Tigray

October 11 2023

Penyelidikan PBB Terhadap Pelanggaran HAM di Ethiopia Usai: Pentingnya Peran Aktor Non-Negara & Norma Internasional

Anita Susanto Africa, Culture, Economy, News, Politics, Security and Defence Aktor Non-negara, Ethiopia, Hak Asasi Manusia, Norma Internasional, PBB, Tigray, Tigrayan People's Liberation Front 0

Investigasi resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Ethiopia diperkirakan akan selesai minggu depan, meskipun kekerasan masih terjadi di wilayah tersebut. Komisi Internasional Pakar HAM untuk Ethiopia, yang dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan usulan Uni Eropa, akan secara resmi mengakhiri mandatnya setelah tanggal 13 Oktober 2023.

Keputusan ini diambil setelah komisi tersebut mengeluarkan laporan yang memperingatkan risiko pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di Ethiopia dan menekankan kebutuhan mendesak untuk melanjutkan penyelidikan independen terhadap situasi hak asasi manusia di negara tersebut.[1] Konflik di wilayah Tigray di utara Ethiopia dimulai pada November 2020 ketika pasukan pemerintah Ethiopia bentrok dengan pemberontak yang mengakibatkan kekerasan yang meluas yang dilakukan oleh semua pihak.[2]

Meskipun perjanjian perdamaian yang dikenal sebagai Perjanjian Penghentian Permusuhan ditandatangani pada bulan November tahun 2021, kekejaman masih terus terjadi di beberapa wilayah Tigray, sebagaimana dicatat dalam laporan OHCHR.[3] Tahun lalu, mandat tersebut diperbarui dengan selisih yang tipis. Human Rights Watch mengkritik Uni Eropa dan negara-negara anggotanya karena mundur dari dukungan mereka dalam meneliti situasi hak asasi manusia di Ethiopia, dan menyebutnya sebagai “pukulan yang sangat buruk” bagi para korban kekejaman di negara tersebut.[4]

Ethiopia di sisi lain secara konsisten menentang penyelidikan yang diamanatkan PBB, dengan menyatakan bahwa kebijakan peradilan nasionalnya memberikan kesempatan yang memadai untuk melakukan penyelidikan, sebuah sikap yang ditentang oleh komisi PBB. Menanggapi pernyataan tersebut, juru bicara pemerintah Ethiopia Legesse Tulu menyatakan bahwa “Tidak perlu membicarakan jalan buntu.”[5]

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan dinilai oleh tim gabungan dari PBB dan Ethiopia, ditemukan pelanggaran luas terhadap hukum HAM internasional, kemanusiaan, dan pengungsi oleh semua pihak yang berkonflik di Tigray seperti: serangan secara acak terhadap warga sipil dan objek sipil yang melanggar hukum humaniter internasional dan kemungkinan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Selain itu, banyak juga ditemukan kasus pembunuhan di luar hukum dan eksekusi di luar hukum oleh pihak berkonflik dan juga oleh milisi lain seperti kelompok Fano dan Samri.[6]

Konflik The Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) sendiri menyoroti bagaimana kekuatan regional dan global dapat terlibat dalam konflik lokal. Dalam kasus ini, negara-negara tetangga seperti Eritrea dan Sudan telah terlibat dalam konflik tersebut, dan aktor internasional seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa telah menyatakan keprihatinannya dan mengambil tindakan diplomatik. Selain negara, konflik ini memperlihatkan bahwa aktor non-negara, seperti PBB juga berperan dalam resolusi konflik dan asistensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

PBB sebagai aktor non-negara, hadir di tengah pihak berkonflik untuk berusaha membantu penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini. Keberagaman antar aktor telah menciptakan peluang bagi terbentuknya sistem baru dan kemitraan baru, serta penguatan dan transformasi sistem lama.[7] Terlebih, secara teori, Aktor non-negara dapat meminta pertanggungjawaban negara atas tindakan yang dilakukan oleh negara. Contohnya, PBB dapat memantau dan melaporkan pelanggaran HAM dan pelanggaran lainnya, sehingga memberikan tekanan pada negara untuk mematuhi norma dan standar internasional.

