Migrasi

Pemimpin dari sembilan negara di kawasan Mediterania dan Eropa Selatan meminta keseriusan Uni Eropa dalam mengatasi masalah migrasi dari sumber akarnya, baik di negara asal maupun negara transit.

Perdana Menteri Italia dari sayap kanan, Giorgia Meloni, menyatakan bahwa negara-negara di ‘garis depan’ saat ini kesulitan menangani kedatangan imigran, sehingga tanpa adanya solusi “struktural” dari blok UE tersebut, maka “semua orang akan dilanda kewalahan”.

Kenaikan tajam dalam jumlah imigran yang tiba di pulau kecil Italia, Lampedusa, awal bulan ini memicu ketegangan di dalam blok dan memberikan dorongan untuk mencari strategi bersama baru.

Selain itu, presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan “respons bersatu Eropa”, yang menekankan perlunya “solidaritas dengan Italia, sebagaimana kita harus menunjukkan solidaritas dengan semua negara yang menjadi pintu masuk pertama imigran”.

Para pemimpin yang dikenal sebagai “Med 9” bertemu di Malta setelah menteri dalam negeri UE di Brussels akhirnya membuat kemajuan dalam aturan baru tentang cara blok tersebut menangani pencari suaka dan imigrasi ilegal.

Pakta tentang Migrasi dan Suaka yang diperbarui akan berupaya mengurangi tekanan pada negara-negara garis depan dengan memindahkan sebagian kedatangan ke negara-negara UE lainnya, dan para pemimpin di Malta mendorong adopsi yang cepat.

Namun, Meloni, yang pemerintahannya terpilih setahun yang lalu dengan platform anti-imigran, berpendapat bahwa hanya upaya melakukan redistribusi imigran yang tiba tidaklah cukup. 

Penanganan migrasi ilegal membutuhkan “respons Eropa yang menyeluruh dan berkelanjutan”, kata para pemimpin dari Kroasia, Siprus, Prancis, Yunani, Italia, Malta, Portugal, Slovenia, dan perwakilan Spanyol. “Mengingatkan akan kebutuhan akan peningkatan besar-besaran dalam upaya UE di dimensi eksternal, dengan pendekatan baru untuk secara efektif mengurangi pergerakan utama dan mencegah keberangkatan imigran,” demikian ditegaskan.

“Secara keseluruhan,” ujar Perdana Menteri Malta, Robert Abela, “masalah ini akhirnya harus diatasi dari sumbernya”.

Setelah pertemuan dengan Macron dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Malta, Meloni menyatakan bahwa ia melihat “keinginan, setidaknya dalam dokumen”, untuk bertindak bersama sebagai blok.

Ia menegaskan bahwa agar efektif, hal ini harus dilakukan secara bersama-sama di tingkat Eropa. Hingga tahun ini, jumlah kedatangan di Italia telah melebihi 133.000, hampir dua kali lipat dari angka pada periode yang sama tahun lalu menurut data resmi.

Ketika ribuan imigran tidur di kasur di luar di pusat penerimaan Lampedusa yang membludak dua minggu lalu, von der Leyen memperkenalkan rencana 10 poin untuk membantu Roma mengatasi krisis ini. Rencana von der Leyen termasuk kemungkinan perluasan misi angkatan laut di Mediterania – misi yang menurut Meloni seharusnya dilakukan “sesuai dengan otoritas Afrika Utara”.

Komisi Eropa mengumumkan pekan lalu bahwa mereka bersiap untuk melepas dana pertama ke Tunisia – salah satu titik awal utama bagi kapal-kapal – dalam rencana yang ditandatangani tahun ini untuk memperkuat penjaga pantainya dan melawan penyelundup.

Meloni menyatakan bahwa kesepakatan UE dengan Tunisia sudah menghasilkan “tanda-tanda kolaborasi yang sangat penting” dan dapat dijadikan model untuk keterlibatan dengan negara-negara Afrika Utara.

Pada tahun 2017, UE telah mencapai kesepakatan dengan Libya, meskipun para kritikus berpendapat bahwa memaksa kedua negara untuk menangkap dan secara paksa mengembalikan kapal, membuat UE dipertanyakan dalam isu pelanggaran hak asasi manusia.

Badan amal penyelamatan Sea Watch melaporkan bahwa pesawat pengawas mereka, Seabird, menyaksikan kapal penjaga pantai Libya – yang disumbangkan oleh Italia – menabrak sebuah perahu karet yang membawa sekitar 50 orang imigran.

Badan amal tersebut menyatakan bahwa belum jelas apakah ada di antara para imigran yang tenggelam dalam insiden “kekerasan” tersebut.

Selain itu, setidaknya 990 imigran tewas atau hilang dalam perlintasan antara Juni dan Agustus tahun ini, tiga kali lipat dari jumlah yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu, demikian dikatakan oleh UNICEF, agensi anak-anak PBB.

Setidaknya 289 anak telah meninggal dunia tahun ini saat mencoba melakukan perlintasan. UNICEF memperingatkan bahwa Laut Tengah telah menjadi “kuburan bagi anak-anak dan masa depan mereka”.

Pemerintah Italia telah menyuarakan keberatan terhadap Jerman karena memberikan dana untuk mendukung kapal-kapal penyelamat badan amal yang beroperasi di Laut Tengah Tengah, yang dikenal sebagai jalur laut paling berbahaya bagi para imigran di seluruh dunia.

Italia juga mengusulkan bahwa kapal-kapal badan amal dengan bendera asing seharusnya diwajibkan, sesuai dengan peraturan UE, untuk memobilisasi para imigran di negara asal mereka, seperti yang diungkapkan oleh Meloni. Namun, menurut laporan dari media Italia, usulan tersebut ditolak oleh menteri dalam negeri dalam pertemuan di Brussels, Belgia.

Pemimpin di Malta juga bersama-sama mendesak untuk “tindakan segera” mengenai krisis iklim, mengikuti gempa bumi yang menghantam Maroko, bencana banjir di Libya, dan peristiwa cuaca ekstrem di Eropa Selatan.