Kebijakan Ekonomi China

March 4 2024

Politik ekonomi Cina di Polinesia dan Mikronesia

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Politics, Think Belt and Road Initiative, China, Geoeconomics, Kebijakan Ekonomi China, Mikronesia, Polinesia 0

Untuk pertama kalinya sejak akhir Perang Dunia II, Oseania telah mendapatkan kembali makna strategisnya. Wilayah luas yang meliputi Melanesia, Mikronesia, Polinesia, dan Australasia ini terdiri dari 16 negara, beberapa di antaranya memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) terbesar di dunia karena geografi kepulauan di kawasan ini.[1] Benua Biru Pasifik juga merupakan harta karun berupa sumber ekonomi biru yang belum dieksplorasi dan pelabuhan laut dalam yang alami. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat (AS), Australia, Jepang, Selandia Baru, Prancis, dan Taiwan telah mengintensifkan keterlibatan mereka di kawasan ini, sebagian sebagai tanggapan atas meningkatnya minat Cina di kawasan ini. Upaya kolaboratif Beijing di kawasan ini menyoroti strategi dua cabang yang kuat, yang terdiri dari keterlibatan diplomatik dan ekonomi.

Pinjaman dan investasi Cina di Mikronesia dan Polinesia

Pada tanggal 1 Januari 2020, Kiribati menjadi negara Kepulauan Pasifik (PIC) ke-10[2] yang bergabung dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative – BRI),[3] prakarsa infrastruktur dan konektivitas transnasional Beijing. Kiribati menyusul Samoa, Federasi Serikat Mikronesia (FSM), Tonga, dan Niue yang telah bergabung dengan BRI pada tahun 2019.[4] Selama Forum Sabuk dan Jalan Kedua yang diadakan pada tahun 2019, pejabat pemerintah Cina menjanjikan bantuan pembangunan senilai jutaan dolar kepada PIC, bersama dengan bantuan dari perusahaan negara dan swasta Cina dalam pembangunan infrastruktur pembangunan.[5]

Tabel 1. Proyek-proyek besar Cina di Mikronesia dan Polinesia (2017-22)

Untuk itu, antara tahun 2013-2023, Cina berinvestasi di Samoa (US$ 2,34 miliar), FSM (US$ 2 miliar), Kepulauan Marshall (US$ 1,7 miliar), Kiribati (US$ 1,19 miliar), dan Kepulauan Cook (US$ 0,5 miliar). Bantuan dan investasi RRT mencakup beberapa sektor ekonomi di negara-negara ini, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Perusahaan-perusahaan milik negara di Beijing telah membangun jalan raya, jalur kereta api, jalur bandara, infrastruktur sosial (sekolah, rumah sakit, perumahan yang terjangkau), dan infrastruktur energi terbarukan senilai US$ 1 miliar di seluruh kepulauan Polinesia dan Mikronesia.[6] Perusahaan-perusahaan teknologi Cina seperti Huawei,[7] Tencent, dan Alibaba juga telah berusaha untuk memajukan konektivitas digital di kawasan ini dengan membangun kapasitas 5G di negara-negara ini,[8] memasang kabel bawah laut, dan memberikan akses kepada pemerintah masing-masing ke perangkat keras pengawasan berteknologi tinggi.[9]

Namun, partisipasi dalam BRI Beijing dan bantuan pembangunan yang melekat di dalamnya datang dengan peringatan. Pada tahun 2009, negara-negara Kepulauan Pasifik merupakan sepertiga dari negara-negara yang mengakui Taiwan sebagai Republik Cina.[10] Dengan cerdik, pada tahun 2018 dan 2019, Beijing meyakinkan[11] Tonga, Samoa, FSM, dan Kiribati untuk bergabung dengan BRI dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Sebagai gantinya, perusahaan-perusahaan milik negara Cina membanjiri negara-negara ini dengan investasi. Beijing juga merayu pulau-pulau ini untuk mendapatkan ZEE yang melimpah: Kiribati memiliki ZEE terbesar[12] di dunia (3,5[13] juta mil persegi) dan ZEE Mikronesia tiga kali lebih besar daripada ZEE Cina.[14] ZEE ini merupakan harta karun berupa sumber ekonomi biru yang belum dieksplorasi, terutama ikan. Cina telah memperoleh lisensi penangkapan ikan di perairan benua Pasifik yang berlimpah. Antara tahun 2016 dan 2022, kapal penangkap ikan laut jauh berbendera Cina di Pasifik Selatan telah tumbuh dari 245 menjadi 476 kapal,[15] lebih dari sepuluh kali lipat dari 46 kapal pada tahun 2009.[16] Armada laut dalam Cina dianggap sebagai pelaku penangkapan ikan ilegal, tidak teregulasi, dan tidak dilaporkan yang paling mencolok di dunia. Hasil tangkapan cumi-cumi di wilayah ini telah meningkat dari 42.000 ton pada tahun 2012 menjadi 422.000 ton pada tahun 2022;[17] sementara hasil tangkapan ikan secara keseluruhan di wilayah ini meningkat 430 persen antara tahun 2014 dan 2022.[18] Hal ini telah memicu kekhawatiran akan kerusakan ekonomi pulau dan ekosistem laut, serta keberlanjutan komersial tuna, cumi-cumi, dan spesies lainnya. Namun, pemerintah enggan untuk ikut campur karena bantuan pembangunan Cina merupakan bagian utama dari bantuan pembangunan internasional mereka.

Politik Ekonomi Positif (PES) Beijing di Mikronesia dan Polinesia

Hubungan quid pro quo antara Cina dan negara-negara kepulauan Pasifik di mana Beijing mempengaruhi keharusan kebijakan negara-negara kepulauan Pasifik tersebut dan mempengaruhi perilaku pemerintah mereka melalui dukungan ekonomi positif seperti konsesi bea masuk, bantuan pembangunan, pinjaman lunak, dan pembangunan infrastruktur merupakan contoh utama PES Cina. Namun, selain instrumen konvensional PES ini, Cina juga telah menandatangani berbagai Perjanjian Kerjasama Ekonomi dan Teknis (ETCA[19]) dengan keenam negara kepulauan tersebut. Di bawah ETCA ini, Beijing telah mengalokasikan dana untuk memajukan pembangunan kapasitas lokal dan pengembangan di delapan sektor ekonomi. ETCA Cina antara tahun 2017 dan 2022 berjumlah US$ 385 juta.

