Hubungan Korea Selatan-Jepang

KTT trilateral antara Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dilaksanakan di Camp David, Maryland, AS pada Jumat (18/8/2023). (AP/Andrew Harnik)

June 17 2024

AS, Jepang, dan Korea Selatan Sepakat Lakukan Latihan Militer

Chatrine Debora America, Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence amerika serikat, Hubungan Korea Selatan-Jepang, Indo-Pasifik 0

Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan sepakat untuk mengadakan latihan gabungan trilateral baru pada musim panas ini. Pernyataan ini dikeluarkan setelah pertemuan menteri pertahanan ketiga sekutu tersebut dilakukan pada Minggu (2/6/2024).

Sekretaris Pertahanan AS, Llyod Austin, Perdana Menteri Jepang Minoru Kihara, dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-siik bertemu di SIngapura dalam ditengah pertemuan Dialog Pertahanan Shangri-La. Ketiga negara berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama keamanan trilateral untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, Indo-Pasifik, dan sekitarnya.

Tidak hanya itu, ketiga negara ini juga membentuk Kerangka Kerja sama Keamanan Trilateral tahun ini sebagai upaya untuk meninstitusionalisasi kerja sama keamanan mereka. Ketiga negara ini juga turut mengkritik tindakan Korea Utara yang baru-baru ini kembali meluncurkan misil balistik dan satelit militer mata-mata menggunakan teknologi rudal balistik sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB).

Kerja sama ketiga negara ini semakin meningkat sebagai bagian komitmen AS jika presiden Trump kembali terpilih di bulan November nanti. Terdapat juga kekhawatiran mengenai perubahan politik antara Seoul dan Tokyo yang dapat mengakibatkan konflik terhadap perjanjian kerja sama yang sudah disepakati sebelumnya.

Ahli politik dari Universitas Tokyo, Sebastian Maslow, menilai bahwa politik domestik menjadi faktor paling penting dari dinamika hubungan trilateral ketiga negara ini. Ketiga negara ini mencoba untuk fokus dalam membuat aliansi kerja sama yang kuat dan mampu menghadapi berbagai perubahan politik di AS. Pejabat resmi AS menyatakian bahwa kerangka kerja sama ini juga termasuk di dalamnya konsultasi kebijakan pada tingkat senior, berbagi informasi, kerja sama trilateral, dan kerja sama pertukaran lainnya, di mana mereka menyatakan akan menjadi tuan rumah berbagai pertemuan tingkat tinggi yang akan dilaksanakan.

Selain itu, pejabat dari Jepang juga mengonfirmasi bahwa latihan yang dilakukan akan mencakup berbagai sektor seperti daratan, laut, udara dan siber, namun keputusan lebih lanjut belum disepakati.

Di masa lalu, baik Jepang dan Korea Selatan sama-sama berisiko dalam hubungan luar negerinya terhadap China, di mana sedikit keretakan pun dapat dapat merusak hubungan dagang dengan China.

2023-03-16T115632Z_1795354583_RC2XUZ947P4E_RTRMADP_3_JAPAN-SOUTHKOREA-scaled

July 12 2023

Tantangan Pemulihan Hubungan Jepang-Korea Selatan: Mengatasi Masa Lalu ?

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, History, Politics, Think Foreign Policy, Fumio Kishida, Hubungan Korea Selatan-Jepang, Yoon Suk Yeol 0

Jepang dan Korea Selatan saat ini sedang berada di titik puncak pencairan hubungan bilateral. Upaya ini dapat menghasilkan suatu aliansi ekonomi dan keamanan yang kuat diantara keduanya, bilamana mereka dapat mengatasi masalah historis yang sudah berlangsung lama.

Pemulihan Hubungan Pada Akhirnya?

Hubungan antara Korea Selatan dan Jepang telah membaik dengan cepat sejak awal tahun 2023. Tuduhan lama oleh Korea Selatan tentang kekejaman masa perang Jepang dan kurangnya penyesalan serta penolakan Jepang untuk membayar kompensasi telah berulang kali menghalangi upaya untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara,[1] meskipun keduanya merupakan mitra dagang penting dan sekutu dekat Amerika Serikat (AS).

Namun pada tanggal 6 Maret 2023, pemerintah Korea Selatan mengumumkan sebuah rencana untuk secara sepihak menyelesaikan salah satu masalah yang paling mendesak dalam beberapa tahun terakhir yakni kompensasi bagi para korban kerja paksa di Korea Selatan di bawah pemerintahan kolonial Jepang selama Perang Dunia II.[2] Di bawah skema baru ini, pemerintah Korea Selatan akan memberikan kompensasi kepada para korban Korea dan membatalkan klaimnya atas kompensasi Jepang.

Presiden AS Joe Biden memuji rencana tersebut sebagai “terobosan”[3] dan Jepang menanggapi dengan mengundang Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol ke Tokyo,[4] dalam kunjungan pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir. Presiden Yoon bertemu langsung dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada tanggal 16 Maret.[5] Kedua pemimpin ini sepakat untuk memperbaiki hubungan dan menghadapi ancaman seperti China dan Korea Utara secara bersama-sama. Mereka juga sepakat untuk membatalkan perselisihan perdagangan yang ada[6] dan mengembalikan hubungan saling berbagi intelijen militer di antara keduanya. Presiden Yoon menyebutnya sebagai “tonggak sejarah yang penting,” dan PM Kishida menyebutnya sebagai awal dari “babak baru.” [7]

Sekarang, pasca proses pemulihan hubungan tampak berjalan dengan pasti, AS telah mengusulkan format keamanan trilateral baru[8] dengan Korea Selatan dan Jepang, untuk bersama-sama menghadapi ancaman dari Korea Utara dan China. Dua minggu setelah KTT Yoon-Kishida, ketiga negara mengadakan latihan angkatan laut anti-kapal selam bersama di lepas pantai Korea Selatan.[9]

Namun, di dalam negeri Korea Selatan, pengumuman rencana Presiden Yoon segera diikuti oleh protes,[10] karena skema ini masih kontroversial secara domestik dan dipandang oleh banyak orang sebagai pembebasan Jepang dari tanggung jawabnya. Solusi Presiden Yoon tampaknya merupakan kisah sukses bagi kebijakan luar negeri Korea Selatan, tetapi masyarakat umum Korea Selatan masih belum yakin akan manfaat pemulihan hubungan dengan Jepang. Apakah kedua negara tetangga dapat menjadi sekutu yang langgeng, sebagian besar tergantung pada apakah rakyat Korea Selatan menerima bahwa Jepang telah melakukan cukup banyak hal untuk menebus dosa-dosa masa lalunya.

