U.S. House Speaker Kevin McCarthy has announced his intention to hold a meeting with Taiwanese President Tsai Ing-wen in the United States, rather than in Taiwan. This announcement verifies the information initially disclosed in a report by the Financial Times.
The proposal to relocate from Taipei to California, allegedly put forth by the Tsai administration, has been acknowledged as a “de-escalating decision” by international analysts. This move also highlights the significance of pragmatism in the Democratic Progressive Party (DPP) administration’s approach to cross-Strait relations and foreign policy. Despite the fact that public polls indicate that most Taiwanese people would be receptive to a visit by the Speaker, the decision made by the Tsai government demonstrates adaptability, while also keeping the possibility of future trips open. Following the visit of then-Speaker Nancy Pelosi to Taipei in August, the Chinese government reacted by conducting aggressive military exercises near Taiwan, intensifying the tensions in the Taiwan Strait. The primary reason why Tsai’s current action is perceived as cautious is that it restricts Beijing’s capacity to characterize the meeting as “provocative” and disturb the existing state of affairs between the two sides of the Taiwan Strait. In addition, by rescheduling McCarthy’s travel to Taiwan, the opportunity to have both Democrat and Republican House Speakers in Taiwan within a year is forfeited. However, Tsai’s alternate plan guarantees her the opportunity to meet with a prominent Republican in the United States.
Since Tsai’s inauguration ceremony in 2016, the Tsai administration has consistently emphasized the significance of maintaining peace and stability in the Taiwan Strait. In order to achieve this objective, Tsai has enhanced Taiwan’s relationships with democratic nations based on similar principles and mutual interests. In addition, she has implemented a series of significant reforms for Taiwan’s military, including as expanding the mandatory military service period from four months to one year. This measure aims to strengthen Taiwan’s ability to defend against any attacks from Chinese forces. However, due to the restriction that Tsai is unable to pursue a third term in 2024, several commentators have expressed apprehension regarding the consistency of her cross-Strait policy. Current deliberations have centered around the extent to which the future DPP presidential candidate will adhere to Tsai’s pragmatic approach. Nevertheless, Vice President William Lai Ching-te, who is expected to be the Democratic Progressive Party’s (DPP) nominee for president, has consistently stated his dedication to maintaining Tsai Ing-wen’s steady stance on foreign policy and relations with mainland China.
As the vice president of Taiwan, Lai has openly endorsed numerous significant policy initiatives proposed by President Tsai, including the prolongation of Taiwan’s military conscription. Furthermore, he has been appointed multiple times as Tsai’s special representative for international delegations overseas. In addition, Lai has publicly stated that he will follow Tsai’s policies regarding the relationship between Taiwan and mainland China, namely maintaining the current state of affairs, which is widely supported by the Taiwanese public.
More importantly, the DPP has allegedly been discussing the inclusion of Tsai’s “Four Commitments” in the DPP’s party charter. The Four Commitments, unveiled by Tsai during her National Day speech in 2021, consist of a set of principles governing the management of cross-Strait relations. These principles include a steadfast dedication to a free and democratic constitutional system, the belief that the Republic of China and the People’s Republic of China should not be subordinate to one another, a determination to resist any attempts to annex or encroach upon Taiwan’s sovereignty, and a firm commitment to ensuring that the future of the Republic of China (Taiwan) is determined in accordance with the will of the Taiwanese people. The inclusion of the “Four Commitments” in the party charter demonstrates a practical approach towards Taiwan’s status, as it indicates an intention to protect Taiwan’s sovereignty without challenging the existing constitutional framework of the Republic of China. This rules out the possibility of making a separate declaration of Taiwanese independence.
Some analysts perceive Lai Ching-te as having a proclivity towards independence, based on his past remarks about being a “pragmatic political advocate for Taiwan’s independence.” Greater attention should be allocated to the pivotal term “pragmatic.” Indeed, Lai has consistently embraced a moderate stance throughout the span of multiple years, emphasizing his pragmatic view that Taiwan is effectively independent and hence does not require a distinct proclamation of independence. Tsai’s remarks during a 2020 interview with the BBC align closely with this viewpoint of Taiwan’s national status. Furthermore, it aligns with the DPP’s “Resolution on Taiwan’s Future,” which has been a significant framework for the DPP’s perspective on cross-Strait ties since 1999. Lai’s changing perspectives demonstrate his recognition of Taiwan’s obligations in preserving regional stability, especially in a politically charged context with significant consequences.
Tsai’s meeting with McCarthy in the U.S. has demonstrated to Taiwan’s international allies that the DPP’s foreign policy is fundamentally driven by pragmatism. Moreover, there are compelling grounds to anticipate that pragmatism and caution would continue to be significant components of the policy framework of the DPP presidential candidate. Put simply, the DPP will persist in its commitment to adopt a resolute yet prudent strategy in handling cross-Strait relations, all the while striving to cultivate confidence with global allies.
Dunia telah mengalami hari dan bulan terpanas dalam sejarah pada tahun ini, bersamaan dengan rekor suhu es Antartika yang sangat rendah dan suhu laut yang sangat tinggi. Gelombang panas yang terik, berkurangnya kekeringan, dan terbatasnya sumber air adalah beberapa dampak yang dialami masyarakat di seluruh dunia. Negara-negara yang paling terkena dampak perubahan iklim adalah negara-negara berkembang dan kurang berkembang. KTT iklim PBB di Dubai (COP28) menghadirkan kesempatan sekali seumur hidup untuk membalikkan arah dan membangun masa depan yang lebih baik bagi manusia, lingkungan, dan iklim.
Bagi negara kurang berkembang terutama kepulauan kecil, mereka hanya menyumbang kurang dari 1% emisi gas rumah kaca, dibandingkan dengan 3,3% di negara kurang berkembang.[1] Di wilayah Afika, emisi karbon global hanya sebesar 4% atau 1,45 miliar ton, dan merupakan rumah bagi 17% populasi dunia.[2] Namun, negara-negar berkembang di berbagai belahan dunia kini tengah bergulat dengan dampak paling mematikan akibat pemanasan global, dengan tindakan preventif yang minim dan tidak jarang menyebabkan kerugian yang besar. Untuk itu, banyak dari negara berkembang yang berjanji untuk peduli dan memperbaiki penggunaan emisinya.
