Politik Asia

China-Zhao-Lijian-Wolf-Warrior-Diplomacy

July 1 2021

Diplomasi “Wolf-Warrior”: Topeng Baru China?

Chatrine Debora Asia Pacific, Politics, Social and Culture, Think China, Diplomasi, Politik Asia, Politik China, Propaganda, Wolf Warrior, Xi Jinping 0

China cukup terkenal dengan diplomatnya yang tegas dan keras dalam menyampaikan pandangan politik maupun kritik yang dilontarkan global pada China, terutama dari negara-negara Barat. Hal ini dikarenakan adanya sentimen dari masyarakat China pada Barat karena dianggap selalu membesar-besarkan atau melakukan propaganda citra buruk China di media global. Terutama dengan meningkatnya kembali isu pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong, penyudutan terhadap China terkait dengan sumber virus Corona, dan berbagai tindakan agresivitas militer dan politik China yang membuat tensi politik China dengan Barat lebih sensitif. Tentu banyak diplomat China di luar negeri yang membela dan melindungi negaranya, bahkan mempromosikan teori-teori konspirasi dan menghina diplomat atau negara asing lainnya sebagai respon balasan.^[1] Namun, Presiden China Xi Jinping baru-baru ini meminta para diplomatnya untuk membantu dalam membangun citra China yang “dapat diandalkan, dikagumi, dan dihormati” pada global.^[2] Lalu, apakah China memutuskan menjadi lebih “pasif” dalam diplomasinya?

Diplomasi “Wolf-Warrior” China: Kombinasi Nilai China?

Penggunaan kata Wolf-Warrior diambil dari sebuah film aksi nasionalis heroik China yang bercerita tentang pahlawan yang melindungi nilai dan integritas China, serta menyelamatkan Afrika dari “barbarisme” Barat.^[3] Wolf-Warrior pada hal ini merujuk pada praktik diplomasi yang ofensif dan agresif dalam melindungi nilai dan pencapaian kepentingan nasionalnya, baik dalam isu politik, ekonomi, maupun keamanan. Diplomat-diplomat China yang dikirimkan oleh Xi Jinping ini tidak sedikit yang disebut wolf-warrior karena menggunakan kata verbal yang “tegas” yang dianggap sebagai upaya pertahanan hak, nilai, dan kepentingan China, namun tidak sedikit juga negara lain yang menilai hal tersebut buruk. Metode ini berbeda dari strategi “tenang” saat kepemimpinan Deng Xiaoping dengan nilainya yakni “sembunyikan kekuatanmu dan tunggu waktu yang tepat” yang digunakan dalam dinamika perpolitikan global sambil menguatkan kekuatan domestik.^[4] Strategi ini dilakukan mengingat pada masa tersebut, kekuatan China belum sekuat dan seberpengaruh sekarang, sehingga diplomasi China lebih pasif dan seakan hanya diam sembari memformulasikan upaya mencapai kepentingannya.

Namun, metode dalam wolf-warrior ini cukup mirip dengan strategi pendahulunya yakni Mao Zedong yang lebih tegas dalam politik internasional dengan nilainya “jika ingin mencapai sesuatu, perlu dilakukan dengan melawan musuh dari belakang.”^[5] Wolf-warrior sendiri sudah diterapkan oleh diplomat pertama China yakni Zhou Enlai yang mengadopsi pendekatan ini untuk melindungi martabat China dan tidak mengulang masa lalu China. Kombinasi dari pemikiran-pemikiran ini yang selanjutnya digunakan oleh Xi Jinping dalam memimpin China dan memformulasikan kebijakan domestik serta luar negerinya. Hal ini penting sebagai pengimplementasian dan refleksi nilai pendahulu dan masyarakat China. Sekaligus, dikarenakan pemikiran ini, metode itu pula yang digunakan para diplomat China dalam membalas “serangan tersebut dengan pidato yang keras, terutama melalui cuitan dan unggahan di internet. Menariknya, investigasi memperlihatkan peningkatan kekuatan digital China yang salah satunya digunakan untuk memuat akun-akun palsu yang mencuit ulang unggahan tersebut ke seluruh dunia sebagai bentuk propaganda China untuk melindungi pandangannya pada masyarakat global.^[6] Tindakan ini menunjukkan China menggunakan media sosial yang lingkupnya global sebagai salah satu taktik wolf warrior China dalam melindungi nilai-nilai China. Dengan kekuatan dan pengaruh China yang cukup besar sekarang, China jadi lebih berani dalam perpolitikan luar negerinya. Hal ini menunjukkan perubahan kekuatan negara dan pengaruhnya akan berpengaruh juga pada pendekatan yang digunakan.