Norma internasional menjadi salah satu aspek yang dapat menjadi pegangan aktor internasional dalam melakukan sebuah tindakan. Hal ini berkaitan dengan HAM dimana, meskipun hukum humaniter internasional tidak memberikan rincian yang sama mengenai investigasi, standar hak asasi manusia ini berlaku sepanjang waktu dan universal, termasuk dalam situasi konflik bersenjata. Untuk itu, norma-norma internasional juga memiliki peran penting dalam mengurangi risiko dengan memperjelas perilaku yang tidak dapat diterima dan membantu membentuk tindakan negara dan aktor non-negara.

[1] “EHRC-OHCHR Joint Investigation Report on Tigray Conflict”, Ethiopian Human Rights Commission, 12 Oktober 2022, https://ehrc.org/download/ehrc-ohchr-joint-investigation-report-on-tigray-conflict/

[2] Eve Brennan, “UN-mandated investigation into atrocities in Ethiopia to end”, CNN, 5 Oktober 2023, https://edition.cnn.com/2023/10/05/africa/un-ethiopia-investigation-lapses-intl/index.html

[3] “The acute risk of further atrocity crimes in Ethiopia: an analysis”, International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia, Human Rights Council, 3 Oktober 2023, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/chreetiopia/A-HRC-54-CRP-2.pdf

[4] Op. Cit., Brennan

[5] Ibid.

[6] “Report of the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC)/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Joint Investigation into Alleged Violations of International Human Rights”, Ethiopian Human Rights Commission, 2021

[7] Neeraj Trivedi, “Role of Organisations as Non-State Actors in International Relations”, CLAWS Journal, vol. 13, no. 1, 2020, pp. 116-125.

Warga Etiopia dari wilayah Tigrayan yang tinggal di Afrika Selatan memegang plakat saat mereka memprotes di luar Kedutaan Besar AS di Pretoria (Foto oleh PHILL MAGAKOE/AFP via Getty Images)

June 22 2022

Pemerintah Ethiopia dan Pasukan Tigrayan Melangkah Menuju Negosiasi Perdamaian

Anita Susanto Africa, Economy, News, Politics, Security and Defence Ethiopia, Genosida, Konflik, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pertikaian, Tigray 0

Pemerintah Ethiopia telah membentuk sebuah komite untuk berunding dengan pasukan dari wilayah Tigray, Perdana Menteri Abiy Ahmed mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi kepada parlemen pada 14 Juni 2022. Komite telah “mempelajari prasyarat dan bagaimana negosiasi akan berjalan,” katanya.

Komite tersebut akan dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Ethiopia, Demeke Mekonnen dan diharapkan untuk menyerahkan laporan yang menguraikan rinciannya kepada Abiy dalam waktu 10 hingga 15 hari. Mekonnen menjelaskan bahwa Pemerintah Ethiopia berkomitmen untuk perdamaian baik itu dengan TPLF (Front Pembebasan Rakyat Tigrayan) atau entitas lain yang mencari perdamaian.

Inisiatif itu direspon baik oleh Debretsion Gebremichael, presiden TPLF yang mengatakan kelompoknya “siap untuk bernegosiasi untuk perdamaian yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar bagi hak asasi manusia, demokrasi, dan akuntabilitas,” dalam sebuah surat terbuka yang diposting ke Twitter.

“Kami akan berpartisipasi dalam proses perdamaian yang kredibel, tidak memihak, dan berprinsip,” bunyi surat itu, menambahkan bahwa kelompok itu menyatakan setiap pembicaraan damai harus diadakan di Nairobi, Kenya dengan mediasi yang dipimpin oleh Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta.

Gebremichael juga menyatakan bahwa tuntutan untuk terjadinya negosiasi kegiatan itu membutuhkan keterlibatan berbagai mitra internasional, di bawah kepemimpinan Pemerintah Kenya. Di antara mitra tersebut adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Uni Emirat Arab, PBB, dan Uni Afrika. Setelah komite federal menyerahkan laporan, dan pasukan Tigrayan mengajukan prasyarat mereka, sebuah pengumuman akan dibuat mengenai pembicaraan damai antara keduanya.