Tabel 2. ETCA Cina dengan negara-negara Mikronesia dan Polinesia antara tahun 2017-2022

Secara garis besar, ETCA ini telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu program perlindungan sosial di kawasan Pasifik Selatan yang lebih luas. Namun, ada beberapa ETCA bernilai tinggi[20] yang dananya dialokasikan untuk ‘tujuan yang tidak ditentukan’. ETCA yang tidak jelas ini menutupi manuver taktis Beijing untuk mencapai kepentingan strategisnya di kawasan ini. Misalnya, pada tahun 2017, Cina menandatangani ETCA dengan Samoa yang mengalokasikan dana sebesar US$ 17,4 juta untuk Samoa untuk ‘tujuan yang tidak ditentukan’. Kemudian pada tahun 2020, sebuah investigasi yang dilakukan[21] atas perintah Parlemen Samoa, mengungkapkan bahwa dana yang diberikan di bawah ETCA yang seharusnya dialokasikan untuk melakukan penelitian awal tentang kelayakan pelabuhan laut dalam multiguna yang didanai oleh Cina. Pelabuhan tersebut akhirnya dibatalkan pada tahun 2021,[22] karena tekanan dari AS, Australia, dan Selandia Baru. Baru-baru ini, pada bulan Mei 2023, mantan Perdana Menteri FSM David Panuello menuduh[23] dalam sebuah surat kepada Parlemen Mikronesia bahwa para pejabat Cina menyuap perwakilan terpilih dari pemerintah federal FSM pada tahun 2017. Secara kebetulan, Cina juga menandatangani ETCA dengan FSM pada tahun yang sama,[24] di mana dana tersebut dialokasikan untuk ‘tujuan yang tidak ditentukan’. FSM juga menuduh[25] Beijing melakukan spionase di ZEE yang luas di pulau-pulaunya dan memata-matai para pendukung anti-Cina di negara tersebut.

Cina telah muncul sebagai mitra yang kontroversial namun signifikan di kawasan Mikronesia dan Polinesia. Cina telah meningkatkan upaya kolaborasinya di kawasan ini, karena kawasan ini sangat penting bagi kebangkitan Cina sebagai kekuatan global. Bersama-sama, benua Pasifik Biru merupakan bank suara utama dalam forum multilateral, di mana dukungan mereka sangat penting bagi Cina untuk mengatasi masalah-masalah seperti pelanggaran hak asasi manusia di Taiwan, Hong Kong, dan Xinjiang. Selain itu, kawasan Polinesia dan Mikronesia memiliki beberapa pulau yang paling strategis di dunia. Sebagai contoh, Kiribati berada di garis khatulistiwa dan garis bujur 180 derajat serta terletak di pusat geografis Samudra Pasifik. Baru-baru ini, Cina telah mengalihkan perhatiannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menggali sumber daya ekonomi biru yang belum dimanfaatkan di wilayah tersebut. Dalam ketiga hal tersebut, Cina telah melompati batas. Hanya empat dari 16 negara Kepulauan Pasifik yang mengakui Taiwan saat ini dan Beijing hampir berhasil membangun pelabuhan dengan Pemerintah Kiribati dan terus memperdalam keterlibatan bilateral dengan negara-negara di kawasan ini. AS, Australia, dan sekutunya harus ‘meningkatkan’ taruhan dan bantuan mereka di kawasan ini untuk memberikan bantuan pembangunan dengan cara yang lebih bermakna dan konkret, agar mereka tidak kehilangan pengaruh strategis mereka di kawasan ini karena kebijakan ekonomi Beijing.

[1] Steve Raaymakers. China expands its island-building strategy into the Pacific. The Strategist. 11 September 2020.https://www.aspistrategist.org.au/china-expands-its-island-building-strategy-into-the-pacific/

[2] Green Finance & Development Center. Countries of the Belt and Road Initiative (BRI). https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/

[3] Belt and Road Portal. Xi Jinping and B&R Initiative. https://eng.yidaiyilu.gov.cn/special/xjpyydyl

[4] Xinhua News. The Second Belt and Road Forum for International Cooperation. http://www.xinhuanet.com/english/special/2019ydylforum/index.htm

[5]China Daily. BRI to bring great opportunities for Pacific island countries’ development : China’s special envoy. 12 November 2023. https://www.chinadaily.com.cn/a/202311/12/WS65507836a31090682a5edbd0.html

[6] America Enterprise Institute. China Global Investment Tracker. https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/

[7] Georgina Kekea. Solomon Islands secures $100m China loan to build Huawei mobile toers in historic step. The Guardian. 19 Agustus 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/19/solomon-islands-secures-100m-china-loan-to-build-huawei-mobile-towers-in-historic-step

[8] Ibid.

[9] Submarine Cable Almanac. https://subtelforum.com/almanac/

[10] Ryou-Ellison, H. (2023). The China Alternative: Changing Regional Order in the Pacific Islands: Edited by Graeme Smith and Terence Wesley-Smith. Acton, ANU Press, 2021. xvi+ 504 pp. ISBN 9781760464165 (print), 9781760464172 (online). AU $77.00 (print), view online/download free of charge.

[11] Ibid.

[12] Steve Raaymakers. China expands its island-building strategy into the Pacific. The Strategist. 11 September 2020.https://www.aspistrategist.org.au/china-expands-its-island-building-strategy-into-the-pacific/

[13] Pasific Enviroment Data Portal. Kiribati Exclusive Economic Zone-200 Nautical Miles (Gilbert Group). 28 October 2021. https://pacific-data.sprep.org/dataset/kiribati-exclusive-economic-zone-200-nautical-miles-gilbert-group-0

[14] Steve Raaymakers. China expands its island-building strategy into the Pacific. The Strategist. 11 September 2020.https://www.aspistrategist.org.au/china-expands-its-island-building-strategy-into-the-pacific/

[15] Joshua Goodman. China fishing fleet defied U.S. in standoff on the high seas. AP News. 2 November 2022. https://apnews.com/article/taiwan-fish-pacific-ocean-oceans-china-810be144e62b695da2c6c0da65e9f051

[16] Steven Lee Myers, Agnes Chang, Derek Watkins, and Claire Fu. How China Targets the Global Fish Supply. The New York Times. 26 September 2022. https://www.nytimes.com/interactive/2022/09/26/world/asia/china-fishing-south-america.html#:~:text=Between%201990%20and%202019%2C%20the,operating%20in%20the%20South%20Pacific.