Mengatasi Masa Lalu Yang Kelam

Kedua negara memiliki sejarah hubungan yang bermasalah. Titik terendah saat ini dimulai pada tahun 2018, ketika Mahkamah Agung Korea Selatan memerintahkan Mitsubishi Heavy Industries dan Nippon Steel untuk membayar kompensasi kepada para penyintas kerja paksa Jepang.[11] Hal ini membuat marah pemerintah Jepang di bawah kepemimpinan Abe Shinzo, yang dengan keras menentang putusan tersebut.[12]

Jepang menjatuhkan sanksi perdagangan terhadap Korea Selatan, membatasi ekspor suku cadang Jepang yang dibutuhkan untuk pembuatan semikonduktor.[13] Pemerintah Jepang berulang kali menunjuk pada perjanjian bilateral tahun 1965, di mana Seoul membatalkan klaim masa depan terhadap Jepang untuk reparasi.[14] Namun, sikap ini semakin membuat marah banyak orang Korea Selatan.

Bagi banyak orang, masalah yang ada saat ini berawal dari pemerintah Jepang, di bawah Partai Demokratik Liberal (LDP). LDP telah memerintah Jepang hampir tanpa gangguan sejak akhir Perang Dunia Kedua. LDP didirikan tak lama setelah perang dan secara historis telah memasukkan penjahat perang kelas A,[15] yang dituduh bertanggung jawab atas perang. Tidak seperti Jerman, di mana banyak penjahat perang seperti itu dijatuhi hukuman mati, sebagian besar di Jepang diampuni oleh AS atau kemudian dibebaskan.[16]

Pada awal Perang Dingin, Washington lebih peduli untuk mencegah Komunisme di Jepang daripada konsekuensi dari membiarkan beberapa orang yang bertanggung jawab atas perang tersebut terus memerintah negara itu. Perjanjian Perdamaian San Francisco tahun 1951 memulihkan Jepang sebagai negara berdaulat-meskipun sangat pasifis, dan membebaskannya dari sebagian besar reparasi untuk memastikan pembangunan ekonomi negara tersebut.

Seoul tidak memiliki kesempatan untuk memprotes. Korea Selatan tidak diikutsertakan dalam perjanjian San Fransisco dan tidak memiliki hubungan resmi dengan Jepang. Selama tahun 1950-an, Korea Selatan adalah salah satu negara termiskin di dunia.[17] Seoul bergantung pada bantuan internasional untuk memberi makan penduduknya yang miskin, ketergantungan yang semakin memburuk setelah Perang Korea melanda negara itu.[18]

Perjanjian tahun 1965 tentang Hubungan Dasar Antara Jepang dan Republik Korea[19] dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pembukaan hubungan diplomatik dan bagi Korea Selatan untuk mendapatkan akses ke pasar Jepang yang menguntungkan dan bantuan pembangunan Jepang yang substansial. Namun, prasyaratnya adalah bahwa Seoul secara resmi membatalkan semua klaim reparasi terhadap Tokyo untuk Perang Dunia Kedua.

Terlepas dari pentingnya perjanjian ini secara ekonomi bagi Korea Selatan, perjanjian ini sangat tidak populer di dalam negeri dan kemungkinan besar tidak akan ditandatangani dalam sistem demokrasi. Namun, Korea Selatan adalah sebuah kediktatoran militer, di bawah pemerintahan Presiden Park Chung-hee. Park mengendalikan badan legislatif dan memprioritaskan pembangunan ekonomi di atas semua bidang lainnya.

Meski begitu, Presiden Park harus mengumumkan darurat militer untuk memadamkan demonstrasi publik dan kabinetnya mengundurkan diri secara massal sebagai bentuk protes, begitu pula dengan banyak anggota parlemen.[20] Protes berpusat pada peran Jepang sebagai penindas kolonial, faktor utama di balik kemiskinan di negara itu pada abad pertengahan. Satu-satunya permintaan maaf yang ditawarkan Jepang sebagai bagian dari perjanjian tersebut datang ketika menteri luar negeri Jepang mengakui “masa-masa yang tidak menyenangkan” di antara kedua negara dan menyatakan penyesalannya.[21]

Setelah normalisasi hubungan, ada upaya lain untuk mengatasi masa lalu. Pada tahun 1993, LDP kehilangan mayoritas pemerintahannya kepada koalisi oposisi di bawah kepemimpinan Hosokawa Morihiro. Hosokawa menjadi perdana menteri pertama yang secara terbuka meminta maaf atas tindakan masa perang Jepang di Korea, dengan jelas dan tegas menyebut negaranya sebagai “agresor”.[22] Dia kemudian digantikan oleh perdana menteri non-LDP lainnya, Murayama Tomiichi, yang menyampaikan pidato permintaan maaf yang penting pada peringatan 50 tahun berakhirnya perang, di mana dia secara resmi meminta maaf atas nama pemerintah Jepang atas kekejaman yang dilakukan.[23] Ini menjadi permintaan maaf standar Jepang, yang juga ditegakkan oleh Perdana Menteri LDP Koizumi Junichiro untuk peringatan 60 tahun pada tahun 2005.[24]