Perkembangan tersebut menandai langkah signifikan menuju negosiasi damai antara dua kekuatan yang berkonflik selama lebih dari satu setengah tahun yang telah menelan ribuan nyawa, menyebabkan ratusan ribu orang dalam kondisi kelaparan di Tigray dan memecahkan rekor dunia untuk perpindahan dalam satu tahun pada tahun 2021, menurut Pusat Pemantauan Pemindahan Internal.

Konflik internal ini juga sempat membuat PBB harus ‘putar balik’. Serangan di wilayah Mekelle pada Oktober lalu memaksa pesawat PBB yang membawa 11 personnel kemanusiaan untuk memutar balik ke Addis Ababa. Kondisi ini memaksa penundaan penerbangan tiap dua minggu PBB ke wilayah tersebut. Kekhawatiran keselamatan pekerja kemanusiaan di wilayah konflik Tigray menjadi isu kritis yang perlu dilindungi dalam lingkup hukum humaniter internasional dan upaya resolusi konflik.

October 28 2021

Serangan Udara Ethiopia di Tigray Tewaskan Tiga Anak Kecil

Chatrine Debora Africa, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Afrika, Ethiopia, Pertahanan Keamanan, Tigray 1

Konflik berkepanjangan di wilayah Tigray kembali meningkat. Pada 20 Oktober lalu , pemerintah Ethiopia meluncurkan dua serangan udara di wilayah Tigray yang menargetkan pemberontak yakni Front Pembebasan Rakyat Tigray atau the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) di wilayah tersebut. Kekuatan militer pemerintah Ethiopia menyatakan sudah meluncurkan senjata bom di beberapa wilayah. Salah satunya yakni Ibu Kota Mekelle dan Kota Agbe di sekitar 80km ke wilayah Barat.

Wilayah Tigray yang penduduknya berjumlah sekitar lima juta orang tersebut mengalami blokade secara de facto karena pertikaian dan ditambah dengan pandangan partai politik yang menilai adanya hambatan bantuan kemanusiaan.

Perdana Menteri Abiy Ahmed menyatakan konflik dengan TPLF meningkat kembali sejak November 2020 dan meskipun tensi sempat menurun pada akhir Juni lalu, namun kelompok TPLF mampu menguasai wilayah paling utara Ethiopia, sehingga kebanyakan kekuatan militer pemerintah memilih mundur.

Juru Bicara pemerintah Ethiopia, Selamawit Kassa, menambahkan Wilayah Barat atau Mai Tsebri merupakan tempat pelatihan militer untuk kelompok teroris TPLF. Konflik meluas juga di wilayah lain seperti Amhara dan Afar. Militer pemerintah berupaya mengambil alih kembali wilayah yang dikuasai oleh TPLF.

Pemerintah Ethiopia selanjutnya melancarkan dua serangan, pertama di wilayah pabrik semen di Mekele dan kedua di pusat kota sekitar Hotel Planet.

Pesawat PBB Memilih Putar Balik

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan serangan udara Ethiopia menyebabkan tewasnya tiga orang anak dan beberapa bangunan sipil juga rusak.

“Jet yang meluncurkan serangan sangat dekat dan langsung membakar bangunan tersebut hingga berubah menjadi abu.” kata masyarakat sipil setempat. Amerika Serikat turut berkomentar pada peningkatan eskalasi dan mengutuk keberlanjutan kekerasan yang terjadi sehingga merugikan masyarakat sipil.

Serangan di wilayah Mekelle pun memaksa pesawat PBB yang membawa 11 personnel kemanusiaan untuk memutar balik ke Addis Ababa. Kondisi ini memaksa penundaan penerbangan tiap dua minggu PBB ke wilayah tersebut. Kekhawatiran keselamatan pekerja kemanusiaan di wilayah konflik Tigray menjadi isu kritis yang perlu dilindungi dalam lingkup hukum humaniter internasional dan upaya resolusi konflik.

AS dan Eropa Ancam Berikan Sanksi

Baik AS dan Eropa mengancam akan memberikan sanksi pada pemerintah dan TPLF guna menekan penghentian konflik berkepanjangan yang berpotensi menjadi “Yugoslavia” selanjutnya.