[17] Ibid.

[18] Michael Field. Why the world’s most fertile fishing ground is facing a ‘unique and dire’ threat, The Guardian. 13 Juni 2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jun/14/why-the-worlds-most-fertile-fishing-ground-is-facing-a-unique-and-dire-threat

[19] AID DATA. Global Chinese Development Finance. https://china.aiddata.org/

[20] Ibid.

[21] Ashalyna Noa. Buildin on the Past: China’s Evolving Presence in Samoa. http://www.nzlii.org/nz/journals/CanterLawRw/2020/12.pdf

[22] Jonathan Barrett. Samoa’s new leader confirm scrapping of China-funded port. 30 Juli 2021. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/samoas-new-leader-confirms-scrapping-china-funded-port-2021-07-30/

[23] Al Jazeera. Micronesia leader accuses China of bribery, threats in Taiwan bid. 10 Maret 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/3/10/micronesia-leader-accuses-china-of-bribery-threats-in-taiwan-bid

[24] AID DATA. Global Chinese Development Finance. https://china.aiddata.org/

[25] Al Jazeera. Op.Cit.

The Chinese flag and business background 3d rendering

January 3 2024

Seperti apa kebijakan ekonomi China di tahun 2024?

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Think China, Kebijakan Ekonomi China, Kebijakan Fiskal, Xi Jinping 0

Konferensi Kerja Ekonomi Pusat China 2023 (CEWC), sebuah mekanisme pertemuan tahunan Partai Komunis China di mana arah ekonomi negara untuk tahun mendatang dibahas dan disepakati oleh para pemangku kepentingan dimana CEWC ditutup pada tanggal 12 Desember 2023. Hasil pertemuan tersebut menekankan pada jalur yang berorientasi pada stabilitas untuk ekonomi China pada tahun 2024.[1] Secara keseluruhan, garis tindakan tampaknya cukup jelas, setidaknya dari pertimbangan CEWC yakni beralih dari pertumbuhan yang dipimpin oleh ekspor ke pertumbuhan yang dipimpin oleh permintaan domestik, memperluas proses produksi berkualitas tinggi, mencapai kemandirian dalam teknologi penting tetapi berkolaborasi dengan mitra dagang jika diperlukan, dan memastikan disiplin keuangan di samping stabilitas dana dan likuiditas. Tidak perlu dikatakan lagi, banyak dari tujuan-tujuan ini telah diulangi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi beberapa di antaranya membutuhkan reformasi struktural yang intens, termasuk dengan cara meninggalkan kepercayaan dan praktik-praktik yang telah lama dipegang teguh oleh China.

Sebagai permulaan, CEWC 2023 mengakui bahwa China memang meninggalkan perencanaan kebijakan ekonomi yang penuh gejolak selama tiga tahun selama pandemi COVID-19, dan sekarang berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi di bidang-bidang utama.

Area kunci pertama, dalam hal ini, adalah sirkulasi ganda. Karena permintaan global terus menurun di tengah meningkatnya sentimen proteksionisme dan ‘penghilangan risiko’, sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas di sektor manufaktur China tidak tertangani, negara ini sekarang melihat ke dalam untuk meningkatkan konsumsi domestik dan hanya memungkinkan hubungan yang saling melengkapi dengan permintaan internasional. Presiden Xi Jinping menyebut hal ini sebagai “Pola Pembangunan Baru,” dan merupakan reformasi struktural yang ambisius untuk negara yang dikenal sebagai pusat manufaktur dunia. Oleh karena itu, kemungkinan besar ke depannya, China akan semakin menekankan pada permintaan domestik sebagai andalan pertumbuhan ekonomi, dengan permintaan internasional sebagai pelengkap.

Peralihan ke permintaan domestik kini telah menekankan konsep pertumbuhan ekonomi “berkualitas tinggi”, yaitu pertumbuhan yang hanya didukung oleh keberhasilan kuantitatif dan tidak digantikan olehnya. Bagi Partai Komunis China, mengatasi kontradiksi ekonomi dan pembangunan utama abad ini adalah kunci untuk memastikan legitimasi domestik, dan di bawah kepemimpinan Xi Jinping, kontradiksi utama adalah antara pembangunan yang tidak seimbang dan tidak memadai dan kebutuhan rakyat yang terus meningkat untuk standar kehidupan yang lebih baik.[2] Tentu saja, kebutuhan akan kehidupan yang lebih baik telah menjadi fondasi untuk pertumbuhan berkualitas tinggi, di samping kebutuhan untuk memfokuskan sumber daya pada kemandirian khusus, yang didorong oleh kontestasi geopolitik AS-China dan penurunan ekspor.

Fokusnya sekarang juga ialah menghidupkan penelitian dan pengembangan di sektor-sektor yang membutuhkan pertumbuhan berkualitas tinggi, seperti teknologi tinggi dan manufaktur berkelanjutan, sementara hanya sedikit ketentuan yang dibuat untuk segmen manufaktur kelas bawah dalam pembacaan CEWC. Pertanian, bagaimanapun juga masih merupakan sector yang terus mendapat perhatian, mengingat sektor ini masih terus berkontribusi sekitar 7,3 persen terhadap PDB China, dan sekitar 5 persen terhadap pertumbuhan PDB (pada tahun 2022).[3] Selain itu, insentif yang terkait dengan pertanian selaras dengan tujuan kebijakan lainnya seperti “revitalisasi pedesaan” dan ketahanan pangan. Pada saat yang sama, rencana ekonomi ini juga bertujuan untuk memajukan pertanian secara teknologi melalui pendirian “pusat inovasi pertanian.”