Pernyataan Xi Jinping dalam diplomasi wolf-warrior

Berdasarkan definisinya, diplomasi diartikan sebagai praktik negosiasi dan dialog untuk mempromosikan hubungan damai antar negara dan aktor asing lain demi mencapai kesepakatan dan melindungi kepentingan domestik sekaligus internasionalnya.^[7] Dalam hal ini, diplomasi “tegas” wolf-warrior ini menjadi alat China untuk mencapai ambisi internasionalnya sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan politik paling berpengaruh secara global, sekaligus menjaga legitimasi domestiknya, baik pada partai dan masyarakat China. Diplomasi wolf-warrior China yang sudah dilakukan sejak lama ini mulai mengalami pertentangan, baik dari lingkup internasional terutama dari Barat, maupun dari domestik. Salah satunya adalah protes dari Australia yang muncul setelah seorang diplomat China mengunggah cuitan mengenai keterlibatan “berdarah” Australia di Afghanistan, di mana Australia menuntut permintaan maaf dari China, namun China enggan melakukannya.^[8] Cuitan sensitif ini mungkin tampak biasa saja, namun jika diteruskan bisa berpotensi melukai hubungan politik dengan negara lain dengan China, padahal China tahu membutuhkan hal tersebut untuk perbaikan hubungan dan citranya. Meskipun banyak masyarakat China yang setuju dengan ketegasan China dalam menghadapi Barat, namun pertentangan dari domestik juga cukup tinggi, di mana banyak yang menilai ketegasan China dalam politik internasional tetap dibutuhkan dan dilarang menjadi “lemah dan inkompeten” dalam pendekatannya.^[9] Hal ini membuktikan, Xi Jinping masih perlu menyeimbangkan pendekatan diplomasinya antara kepentingan di internasional dan domestiknya.

Pernyataan Xi Jinping untuk “memperbaiki citra” China di global melalui para diplomatnya ini bukan tanpa alasan karena untuk menjaga market ekonominya, China menyadari pentingnya kerja sama dan hubungan baik global. Namun, bukan juga berarti China akan langsung menjadi pasif pada dunia internasional dan berubah dalam semalam. Hal ini dikarenakan keputusan perbaikan citra ini sekaligus dijadikan instrumen China untuk melakukan klasifikasi “teman” dan “musuh” bagi perpolitikan China. Tahapan ini dilakukan demi memutuskan negara yang bisa dikompromikan untuk pencapaian kepentingan ekonomi yakni pasar China, politik yakni pengaruh dan ambisi hegemoni regional China, dan pengembangan hubungan militer keamanan China dengan memodifikasi pendekatan politik Xi Jinping. Lebih lagi, upaya “perbaikan citra” ini juga tidak akan terlalu banyak berpengaruh karena masyarakat global terutama di Amerika Serikat menunjukkan sebanyak 67 persen masyarakatnya berpandangan negatif pada China, bahkan melihat sebagai musuh dan kompetitor dikarenakan berbagai isu kemanusiaan, Covid-19, dan ekonomi perdagangan.

^[1] AFP, (2021), Furious patriots: China’s ‘wolf warrior’ diplomacy makeover backfires, Free Malaysia Today, https://www.freemalaysiatoday.com/category/world/2021/06/27/furious-patriots-chinas-wolf-warrior-diplomacy-makeover-backfires/

^[2] Ibid.,

^[3] Hon-min Yau dan Bheki Mthiza Patrick Dlamini, (2021), Wolf Worries, Strategic Vision vol. 9, no. 46, https://en.csstw.org/upload/files/SV46-Wolf%20Worries.pdf

^[4] Zainab Yasin, (2021), China’s Wolf Warrior Diplomacy: Major Change Drivers of its Policy, Modern Diplomacy, https://moderndiplomacy.eu/2021/06/26/chinas-wolf-warrior-diplomacy-major-change-drivers-of-its-policy/

^[5] Ibid.,

^[6] Josep Brouwer, (2021), IS XI RE-THINKING “WOLF WARRIOR” DIPLOMACY?, China Digital Times, https://chinadigitaltimes.net/2021/06/is-xi-re-thinking-wolf-warrior-diplomacy/

^[7] Noe Cornago, (2008), Diplomacy, University of the Basque Country, Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict (pp.574-580), https://www.researchgate.net/publication/286221540_Diplomacy

^[8] Daniel Hurst dan Helen Davidson, (2020), China rejects Australian PM’s call to apologise for ‘repugnant’ tweet, The Guardian, https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/30/australia-china-pm-scott-morrison-demands-apology-fake-chinese-tweet-adf-soldier

^[9] AFP, Op.cit.