Konflik antara pemerintah berdaulat dan pemberontak yang mengganggu kestabilan dan kedaulatan wilayah Ethiopia perlu diselesaikan secepatnya. Korban sipil baik kematian dan berbagai gedung yang hancur menambah ketidakstabilan sosial ekonomi, terlebih masyarakat juga diserang kelaparan. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan adanya dialog perdamaian, dan tekanan baik politik dan ekonomi. Selain itu, dapat juga mengirimkan bantuan kemanusiaan dari PBB dan negara asing lainnya.

Kestabilan di wilayah ini penting dijaga agar dampak berkelanjutan pada wilayah negara Afrika lain tidak semakin parah.

August 24 2021

Konflik Tigray: Kompleksitas Politik Domestik Etiopia dan Dilema AS

Chatrine Debora Africa, Politics, Security and Defence, Think Afrika, Ethiopia, Human security, Politik, Tigray 0

Sebagai wilayah rentan konflik, wilayah benua Afrika khususnya di Tigray, Ethiopia memerlukan perhatian lebih. Peningkatan eskalasi konflik di negara dengan populasi terbanyak kedua di Benua Afrika ini sedang meningkat kembali sejak November tahun 2020 lalu. Sejauh ini, Universitas Ghent Belgium memprediksi konflik ini sudah menewaskan setidaknya 10 ribuan orang dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi.^[1] Badan bantuan kemanusiaan Amerika Serikat (USAID) mengestimasikan bahwa hampir satu juta orang di wilayah Tigray mengalami kelaparan karena dampak konflik, serta akses dasar lainnya juga semakin terbatas. AS menyatakan sudah berupaya mengirimkan bantuan dan mengundang pemerintah setempat untuk berdialog, namun terus ditolak oleh Perdana Menteri Ethiopia, Abiy.^[2] Lalu, mengapa hal ini terjadi?

Konflik Ethiopia dan peningkatan tensi domestik

Konflik Tigray di Ethiopia terjadi antara tentara pemerintah Ethiopia yakni Ethiopian National Defense Force (ENDF) dan pejuang Tigray yang berselisih di wilayah utara Tigray. Pejuang Tigray atau The Tigray People’s Liberation Front (TPLF) memandang Perdana Menteri (PM) Ethiopia Abiy Ahmed dari etnis Oromo sebagai lawan politiknya. Hal ini dikarenakan 25 tahun sebelum Abiy Ahmed menjabat pada tahun 2018, TPLF merupakan aktor dengan pengaruh terbesar di politik domestik Ethiopia.^[3] Koalisi pemerintah Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) dulu dipimpin oleh pemimpin dari TPLF yang dilakukan secara otoriter. Hal ini yang membuat Abiy berupaya membentuk koalisi baru dari gabungan EPRDF menjadi satu partai yakni Partai Kemakmuran sebagai upaya menghilangkan pengaruh TPLF dan menjanjikan reformasi demokrasi.

Kompetisi politik antara PM Abiy Ahmed dan TPLF semakin terlihat saat TPLF menolak bergabung koalisi, sehingga terdapat perbedaan kepentingan dikarenakan ingin mempertahankan dan meraih kembali kekuasaan. Berdasarkan konsep kekuasaan, aktor politik memandang kekuatan yakni pengaruh bisa dicapai menggunakan metode kerja sama, kekerasan, dan kompetisi. Kondisi politik di Ethiopia berubah menjadi konflik keamanan dan sipil, sehingga jika dilihat dari konsep penggunaan kekuatan, Ramos Horta (2015) menyatakan pencegahan konflik bersenjata memang perlu dicegah, namun jika sudah ‘tidak bisa dicegah’, maka ‘penjaga perdamaian’ yakni kekuatan militer digunakan untuk menjaga kestabilan wilayah dan mencegah penyebaran konflik yang terjadi.^[4] Konsep ini membahas mengenai bagaimana penggunaan kekuatan militer guna mengatasi dan menstabilkan wilayah konflik bersenjata.