Menjelang COP28, Pemerintah Mozambik telah menyetujui rencana transisi energi baru yang ambisius hingga tahun 2050, dengan harapan dapat menarik investasi sekitar $80 miliar untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dan meningkatkan ketersediaan listrik, kata seorang pejabat senior energi pada akhir November 2023 sebelum COP28 berlangsung.[3] Sebelumnya, wilayah ini juga menjadi tempat terjadinya kekeringan dan banjir terburuk dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Topan Freddy yang melanda Malawi dan Mozambik awal tahun ini dan menewaskan lebih dari 500 orang serta ratusan korban jiwa lainnya.[4]
Akibat bencana alam ini, $150 juta dari dana yang disisihkan Bank Dunia untuk proyek-proyek di Mozambik telah ditransfer untuk mendukung pemulihan negara tersebut dari Topan Freddy di Afrika Selatan.[5] Salah satu badai paling mematikan yang melanda benua ini dalam 20 tahun terakhir adalah Freddy. Sebelum berbalik arah dan kembali mendarat pada bulan Maret, badai tersebut melanda Malawi, Mozambik, dan Madagaskar pada akhir bulan Februari. Di wilayah tersebut, tercatat sekitar 1.000 kematian.[6]
Sembilan puluh persen dari hampir dua juta kematian akibat bencana cuaca, iklim, dan air yang terjadi antara tahun 1970 dan 2021 terjadi di negara-negara berkembang.[7] Sebanyak 12.000 bencana alam yang tercatat di seluruh dunia selama periode ini mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar $4,3 triliun, dan negara-negara berkembanglah yang menanggung kerugian terbesar, sehingga semakin menghambat kemajuan negara mereka.[8] Hingga pada konferensi terbesar terkait perubahan iklim, COP28 yang diadakan pada akhir November 2023 di Uni Emirat Arab, para delegasi secara tak terduga memutuskan untuk membentuk kumpulan dana yang telah lama ditunggu-tunggu—terutama dari negara-negara berkembang—untuk mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh kekeringan dan badai yang disebabkan oleh perubahan iklim, pada hari pertama yang biasanya terjadi pada menit-menit terakhir konferensi.
Dengan menyampaikan keputusan tersebut pada hari pertama konferensi, Presiden COP28 Sultan al-Jaber menciptakan kehebohan. Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan negara-negara maju lain dengan cepat menjanjikan sumbangan lebih dari $400 juta untuk negara-negara berkembang yang menderita dampak perubahan iklim. Kesepakatan ini diperkirakan akan menghasilkan konsensus yang lebih berani dan komprehensif mengenai tindakan-tindakan selama KTT.[9] Hal ini telah membuat banyak negara berkembang “lega” dan percaya akan usaha untuk mempertahankan kenaikan suhu bumi di bawah 1.5 Celcius.
Mengapa banyak negara berkembang nampaknya lebih peduli terhadap isu lingkungan hidup?
Meskipun terlihat negara-negara maju melakukan upaya untuk mencegah perubahan iklim menjadi lebih buruk, namun dalam pemberitaan, banyak sekali negara-negara berkembang yang terlihat lebih bersemangat untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup, meskipun kondisi ekonomi dan ekonomi mereka tidak baik. Masalah politik terkadang masih perlu diselesaikan secara internal. Ada beberapa alasan mengapa banyak negara berkembang menunjukkan kepedulian yang kuat terhadap permasalahan lingkungan.
Penting untuk diketaui bahwa persepsi negara-negara berkembang yang kurang peduli terhadap lingkungan hidup adalah sebuah kesalahpahaman. Pada kenyataannya, banyak dari negara-negara tersebut yang secara aktif terlibat dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup. Hal ini terlihat ketika negara-negara kepulauan sering meneriakkan resolusi seperti ini dalam pertemuan organisasi internasional. Tindakan seperti ini dapat dilihat sebagai ketergantungan terhadap alam dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Teori ketergantungan menunjukkan bahwa negara-negara berkembang seringkali rentan secara ekonomi dan lingkungan karena ketergantungan mereka pada negara-negara maju.
Teori ini berpendapat bahwa degradasi lingkungan di negara-negara berkembang dapat menjadi konsekuensi dari ketergantungan ekonomi mereka, sehingga membuat negara-negara tersebut lebih cenderung mengatasi permasalahan lingkungan sebagai cara untuk melepaskan diri dari ketergantungan. Teori ketergantungan berpendapat bahwa dunia terbagi menjadi sebuah negara maju (core country), yang terdiri dari negara-negara maju secara ekonomi dan negara-negara industri, dan sebuah pinggiran (periphery), yang terdiri dari negara-negara kurang berkembang yang menyediakan bahan mentah dan tenaga kerja murah ke negara-negara tersebut.
Negara-negara berkembang seringkali menghadapi peningkatan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Negara-negara ini lebih rentan terhadap peristiwa cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut, dan dampak perubahan lingkungan lainnya, sehingga menjadikan lingkungan hidup sebagai isu penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan bagaimana sistem pemikiran ekonomi Schumpeter yang menyatakan adanya hubungan simbiosis yang diperlukan antara elemen ekonomi, sejarah, politik, sosial dan semua elemen lain termasuk lingkungan dari proses berfungsinya dan perkembangan dunia kapitalis.[10]
Fenomena ekonomi bukanlah sesuatu yang terisolasi dan tidak dapat ditentukan, namun hal ini tidak menjadi alasan untuk menjelaskan dunia ekonomi melalui faktor eksternal.[11] Banyak negara berkembang sangat bergantung pada pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya untuk penghidupan mereka. Degradasi lingkungan berdampak langsung pada sektor-sektor ini, sehingga mengarah pada pengakuan bahwa praktik lingkungan berkelanjutan sangat penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Negara-negara berkembang semakin menyadari pentingnya memasukkan kelestarian lingkungan ke dalam perencanaan ekonomi jangka panjang mereka. Teknologi ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan dipandang sebagai jalan menuju pembangunan ekonomi yang meminimalkan dampak lingkungan.