Hubungan bilateral memburuk di bawah pemerintahan PM Abe Shinzo. PM Abe berulang kali menyangkal bahwa kekejaman terjadi di bawah pemerintahan kolonial Jepang dan menolak untuk membahas masalah ini.[25] Dia juga menolak untuk menerbitkan kembali permintaan maaf tahun 1995 pada peringatan 70 tahun berakhirnya perang dan menyatakan bahwa generasi Jepang di masa depan tidak perlu meminta maaf atas kesalahan di masa lalu.[26] Fakta bahwa PM Abe adalah cucu dari mantan Perdana Menteri dan penjahat perang kelas A yang telah diampuni, Kishi Nobosuke, hanya memperumit peluangnya untuk memperbaiki hubungan dengan Seoul.[27]

Ingatan akan trauma kolonial tidak terlalu berpengaruh pada sebagian besar pemilih Jepang, yang memilih PM Abe karena janji-janji ekonominya,[28] namun kenangan tersebut sangat penting bagi mayoritas warga Korea Selatan. Lebih dari separuh warga Korea Selatan masih memiliki perasaan negatif terhadap Jepang karena alasan ini.[29]

Namun, masih ada ruang untuk optimisme yang hati-hati.PM Abe sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat Korea Selatan, yang menyebabkan boikot besar-besaran terhadap produk-produk Jepang dengan slogan “NO Abe”.[30] Namun, pengaruh politiknya secara langsung berakhir dengan pembunuhannya pada tahun 2022,[31] dan persepsi masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang telah membaik sejak saat itu. Selain itu, China telah menggantikan Jepang sebagai negara yang paling dibenci di Korea Selatan. Sebuah survei baru-baru ini menemukan bahwa 81% warga Korea Selatan memiliki sikap negatif atau sangat negatif terhadap Beijing.[32] Hal ini didorong oleh sikap China yang semakin agresif terhadap negara-negara tetangganya dan ketidakmampuannya untuk mengendalikan Korea Utara, tren ini kemungkinan akan terus berlanjut. Ini bisa menjadi awal dari pemulihan hubungan yang langgeng antara Seoul dan Tokyo.

Era Baru atau Deja Vu

Pada tahun 2015, pemerintah Presiden Park Geun-hye mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan masalah bilateral “wanita penghibur”[33] Korea Selatan – istilah yang digunakan untuk menyebut para budak seks di masa perang Jepang. Pemerintah Park dan Abe mencapai kesepakatan yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali hubungan ekonomi.[34]

Menteri Luar Negeri saat itu, Fumio Kishida, menyebut perjanjian tersebut sebagai “pembuatan zaman” dan mengatakan bahwa perjanjian tersebut menyiapkan “panggung untuk kemajuan kerja sama keamanan antara Jepang dan Korea Selatan.” Namun, alih-alih menyelesaikan masalah bagi Korea Selatan dan memulai pemulihan hubungan, perjanjian itu justru mempercepat kejatuhan Presiden Park.[35] Presiden Park Geun-Hye, merupakan putri mantan Presiden Park Chung-hee yang dikenal sebagai diktator yang dengan kuat mendukung perjanjian tahun 1965 melalui parlemen, tidak dapat mengabaikan opini publik tentang masalah ini. Pada Maret 2023, lebih dari separuh warga Korea Selatan tidak menyukai kesepakatan Presiden Yoon.[36]

Apakah pemulihan hubungan Presiden Yoon akan berhasil atau tidak, kemungkinan besar juga akan bergantung pada keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pembukaan kembali semua saluran perdagangan ke Jepang. Kinerja ekonomi cenderung menjadi salah satu cara utama untuk menilai kinerja politisi Korea Selatan. Kediktatoran Park Chung-hee dikenang sebagai bagian kelam dari sejarah Korea Selatan karena pelanggaran hak asasi manusianya,[37] namun Presiden Park juga dikenang sebagai presiden yang membuka potensi ekonomi Korea Selatan dan memulai pertumbuhannya yang luar biasa. Ekonomi Korea Selatan telah berjuang untuk tumbuh dalam beberapa bulan terakhir, membuat kesepakatan dengan Tokyo ini sangat tepat waktu bagi Presiden Yoon.[38]

Sebagian besar warga Korea Selatan menaruh perhatian besar pada ekonomi mereka. Mereka adalah salah satu investor yang paling produktif, dengan delapan dari sepuluh orang Korea Selatan yang berusia antara 20 dan 40 tahun berinvestasi dalam saham atau aset lainnya.[39] Hal ini kemungkinan besar akan menguntungkan Presiden Yoon dan dapat melucuti lawan-lawannya, karena perdagangan dengan Jepang kemungkinan besar akan kembali meningkat.

Meski begitu, pemulihan hubungan bisa menjadi perjuangan yang berat bagi Presiden Yoon. Menjadi seorang presiden di Korea Selatan adalah bisnis yang berbahaya. Kecuali Presiden Moon Jae-in sebelumnya, semua presiden Korea Selatan lainnya berakhir di penjara, didiskreditkan, atau mati. PresidenYoon, yang memenangkan kursi kepresidenan dengan selisih kemenangan paling tipis dalam sejarah Korea Selatan,[40] secara umum tidak populer sejak menjabat. Dia harus melakukan sebagian besar pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan kontroversi masa perang yang ada dengan Jepang sendiri, karena dia tidak akan menerima dukungan tambahan dari anggota parlemen Seoul atau elit politik Tokyo.