Pada konteks ini, eskalasi Tigray meningkat setelah upaya pencapaian kekuasaan melalui pemilihan umum pada September tahun 2020 yang dilakukan tanpa persetujuan pemerintah pusat. Tindakan sepihak ini diperburuk dengan penggunaan kekuatan militer oleh TPLF yang menyerang markas ENDF serta menduduki Ibu Kota Tigray yakni Mekele.^[5] Penggunaan kekerasan meningkatkan insiden kasus pembunuhan dan pembantaian, sehingga Abiy juga merespon dengan peningkatan kekuatan militer di wilayahnya. Abiy bahkan menunjukkan ketidaksetujuannya dengan elit politik Tigray dengan membahas akuntabilitas perekonomian dan kejahatan politik di masa pemerintahan terdahulu.^[6] Adu kekuatan militer antara militer Ethiopia dan TPLF mengalami dinamika perubahan kemenangan yang saat ini lebih menguntungkan TPLF, sehingga TPLF semakin memperluas wilayah pendudukannya ke wilayah Afar dan Amhara per 5 Agustus lalu.^[7] Kedua pihak sama-sama berupaya mencapai kepentingan kekuasaan yakni pengaruh politik, wilayah, dan kesatuan etnisnya. Namun, keterlibatan kekuatan militer hanya menambah beban sosial warga sipil dan beban ekonomi.

Konteks Keamanan Manusia pada Konflik Tigray dan Bantuan AS

Konflik politik yang berdampak pada isu keamanan, sosial, dan ekonomi di Tigray berkaitan dengan isu keamanan manusia. Keamanan manusia merupakan keamanan bagi individu maupun kelompok dari berbagai ancaman fisik dan non fisik seperti kelaparan, penyakit, terorisme, kejahatan etnis, dan lain-lain.[8] Isu keamanan manusia ini membutuhkan perlindungan yang serius agar semua kebutuhan mendasar masyarakat dapat dicapai dan dipenuhi. Kondisi konflik di Tigray tidak hanya membuat ribuan orang tewas dan ratusan ribu lainnya harus mengungsi. Namun, masyarakat juga kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan mendasarnya agar bisa hidup dengan tenang dan damai, yang diperparah dengan kondisi menderita kelaparan, kejahatan dan diskriminasi etnis, dan lain-lain.

Isu keamanan manusia ini turut mengundang keterlibatan Barat dan aliansinya. Juru Bicara Kenegaraan Amerika Serikat Ned Prince mendorong agar TPLF mundur dari wilayah Amhara dan Afar. Namun, AS bersama aktor internasional kemanusiaan lain yakni Doctors without Borders dan the Norwegian Refugee Council juga menilai tindakan PM Abiy menggunakan kekerasan pada etnis lain merupakan metode yang salah, sama seperti yang dilakukan TPLF.^[9] Bahkan, sebagai satu-satunya negara pendonor terbesar Ethiopia, AS tetap melayangkan sanksi ekonomi dan militer, sehingga bantuan dana untuk Ethiopia dipangkas cukup besar hingga USD1 triliun.^[10] Badan kemanusiaan yakni Human Rights Watch melaporkan bahwa militer pemerintah Ethiopia melakukan pelanggaran HAM dengan perlakuan intimidasi dan pengancaman pada orang Tigraya.^[11] Isu HAM ini yang menjadi salah satu isu kritis AS dalam kebijakan sanksi pada pemerintahan Abiy.

Di sisi lain, Abiy menilai AS dan Barat terlalu ikut campur permasalahan domestiknya, karena melakukan sanksi ekonomi dan militer dengan dasar pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik Tigray.^[12] Ethiopia bahkan membekukan tugas dan fungsi dari organisasi kemanusiaan internasional selama tiga bulan dengan dasar penyebaran informasi palsu terkait pelanggaran hak asasi manusia.^[13] Melalui menteri luar negerinya, Ethiopia menyatakan jika pembatasan dari AS terus berlangsung, maka Ethiopia tidak memiliki pilihan lain selain “memikirkan kembali” hubungan politiknya dengan AS.^{^[14]} Tindakan ini juga berbuntut panjang, karena USAID dan aliansi Eropa juga menilai pemerintah Ethiopia menghambat bantuan kemanusiaan dengan adanya penahanan akses bantuan ke Tigray. Namun, Juru Bicara PM Abiy menolak tuduhan tersebut dan menilai tindakan tersebut sebagai prosedur pemeriksaan ketat keluar-masuk logistik.^[15]