[1] “The State of Climate Ambition: Snapshots for Least Developed Countries (LDCs) and Small Island Developing States (SIDS)”, UNDP, 17 Januari 2023, https://www.undp.org/publications/state-climate-ambition-snapshots-least-developed-countries-ldcs-and-small-island-developing-states-sids
[5] “World Bank Mobilizes $150 Million to Help Mozambique Recover From Cyclone Freddy
“, World Bank, 19 Mei 2023, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/05/24/world-bank-mobilizes-150-million-to-help-afe-mozambique-recover-from-cyclone-freddy
[7] “Economic costs of weather-related disasters soars but early warnings save lives”, World Meteorological Organization, 22 Mei 2023, https://wmo.int/news/media-centre/economic-costs-of-weather-related-disasters-soars-early-warnings-save-lives
[8] Josephine Latu-Sanft, “COP 28 Is a Crunch Point for Countries on the Front Lines of Climate Change”, Scientific American, 29 November 2023, https://www.scientificamerican.com/article/cop-28-is-a-crunch-point-for-countries-on-the-front-lines-of-climate-change1/
[9] Matt McGrath, “Poor countries win fight for climate cash at COP28”, BBC News, 1 Desember 2023, https://www.bbc.com/news/science-environment-67581277
[10] Alin Croitoru, “The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle by Joseph Schumpeter “, Journal of Comparative Research In Anthropology And Sociology, Vol. 3, No. 2, 2012
The latest in a series of maritime encounters between the two nations that have escalated tensions in the region, the Philippines and China accused each other of risky manoeuvres and triggering a collision in contested seas in the South China Sea through the first week of December of 2023. The Chinese Coast Guard and maritime militia vessels “harassed, blocked and executed dangerous manoeuvres on Philippine civilian supply vessels – in another attempt to illegally impede or obstruct a routine resupply and rotation mission” to the Second Thomas Shoal, according to a statement released on X by Jay Tarriela, a spokesperson for the National Task Force for the West Philippine Sea (NTF-WPS).
To assert its claim to the Second Thomas Shoal, also known as Ayungin Shoal to Manila and Ren’ai Reef to Beijing, the Philippines grounded a former US Navy ship, the BRP Sierra Madre, in 1999. The Philippines now maintains troops stationed on the ship. China contests Manila’s claim, and the two nations have been squabbling over the hotly contested strait more and more frequently. In a statement released on December 10th, the Philippines claimed that one of its ships had been pulled back to Ulugan Bay on the island of Palawan by the Philippine Coast Guard, and that another vessel had sustained damage to its mast.
In addition, it stated that Unaizah Mae 1 (UM1), a different supply vessel, had reached BRP Sierra Madre successfully and that “resupply is ongoing,” even though the supply vessel had been struck by a Chinese Coast Guard ship. Asserting that China had “put the lives of our people at risk,” Tarriela declared, “We condemn, once again, its latest unprovoked acts of coercion and dangerous manoeuvres against a legitimate and routine Philippine rotation and resupply mission.”
As China has become more assertive in militarizing disputed islands and confronting its regional competitors over competing claims in the strategically significant and resource-rich waterway, maritime tensions around the vast South China Sea have intensified in recent years. Nearly the whole 1.3 million square miles of the South China Sea, along with most of its islands and sandbars—many of which are located hundreds of miles from the Chinese mainland—are claimed by Beijing as having “indisputable sovereignty.” In addition to being home to extensive, productive fishing grounds that support many lives and livelihoods, the canal is essential to global trade.
Nearly two years after the full-scale invasion of Ukraine, Russian President Vladimir Putin made a rare visit to the Middle East, where he declared that the relationship between Russia and the United Arab Emirates (UAE) had reached an unprecedented level. During his meeting with UAE President, Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Putin praised the UAE as Russia’s primary trading partner in the Arab world. He also commended the collaboration between the two nations. Putin’s visit is part of an effort to strengthen ties with Gulf states amid ongoing conflicts in the Middle East and Europe.
Putin, facing an arrest warrant from the International Criminal Court (ICC) for suspected war crimes in Ukraine, has limited overseas travel. The UAE and Saudi Arabia, not being parties to the Rome Statute of the ICC, do not require his detention. Putin’s visit included symbolic elements, such as a cavalry escort to the Qasr al-Watan Palace, where he met with the UAE President. The leaders discussed various topics, including trade, oil, the Ukraine conflict, and the Israel-Hamas conflict.
Following his visit to the UAE, Putin was expected to travel to Riyadh to meet with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (MBS). Russia, a key ally in OPEC+, has strong ties with Gulf governments, which have refrained from joining Western sanctions against Russia over the Ukraine invasion. The Gulf states have previously assisted Russia in prisoner exchanges, with Saudi Arabia mediating the release of nearly 300 individuals, including Russian arms dealer Viktor Bout and American basketball player Brittney Griner.
Amid Putin’s Middle East tour, CNN reported that the U.S. submitted a new prisoner swap proposal to Moscow in an attempt to secure the release of two Americans, former Marine Paul Whelan and Wall Street Journal writer Evan Gershkovich. The Kremlin responded that they do not discuss such topics publicly. Whelan and Gershkovich have been held in Russian custody, with Gershkovich marking his 250th day of incarceration and Whelan approaching his fifth year in custody this month.
Menurut penilaian PBB baru-baru ini, Myanmar telah melampaui Afghanistan sebagai produsen opium terbesar di dunia sejak Taliban yang berkuasa melarang penanaman bunga opium. Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) melaporkan dalam laporannya bahwa negara di Asia Tenggara ini memproduksi sekitar 1.080 metrik ton opium pada tahun 2023, terbesar sejak tahun 2001. Larangan ketat terhadap penanaman opium yang diberlakukan oleh Taliban di Afghanistan terakhir bulan April mengakibatkan penurunan produksi opium negara tersebut sebesar 95%.
PBB memperingatkan bahwa jika pembatasan perdagangan terus berlanjut, mungkin akan terjadi kelangkaan opiat secara global, termasuk heroin, yang mungkin akan mendorong produksi lebih lanjut dari Asia Tenggara mengingat keterlibatan Afghanistan dalam pembuatan opium ilegal. Segitiga Emas, sebuah wilayah terpencil di mana perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar bertemu, telah lama menjadi salah satu titik utama penyelundupan narkoba di dunia. Negara ini terkenal karena pelanggaran hukumnya dan kadang-kadang dikendalikan oleh panglima perang dan milisi lokal.
Selama tiga tahun berturut-turut, perdagangan opium di Myanmar berkembang pesat pada tahun 2023, dengan peningkatan produksi sebesar 36% dibandingkan tahun 2022. Namun, sejak militer mengambil alih kendali negara melalui kudeta pada tahun 2021, Myanmar dilanda kondisi ekonomi yang parah dan ketidakstabilan, yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi opium.