February 19 2021

UU Coast Guard: Perwujudan Ambisi Kekuataan Maritim China

Rifani Agnes Eka Wahyuni Think Asia Timur, China, Coast Guard, Maritim, Politik Asia 0

(Foto: Reuters)

China pada era kepemimpinan Xi Jinping ini mempunyai visi “China Dreams” dengan semangat mengembalikan kejayaan “Middle Kingdom” sebagai negara yang besar dan kuat dalam kancah sistem internasional. Aspirasi untuk mewujudkan China Dreams ini, menjadikan Xi Jinping memfokuskan pada strategi pembangunan China dan memperkuat kapabilitas kekuatannya. Salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan mendeklarasikan ambisi kekuataan maritim China. Mengapa kekuatan maritim menjadi salah satu prospek yang dituju oleh Xi Jinping?

Hal ini bukan tanpa sebab, sebagaimana dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan, dalam bukunya The Influence of Sea Power upon History mengemukakan teori bahwa sea power merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara, yang mana jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diabaikan akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut.[1]

Ambisi Kekuataan Maritim China

Pembangunan kekuataan maritim ini menjembatani China di masa lalu dan China modern yakni sebagai pilar utama dari strategi nasional besar Xi, kekuatan maritim China adalah esensi yang luar biasa penting terlebih pada era globalisasi sekarang, kekuatan maritim bukan saja untuk kedaulatan keamanan namun juga untuk kesejahteraan ekonomi.

Deklarasi ambisi kekuatan maritim yang digaungkan oleh Xi Jinping dalam pemenuhan China’s Dreams semakin terlihat akhir-akhir ini. Selain dengan peningkatan kekuataan kapabilitas Angkatan lautnya dengan mengembangkan teknologi kapal perang serta aktifnya menggelar kekuatan laut terutama di Kawasan Indo Pasifik.[2] Salah satu yang menjadi sorotan terbaru ialah pemerintahan China meloloskan sebuah peraturan hukum yang kontroversial mengenai Undang-Undang (UU) penjaga pantai (coast guard) terbaru pada tanggal 23 Januari dan mulai efektif berlaku pada 1 Februari 2021. Adapun isi UU ini memberikan kebebasan bagi coast guard China untuk menggunakan “tindakan apa saja” termasuk penggunaan senjata bagi kapal asing yang dianggap dapat mengganggu dan mengancam penegakan kedaulatan dalam yuridiksi perairan operasionalnya.

Keberadaan UU ini sebagai bagian dari strategi pembangunan kekuataan dan kapabilitas untuk pencapaian target China’s dream yang terbagi menjadi 2 tahapan yakni tahapan tahun 2021-2035 tujuan utama China adalah untuk mewujudkan China sebagai negara sosialis yang modern. Hal tersebut dilakukan melalui perkembangan ekonomi, menyelesaikan modernisasi angkatan bersenjatanya, dan meningkatkan kekuatan ekonomi serta teknologi untuk menjadi pemimpin inovasi secara global. Sementara dalam kurun waktu 2035-2049, China akan fokus dalam menyelesaikan semua pembangunan untuk mencapai rejuvenation dimana Cina menjadi negara yang kaya, kuat, demokrasi, maju secara budaya, dan harmonis.[3]

Implikasi UU Coast Guard China terhadap negara di Indo Pasifik

Dengan keberadaan pembangunan kekuataan militer laut China serta pemberlakuan UU coast guard ini akan mendorong lahirnya security dilemma bagi negara-negara disekitar China terutama negara-negara yang memiliki riwayat konflik seperti Jepang dan Filipina. Jepang melalui Kepala Sekretaris Kabinet Satunobu Kato menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang sangat kuatir dengan keberadaan UU ini akan mengganggu keamanan Jepang, terlebih semakin aktifnya pergerakan China di area wilayah persengketaan Senkaku. Selain itu juga Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi menghimbau China untuk tidak menggunakan perundang-undangan yang dalam beberapa aspek melanggar hukum internasional.[4]