Posisi AS cukup dilematis karena di satu sisi Ethiopia menyadari wilayah strategisnya sebagai rekan utama AS di Afrika, sehingga Ethiopia mulai “bertingkah” dengan mendekati Turki guna membahas perjanjian kerja sama militer.^[16] Bagi AS, kedekatan ini akan berdampak pada pengaruh dan hubungan politik AS-Ethiopia, terutama karena wilayah strategis Ethiopia di antara negara lainnya di Afrika. Namun, AS juga tetap perlu memberikan sanksi atas tindakan Ethiopia yang melanggar nilai dasar yang dijunjung oleh negara Barat, yakni HAM. Sebagai negara kedua populasi tertinggi di Afrika, AS juga menilai stabilitas sosial politik dan keamanan di Ethiopia penting sebagai upaya meminimalisir efek berkelanjutan kekerasan di Afrika, mengingat kondisi benua Afrika yang sudah rentan konflik domestik.

Bagi Ethiopia, tindakan AS yang dianggap terlalu ikut campur domestiknya juga akan berpengaruh pada kekuasaan dan kekuatan politik domestik Ethiopia. Sebagai pemimpin berdaulat, Ethiopia juga ingin mengatasi permasalahan domestiknya secara penuh tanpa intervensi asing. Namun juga tidak bisa dipungkiri, penggunaan kekuatan militer kedua pihak sudah banyak merugikan sipil, sehingga eskalasi ini juga berbahaya bagi regional Afrika lainnya yang juga sudah memiliki permasalahan konflik domestik. Maka dari itu, AS dan Barat tetap perlu melakukan bantuan kemanusiaan untuk meminimalisir dampak yang menyebar ke regional Afrika.

^[1] BBC News, (2021), Ethiopia’s Tigray war: The short, medium and long story, BBC News, https://www.bbc.com/news/world-africa-54964378

^[2] BBC News, (2021), Ethiopia’s Tigray crisis: US accuses Abiy’s government of blocking aid, BBC News, https://www.bbc.com/news/world-africa-58279442

^[3] Martina Schwikowski, (2021), The conflict in Tigray, Ethiopia, DW, https://www.dw.com/en/the-conflict-in-tigray-ethiopia/a-58886256

^[4] Antonio Oliveira, (2021), THE USE OF MILITARY FORCE IN THE MANAGEMENT AND CONFLICT RESOLUTION, JANUS.NET e-journal of International Relations, Vol. 7, No. 1, May-October 2016. Consulted, https://repositorio.ual.pt/handle/11144/2621.

^[5] Ibid.,

^[6] Vanda Felbab-Brown, (2021), Dangerous trends in Ethiopia: Time for Washington’s tough love, Brookings, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/08/09/dangerous-trends-in-ethiopia-time-for-washingtons-tough-love/

^[7] Ibid.,

[8] Human Security Unit Office for the Coordination of Humanitarian Affairs United Nations, (n.d.), Human Security In Theory And Practice Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security, United Nations Trust Fund for Human Security

^[9] Declan Wash, (2021), Changing Tack, U.S. Sanctions Ethiopia Over Abuses in Tigray War, New York Times, https://www.nytimes.com/2021/05/24/world/africa/ethiopia-us-sanctions-tigray.html

^[10] Ibid.,

^[11] Human Rights Watch, (2021), Ethiopia: Ethnic Tigrayans Forcibly Disappeared, HRW, https://www.hrw.org/news/2021/08/18/ethiopia-ethnic-tigrayans-forcibly-disappeared

^[12] Giulia Paravicini, (2021), Ethiopia accuses United States of meddling over Tigray, Reuters, https://www.reuters.com/world/africa/us-imposes-restrictions-ethiopia-assistance-over-tigray-2021-05-23/

^[13] Kaamil Ahmed, (2021), Ethiopia suspends aid groups for ‘spreading misinformation, The Guardian, https://www.theguardian.com/global-development/2021/aug/06/ethiopia-suspends-aid-groups-for-spreading-misinformation

^[14] Giulia P., Op.cit.

^[15] BBC News, Op.cit.

^[16] Al Jazeera, (2021), Erdogan backs peaceful resolution to Ethiopia’s Tigray conflict, Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2021/8/18/erdogan-offers-to-mediate-end-to-ethiopias-tigray-conflict