Laporan tersebut menyatakan bahwa keputusan para petani pada akhir tahun 2022 untuk memproduksi lebih banyak opium “tampaknya memainkan peran penting dalam keputusan mereka untuk menggelembungkan inflasi, terbatasnya akses ke pasar dan infrastruktur negara, dan sedikitnya peluang lain untuk mencari nafkah.” Menurut Jeremy Douglas, Perwakilan Regional UNODC. “Gangguan ekonomi, keamanan, dan pemerintahan yang terjadi setelah pengambilalihan militer pada Februari 2021 terus mendorong para petani di daerah terpencil untuk beralih ke opium untuk mencari nafkah,” tambahnya.
Jumlah opium poppy yang ditanam di Myanmar semakin meningkat, bertepatan dengan peningkatan produksi narkotika sintetis seperti metamfetamin. Menurut Douglas, milisi etnis yang kuat dan sindikat kejahatan terorganisir internasional baru-baru ini telah bekerja sama untuk memproduksi dan mendistribusikan narkotika sintetis di negara bagian Shan dalam “skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.” Kartel narkoba di Asia bertanggung jawab atas pendapatan miliaran dolar yang dihasilkan dari perdagangan narkoba di seluruh dunia, meskipun mereka kurang mendapat perhatian dibandingkan kartel narkoba di Amerika Latin, dilansir dari CNN.
Laporan UNODC lainnya dari beberapa tahun terakhir menggambarkan perdagangan narkoba yang berkembang pesat di Asia, dengan organisasi kriminal menciptakan jalur baru untuk perdagangan narkoba guna menghindari tindakan penegakan hukum dan harga metamfetamin yang anjlok ke titik terendah sepanjang masa. Menurut studi UNODC, terdapat peningkatan fokus untuk menargetkan negara tetangga, Laos, sebagai rute transit, seperti yang terlihat dari penyitaan metamfetamin dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya di sana baru-baru ini. Diketahui bahwa perdagangan manusia melalui provinsi Bokeo semakin erat kaitannya dengan pasar di Australia, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Pada peringatan 50 tahun hubungan diplomatik mereka, Jepang dan Vietnam telah secara resmi membentuk kemitraan strategis yang komprehensif, berjanji untuk meningkatkan hubungan keamanan dan ekonomi secara signifikan. Pengumuman tersebut menyusul pertemuan antara Presiden Vietnam Vo Van Thuong dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo pada akhir November 2023. Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan tersebut, kedua pemimpin berjanji untuk “memperluas hubungan lebih lanjut ke bidang-bidang baru” dan “membawa kerja sama kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.”
Kishida dan Thuong sepakat untuk memperluas kerja sama keamanan mereka melalui perjanjian ini, sehingga hubungan tersebut diberi nama resmi penuh, “Kemitraan Strategis Komprehensif untuk Perdamaian dan Kemakmuran di Asia dan Dunia.” Hal ini termasuk berbagi teknologi, kerja sama di bidang keamanan maritim, dan menyediakan peralatan pertahanan Jepang. Selain itu, kedua pemimpin “menegaskan pentingnya kerja sama untuk menjamin keamanan ekonomi dan sepakat untuk terus memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara.” Dengan nilai perdagangan bilateral senilai $50 miliar pada tahun lalu, Jepang merupakan mitra komersial terbesar keempat bagi Vietnam dan sumber investasi asing terbesar ketiga bagi Vietnam.
Selama empat hari di Istana Kekaisaran, Thoung diperkirakan menghadiri pertemuan dan makan siang yang diberikan oleh Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako. Selain itu, ia dijadwalkan memberikan pidato di Majelis Rendah parlemen Jepang. Thuong menyebut penguatan hubungan tersebut sebagai “peristiwa penting yang membuka babak baru dalam hubungan Vietnam-Jepang” dalam pidatonya yang disiarkan televisi secara nasional. Pada konferensi pers bersama setelah pertemuan mereka, Kishida mengatakan bahwa Vietnam adalah “mitra utama dalam mencapai Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”
Penguatan hubungan Vietnam dengan Jepang merupakan hasil dari kekhawatiran yang sama antara kedua negara terhadap kekuatan Tiongkok. Hasilnya, hubungan pertahanan mereka menjadi lebih kuat. Misalnya, Jepang telah memberikan kapal patroli kepada Vietnam untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum maritimnya, dan pada tahun 2020, Jepang menandatangani perjanjian prinsip yang mengizinkan Jepang untuk mentransfer teknologi dan peralatan pertahanan ke Vietnam. Di sisi lain, Hanoi dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan hubungannya dengan Singapura, Australia, dan Indonesia ke tingkat yang sama. Secara keseluruhan, upaya-upaya perbaikan ini adalah contoh yang baik dari pendekatan yang diambil Vietnam terhadap kebijakan luar negerinya sejak berakhirnya Perang Dingin.
Dalam memperkuat hubungan, mereka menekankan komitmen bersama terhadap perdamaian dan tidak menganjurkan segala upaya untuk mengubah status quo melalui kekerasan. Mereka menyoroti pentingnya UNCLOS, kebebasan navigasi, dan penerbangan. Menekankan perlunya Kode Etik (CoC) yang efektif dan sejalan dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS, tanpa mengurangi hak-hak pemangku kepentingan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi Jepang yang lebih luas untuk meningkatkan pengaruhnya di Asia Tenggara, membina hubungan yang lebih kuat dengan Vietnam untuk meningkatkan kolaborasi dalam perdagangan dan keamanan. Hal ini menempatkan Jepang sebagai salah satu mitra utama Vietnam, menyelaraskan kebijakan perdamaian dan mengatasi tantangan-tantangan regional, termasuk kekhawatiran mengenai ketegasan Tiongkok, sebagaimana diuraikan dalam Strategi Keamanan Nasional Jepang.
Sebuah pengadilan Thailand pada hari Rabu (13/12//2023) menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada seorang aktivis yang menjadi anggota parlemen karena pelanggaran mengenai postingan media sosial yang dianggap menghina monarki dan mencemarkan nama baik keluarga kerajaan.
