relatif cepat disetujui untuk bergabung dengan NATO.

Bila Ukraina bergabung dengan NATO, tentu telah diyakini dapat merubah persepsi perang Rusia di Ukraina, dan justru dapat memperburuk kondisi dan meningkatkan eskalasi perang, karena jika Ukraina bergabung saat ini, maka invasi tidak lagi antara hanya Rusia dan Ukraina, tetapi Rusia versus NATO. Dimana bisa saja Rusia menggandeng mitra-mitranya seperti China dan Iran untuk bergabung, membuat invasi menjadi perang besar.

[1] “North Atlantic Treaty Organization (NATO) pact signed”, History Today, https://www.history.com/this-day-in-history/nato-pact-signed

[2] Ibid.

[3] “Address On The Occasion Of The Signing Of The North Atlantic Treaty: April 4, 1949”, Truman Library Institute, https://www.trumanlibraryinstitute.org/this-day-in-history-4/

[4] “Member countries”, NATO, 4 Oktoer 2022, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52044.htm

[5] “National Security”, Government of Iceland, https://www.government.is/topics/foreign-affairs/national-security/#:~:text=Iceland%20is%20a%20country%20without,Nations%2C%20NATO%20and%20the%20OSCE.

[6] Tom Balmforth, “Ukraine applies for NATO membership, rules out Putin talks”, Reuters, 1 Oktober 2022, https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-says-ukraine-applying-nato-membership-2022-09-30/