Kemandirian dalam teknologi inti terus menjadi tujuan yang berulang kali diulang-ulang dan eksplisit untuk kebangkitan ekonomi China, dengan latar belakang semakin intensifnya kontrol ekspor terkait teknologi yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya yang berbasis isu dan perjanjian (seperti Belanda dan Jepang) terhadap China. Meskipun demikian, bahasa pembacaan CEWC telah berubah dari “peningkatan diri” dalam teknologi tinggi pada tahun 2022 menjadi “kekuatan” pada tahun 2023. Secara spekulatif, mungkin saja pergeseran dari peningkatan diri menjadi demonstrasi kekuatan disebabkan oleh peningkatan kepercayaan diri CPC pada tahun lalu, di tengah perkembangan seperti pengembangan chip 7 nanometer oleh Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC),[4] perusahaan fabrikasi China, beberapa bulan yang lalu, serta langkah lain dalam penerapan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence – AI) di bidang pertahanan. Hal ini juga dapat berarti bahwa sekarang ada fokus untuk memperkuat inovasi dan kemajuan dalam teknologi inti di mana China telah menunjukkan kemampuannya.

Di dalam negeri, sikap terhadap kebijakan keuangan tetap sama-mengikuti “kebijakan moneter yang hati-hati” dan “kebijakan fiskal yang proaktif.” Hal ini juga ditegaskan kembali pada Konferensi Kerja Keuangan Pusat yang berlangsung sebulan yang lalu dan sekarang telah menjadi bagian dari mandat implementasi Komisi Keuangan Pusat yang baru dibentuk yang dipimpin oleh Perdana Menteri Li Qiang.[5] Di bawah ‘kebijakan fiskal proaktif’, pada tahun lalu, China telah memobilisasi kebijakan seperti potongan pajak untuk perusahaan-perusahaan menengah dan kecil, serta potongan suku bunga untuk pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan mereka untuk meringankan beberapa tekanan utang dan terus berinvestasi baik dalam menjaga karyawan tetap mendapatkan gaji reguler (yang berlaku untuk UMK) atau dalam pengembangan infrastruktur tanpa hambatan (yang berlaku untuk pemerintah daerah).

Gagasan untuk meringankan utang pemerintah daerah (LGFV), misalnya, dibahas pada pertemuan Politbiro yang diadakan pada bulan Juli 2023,[6] di mana dinyatakan bahwa paket keringanan utang sangat penting untuk pemerintah daerah dan pemerintah lokal. Pada bulan Oktober 2023, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional menyetujui penerbitan obligasi khusus senilai CNY 1 triliun[7] untuk beberapa pemerintah daerah setelah beberapa bencana alam seperti banjir dan angin topan, sehingga rencana pemulihan pascabencana dan ketahanan infrastruktur mereka tetap berjalan seperti biasa. Tentu saja, ini bukan dana talangan LGFV secara langsung, tetapi memberikan ruang di atas anggaran untuk pemerintah daerah yang mengalami kesulitan pendanaan yang juga menghadapi beban berat dalam pemulihan bencana.

Namun pada saat yang sama, pembacaan CEWC 2023 telah memberikan peringatan yang cukup keras kepada pemerintah daerah, bahwa mereka harus terbiasa berhemat. Hal ini ditambah dengan peringatan tentang pengawasan ketat terhadap disiplin keuangan. Bukan rahasia lagi bahwa di tengah-tengah investasi swasta domestik yang menggeliat yang memberikan dorongan pada dana pemerintah provinsi untuk proyek-proyek infrastruktur mereka, beban utang pemerintah daerah telah meningkat. Meskipun angkanya berbeda-beda, utang LGFV yang tercatat di RRT adalah sekitar US$ 60 triliun.[8] Utang ini termasuk pinjaman, obligasi, dan pinjaman bank bayangan. Jadi, sorotan kebijakan ekonomi dalam hal ini bukanlah dana talangan, melainkan “kesinambungan fiskal”.

Kebijakan moneter akan mengikuti pendekatan yang sama, di mana tingkat likuiditas dalam perekonomian akan distabilkan, dan pemasukan likuiditas yang berlebihan akan dihindari. Hal ini berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh mantan Wakil Perdana Menteri China Liu He di Forum Davos pada awal tahun ini, di mana ia berjanji untuk memberikan “transfusi darah” kepada perekonomian. Namun, ini bukan berarti bahwa perhatian pada stabilitas tidak bijaksana, mengingat Yuan telah terdepresiasi 8% terhadap dolar pada tahun 2023. Sentimennya berbeda pada bulan Januari 2023 ketika mata uang mencapai puncaknya setelah penghapusan kebijakan Zero-COVID. Selain itu, faktor-faktor penting seperti kurangnya kepercayaan pendapatan, meningkatnya pengangguran terhadap rasio ketergantungan usia yang meningkat, stagnasi tabungan rumah tangga di titik tertinggi, dan arus keluar modal yang diperburuk oleh permusuhan geopolitik, semuanya menunjukkan bahwa menyuntikkan lebih banyak likuiditas tidak akan ada gunanya karena sentimen investasi dan pinjaman secara keseluruhan menurun.

Akhirnya, untuk meringankan beberapa kekhawatiran ekonomi yang disebabkan oleh pelarian modal dan persaingan geopolitik, selain menegaskan kembali kemandirian dan pertumbuhan yang dipimpin oleh konsumsi domestik, CEWC 2023 telah membuat ketentuan yang menarik untuk “mempromosikan perdagangan yang seimbang” untuk “meningkatkan permintaan internasional.” Tampaknya dari pernyataan ini, China bersedia untuk menurunkan beberapa pagar terhadap akses ke pasarnya untuk mitra dagang utamanya, terutama Uni Eropa, yang sekarang semakin menekankan pada “de-risking”. Dengan demikian, perdagangan dapat menjadi lebih “seimbang” dan tidak selalu berpihak pada China. Hal ini tidak hanya membantu China untuk terus berada di jalur menuju “keterbukaan,” yang telah diserukan berkali-kali dalam pembacaan CEWC, tetapi juga memenuhi tujuan dua arah untuk memungkinkan pertumbuhan berkualitas tinggi China dan menghindari pemisahan yang nyata. Pada saat yang sama, hal ini memungkinkan China untuk memfokuskan sumber dayanya yang terbatas pada kemandirian di bidang-bidang utama seperti teknologi tinggi dan kerawanan pangan, di mana kontestasi geopolitik dengan AS sepertinya tidak akan mereda dalam waktu dekat.