Menurut pernyataan pengadilan, Lukchanok Srinok dari Partai Progresif dinyatakan bersalah atas dua postingan di platform media sosial X pada tahun 2020. Menurut pengacaranya, dia diberikan jaminan dan kini bisa terus bekerja sebagai anggota parlemen.
Salah satu postingan menuduh pemerintah menggunakan distribusi vaksin virus corona untuk mempromosikan citra monarki, yang oleh pengadilan dianggap mencemarkan nama baik. Unggahan lain yakni mengenai dirinya yang mengunggah ulang unggahaan orang lain yang dianggap sebagai penghinaan besar kepada raja.
Undang-undang ‘lese-majeste’ merupakan aturan ketat yang melindungi raja, ratu, ahli waris, dan bupati dari kritik di mana dapat menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun untuk pelanggaran apa pun yang dianggap menghina monarki.
Lukchanok dikenal sebagai aktivis gerakan demokrasi anti-pemerintah yang dipimpin oleh kaum muda, yang menyerukan reformasi istana dan undang-undang lese majeste, yang terkadang menarik lebih dari 100.000 orang. Ia kemudian bergabung dengan Move Forward, yang bertujuan untuk mereformasi Undang-Undang Penghinaan Keluarga Kerajaan, dan memenangkan kursi parlemen pada pemilihan umum bulan Mei.
Kelompok advokasi Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand menyatakan setidaknya 262 orang telah didakwa menghina monarki sejak tahun 2020. Menurut berita yang beredar, Lukanok dibebaskan dengan jaminan 500.000 baht ($13.970) dengan syarat dia tidak melakukan kejahatan lebih lanjut, kata pengacaranya dan sesama anggota parlemen Weeranan Fuadsiri.
Ruckhanok yang merasa tidak bersalah berencana untuk mengajukan banding. Pengadilan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa selama persidangan, Luchanok “tidak menunjukkan kecenderungan untuk memberikan bukti yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah”, dan menambahkan bahwa ini adalah masa yang sulit bagi warga Thailand yang “menghormati Raja dan tidak menyinggung perasaannya.’
Selain Ruchanok, beberapa pemimpin lain dari partai yang sama juga dijatuhi dakwaan serupa, di mana banyak dari mereka merupakan aktivis yang turut andil dalam protes tahun 2020 lalu. Protes ini berkaitan dengan tuntutan reformasi Thailand.
Aliansi strategis dan hubungan ekonomi di kawasan Pasifik Selatan telah mengalami pergeseran paradigma sejak tahun 2018 ketika Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative – BRI) China mendeklarasikan kawasan itu sebagai koridor maritim pusat.[1] Selama bertahun-tahun, investasi, pinjaman, dan kehadiran diplomatik China telah berkembang di kawasan ini. Saat ini, Beijing adalah kreditor bilateral paling signifikan di benua Pasifik Biru[2] dan mitra dagang terbesar kedua.[3] Namun, dengan meningkatnya kehadiran China di sana, India, Jepang, Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan negara-negara regional – Australia dan Selandia Baru – juga telah mengintensifkan keterlibatan mereka dengan kawasan ini. Jalur pelayaran yang penting, sumber daya ekonomi biru yang belum dimanfaatkan, dan sumber daya mineral telah mengkalibrasi ulang perhatian dunia terhadap benua Pasifik Biru.
Gambar 1. Kawasan Wilayah Melanesia
Sumber : World Regional Geography
Kawasan ini membutuhkan US$ 15 miliar per tahun hingga 2035 untuk pembangunan ekonomi yang memadai.[4] Di sinilah China telah melangkah masuk. Negara-negara Barat tidak mampu menandingi paket bantuan keuangan dan pinjaman China di kawasan ini. Hal ini telah terbukti bermanfaat bagi China, yang mengatasi kesenjangan pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi regional.
Tabel 1. Chinese Debt in Melanesia
Sumber: IMF Staff report for 2022 Article 4 Consultation and Debt Sustainability Analysis, The Times of India, Xinhua News Agency, The Washington Post
Lembaga-lembaga negara China telah meminjamkan sekitar US$ 5 miliar kepada pemerintah-pemerintah Melanesia antara tahun 2017-22. Rata-rata, pinjaman China mencapai 35 persen dari total utang luar negeri di empat negara ini – Papua Nugini (PNG), Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Sebagai imbalannya, Beijing mengharapkan kesetiaan diplomatik dan menciptakan keuntungan geoekonomi untuk dirinya sendiri di Negara-negara Kepulauan Pasifik (Pacific Island Countries/PIC). Artikel ini mengkaji implikasi strategis dan geoekonomi dari diplomasi buku cek China di Pasifik Selatan. Untuk itu, artikel ini berfokus pada negara-negara Melanesia yang disebutkan di atas, pulau-pulau dengan sumber daya alam yang paling intensif di kawasan ini, dan di mana China telah berinvestasi paling besar.
Investasi dan pinjaman China di negara-negara Melanesia
Sebagaimana disebutkan dalam Tabel 2 di bawah ini, antara tahun 2016 dan 2022, China menginvestasikan hampir US$ 7,01 miliar di kawasan Melanesia. Di PNG, bank China EXIM telah meminjamkan pemerintah PNG sebesar US$ 3,25 miliar untuk membangun jaringan jalan lintas negara yang pertama di negara kepulauan tersebut.[5] Sebuah kontrak ditandatangani antara kedua pemerintah pada tahun 2017, dan pekerjaan dimulai pada tahun 2018.[6] Selain itu, dari 15 proyek yang didanai China di PNG, yang menelan biaya lebih dari US$ 100 juta, delapan di antaranya terkonsentrasi di sektor infrastruktur energi dan transportasi, yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi Beijing di PNG semakin meningkat setelah tahun 2018 ketika Perdana Menteri Peter O’Neill mengunjungi China dan berjanji untuk mensinergikan Rencana Strategis Pembangunan PNG 2010-2030 dengan BRI dan Rencana Lima Tahun Ketiga Belas China (2016-20).[7] Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan 2, PNG adalah penerima terbesar investasi dan pinjaman China, masing-masing sebesar US$ 4,8 miliar dan US$ 4 miliar.