Pihak oposisi, yang masih menguasai Majelis Nasional Korea Selatan, sangat menentang kesepakatan tersebut dan akan terus mempolitisasi masalah ini.[41] Mitranya dari Jepang kemungkinan juga akan memainkan peran kecil dalam menyelesaikan masalah masa perang dalam hubungan bilateral kedua negara ini. Permintaan maaf yang tulus yang disampaikan oleh perdana menteri Jepang kemungkinan besar dapat menyelesaikan sebagian besar kemarahan Korea dan membuka jalan bagi hubungan yang langgeng dan berkelanjutan. Namun permintaan maaf seperti itu tetap tidak mungkin terjadi, mengingat ketergantungan PM Kishida pada anggota parlemen sayap kanan, yang banyak di antaranya terus menyangkal bahwa kerja paksa terjadi di bawah pemerintahan kolonial Jepang.[42] Untuk saat ini, pemerintah Jepang hanya setuju untuk menerbitkan kembali permintaan maaf dari tahun 1998 sebagai bagian dari kesepakatan.[43]

Kelompok sayap kanan Jepang masih dapat melakukan banyak hal untuk menggagalkan pemulihan hubungan. Hanya beberapa hari setelah pertemuan Yoon-Kishida, Kementerian Pendidikan Jepang menyetujui[44] beberapa buku pelajaran sekolah yang menghapus semua referensi tentang wanita penghibur, mengklaim pulau-pulau yang disengketakan, dan menyebut pekerja paksa Korea sebagai wajib militer atau bahkan tidak menyebutnya sama sekali. Bagi para pengkritik Presiden Yoon di dalam negeri, tindakan tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah Jepang tidak dapat dipercaya.

Sebagian besar masyarakat Korea Selatan menginginkan hubungan yang lebih baik dengan Jepang.[45] Kesamaan nilai-nilai demokrasi kedua negara, ekonomi yang saling terkait, masalah keamanan yang sama, dan hubungan yang kuat dengan AS membuat mereka menjadi sekutu alami. Iklim ekonomi dan geopolitik saat ini membuat pemulihan hubungan yang langgeng antara kedua negara menjadi mungkin terjadi. Dan Washington akan terus mendorong aliansi keamanan trilateral yang kuat sebagai penyeimbang dari meningkatnya ketegasan China di kawasan ini. Dalam jangka menengah, konvergensi kepentingan dan momentum ini kemungkinan akan mengarah pada peningkatan substantif pada hubungan dalam domain diplomatik, ekonomi dan keamanan untuk Korea Selatan dan Jepang.

Namun, penolakan Jepang untuk bertanggung jawab atas kejahatan historisnya akan terus menjadi masalah pelik di Korea Selatan. Pihak oposisi di Seoul kemungkinan akan terus mengeksploitasi hal ini. Apakah manfaat ekonomi dan keamanan dari hubungan yang lebih dekat dengan Tokyo akan cukup bagi Korea Selatan untuk meninggalkan masa lalu, masih harus dilihat. Presiden Yoon akan terus melakukan yang terbaik agar pemulihan hubungan berhasil. Hasilnya mungkin akan menentukan warisannya.

[1] S.Nathan Park, Tokyo Keeps Defending World War II Atrocities, Foreign Policy, 29 Mei 2019, https://foreignpolicy.com/2019/05/29/tokyo-keeps-defending-world-war-ii-atrocities/

[2] Kim Jaewon & Steven Borowiec, South Korea offers plan to end wartime labor dispute with Japan, Nikkei Asia, 6 Maret 2023, https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-South-Korea-rift/South-Korea-offers-plan-to-end-wartime-labor-dispute-with-Japan?del_type=3&pub_date=20230306115000&seq_num=3

[3] The Guardian, Biden hails ‘groundbreaking’ South Korean plan to compensate victims of Japan’s forced labour, 6 Maret 2023, https://www.theguardian.com/world/2023/mar/06/biden-hails-groundbreaking-south-korean-plan-to-compensate-victims-of-japans-forced-labour

[4] Josh Smith, S.Korea’s Yoon to visit Japan for summit, first such trip in 12 years, Reuters, 9 Maret 2023, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/skoreas-yoon-visit-japan-first-such-trip-12-years-2023-03-09/

[5] Steven Borowiec & Kim Jaewon, Kishida, Yoon agree to boost Japan-South Korea trade, security ties, Nikkei Asia, https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-South-Korea-rift/Kishida-Yoon-agree-to-boost-Japan-South-Korea-trade-security-ties

[6] Financial Times, Japan and South Korea resolve trade dispute as leaders hail ‘new era’, ehttps://www.ft.com/content/8d4d3757-2119-4839-a5df-4b3ae46203fe

[7]Nectar Gan, Gawon Bae & Junko Ogura, Japan and South Korea agree to mend ties as leader eet following years of dispute, CNN World, 16 Maret 2023 https://edition.cnn.com/2023/03/15/asia/south-korea-yoon-japan-visit-regional-security-int-hnk/index.html

[8] Yukihiro Sakugachi & Junnosuke Kobara,U.S. eyes trilateral deterrence talk with Japan and South Korea, Nikkei Asia, 10 Maret 2023. https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/U.S.-eyes-trilateral-deterrence-talks-with-Japan-and-South-Korea

[9]Junnosuke Kobara, Japan, U.S., South Korea conduct ant-sub drills with eye on North Korea, Nikkei Asia. 4 April 2023. https://asia.nikkei.com/Politics/Defense/Japan-U.S.-South-Korea-conduct-anti-sub-drills-with-eye-on-North-Korea

[10] Ju-min Park, Forced labour victims protest in wheelchairs, reject S.Korea deal on Japan, Reuters, 7 Maret 2023 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/forced-labour-victims-protest-wheelchairs-reject-skorea-deal-japan-2023-03-07/

[11] Hyonhee Shin & Joyce Lee, South Korean cort angers Japan with order to Compensate wartime laborers, Reuters, 29 Novemebr 2018. https://www.reuters.com/article/us-japan-forcedlabour-southkorea-idUSKCN1NY05D

[12] Ibid.