[1] People’s Daily. Central Economic Work Conference held in Beijing. 13 Desember 2023. http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2023-12/13/nw.D110000renmrb_20231213_1-01.htm?utm_source=substack&utm_medium=email

[2] The State Council the People’s Republic of China. Xi: Principal contradiction facing Chinese society has evolved in new era. 18 Oktober 2017. https://english.www.gov.cn/news/top_news/2017/10/18/content_281475912458156.htm

[3] C. Textor. Distribution of the gross domestic product (GDP) across economic sectors in China from 2012 to 2022. Statista. 2 Januari 2024. https://www.statista.com/statistics/270325/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-china/

[4] Matthew Schleich & William alan Reinsch. Contextualizing the National Security Concern over China’s Domestically Produced High-End Chip. CSIS. 26 September 2023. https://www.csis.org/analysis/contextualizing-national-security-concerns-over-chinas-domestically-produced-high-end-chip#:~:text=China’s%20SMIC%20has%20been%20able,for%20chips%20than%20Huawei’s%20cellphones.

[5] Xinhua. Chineses premier presides over meeting of Central Financial Commission. 21 November 2023. https://english.news.cn/20231121/e346fd7a021145cb892e2228630dc930/c.html

[6] Fitch wire. Further Measures to Tackle China’s Local-Government Debt Risk Probable. 6 Agustus 2023. https://www.fitchratings.com/research/international-public-finance/further-measures-to-tackle-chinas-local-government-debt-risk-probable-06-08-2023

[7]Xinhua News Agency. Insights into the implications of my country‘s additional issuance of 1 trillion yuan in national debt in 2023. 24 Oktober 2023. https://www.gov.cn/zhengce/202310/content_6911401.htm

[8] Li Gu & Tom Westbrook. What Risk ? China investors snap up local government bonds as Beijing tackles big debts. Reuters. 17 Oktober 2023. https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/what-risk-china-investors-snap-up-local-government-bonds-beijing-tackles-big-2023-10-17/#:~:text=Thanks%20to%20the%20perceived%20government,threat%20to%20China’s%20financial%20stability.

2F3D8DA2-5737-4290-A774-4C755C4293F0 (1)

August 21 2023

Kementerian Perdagangan China akan Meninjau Tarif Anti Dumping

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, News, Politics anti-dumping, China, Kebijakan Ekonomi China, WTO 0

Kementerian Perdagangan China akan memulai peninjauan tarif anti-dumping selama satu tahun pada hari Minggu, 20 Agustus 2023.

Beijing memberlakukan tarif pada tahun 2018 untuk memerangi apa yang dianggap China sebagai dumping kelebihan karet halogenasi (chlorobutyl) ke dalam negeri dari AS, Inggris, Uni Eropa, dan Singapura. Jenis karet ini digunakan untuk membuat ban, sumbat botol obat, dan perekat. Tarif awalnya ditetapkan untuk lima tahun dan akan berakhir hari ini.

Peninjauan ini memperpanjang tarif untuk satu tahun lagi karena tarif tersebut tetap berlaku selama penyelidikan dilakukan. Mengingat bahwa AS memberlakukan tarif anti-dumping awal pada China tiga hari yang lalu pada 17 Agustus, perpanjangan tarif karet oleh Beijing kemungkinan merupakan pembalasan. Sementara negara-negara lain juga ditargetkan oleh AS, Beijing dirugikan karena ekspor baja lapis timah China ke AS menarik tarif tertinggi, meskipun negara-negara lain yang ditargetkan mengekspor lebih dari 50% lebih banyak baja timah ke AS daripada China.

China kemungkinan akan mengambil langkah-langkah pembalasan lebih lanjut, termasuk tarif lebih lanjut dan berpotensi mencari ganti rugi dari WTO di mana ia memenangkan kasus anti-dumping terakhirnya pada tahun 2022. Dengan pemilihan presiden AS yang semakin dekat-di mana jajak pendapat anti-Beijing menunjukkan hasil yang baik-memperkirakan kedua ibu kota akan memperpanjang tarif anti-dumping dalam jangka menengah.

acuhkan-kritik-barat-cina-rusia-tanda-tangani-kerja-sama-ekonomi

August 16 2023

Investasi China yang terus berkembang di Rusia sejak Konflik Ukraina

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Europe, Politics, Think China-Rusia, Ekonomi Internasional, Investasi, Kebijakan Ekonomi China, Perang Rusia-Ukraina 0

China dan Rusia memiliki hubungan yang panjang, beragam, dan kompleks sejak abad ke-17 ketika Dinasti Ming China mencaplok wilayah yang sekarang menjadi Rusia Timur Jauh (1858-60). Kedua negara ini telah menjadi sekutu sekaligus musuh selama bertahun-tahun, tetapi dalam beberapa dekade terakhir mereka telah tumbuh lebih dekat, membentuk kemitraan strategis dan menantang tatanan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS). Saling melengkapi ekonomi mereka, aparat politik yang serupa, kedekatan geografis, dan tujuan strategis yang sama telah mendorong kedua peradaban kuno ini semakin dekat.

Pada tanggal 4 Februari 2022, pada hari pembukaan Olimpiade Musim Dingin di Beijing, Presiden Xi Jinping dan Presiden Vladimir Putin mendeklarasikan kemitraan ‘tanpa batas’ yang ‘melampaui aliansi’. Pernyataan bersama yang dirilis setelahnya menyatakan bahwa kemitraan ini lebih tangguh daripada aliansi Perang Dingin mana pun dan bahwa kedua negara ini bermaksud untuk menjungkirbalikkan tatanan internasional liberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dua puluh hari kemudian, Rusia menguji kemitraan yang baru saja dibangun ini dengan meluncurkan ‘operasi militer khusus’ di perbatasan timur Ukraina.