Tabel 2: Major Chinese Project in Melanesian Countries
Sumber:The National Development and Reform Commision
Namun, bantuan ekonomi China di kawasan ini tidak hanya terkonsentrasi di PNG. Pada saat yang sama, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu juga telah menjadi penerima utama pinjaman dan investasi China di bawah BRI. China telah menginvestasikan hampir US$ 580 juta di Fiji, US$ 1.150 juta di Kepulauan Solomon, dan US$ 430 juta di Vanuatu. Di Kepulauan Solomon, China telah membangun infrastruktur digital penting untuk konektivitas 3G/4G dan memasang kabel bawah laut untuk menghubungkan gugusan pulau-pulau yang membentuk Kepulauan Solomon.[8] Selain itu, China juga telah berinvestasi di sektor ekonomi penting lainnya seperti transportasi, energi, dan infrastruktur. Beijing juga telah menginvestasikan US$ 226 juta di Kepulauan Solomon untuk Pacific Island Games (PIG) 2023,[9] untuk membangun Stadion Nasional berkapasitas 10.000 tempat duduk, kompleks perumahan untuk wisatawan, dan pusat konvensi internasional.
Duta Besar China untuk Kepulauan Solomon memuji bantuan tersebut sebagai ‘hadiah dari China untuk rakyat Kepulauan Solomon’. Namun, hadiah-hadiah ini datang dengan peringatan tersendiri. Bantuan infrastruktur ini akan menjadi sorotan utama dari PIG 2023 dan dimaksudkan untuk menunjukkan apa yang mampu dilakukan oleh perlindungan Beijing. Dengan demikian, pemberian-pemberian ini bertindak sebagai alat politik bagi Beijing yang dapat mempengaruhi persepsi kawasan terhadap China. Gagasan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa investasi Barat di kawasan ini semakin berkurang. Sebagai contoh, berbeda dengan bantuan China untuk PIG, Australia hanya menginvestasikan US$ 17 juta.[10]
Politik luar negeri China di Melanesia dan hasil-hasilnya
Keterlibatan ekonomi Beijing di kawasan ini tidak hanya bertujuan untuk mengamankan jalur pelayaran penting dan sumber daya mineral yang belum dieksplorasi di kawasan ini, tetapi juga karena kepemimpinan tertinggi Beijing secara historis memandang kawasan ini sebagai basis potensial untuk operasi militer China di luar negeri. Sejak tahun 2001, Mayor Jenderal Liu Yazhou mengakui Kepulauan Solomon sebagai sub-wilayah ‘di mana Beijing harus mengembangkan pasukan pro-China’. Untuk mencapai tujuan ini, China telah mengkalibrasi ulang strateginya di sini dan mengintegrasikan politik, ekonomi, dan keamanan untuk mengejar pengaruh, sumber daya, dan akses di kawasan Melanesia. Dedikasi China untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia terbukti dalam diplomat yang ditempatkan Beijing di kawasan ini, tren peningkatan dalam pemberian pinjaman dan investasi di negara-negara ini, dan meningkatnya jumlah pertemuan antar pemerintah tingkat tinggi antara China dan negara-negara Melanesia.
Perwakilan Beijing di negara-negara ini terdiri dari para konselor ekonomi yang terampil (seperti Xue di Port Moresby, Li Keqiang di Honiara, dan Qian Bo di Suva),[11] yang sebelumnya bekerja di Kementerian Perdagangan China. Selain itu, posisi atase pertahanan dan penasihat keamanan didirikan pada tahun 2017. Penempatan ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi China dengan memungkinkan penggunaan tenaga kerja RRT yang komprehensif di Melanesia. Selama penempatan Xue antara tahun 2016 dan 2022, perusahaan-perusahaan China menjadikan PNG sebagai benteng ekonomi dengan kehadiran mereka berlipat ganda selama masa jabatannya, naik menjadi 40 perusahaan dari 20 perusahaan pada tahun 2016.[12] Lebih dari itu, Xue berperan penting dalam mengupayakan Beijing untuk membantu Port Moresby merestrukturisasi utang luar negerinya senilai US$ 14 miliar secara keseluruhan.[13] Di Kepulauan Solomon, penempatan mantan Perdana Menteri RRT dan perluasan kerja sama ekonomi menghasilkan Perjanjian Keamanan RRT-Kepulauan Solomon 2022,[14] sebuah kemitraan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan ini. Akan tetapi, manfaat paling signifikan yang diperoleh China dari BRI di Melanesia adalah kesetiaan diplomatik dan komitmennya terhadap kebijakan ‘Satu China’. Sementara Port Moresby dan Suva secara historis telah bersekutu dengan China daratan, Honiara dan Vanuatu mengakui Taiwan. Antara tahun 2018 dan 2022, China meyakinkan Kepulauan Solomon untuk mengalihkan kesetiaannya kepada China, sambil meyakinkan Vanuatu untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.[15] Sebagai gantinya, investasi BRI China membanjiri kedua negara. Saat ini, China adalah kreditor dan investor bilateral terbesar bagi kedua negara kepulauan ini.[16]
Tanggapan Melanesia terhadap pengaruh China yang semakin besar di kawasan ini bervariasi secara lokal maupun nasional. Meskipun keempat negara Melanesia mengakui kekuatan ekonomi Beijing sebagai mitra keuangan yang signifikan, negara-negara ini (tidak termasuk Kepulauan Solomon) juga mempertimbangkan implikasi keamanan nasional jika melibatkan China secara terbuka dalam urusan regional mereka. Bahkan Kepulauan Solomon, yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan China, terus melakukan lindung nilai. Negara-negara Melanesia juga secara kolektif menolak “Visi Pembangunan Bersama” China,[17] kemitraan keamanan dan ekonomi komprehensif yang diusulkan oleh Beijing pada tahun 2022, dengan alasan kurangnya konsultasi sebelum rencana itu diusulkan oleh China. Negara-negara Melanesia bekerja sama dengan negara-negara Pasifik lainnya telah mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan ekonomi dengan China, yang mendorong hubungan mereka dengan Beijing dan membatasi campur tangan China terhadap kepentingan dan urusan keamanan di kawasan itu.