[13]Yen Nee Lee, The Japan-South Korea dispute could push up the price of your next smarthphone, CNBC, 22 Juli 2019. https://www.cnbc.com/2019/07/23/japan-south-korea-dispute-impact-on-semiconductor-supply-chain-prices.html

[14] Hyonhee Shin, Japan rejects Korean fund plan to compensate forced wartime labor, Reuters, 19 Juni 2019. https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-forcedlabour-idUSKCN1TK149

[15]S.Nathan Park, Abe’s Nationalism Is Most Toxic Legacy, Foreign Policy, 14 Juli 2022, https://foreignpolicy.com/2022/07/14/shinzo-abe-nationalism-japan-korea/

[16] Sandra Wilson, The Sentence is Only Half the Story: From Stern Justice to Clemency for Japanese War Criminals, 1945–1958, Journal of International Criminal Justice, Volume 13, Issue 4, September 2015, Pages 745–761

[17] Mark Tran, South Korea:a model of development?, The Guardian, 28 November 2011. https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/nov/28/south-korea-development-model

[18] Seth, M. J. (2013). An Unpromising Recovery: South Korea’s Post-Korean War Economic Development: 1953-1961. Education About Asia, 18(3), 42.

[19] Do Je-Hae, 1965 treaty leaves thorny issues unresoved, The Korea Times, Agustus 2015. http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/08/116_181305.html

[20] Korea Joong Ang Daily, Treaty that struggled to be born still confounds, 21 Juni 2015. https://koreajoongangdaily.joins.com/2015/06/21/etc/Treaty-that-struggled-to-be-born-still-confounds/3005671.html

[21] Bert Edström, Hostage to History: Japan-South Korea Relations, Policy Brief No.139 December, 2013 https://isdp.eu/content/uploads/publications/2013-edstrom-hostage-to-history-japan-southkorea-relations.pdf

[22]Harvey Stockwin, Hosokawa in strongest apology for role in war, South China Morning Post, 24 Agustus 1993, https://www.scmp.com/article/41551/hosokawa-strongest-apology-role-war

[23] Ministry of Foreign Affairs, Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama “ On the occasion of the 50^th anniversary of the war’s end”, 15 Agustus 1965. https://www.mofa.go.jp/announce/press/pm/murayama/9508.html

[24] Ministry of Foreign Affairs, Statement by Prime Minister Junichiro Koizumi, 15 Agustus 2005. https://www.mofa.go.jp/announce/announce/2005/8/0815.html

[25] Isaac Chotiner, How Shinzo Abe Sought to Rewrite Japanese History, The New Yorker, 9 Juli 2022. https://www.newyorker.com/news/q-and-a/how-shinzo-abe-sought-to-rewrite-japanese-history

[26]Linda Sieg & Kiyoshi Tekenaka, Japan PM expresses “utmost grief” over war but no fresh apaogy, Reuters, 15 Agustus 2015. https://www.reuters.com/article/ww2-anniversary-abe-statement-idINKCN0QJ0W320150815

[27] Phillippine Daily Inquirer, The other side of Shinzo Abe:historical revisionism, denial of war crimers, 26 Juli 2022 https://opinion.inquirer.net/155428/the-other-side-of-shinzo-abe-historical-revisionism-denial-of-war-crimes

[28] Anthony Fensom, Japan’s Elections: A Vote for Abenomics, The Diplomats. 13 Juli 2016, https://thediplomat.com/2016/07/japans-elections-a-vote-for-abenomics/

[29] The Japan Times, Japanese and South Koreans see each other more favorably, poll shows, 2 Spetember 2022. https://www.japantimes.co.jp/news/2022/09/02/national/south-korea-japan-relations-survey/

[30] BBC News, Japan to strike South Korea off trusted export list as rift deepens, 2 Agustus 2019.https://www.bbc.com/news/business-49201707

[31] David Song & Pehamberger, Japan to Hold state funeral for Shinzo Abe, Foreign Brief, 27 September 2022. https://foreignbrief.com/daily-news/japan-to-hold-state-funeral-for-shinzo-abe/

[32] Richard Q.Turcsanyi & Esther E.Song, South Korean Have the World’s Most Negative Views of China. Why? The Diplomat, 24 Desember 2022 https://thediplomat.com/2022/12/south-koreans-have-the-worlds-most-negative-views-of-china-why/

[33]Yuji Hosaka, Why Did the 2015 Japan-Korea ‘Comfort Women’ Agreement Fall Apart?, The Diplomat, 18 November 2021. https://thediplomat.com/2021/11/why-did-the-2015-japan-korea-comfort-women-agreement-fall-apart/

[34]Jack Kim &Jumin Park, South Korea, Japan agree to irreversibly end ‘comfort women’ row, Reuters, 28 Desemebr 2015. https://www.reuters.com/article/us-japan-southkorea-comfortwomen-idUSKBN0UB0EC20151228

[35] Ankit Panda, The ‘Final and Irreversible’ 2015 Japan-South Korea Comfort Women Deal Unravels, The Diplomat, 9 Januari 2017. https://thediplomat.com/2017/01/the-final-and-irreversible-2015-japan-south-korea-comfort-women-deal-unravels/

[36] Lee Jaeeun, Lee Jung-youn, & Son Ji-hyoung, Koreans remain cautious over ‘new era’ of Korea-Japan ties. The Korea Herald, 17 Maret 2023. https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230317000529

[37] Steven Denney. The Mixed Legacy of a South Korean Dictator, The Diplomat, 17 September 2015. https://thediplomat.com/2015/09/the-mixed-legacy-of-a-south-korean-dictator/

[38] https://asia.nikkei.com/Economy/South-Korean-economy-shrinks-in-Q4-for-first-time-since-2020