Dampak dari operasi ini cukup signifikan karena, setelahnya, China menangguhkan atau menunda beberapa proyek investasi di Rusia. Namun, lebih dari setahun kemudian, China telah melanjutkan beberapa aktivitas investasi.

Dari Nord Stream ke Kekuatan Siberia

Setelah invasi Rusia ke Ukraina, signifikansi China sebagai mitra energi bagi Moskow telah tumbuh secara substansial. Dengan Rusia menghadapi sanksi Barat dan perusahaan-perusahaan minyak Barat yang berhenti beroperasi, Kremlin telah memperluas kebijakan “Poros ke Timur“.

Sebelumnya, Rusia sangat terlibat dengan pasar minyak Eropa. Rusia mengekspor 155 miliar meter kubik gas per tahun ke Eropa pada periode sebelum perang. Jaringan pipa bawah laut Nord Stream yang berasal dari Rusia bagian barat memasok gas ke Jerman, dan dari sana gas didistribusikan ke seluruh Eropa. Jalur pipa ini melewati Ukraina. Meskipun hal ini menguntungkan seluruh Eropa, ini bukan pertanda baik bagi Ukraina karena kehilangan royalti transit senilai 2 miliar dolar AS per tahun, dan kehilangan kapasitas untuk mengganggu ekspor gas Rusia, yang berpotensi menjadi penangkal yang signifikan terhadap agresi Rusia. Namun, sejak perang dimulai, Rusia mematikan suplai dari pipa-pipa ini untuk menghalangi dukungan Eropa untuk Ukraina.

Penghentian pasokan dari pasar Eropa ini telah memberikan kesempatan bagi Beijing untuk memperluas keterlibatannya dengan Rusia, terutama Timur Jauh Rusia.

Timur Jauh Rusia: Sebuah teater baru untuk investasi China

Sudah sejak lama, provinsi Khabarovsk Krai di timur jauh Rusia telah menarik minat Beijing. Provinsi ini memiliki cadangan energi dan mineral yang belum dieksplorasi dan menyediakan rute pasokan energi darat ke China. China memiliki hubungan historis dengan wilayah ini. Pada abad ke-19, China menandatangani serangkaian perjanjian dengan kekuatan kolonial Barat, dan Tsar Rusia mencaplok Amur dan wilayah timur jauh di Rusia saat ini sebagai hasil dari salah satu perjanjian – Perjanjian Tientsin, 1860. Sejarah China dengan wilayah timur jauh selalu menghalangi Rusia untuk memberikan akses kepada China ke sumber daya utama di wilayah tersebut. Pada tahun 2014, ketika Rusia meluncurkan Rencana Pembangunan Arktik, Rusia tidak menyebutkan keterlibatan China atau bahkan memprioritaskan kebutuhan China dalam mengembangkan wilayah tersebut.

Namun, saat ini, dinamika dalam hubungan bilateral telah berubah. Dengan Global North yang sebagian besar mengasingkan Rusia, Moskow telah beralih ke mitra kontemporernya yang paling setia – China – untuk menopang ekonominya dengan menopang cadangan minyak dan gas China dan membuka jalan bagi pembangunan dan eksplorasi energi yang dibiayai China di kawasan Amur, Siberia, dan Rusia Utara.

Pipa Power of Siberia, yang mengekspor gas sebesar 24 bcm/tahun ke China, adalah buktinya. Sejak perang dimulai, China telah setuju untuk menambahkan dua cabang lagi ke pipa ini: Power of Siberia 2 dan 3 akan membawa 28 dan 34 bcm/tahun gas ke China setelah selesai, masing-masing pada tahun 2025 dan 2029.

Namun, investasi China di Rusia sejak perang Ukraina tidak hanya berpusat pada energi, tetapi juga mencakup sektor pertambangan dan pembangunan infrastruktur.

Pada Mei 2023, Wakil Perdana Menteri Rusia Yury Trutnev menyatakan bahwa lebih dari 90 persen Penanaman Modal Asing (PMA) di Timur Jauh – 26 proyek infrastruktur senilai 1,6 miliar dolar AS – didanai oleh perusahaan-perusahaan pemerintah China. Hal ini mengindikasikan peningkatan 150 persen dari tahun ke tahun (YoY) dalam investasi regional China. China juga merupakan mitra dagang terbesar di kawasan ini, dengan rekor peningkatan YoY sebesar 45 persen antara Januari-Agustus 2022 (US$14,3 miliar). Timur Jauh adalah aset terpenting Rusia dalam menarik investasi China.

Kedua negara juga telah memanfaatkan jaringan pipa Power of Siberia untuk memisahkan diri dari rantai pasokan energi Barat. Rusia telah menjadi penyedia energi utama China pada tahun 2023 dari pemasok terbesar ketiga pada tahun 2021 setelah Arab Saudi dan Iran. China juga membeli minyak mentah Rusia karena diskonnya yang besar. Minyak mentah Rusia bernilai rata-rata US$73,53/b, 13,7 persen lebih rendah dari rata-rata pasar minyak internasional sebesar US$85,23/b. Dengan impor minyak Rusia senilai US$83,7 miliar pada tahun 2022, Beijing menghemat hampir US$11 miliar untuk impor energi tahun lalu.

Selain itu, kedua negara telah menggunakan pertukaran mata uang bilateral untuk perdagangan ini, sehingga melindungi pembayaran dari sanksi Barat. Bank Harbin China, China Construction Bank dan Agricultural Bank of China, yang tidak terlalu terhubung dengan SWIFT dan sistem keuangan internasional yang didominasi oleh dolar AS, digunakan untuk berdagang dalam mata uang bilateral.

Selain mengamankan pasokan energi Timur Jauh Rusia, perusahaan-perusahaan China juga berusaha mengisi kekosongan yang diciptakan oleh keluarnya 1000 perusahaan multinasional Barat setelah Februari 2022. Sebelas perusahaan mobil China seperti Chery, Greatwall, dan Geely diproyeksikan akan menguasai 40 persen pasar Rusia, dibandingkan dengan 6 persen pada tahun 2021. Ada juga peningkatan 40 persen YoY dalam ekspor peralatan rumah tangga dari China pada tahun 2022. Penguasaan pasar yang paling cepat terlihat di sektor ponsel pintar, di mana perusahaan-perusahaan China seperti Xiaomi dan Realme menguasai 70 persen pasar pada tahun 2022.