Filipina juga turut memberikan protes kepada China terkait UU ini melalui Sekretaris Kementerian Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. dalam pernyataan persnya pada pada 27 Januari 2021 mengatakan bahwasanya pemberlakuan UU tersebut telah melewati batas hak maritim China di bawah hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan Penghargaan 2016 tentang arbitrase Laut China Selatan, selain itu juga keberadaan UU ini sebagai ancaman perang secara verbal bagi negara-negara yang mengindahkan keberadaan UU tersebut, disisi lain secara tidak langung memaksa untuk memberikan pengakuan terhadap UU itu bilamana negara tidak menentang keberadaan UU tersebut.[5] Selain secara diplomatic Filipan melalui Kepala Militer Filpina Jenderal Cirilito Sobejana juga memerintahkan untuk menambah jumlah gelar pasukan di Laut China Selatan sebagai upaya perlindungan bagi aktivitas nelayan Filipina.[6]

Keberadaan UU coast guard China yang baru dan aktifnya coast guard China memasuki wilayah-wilayah persengketaan di Laut China Selatan dan Senkaku ini berdampak kepada meningkatnya ketegangan antar negara-negara tersebut dengan China. Sebagaimana offensive realism dari Mearsheimer yang memiliki asumsi dasar bahwa negara-negara besar akan memaksimalkan kekuatan relatifnya (militer) yang sifatnya limitless (tidak terbatas) untuk tujuan keamanan dan kekuasan dalam struktur anarki (tidak mengakui kekuasaan lain di atas negara) sistem internasional.[7] Sehingga apa yang dilakukan China sesuai dengan hakikat dasar sifat manusia adalah egois dan agresif bahwa semua tindakannya untuk mencapai kepentingan utamanya yakni maksimalisasi kekuasaan dan keamanan yakni mengembalikan kejayaan China dalam sistem internasional.

[1]Alfred Thayer Mahan, “The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783”. (1890). Paperback.

[2] Thangavel K. Balasubramaniam & Ashok K. Murugesan, “China’s Rising Missile and Naval Capabilities in the Indo-Pacific Region”, Journal of Indo-Pacific Affair. (Summer 2020). pp.98-111 https://media.defense.gov/2020/Jun/08/2002312001/-1/-1/1/DO_BALASUBRAMANIAM.PDF

[3] Office of The Secretary of Defense, Annual Report to Congress Military and Security and Developments Involving The People’s Republic of China 2020. pp.1-4.

[4] Eric Johnston, “As China authorizes use of force by coast guard, Japan consider response”, Japan Times 10 Februari 2021. https://www.japantimes.co.jp/news/2021/02/10/national/china-coast-guard-law-japan/

[5] Christia Marie Ramos, “PH ‘strongly opposes’ application of China coast guard law ‘beyond Beijing’s territory’ Inquirer. 12 Februari 2021 https://globalnation.inquirer.net/193799/ph-reiterates-strong-opposition-to-application-of-china-coast-guard-law-beyond-beijings-territory

[6]Jojo Rinoza & Luis Liwanang, “Phillippines to Increase Sea Presence in Response to Chinese Coast Guard Law” Benar News, 9 Februari 2021. https://www.benarnews.org/english/news/philippine/general-reacts-02092021133359.html

[7] Glenn Snyder, 2002, Mearsheimer’s World Offensive Realism and the Struggle for Security: A Review Essay, International Security, Vol. 27, No.1, gl. 149-173.

February 11 2021

China 2021: Siap Perang Demi Taiwan?

Cristiyunisca Reviani Rongkas Think 2021, Asia Timur, China, Perang, Politik Asia, Taiwan 0

(Foto: POOL/Getty Images)

Setelah dilantik sebagai Presiden AS ke-46, Joe Biden sebagaimana pada janji kampanye diekspektasikan untuk berbicara lebih banyak mengenai demokrasi. Visi Biden sangat jelas untuk mengembalikan AS dan aliansinya sebagai promoter demokrasi di kancah internasional. Dengan visi ini, AS akan menyentuh masalah paling sensitif bagi China yaitu kemerdekaan Taiwan. Perubahan tindakan AS ini akan sangat mempengaruhi hubungan AS-China tentunya.

Awal Februari Biden menegaskan kembali komitmennya untuk kemerdekaan Taiwan, sekaligus menegaskan posisi yang diambil AS di Asia. Biden juga menyampaikan keprihatinan mengenai aktivitas militer yang dilakukan oleh China di perairan Taiwan yang dianggap tidak menyelesaikan apapun, justru semakin memperkeruh suasana. China selalu menjadi agresif ketika ada yang menyangkut Taiwan, terutama dukungan terhadap kemerdekaan Taiwan. Komitmen Biden kemudian direspon oleh Menteri Pertahanan China, melalui juru bicaranya menyampaikan agar pihak manapun tidak bermain api dengan upaya mendukung kemerdekaan Taiwan. China juga menyampaikan bahwa kemerdekaan Taiwan bagi China berarti perang.