[39]The Economist, Young South Koreans are embracing fractional investing, 2 Maret 2023. https://www.economist.com/asia/2023/03/02/young-south-koreans-are-embracing-fractional-investing

[40]The Economist, Yoon Suk-yeol will be the next president of South Korea, 12 Maret 2022. https://www.economist.com/asia/2022/03/12/yoon-suk-yeol-will-be-the-next-president-of-south-korea

[41] KBS World, Parties Divided in Response to Forced Labor Compensation Plan, 21 Maret 2023. http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=176235

[42] The New York Times, Whitewashing history in Japan. 4 Desember 2014. https://www.nytimes.com/2014/12/04/opinion/whitewashing-history-in-japan.html

[43] NHK News, https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230317_01/

[44]Ahn Sung-mi, Seoul calls out Japan’s watering-down history in textbooks, The Korea Herald, 29 Maret 2022. https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220329000811

[45] The Economist, South Korea has a plan to end its forced-labour freud with Japan, 6 Maret 2023. https://www.economist.com/asia/2023/03/06/south-korea-has-a-plan-to-end-its-forced-labour-feud-with-japan

March 6 2023

Korea Selatan Menawarkan Rencana Untuk Menyelesaikan Sengketa Tenaga Kerja Masa Perang Dengan Jepang

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, News, Politics, Uncategorized breaking, Hubungan Korea Selatan-Jepang, Wartime Labor 0

Korea Selatan mengambil langkah baru untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang dengan mengumumkan akan memberikan kompensasi kepada para pekerja Korea yang dipaksa bekerja untuk perusahaan-perusahaan Jepang selama Perang Dunia II pada hari Senin (6/3). Hal ini merupakan upaya untuk menyelesaikan salah satu masalah sejarah pelik yang menghambat hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin mengemukakan bahwa sebuah yayasan pemerintah akan memberikan kompensasi kepada 15 korban yang telah memenangkan kasus hukum melawan Mitsubishi Heavy Industries dan Nippon Steel pada tahun 2018. Dana tersebut diberikan dalam bentuk sumbangan dari sektor swasta yang berasal dari penggalangan dana sipil lokal.

“Pemerintah berharap Korea Selatan dan Jepang bekerja sama untuk mengembangkan hubungan berdasarkan rekonsiliasi dan kerja sama,” kata Menlu Park dalam sebuah pengarahan. “Ini adalah jendela baru dan bersejarah untuk peluang menuju masa depan di luar konflik dan kebencian antara Korea dan Jepang.”tambahnya.

Pengumuman ini muncul kurang dari seminggu setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa Jepang telah bertransformasi dari agresor militeristik di masa lalu menjadi mitra yang memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan Korea Selatan.

Kedua negara tetangga yang sama-sama merupakan sekutu AS, telah berselisih selama beberapa dekade dikarenakan beberapa masalah yang berasal dari pendudukan Jepang selama 35 tahun di Semenanjung Korea dari tahun 1910 hingga 1945. Kedua negara juga terlibat dalam sengketa teritorial dan gagal menyelesaikan masalah terkait wanita penghibur yang bekerja di rumah bordil militer Jepang selama perang.

Hubungan kedua negara ini jatuh ke titik terendah dalam beberapa dekade pada tahun 2019 ketika Jepang menerapkan pembatasan ekspor barang-barang penting ke Korea Selatan, dengan alasan hilangnya kepercayaan dan masalah keamanan nasional. Korea Selatan mengatakan bahwa langkah Jepang tersebut merupakan pembalasan de facto atas keputusan pengadilan tahun 2018 tentang kompensasi tenaga kerja masa perang.

Permasalahan terkait tenaga kerja PD II ini telah melumpuhkan pemerintahan Presiden Korea Selatan sebelumnya Moon Jae-in sebagai seorang pemimpin progresif yang mengubah kebijakan luar negerinya untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara. Pemerintahan Presiden Yoon sekarang memprioritaskan masalah keamanan dan ekonomi seperti memperkuat hubungan dengan AS dan Jepang.

South Korea's President Moon Jae-in (R) talks with Japan's Prime Minister Shinzo Abe (L) during their meeting in Pyeongchang on February 9, 2018, ahead of the opening ceremony for the Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games. / AFP PHOTO / POOL / KIM HONG-JI (Photo credit should read KIM HONG-JI/AFP via Getty Images)

November 22 2021

Menteri Jepang dan Korea Selatan ‘Absen’ di Konferensi Pers dengan AS

Chatrine Debora America, Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture AS, diplomasi pertahanan, Hubungan Korea Selatan-Jepang, Pertahanan dan Keamanan 0

Pertemuan trilateral Jepang-AS-Korea Selatan dilangsung beberapa waktu lalu. Diskusi dan dialog n ini berkaitan dengan diskusi kebebasan navigasi di wilayah Laut China Selatan, program nuklir Korea Utara, dan komitmen implementasi nilai demokrasi dan hak asasi. Pertemuan ini juga membahas komitmen untuk menjaga dan mendukung wilayah Indo Pasifik yang inklusif, bebas, damai, stabil, dan terbuka.

Rencananya, setelah pertemuan trilateral selesai akan dilangsungkan konferensi pers bersama ketiga negara tersebut. Namun, juru bicara duta besar Jepang, Masashi Mizobuchi, menyatakan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang tidak menghadiri konferensi pers dengan koleganya dari Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS). Tindakan ini didasari oleh konflik territorial pulau dengan Korea Selatan.

Perseteruan Dokdo/Takeshima

Wilayah pulau, bernama Linancourt Rocks, merupakan wilayah sejauh 140 mil atau sekitar 225 kilometer di bagian Timur Korea Selatan. Perseteruan wilayah yang dinamakan Dokdo/Takeshima ini sudah terjadi sekitar 300 tahun lalu dengan kedua negara sama-sama mengklaim wilayah tersebut.