Namun, ada juga tren yang kontradiktif. Ketakutan akan sanksi Barat telah mengusir perusahaan-perusahaan teknologi besar China seperti Huawei dan DJI dari Rusia, yang membuat Moskow kecewa. Bahkan bank-bank pemerintah China seperti ICBC dan China Development Bank telah membatasi operasi mereka.

Investasi China di Rusia telah melonjak di berbagai sektor, termasuk energi, infrastruktur, dan transportasi. Masuknya modal China ini telah membantu Rusia mengurangi dampak buruk sanksi Barat dan telah memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonominya. Namun, ketergantungan pada China ini memiliki tantangan dan risikonya sendiri. Risiko jangka panjang dari meningkatnya ketergantungan Rusia pada China tidak pasti. Meskipun investasi China memberikan manfaat langsung, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi hilangnya kedaulatan dan kontrol atas sektor-sektor utama ekonomi. Rusia perlu mendiversifikasi ekspor energinya untuk menghindari ketergantungan geoekonomi dan strategis yang tidak dapat dipulihkan terhadap China.

July 27 2021

Ambisi “Made in China 2025” Xi Jinping: Domestik dan Internasional

Chatrine Debora Asia Pacific, Economy, Politics, Security and Defence, Think Chip semiconductor, Kebijakan Ekonomi China, Made in China 2025, Pertahanan dan Keamanan 0

Investasi dalam perkembangan teknologi digital terutama pada masa ini menjadi sangat penting, mengingat transformasi industri manufaktur akan mendorong pertumbuhan perekonomian dan perlindungan keamanan nasional. Salah satunya yakni kebutuhan produk manufaktur seperti chip atau semikonduktor yang sedang meningkat karena berbagai peralatan seperti ponsel, laptop, mobil, pesawat, satelit, dsb., membutuhkan teknologi chip. Berkaitan dengan itu, Xi Jinping sejak tahun 2015 lalu mengungkapkan ambisi “Made in China 2025” sebagai upaya mengurangi ketergantungan teknologi dari negara lain dan memproduksi sendiri kebutuhan pengembangan manufakturnya. Namun, ambisi ini akan sulit dicapai pada tahun 2025 nanti dikarenakan adanya hambatan baik dari domestik dan internasional.

Made in China 2025: Domestik China masih tertinggal

Komponen chip yang kecil ternyata sangat sulit diproduksi dan meskipun terdapat ratusan perusahaan yang memproduksi, namun hanya sedikit perusahaan yang mampu memproduksi dalam jumlah besar dan memasarkannya pada pasar global. Dilihat menggunakan konsep kepentingan nasional, tiga komponen penting yang menjadi fokus negara adalah pencapaian dan perlindungan aspek keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan sosial yang ketiga aspek ini saling berkaitan.^[1] Dengan perkembangan digitalisasi saat ini, digitalisasi ekonomi, pertahanan dan sosial politik negara mendorong adanya kompetisi antar negara untuk menguasai pasar, sekaligus mengembangkan teknologi demi kepentingan keamanan dan ekonominya. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan teknologi karena tidak hanya untuk memperkuat kebutuhan nasional, namun juga memperkuat posisi dan penguasaan teknologi global. Termasuk dalam hal ini China dengan ambisi “Made in China 2025” menginginkan penguasaan teknologi untuk memenuhi kebutuhan domestik, sekaligus menguasai global.

Hingga saat ini, perusahaan produksi manufaktur dan chip terbesar kebanyakan berada di Asia, terutama Taiwan dan Korea Selatan yang memproduksi 20 persen semikonduktor global dan lebih dari 90 persen chip berteknologi tinggi.^[2] Taiwan mendominasi dalam suplai chip bersama dengan Samsung dari Korea Selatan dan Intel dari Amerika Serikat (AS). Kerja sama ekonomi ketiga negara ini membantu Intel dan Samsung dalam jangkauan pasar global, di mana produksi AS memiliki penjualan terbesar, disusul oleh Korea Selatan.^[3] Hampir semua perusahaan teknologi AS saat ini juga berada di Taiwan dikarenakan tidak bisa dibuat di AS dan untuk menghemat biaya produksi.^[4] Di sisi lain, China juga menjadi salah satu konsumen terbesar chip dari Taiwan, sehingga ketergantungan akan bagian penting pengembangan teknologi ini meningkatkan nilai tawar Taiwan dalam hubungan ekonomi, politik, dan keamanannya bersama AS dan China.

Kondisi pandemi mendorong kelangkaan chip yang berdasarkan data IHS Markit mampu menghambat produksi peralatan maupun kendaraan global pada kuartal pertama.^[5] Dengan permintaan yang meningkat namun suplai menurun, maka harga-harga barang elektronik dan kebutuhan lainnya bisa semakin meningkat dan mengganggu arus pasar global. Berdasarkan konsep ekonomi impor, kebijakan impor menjadi upaya pemenuhan kebutuhan domestik yang didasari beberapa alasan yakni bahan maupun teknologi yang tidak ada maupun kurang, kebutuhan peningkatan kualitas barang dan jasa, penurunan biaya produksi atau harga yang lebih murah, maupun kurangnya suplai untuk kebutuhan domestik.^[6] Agar bisa membiayai impor, maka negara memerlukan kredit ekspor asing, investasi asing, dan bantuan dana agar terjadi penyeimbangan konsumsi dan produksi. Langkah impor ini yang juga dilakukan China, mengingat produksi chip domestik China hanya mampu memenuhi seperlima dari permintaan domestiknya. Ketergantungan ini yang membuat China disatu sisi ingin mengembangkan kemandiriannya dalam teknologi, namun juga masih mengimpor sebagian besar kebutuhannya dari luar.