[1] Ministry of Fooreign Affairs of the People’s Republic of China. Fact Sheet: Coopertation Between China and Pacific Island Countries. 24 Mei 2022. https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt_665385/2649_665393/202205/t20220524_10691917.html
[2] Wonchibeni Patton. What does China gain from its South Pacific Engagement?. The Insititute of Chinese Studies. 6 November 2021. https://icsin.org/blogs/2021/11/06/what-does-china-gain-from-its-south-pacific-engagement/
[3] Ministry of Fooreign Affairs of the People’s Republic of China. China: A Development Patner to the Pacific Region. 11 Maret 2023. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/202203/t20220311_10650946.html
[4] The World Bank. The World Bank in Pacific Islands. 6 Oktober 2023. https://www.worldbank.org/en/country/pacificislands/overview
[5] Global Construction Review. China to build Papua New Guinea’s first national road system. 24 November 2017. https://www.globalconstructionreview.com/china-build-papua-new-guineas-first-national-road/
[6] Kate Lyons. Papua New Guinea asks China to refinance its national debt as Beijing influence grows. The Guardian. 7 Agustus 2019. https://www.theguardian.com/world/2019/aug/07/papua-new-guinea-asks-china-to-refinance-its-national-debt-as-beijing-influence-grows
[7] Denghua Zhang. Fiji. The People’s Map of Global China. 6 Juli 2021.https://thepeoplesmap.net/category/pacific/
[8] Geogina Kekea. Solomon Islands secures @100m China loan to build Huawei mobile towers in historic step. The Guardian. 19 Agustus 2022. https://www.theguardian.com/world/2023/sep/05/pacific-games-2023-solomon-island-china-cost-controversy
[9] Charley Piringi. China ‘gifts’and cost concerns: Pacific Games stir controversy in Solomon Islands. The Guardian. 5 September 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/sep/05/pacific-games-2023-solomon-island-china-cost-controversy
[11] Connolly, Peter. (2023). GRAND STRATEGY: Inside China’s statecraft in Melanesia. 42-65.
[12] The Times of India. Envy in Papua New Guinea as Chinese money pours in. 21 Mei 2023. https://timesofindia.indiatimes.com/world/rest-of-world/envy-in-papua-new-guinea-as-chinese-money-pours-in/articleshow/100395327.cms?from=mdr
[13] Wonchibeni Patton. What does China gain from its South Pacific Engagement?. The Insititute of Chinese Studies. 6 November 2021. https://icsin.org/blogs/2021/11/06/what-does-china-gain-from-its-south-pacific-engagement/
[14] The Associated Press. Solomon Islands signs policing pact with China. NPR. 11 Juli 2023. https://www.npr.org/2023/07/11/1186916419/solomon-islands-signs-policing-pact-with-china
[15] Chris Horton. In Blow to Taiwan, Solomon Island Is Said to Switch Relations to China. The New York Times. 16 September 2019. https://www.nytimes.com/2019/09/16/world/asia/solomon-islands-taiwan-china.html
[16] Connolly, Peter. (2023). GRAND STRATEGY: Inside China’s statecraft in Melanesia. 42-65.
[17]Aljazeera. China, Pacific islands fail to reach consensus on security pact. 30 Mei 2022. https://www.aljazeera.com/news/2022/5/30/china-pacific-islands-fail-to-reach-consensus-on-security-pact
North Korea declared that it has launched its first spy satellite into orbit and promised to carry out further launches in order to counter what it described as its “dangerous military maneuvers by its enemies.” Using a brand-new carrier rocket called “Chollima-1,” the satellite, called “Malligyong-1,” was launched late on November 21, according to the state-run Korean Central News Agency (KCNA).[1] If the spacecraft succeeds, analysts say, it may greatly enhance North Korea’s military capabilities, including the ability to target enemy forces more precisely.
On early December, North Korea began operating a satellite control office set up at the Pyongyang General Control Center of the National Aerospace Technology Administration, according to KCNA. The defense ministry of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) expressed the desire for an enhanced military posture as part of its war deterrence strategy, according to the news agency. The information gathered by the satellite will be conveyed to the relevant executive department of the Central Military Commission, and directives will be issued to major units and the General Reconnaissance Bureau of the Korean People’s Army.[2] This follows North Korea’s announcement last month that the reconnaissance satellite would commence its official mission on December 1 after a seven to 10-day fine-tuning process.
Pyongyang first attempted to put a satellite into orbit in late May, but the second stage of the rocket carrying the satellite malfunctioned and it crashed into the sea. According to KCNA, the mission failed because “the new engine system’s dependability and stability” were “poor” and “the gasoline utilized was “unstable.” A KCNA article at the time stated that “an error in the emergency blasting system during the third-stage flight” caused the second attempt to fail in August.[3] Japanese officials claim that the rocket split into many pieces before plummeting into the Pacific, East China, and Yellow seas.
Following the second unsuccessful launch attempt, North Korean Ambassador, Kim Song boldly said that the nation’s pursuit of the spy satellite program was within its “legitimate right as a sovereign state.[4] He refuted the claim that North Korea intended to use the satellite launch to get intercontinental ballistic missile (ICBM) capability. The third effort on November 21st was anticipated by many and was hinted to by Pyongyang, which promised early on Wednesday to launch more to secure the capability to reconnoiter the south Korean region, according to KCNA.[5]
Even one satellite in orbit, according to analysts, improves North Korea’s military stance. “If successful, it will enhance the intelligence, surveillance, and command, control, and communications capabilities of the North Korean military.” That would strengthen the North’s capacity to command its forces” in any potential battle, according to CNN’s Carl Schuster, a former director of operations at the Joint Intelligence Center of the US Pacific Command. According to Ankit Panda, a nuclear policy specialist at the Carnegie Endowment for International Peace, “the satellite will give them a capability that they previously used to lack that can assist them in military targeting, it can assist them in damage assessment.”[6]
Is satellite really so crucial to a state?
From a realist perspective, the use of space satellites aligns with states’ fundamental drive for security and power. Satellites provide crucial capabilities for intelligence, surveillance, reconnaissance, and communication, offering states a strategic advantage in monitoring potential threats and safeguarding their interests. The right for self-defense is also very important because it justifies any action conducted by states to protect their people, territorial integrity, and any other domestic aspects.[7]
There has been some debate about the use of space for military objectives in the past. At that time, its exclusive function was for communication, which led to states continuously launching satellites to support the communication channels, states now deal with more than only space exploration problems.[8] The control and utilization of space assets contribute to a state’s military strength and enhance its ability to gather information, make informed decisions, and project power globally.