Dokdo (bahasa Korea) berarti Pulau Solidaritas, di mana tentara Korea sering berkunjung ke lokasi tersebut dan mengibarkan benderanya dan melakukan aktivitas sipil lain. Namun, Tokyo juga mengklaim wilayah Dokdo, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Takeshima. Sejak tahun 2005, Jepang selalu mengklaim wilayah Dokdo sebagai wilayah Jepang dalam buku putih pertahanan Jepang.

Isu perseteruan wilayah ini membuat hubungan bilateral Jepang-Korea Selatan, terutama dengan historis hubungan kedua negara yang sudah buruk karena okupasi. Protes Jepang terkait permasalahan wilayah pulau tersebut membuat Jepang menilai tidak bisa melakukan konferensi pers bersama.

“Kami tidak bisa menerima tindakan ini dan menilainya sebagai sesuatu yang sangat disayangkan karena permasalahan ini Jelas merupakan wilayah teritorial Jepang, baik dilihat secara fakta historis dan hukum internasional,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Hirozaku Matsuno.

Respons Amerika Serikat terkait Perseteruan Jepang-Korea Selatan

Sekretaris Deputi AS, Wendy Sherman, yang masih berada di tempat konferensi pers menyatakan baru saja melakukan pertemuan dengan Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Jung Kun dan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takeo Akiba tiga jam yang lalu (17/11/2021).

“Terdapat perbedaan perspektif dalam isu bilateral Japan-Korea Selatan yang akan terus diupayakan untuk diselesaikan.” kata Sherman. Sherman menambahkan bahwa pembatalan konferensi pers tersebut tidak berkaitan dengan pertemuan trilateral yang “substantif dan konstruktif” sebelumnya.

February 5 2021

South Korea Defense White Paper: Hubungan Korea Selatan-Jepang Tidak Harmonis, Jepang Hanya “Tetangga”

Rifani Agnes Eka Wahyuni Think Asia Timur, Hubungan Korea Selatan-Jepang, Jepang, Korea Selatan, Pertahanan, White Paper 0

(Foto: Pool via getty images)

Pada 2 Februari 2021 Kementerian Pertahanan Korea Selatan merilis the 2020 defense white paper[i] sebagai bentuk agenda tahunan untuk kebijakan pertahanan negara yang berisi tidak hanya keadaan terkini kapabilitas pertahanan Korea Selatan namun juga perkembangan hubungan pertahanan dengan negara-negara sekitar seperti Jepang dan Korea Utara. Ada yang menarik dalam perilisan itu ialah terdapat perubahan penyebutan terhadap Jepang bila dibandingkan dengan defense white paper edisi sebelumnya. Dimana semula menyebutkan jepang sebagai “partner” menjadi hanya “neighboring country”. Hal ini mengindekasikan adanya perubahan tensi yang memperburuk hubungan antar kedua negara.[ii]

Keretakan Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan
Kompleksitas hubungan antara Jepang dan Korea Selatan disebabkan oleh beberapa faktor. Keadaan ini bisa tak terlepas dari faktor sejarah antara kedua negara. Warisan kolonialisme dan sejarah antagonism Jepang di Semenanjung Korea telah membentuk sentimen anti- Jepang dalam Masyarakat Korea, terlihat dalam poling yang diadakan pada tahun 2020 menyebutkan 70% masyarakat Korea Selatan memiliki pandangan yang tidak senang terhadap Jepang.[iii]

Perkembangan tensi antara korea Selatan dan Jepang semakin memburuk dalam kurun 2 tahun ini baik dari segi ekonomi dan politik. Pada tahun 2018 Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan 2 perusahaan Jepang harus membayar kompensasi kepada warga Korea Selatan yang dipaksa menjadi tenaga kerja untuk peusahaan tersebut selama Perang II.[iv] Yang kemudian keputusan tersebut mendapat protes dan balasan dari pihak Jepang dengan memberlakukan pembatasan perdagangan bahan kimia penting ke industri semi konduktor Korea Selatan dan juga menghapus Korea Selatan dalam White Paper ekonominya.[v] Reaksi Korea Selatan kemudian membalas menghapus Jepang pada White Paper ekonominya dan juga mengajukan kasus tersebut ke World Trade Organization (WTO) terkait restriksi perdagangan yang dilakukan Jepang secara sepihak.[vi]

Ketegangan terus berlanjut, terlebih setelah putusan Pengadilan Distrik Seoul memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Pemerintah Jepang agar membayar denda sebesar 100 juta Won per orang nya kepada 12 mantan wanita penghibur pasca Perang Dunia II yang mendapat respon keras oleh Jepang. Sebagaimana dikemukan oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi dalam pidatonya di hadapan anggota Diet pada 18 Januari 2021, bahwasanya keputusan Pengadilan Korea Selatan yang memerintahkan Pemerintah Jepang untuk membayar ganti rugi kepada mantan “wanita penghibur” atau wanita yang menderita di bawah sistem bordil militer Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II itu telah menciptakan situasi “tidak normal”. “Saya akan terus menuntut tanggapan yang sesuai dari pihak Korea Selatan,” tambahnya.[vii] Untuk membuktikan pernyataan Motegi tersebut, Jepang kemudian menunda pengiriman Duta Besar untuk Korea Selatan yang baru, Koichi Aiboshi ke Korea Selatan sebagai bentuk protes.[viii]

Apa yang dilakukan oleh Korea Selatan mencerminkan upaya pemenuhan kepentingan nasional (National Interest) yang merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.[ix] Bahwasanya kepentingan nasional Korea Selatan yakni memberikan rasa keamanan (Security) dari kesejahteraan (Prosperity) kepada masyarakat Korea Selatan, terutama bagi para mantan pekerja paksa dan wanita penghibur pasca Perang Dunia II sebagai tugas dan tanggungjawab suatu negara. Sehingga pembuatan kebijakan perubahan status antar negara dalam kebijakan seperti yang dilakukan Korea Selatan pada Defense White Papernya merupakan sebuah reductionist approach. Yakni praktik konteks politik internasional sebagai upaya satu negara mengikuti kebijakan atau kondisi politik negara-negara besar atau lingkungan mayoritas aktor-aktor tersebut demi menyesuaikan diri dengan kompetisi yang tengah terjadi.[x] Dalam hal ini Korea Selatan melakukan pendekatan reductionist melalui kebijakan tersebut untuk mendapatkan bantuan dukungan dari pihak internasional dalam pencapaian kepentingan nasionalnya dalam melihat ketegangan hubungan dengan Jepang.

