China telah mengintegrasikan penggunaan drone pertanian, robotika, dan Artificial Intelligence (AI) ke dalam sektor agrikultur sebagaimana ditegaskan dalam Dokumen Nomor 1 Tahun 2026 serta rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Five Year Plan) Kelima Belas periode 2026 hingga 2030. Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi pertanian diposisikan sebagai instrumen utama untuk menjaga produktivitas pangan nasional.
Meskipun demikian, kemajuan teknologi tersebut tetap menghadapi keterbatasan yang tidak dapat diatasi melalui inovasi digital semata, yaitu kondisi geografis. China menanggung sekitar seperlima populasi dunia, tetapi hanya memiliki sekitar 9 persen lahan subur dan 6 persen cadangan air tawar global. Kondisi tersebut menyebabkan rata rata setiap penduduk hanya memiliki sekitar 1,29 mu atau setara dengan sekitar 860 meter persegi lahan garapan per kapita sehingga ruang untuk memperluas produksi pertanian secara konvensional menjadi sangat terbatas.
Keterbatasan sumber daya lahan tersebut mendorong pemerintah China mempertahankan kebijakan yang dikenal sebagai red line atau garis merah, yaitu ketentuan mengenai batas minimal 1,8 miliar mu lahan subur yang mulai diterapkan sejak 2006. Kebijakan ini dipertahankan secara ketat karena dipandang sebagai fondasi utama bagi keamanan pangan nasional. Produksi biji bijian pada 2025 mencapai sekitar 1,43 triliun jin atau setara dengan sekitar 715 juta ton. Pemerintah kemudian menaikkan target produksi menjadi sekitar 1,45 triliun jin atau sekitar 725 juta ton pada 2030 sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Belas.
Meskipun target tersebut menunjukkan optimisme pemerintah, berbagai pemodelan ekonomi memperkirakan tingkat swasembada biji bijian China pada 2030 hanya akan berada sedikit di atas 90 persen. Proyeksi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara target produksi nasional dan kebutuhan konsumsi dalam negeri sehingga tujuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan secara mandiri masih sulit diwujudkan.
Ketergantungan terhadap impor pangan paling jelas terlihat pada komoditas kedelai yang hingga kini masih menjadi titik lemah sistem pangan China. Sebagai importir kedelai terbesar di dunia, China diperkirakan mengimpor lebih dari 110 juta ton kedelai sepanjang 2025. Brasil menempati posisi sebagai pemasok utama dengan pangsa sekitar 71 persen, sedangkan Amerika Serikat tetap menjadi pemasok penting meskipun hubungan perdagangan kedua negara beberapa kali mengalami ketegangan.
Di sisi lain, Rusia dan Kazakhstan mulai memainkan peran yang semakin besar sebagai pemasok alternatif melalui kebijakan diversifikasi impor yang bertujuan mengurangi risiko geopolitik. Total impor biji bijian China diperkirakan setara dengan sekitar 21 persen produksi domestiknya sehingga menunjukkan bahwa narasi swasembada pangan nasional masih sangat bergantung pada stabilitas rantai pasok internasional.
Ketahanan pangan dalam konteks tersebut tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan produksi pertanian, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari strategi geopolitik China. Ketergantungan terhadap impor kedelai dan berbagai komoditas pangan strategis menjelaskan mengapa Beijing sangat sensitif terhadap dinamika hubungan dagang dengan Washington.
Kondisi yang sama juga menjelaskan mengapa investasi Belt and Road Initiative (BRI) semakin diarahkan pada pembangunan pelabuhan, jaringan logistik, serta infrastruktur perdagangan di kawasan Amerika Selatan dan Eurasia. Hubungan kerja sama pertanian dengan Rusia juga berkembang seiring meningkatnya kemitraan strategis kedua negara. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pangan telah menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi keamanan nasional komprehensif China yang ditempatkan sejajar dengan energi, teknologi, dan semikonduktor.
Dokumen Nomor 1 Tahun 2026 juga memperkenalkan kebijakan yang menekankan koordinasi antara impor pertanian dan peningkatan produksi domestik. Rumusan kebijakan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah China menyadari impor pangan masih menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, fokus kebijakan bergeser dari upaya menghapus ketergantungan impor menjadi pengelolaan risiko agar pasokan pangan tetap terjaga dalam berbagai situasi.
Dokumen tersebut juga memperluas penggunaan drone, robotika, dan Artificial Intelligence (AI) sebagai bagian dari modernisasi pertanian nasional. Pemanfaatan teknologi memang mampu meningkatkan efisiensi penanaman, pemupukan, maupun deteksi dini terhadap serangan hama. Akan tetapi, teknologi tidak dapat menggantikan fungsi lahan pertanian, ketersediaan air, maupun stabilitas iklim yang menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Pengalaman historis China menunjukkan bahwa ketahanan pangan memiliki dimensi politik yang jauh lebih luas daripada sekadar persoalan ekonomi. Trauma akibat kelaparan besar pada masa lalu membentuk cara pandang pemerintah bahwa gangguan terhadap pasokan pangan dapat berkembang menjadi ancaman terhadap stabilitas sosial dan legitimasi negara. Atas dasar tersebut, investasi besar besaran dalam teknologi pertanian tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjadi instrumen mitigasi terhadap kerentanan struktural yang berasal dari keterbatasan lahan, tekanan jumlah penduduk, serta meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.
Perkembangan tersebut membawa implikasi yang semakin besar terhadap sistem pangan global. Upaya China memperluas sumber impor dari Brasil, Rusia, Kazakhstan, serta berbagai negara mitra dalam Belt and Road Initiative (BRI) menunjukkan bahwa perdagangan pangan semakin dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik. Pola tersebut berpotensi membentuk konfigurasi baru dalam perdagangan komoditas pertanian internasional yang tidak lagi sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar bebas.
Pertanyaan mengenai siapa yang akan memenuhi kebutuhan pangan China sebagaimana pernah dikemukakan oleh analis lingkungan Amerika Serikat pada 1995 kini berkembang menjadi pertanyaan yang lebih strategis, yaitu sejauh mana kerentanan pangan akan memengaruhi pembentukan aliansi ekonomi dan keseimbangan geopolitik dunia pada dekade mendatang.