The significance of space for state security began to emerge with notable importance during the latter half of the 20th century, marked by pivotal events such as the Cold War space race and the subsequent development of satellite technology. Satellites can provide an image of the surface of the Earth. Many organizations can use satellite imagery to gain intelligence, including military groups to critical national infrastructure. Positioning, navigation, and timing also Global Navigation Satellite System satellites are each a form of navigational satellite, and using several satellites in a cluster, these systems can provide precise time and location information to users on the ground. Some systems may provide additional information such as altitude.[9]
The first artificial satellite itself called Sputnik 1, was launched from Baikonur Cosmodrome at Tyuratam, Kazakhstan which was at the time part of the Soviet Union on 1957. A few months after that, on the last day of January 1958, the U.S. would place its own satellite in orbit. NASA’s Jet Propulsion Laboratory at the California Institute of Technology built the craft which led to James Van Allen’s discovery of radiation belts around Earth held in place by the planet’s magnetic field.[10]
Those activities led to The U.S.’ planned Strategic Defense Initiative (SDI), sometimes known as Star Wars, aims to defend against any nuclear strikes. It was first developed in 1983 by President Ronald Reagan and was modeled after the Soviet Union. Suffice to say, states may have right to do anything in airspace because the concept of sovereignty has made them eligible to do so if their actions do not breach other states’ sovereignty, yet it is different on the case of space. The goal of the SDI itself was to intercept Soviet intercontinental ballistic missiles (ICBMs) at different stages of their flight in order to protect the U.S. from attack.[11]
As the geopolitical landscape evolved, satellite technology became integral to modern warfare and defense strategies. The Gulf War in 1990-1991 showcased the instrumental role of satellites in precision-guided weaponry and real-time intelligence.[12] As countries throughout the world have come to understand the vital role that space assets play in preserving security and strategic interests, the significance of satellite-based communication, surveillance, and reconnaissance has only increased over time. This has led to concerns in the West regarding North Korea’s satellite launch.
[3] Yoonjung Seo, Emiko Jozuka, and Mohammed Tawfeeq, “North Korea says its spy satellite launch has failed, again”, CNN, August 23, 2023, https://www.cnn.com/2023/08/23/asia/north-korea-second-satellite-launch-fails-intl-hnk/index.html
[4] Richard Roth, Pierre Meilhan, and Heather Chen, “Defiant North Korea tells UN its spy satellite program is its ‘legitimate right as a sovereign state’,” CNN, August 25, 2023 https://www.cnn.com/2023/08/25/world/north-korea-un-ambassador-defence-spy-satellite-launch-intl-hnk/index.html
[6] Justin McCurry, “North Korea’s spy satellite is a big deal, regardless of how advanced its technology is”, The guardian, November 22, 2023, https://www.theguardian.com/world/2023/nov/22/north-korea-spy-satellite-malligyong-1-pyongyang-kim-jong-un
[7] Dio H. Tobing and Olivia N. Maryatmo, “Celestial Anarchy: States’ Right To Self-Defense In Outer Space”, JURIS GENTIUM LAW REVIEW, August 2016, pp. 9-18
[9] “What are satellites used for? (and why they matter)”, Riskware, 2023, https://www.riskaware.co.uk/insight/what-are-satellites-used-for-why-satellites-matter/#:~:text=Satellites%20can%20provide%20an%20image,groups%20to%20critical%20national%20infrastructure.
[12] Larry Greenemeier, “GPS and the World’s First “Space War””, Scientific American, February 8, 2016, https://www.scientificamerican.com/article/gps-and-the-world-s-first-space-war/#:~:text=Satellite%2Dbased%20navigation%20proved%20its%20mettle%20in%20helping%20the%20U.S.,where%20the%20Iraqis%20expected%20coalition
Sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Seoul mengumumkan pada hari Kamis (7/12/2023) bahwa sekitar 600 warga Korea Utara “hilang” setelah dipulangkan secara paksa oleh Tiongkok pada bulan Oktober.
Kelompok Kerja Keadilan Transisi (TJWG), memperingatkan bahwa di negara-negara terpencil, para korban menghadapi hukuman penjara, penyiksaan, kekerasan seksual, dan eksekusi. Laporan ini dirilis sekitar dua bulan setelah Korea Selatan mengajukan protes kepada Tiongkok atas dugaan pemulangan sejumlah besar warga Korea Utara yang berusaha melarikan diri ke Korea Selatan.
TJWG mengumumkan pada tanggal 9 Oktober bahwa ratusan pembelot Korea Utara telah dipindahkan dari kamp penahanan Tiongkok melintasi perbatasan ke utara dengan bus dan van yang dijaga, dan menyebut peristiwa tersebut sebagai repatriasi massal terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Meskipun banyak identitas pasti para pembelot Korea Utara belum diketahui, namun kelompok tersebut mengatakan sebagian besar yakni 70% dari mereka adalah perempuan. “Tidak ada kontak yang terjalin dengan para pembelot sejak mereka kembali,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
“Satu-satunya kejahatan kakakku adalah lahir di Korea Utara… yang aku inginkan untuknya adalah hidup dalam keamanan,” kata Kim Kyu, kakak Kim Cheol-ok, salah satu anggota kelompok repatriasi.
“Orang-orang yang kembali secara paksa dihadapkan pada penyiksaan, kekerasan berbasis gender, pemenjaraan di kamp konsentrasi, aborsi paksa, dan eksekusi karena kediktatoran menyebut mereka sebagai ‘penjahat’ dan ‘pengkhianat.
Media pemerintah Korea Utara belum mengomentari insiden tersebut, namun negara tersebut telah lama mengecam pembelot sebagai “sampah manusia” dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un semakin memperkuat perbatasannya dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu pada bulan Oktober, Kementerian Luar Negeri Beijing menyangkal keberadaan “yang disebut pembelot” di Tiongkok, namun mengatakan bahwa warga Korea Utara memasuki negara tersebut secara ilegal karena alasan ekonomi dan bahwa Tiongkok selalu menangani masalah ini sesuai dengan hukum. Analis hukum TJWG Hee-Seok Shin menyatakan bahwa tidak seperti Korea Utara, China cukup memikirkan citra dan reputasi internasionalnya.
Jumlah pengungsi Korea Utara yang tiba di Korea Selatan mencapai titik terendah selama pandemi ini karena Korea Utara menutup perbatasannya. Sejak itu, Korea Utara telah mencabut beberapa pembatasan terkait virus corona dan melanjutkan perdagangan serta pertukaran lainnya dengan Tiongkok.