Implikasi Ketidakharmonisan Hubungan Korea Selatan-Jepang
Kejadian ini mencerminkan bagaimana hubungan Korea Selatan – Jepang yang cukup kompleks sampai saat ini. Dinamika stabilitas di kawasan Asia Timur yang merupakan salah satu titik hotspot konflik di dunia menjadikan pentingnya kedua negara ini untuk saling menjaga hubungan yang harmonis antar satu sama lain terlebih dengan pengembangan senjata nuklir yang terus dilakukan Korea Utara membuat keadaan di kawasan Asia Timur semakin kompleks dan tidak menentu. Kondisi tersebut dapat menimbulkan efek domino yang dapat memicu peningkatan ketegangan dengan convergence axis di kawasan tersebut sehingga negara-negara di kawasan Asia Timur akan mengalami kerugian yang berakibat pada melemahnya pertumbuhan ekonomi setiap negara.

Kondisi yang terjadi antara Korea Selatan-Jepang menyebabkan kekhawatiran yang dapat meningkatkan intensitas ketegangan di Kawasan terlebih lagi dengan masa depan aliansi antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan Jepang sendiri di era kepemimpinan Joe Biden yang mencanangkan trilateral cooperation antar ketiga negara untuk membendung ancaman Tiongkok dan Korea Utara.[xi] Melihat ketegangan yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan, Amerika Serikat sebagai negara sekutu dari Jepang dan Korea Selatan merasa bahwa kedua negara harus memperbaiki hubungannya. Karena hal itu mempengaruhi efektifitas trilateral cooperation yang mereka bangun. Efektifitas kerja sama terganggu dikarenakan enggannya Jepang dan Korea Selatan terlibat kontak bilateral sehingga proses trilateral cooperation tidak berjalan lancar. Ditambah lagi dengan adanya ancaman yang telah ditimbulkan oleh Korea Utara melalui pengembangan nuklir untuk persenjataanya dan juga Tiongkok dengan peningkatan kapabilitas militernya sehingga membuat Amerika Serikat semakin giat berupaya memperbaiki hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan.

Beberapa upaya dilakukan oleh Amerika Serikat guna memperbaiki hubungan bilateral jepang dan Korea Selatan diantaranya mencoba mengirimkan perwakilan Amerika Serikat guna menyerukan kepada Jepang dan Korea Selatan bahwa hubungan baik kedua negara sangat diperlukan untuk menciptakan kerja sama yang berdampak baik pula bagi ketiga negara (trilateral). Hal ini di kemukakan oleh Sekretaris Negara Amerika Serikat Antony Blinken bahwa perseteruan yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan dapat menghambat tercapainya tujuan trilateral cooperation kepada Menteri Luar Negeri Korea Selatan melalui sambungan telepon pada 26 Januari 2021.[xii]

Sehingga dengan saling tarik ulurnya hubungan antar kedua negara ini dapat menimbulkan rasa ancaman yang lebih besar yang mana dapat menyebabkan skenario masa depan di mana para negara-negara di dunia merasa perlu bertindak dengan cara yang lebih sepihak dengan ikut dalam proses stabilitas kawasan di Asia Timur.

[i]Hong, P.J. (2021, February 2). “S.Korean Defense Ministry Releases 2020 White Paper”, World KBS, Retrived From. http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=159319

[ii] Byong-su, P. (2021, February 3). S.Korean defense white paper lists Japan only as “neighbor,” not “patner”. Hankyoreh. Retrived From. http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/981657.html

[iii] Lewis, M. (2017). ‘History Wars’ and Reconciliation in Japan And Korea, Palgrave Macmillan. p.1.

[iv] Choong, W. (2020). “The Breakdown in Japan-South Korea Relations”. Asia-Pacific Regional Security Assesment 2020: Key Developments and Trends. International Institute for Strategic Studies.pp.87-102.

[v] ibid

[vi] Ibid.

[vii] Japan Times, (2021, January 15). Japan may delay sending new amabassador to South Korea amid renewed tensions. Retrived From. https://www.japantimes.co.jp/news/2021/01/18/national/motegi-comfort-women-ruling/

[viii] Japan Times, (2021, January 18). Japan’s foreign minister raps South Korea ‘comfort women’ ruling as ‘abnormal’. Retrived From. https://www.japantimes.co.jp/news/2021/01/15/national/south-korea-ambassador/

[ix]Nicnic, M. “The National Interest and Its Interpretation” The Review of Politics, Vol. 61, No. 1, 1999 pp. 29-55.

[x] Waltz, K.N. (1979). Theory of international Politics. New York, NY: McGraw-Hill. Pp.

[xi] Tiezzi, S. (2021, February 2). Duyeon Kim on South Korea’s Foreign Policy Priorities. The Diplomat. Retrived From. https://thediplomat.com/2021/02/duyeon-kim-on-south-koreas-foreign-policy-priorities/n

[xii] Bum J.H. & Youn K.S. (2021, February 4). As S. Korea and Japan bicker over defense white paper, US stresses alliance relationships. Hankorye. Retrived From http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/981855.html