Berdasarkan data Administrasi Pajak Umum, impor chip China mengalami penurunan 7 persen pada April lalu yakni sebanyak 54,7 miliar unit semikonduktor senilai USD33,1 miliar.^[7] Penurunan impor ini berkaitan dengan tensi geopolitik antara AS dan China yang mengarah pada kompetisi dagang dan teknologi kedua negara. Dengan dinamika politik ini, China melalui “Made in China 2025” menunjukkan adanya rencana strategis China guna mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dan sekaligus mempromosikan teknologi manufaktur China dalam pasar global.^[8] Maka dari itu, China terus memberikan investasi dan insentif pada perkembangan industri chip, di mana kemunculan perusahaan semikonduktor meningkat tiga kali lipat pada Mei lalu, namun Beijing masih tetap jauh dari kemandirian dalam produksi chip.^[9] Bahkan jika China mampu mendesain chip, namun chip tersebut tidak bisa digunakan untuk kebutuhan domestik tanpa mesin untuk manufaktur. Ketidakmampuan memproduksi mesin dan teknologi ini yang setidaknya akan menghambat ambisi “Made in China 2025.”

Perang teknologi AS – China: sanksi tidak akan menghentikan China

Dilihat dari sisi AS, tensi geopolitik AS- China turut mempengaruhi suplai chip untuk China, di mana AS memberikan sanksi ekonomi pada China, sehingga perusahaan AS atau aliansinya tidak akan memberikan izin pada perusahaan China untuk membeli mesin manufaktur untuk semikonduktor. Seperti contoh tekanan AS pada perusahaan Belanda agar tidak menjual produk Advanced Semiconductor Materials International (ASML) Holding NV yakni mesin sistem ultraviolet litografi untuk meningkatkan kualitas mikroprosesor pada China. Mesin seharga USD150 juta dengan berat 180 ton tersebut digunakan oleh perusahaan besar lain seperti Intel dan Samsung untuk menghasilkan chip untuk ponsel dan komputer. Namun, dikarenakan adanya tekanan dari AS untuk membatasi lisensi ekspor pada China, perusahaan Belanda enggan mengambil risiko tersebut.^[10] Sebagai upaya melindungi kepentingan ekonomi dan militernya, tindakan pembatasan dan sanksi ekonomi dijadikan AS untuk semakin menekan upaya pengembangan produksi chip China, terlebih jika sudah diberikan lisensi untuk ekspor manufaktur, kemungkinan besar China akan berupaya “menduplikasi” mesin tersebut, sehingga tidak hanya berisiko pada sekadar lisensi, namun kompetisi ekonomi, teknologi, dan keamanan negara.

Dalam upaya mempertahankan posisi dan kekuatan ekonomi pasar chipnya yakni Intel, AS juga melakukan pembatasan pada perusahaan domestik AS untuk mengekspor teknologi dan membeli saham pada daftar hitam perusahaan manufaktur China yang diblokir AS, termasuk perusahaan terbesar di China yakni Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) dan perusahaan manufaktur drone SZ DJI.^[11] Pembatasan ini dikhususkan pada akses teknologi untuk memproduksi semikonduktor tingkat terdepan yakni level 10 nanometer ke bawah. Dampaknya saham SMIC menurun 5,2 persen, diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain yang ikut terdampak. Melalui kebijakan ini, baik kepemimpinan AS semasa Trump maupun Biden, keduanya sama-sama menilai tensi yang sedang bereskalasi semakin memperumit kerja sama teknologi kedua negara dikarenakan AS tidak akan membiarkan teknologi mutakhir AS membantu peningkatan perekonomian dan kekuatan militer China.

China dengan ambisi globalnya juga menekankan pada AS untuk menghentikan tekanan-tekanan pada perusahaan China tersebut dan China akan terus menggunakan cara untuk melindungi haknya. Tidak dipungkiri, hambatan ekonomi AS memperlambat perkembangan ekonomi perusahaan dan pengembangan manufaktur atau chip di China, namun hal ini juga tidak akan menghentikan upaya pengembangan domestik China. Meskipun ambisi “Made in China 2025” sulit tercapai, namun dengan berbagai kekuatan ekonomi dan politik China, maka investasi dan bantuan asing di China akan terus dipergunakan untuk semakin meningkatkan riset dan pengembangannya dalam chip guna mencapai kemandirian domestik.

^[1] Gordon de Brewaur, (2020), Bringing Security and Prosperity Together in the National Interest, CSIS, https://www.csis.org/analysis/bringing-security-and-prosperity-together-national-interest

^[2] Jeanne Whalen, (2021), Three months, 700 steps: Why it takes so long to produce a computer chip, Washington Post, https://www.washingtonpost.com/technology/2021/07/07/making-semiconductors-is-hard/

^[3] Statista, (2021), Leading semiconductor companies (including foundries) from 2019 to 2020, by sales revenue, Statista, https://www.statista.com/statistics/283359/top-20-semiconductor-companies/

^[4] Kate Sullivan-Walker, (2020), The semiconductor industry is where politics gets real for Taiwan, The Interpreter Lowy Institute,https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/semiconductor-industry-where-politics-gets-real-taiwan

^[5] Reuters, (2021), Explainer: Why is there a global chip shortage and why should you care?, Reuters, https://www.reuters.com/article/chips-shortage-explainer-int-idUSKBN2BN30J

^[6] Valentino Piana, (2001), Imports, Economics Web Institute, http://www.economicswebinstitute.org/glossary/imports.htm

^[7] Celia Chen, (2021), China semiconductor imports decline slightly in April, but global chip sales continue to boom, South China Morning Post, https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3132621/china-semiconductor-imports-decline-slightly-april-global-chip

^[8] Claudio Ramadori, (2021), Made in China 2025 – Everything You Need to Know, New Horizons, https://nhglobalpartners.com/made-in-china-2025/

^[9] Josh Ye, (2021), New Chinese semiconductor firms have tripled in 2021 as Beijing and Washington jockey over technological supremacy, South China Morning Post, https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3136660/new-chinese-semiconductor-firms-have-tripled-2021-beijing-and

^[10] Stu Woo, (2021), China Wants a Chip Machine From the Dutch. The U.S. Said No., Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/china-wants-a-chip-machine-from-the-dutch-the-u-s-said-no-11626514513

^[11] CNBC, (2020), U.S. blacklists dozens of Chinese firms including SMIC, DJI, CNBC, https://www.cnbc.com/2020/12/18/us-adds-chinese-drone-company-dji-to-economic-blacklist-.html