Tidak hanya bersama AS, tensi antara China dan Taiwan telah semakin panas sejak Taiwan dipimpin oleh Tsai Ing-wen. Tsai Ing-Wen secara terang-terang menolak ide reunifikasi China, terutama sejak kembali terpilih pada pemilu 2020. Tidak hanya semakin vokal menolak ide reunifikasi, Tsai Ing-Wen juga semakin vokal mendorong kemerdekaan penuh Taiwan dari China. Tsai Ing-wen juga masih bertahan dalam posisi menolak “one country, two system” yang ditawarkan oleh China karena dinilai akan merusak demokrasi dan kebebasan yang ada di Taiwan.

Merespon pernyataan Tsai Ing-Wen, China kerap kali melakukan aktivitas militer di sekitar wilayah Taiwan. Bahkan tercatat beberapa kali secara sengaja melewati mid-line Taiwan. Paling baru, tanggal 28 Januari 2021, Menteri Pertahanan Taiwan melaporkan ada 6 pesawat tempur, China termasuk empat J-10 Fighter Jet, yang secara sengaja diterbangkan di wilayah udara Taiwan. Melalui aksi ini, China dianggap sedang melakukan power projection militernya. Tentu saja dilakukan untuk menunjukan bahwa China mampu menyerang Taiwan saat itu juga.

Lalu yang menjadi pertanyaan dunia internasional saat ini, apakah China akan menginvasi Taiwan? Intensi melakukan invasi pernah disampaikan oleh Xi Jinping pada awal 2019. Suka atau tidak suka Taiwan harus melakukan reunifikasi dengan China dan China dengan cara apapun termasuk penggunaan militer akan menjamin hal itu terlaksana. Walaupun tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan, tapi pentingnya arti Taiwan untuk China dapat memaksa China melakukan invasi.

Salah satu yang dibutuhkan China untuk keberhasilan invasi Taiwan adalah militer yang kuat. Modernisasi yang dilakukan oleh China selama ini berhasilkan meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan militernya. Dengan kekuatannya sekarang, AS bahkan mengkhawatirkan China bisa saja melakukan invasi dengan kekuatan penuh ke Taiwan. Selain itu, pengaruh China di kancah internasional yang semakin besar juga dapat memaksa negara lain untuk tidak menunjukan dukungan terhadap kemerdekaan Taiwan. Sehingga, secara diplomatik China bisa menekan negara lain untuk tidak mendukung Taiwan sekaligus dapat melakukan invasi ke Taiwan melalui darat, udara dan laut.

Banyak orang mungkin mengatakan invasi China ke Taiwan tidak akan terjadi. Pada kenyataannya kemungkinan invasi kali ini semakin besar dapat terjadi. Reunifikasi Taiwan secara penuh menjadi salah satu tujuan China di 2049 untuk merayakan 100 tahun berdirinya negara itu. Intensitas aktivitas China untuk reunifikasi Taiwan akan semakin tinggi terjadi mendekati perayaan tersebut. Namun, Taiwan yang semakin vokal menolak dapat memaksa China melakukan invasi bahkan sebelum 2049 untuk memastikan Taiwan tidak bisa lagi menolak reunifikasi.

China di tahun 2021 merupakan China yang berbeda; lebih kuat, lebih terarah dan lebih serius. China sekarang memiliki banyak cara untuk memaksa Taiwan melakukan reunifikasi. Mulai dari postur militer China yang semakin kuat sejak modernisasi dan pengaruhnya di dunia internasional yang cukup kuat. Sehingga, China dianggap cukup mampu untuk melakukan invasi ke Taiwan.

Menariknya, ada kecenderungan pola berulang dalam interaksi hubungan internasional. Khususnya, berkaitan dengan dua hal yaitu perang dan damai. Tidak ada yang tahu bahwa Invasi Jerman pada 1 September 1939 ke Polandia berhasil memicu Perang Dunia kedua. Puluhan tahun sejak saat itu, invasi China ke Taiwan diduga akan menjadi invasi yang polanya hampir sama dengan invasi tersebut. Jadi, akankah Invasi China ke Taiwan memulai Perang Dunia ketiga? Satu hal yang pasti, China akan melakukan apa saja untuk membawa Taiwan berada dibawah kekuasaannya sekalipun artinya harus berperang.