kestabilan sosial

BEIJING, CHINA - OCTOBER 25: Chinese President Xi Jinping speaks at the podium during the unveiling of the Communist Party's new Politburo Standing Committee at the Great Hall of the People on October 25, 2017 in Beijing, China. China's ruling Communist Party today revealed the new Politburo Standing Committee after its 19th congress. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

February 8 2023

Xi Jinping: Modernisasi China Bukanlah ‘westernisasi’

Chatrine Debora Asia Pacific, Politics, Social and Culture Ekonomi, kestabilan sosial, Modernisasi, Westernisasi, Xi Jinping 0

Presiden China Xi Jinping dalam pidatonya pada Selasa (07/02) menolak ide ‘westernisasi,’ untuk menunjukkan keyakinan akan kemandirian China. Presiden Xi Jinping menekankan pentingnya pemahaman yang benar dan dengan penuh semangat untuk memajukan modernisasi China.

Xi, yang juga Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis China (CPC) dan Ketua Komisi Militer Pusat, menyatakan hal tersebut saat berpidato pada pembukaan sesi belajar di Sekolah Partai Komite Pusat CPC (Akademi Pemerintahan Nasional). Acara ini dihadiri oleh anggota baru terpilih dan anggota pengganti Komite Sentral Partai Komunis, serta pejabat utama di tingkat provinsi dan kementerian.

Dilansir dari kantor berita China, Xi menekankan bahwa, “Inti dan elaborasi dari teori modernisasi China adalah inovasi teoretis utama yang dicapai pada Kongres Nasional CPC ke-20, dan itu merupakan pencapaian besar terbaru dalam mengembangkan sosialisme ilmiah.” Xi mengklaim bahwa keberhasilan pembangunan China menunjukkan bahwa adanya cara lain untuk memodernisasi, dan menegaskan bahwa China telah menyanggah “mitos bahwa modernisasi berarti westernisasi.” Ia memuji model China sebagai paradigma untuk diikuti oleh negara-negara berkembang lainnya.

Dalam pidato tersebut, Xi mendesak anggota partai untuk “memahami gagasan dengan benar” dan mempromosikan modernisasi China yang “menampilkan gambaran lain dari modernisasi, memperluas pilihan jalan bagi negara-negara berkembang … dan memberikan solusi China bagi seluruh umat manusia untuk mencapai sistem sosial yang lebih baik.”

Pengalaman sudah membuktikan bahwa modernisasi versi-China lebih layak dan stabil, dan itu adalah satu-satunya jalan yang benar untuk membangun negara yang kuat dan memulihkan bangsa. Xi mengusulkan dan menguraikan jalan China menuju modernisasi dalam laporannya kepada Kongres Nasional Partai Komunis ke-20 pada bulan Oktober, yang memilih 205 anggota dan 171 anggota alternatif dari Komite Pusat Partai Komunis ke-20.

Xi meninjau upaya keras bangsa China untuk mencapai pemulihan di era modern, seperti upaya Partai dalam memimpin pembentukan Republik Rakyat Tiongkok, melalui reformasi dan keterbukaan, serta membuat terobosan bersejarah untuk menjadi pemimpin dunia yang buktinya mampu membuat China sebagai perekonomian terbesar kedua.

Bergantung kepada kepemimpinan Partai

Xi Jinping dalam pidato tersebut juga menilai bahwa inti dari pencapaian tujuan modernisasi terletak pada bagaimana negara China berpegang teguh pada kepemimpinan Partai Komunis. Hal ini yang akan menentukan “keberhasilan atau kegagalan akhir” dari upaya China untuk berkembang. Dalam jangka pendek, China harus berusaha untuk mencapai peningkatan dalam kegiatan ekonomi tahun ini, termasuk di dalamnya menambahkan upaya lebih lanjut harus untuk memandu entitas bisnis dalam memperkuat kepercayaan dan menstabilkan kondisi ekonomi dan sosial.

Negara juga perlu mengoordinasikan pencegahan dan pengendalian Covid dengan lebih baik guna pembangunan ekonomi dan sosial, serta aspek lain seperti hubungan antara pembangunan dan keamanan.

Tidak dengan ‘westernisasi,’ model China menuju modernisasi adalah proyek sistemik yang membutuhkan koordinasi, perencanaan sistematis, dan pendekatan holistik.

December 7 2021

Sedikitnya 14 Orang Tewas Akibat Awan Panas Gunung Semeru di Jawa Timur

Chatrine Debora Breaking, Health, News, Social and Culture Bencana Alam, kestabilan sosial 0

Bencana alam gunung berapi aktif kembali terjadi di Indonesia tepatnya Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (4/12) lalu. Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang tersebut mengalami awan panas guguran sekitar pukul 3 sore waktu setempat.

Dilaporkan bahwa sekitar pukul 14:47 terjadi banjir lahar atau guguran awan panas dengan amplitudo maksimal 20 milimeter. Beberapa titik lokasi juga memperlihatkan area gelap akibat kabut dari abu vulkanik. Hujan abu juga terjadi di beberapa wilayah lain seperti Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, serta wilayah Supiturang, Pronojiwo, dan Lumajang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menyatakan yang terjadi di Gunung Semeru bukanlah erupsi, melainkan Awan Panas Guguran (APG), yakni adanya aliran suspensi dari material gunung seperti batu, abu, pasir, dan kerikil dalam suatu massa gas vulkanik panas yang keluar dari gunung api.

Gunung Semeru, gunung tertinggi di Jawa, mengeluarkan abu disertai awan panas yang menyelimuti wilayah pedesaan, sehingga warga panik dan berlarian menyelamatkan diri. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur menyatakan sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas, di mana sembilan orang di antaranya berhasil diidentifikasi, dan sekitar 56 orang mengalami luka ringan dan berat.

Kurang lebih 1,300 warga setempat dievakuasi, di mana bantuan baik berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan diberikan kepada korban bencana alam. Presiden Joko Widodo sudah meminta jajarannya agar dilakukan tindakan cepat mengatasi dampak awan panas guguran Gunung Semeru.

Peringatan Dini Bahaya Gunung Api Semeru

Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Andiani mengatakan peringatan dini terkait bahaya erupsi gunung api aktif sudah dilakukan, bukan hanya untuk Gunung Semeru, namun juga gunung api aktif lain yang dipantau oleh PVBMG.

Pemantauan dilakukan menggunakan peralatan pemantauan dan pengamatan visual selama 24 jam, di mana pada 1 Desember sudah terdapat guguran lava pijar di lereng Gunung Semeru. Andiani meyatakan sudah ada penyebaran informasi tersebut ke Pemda, BPBD, dan relawan pengamat gunung api. Di hari selanjutnya, petugas pengamatan gunung api Semeru sudah mengeluarkan peringatan juga terutama bagi warga sekitar Besuk Kobokan, Kembar, Bang, dan Sarat untuk tidak beraktivitas disekitarnya. Hal ini dilakukan untuk antisipasi guguran atau awan panas guguran.

Di sisi lain, Kepala Bidang Kedaruratan dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang menilai tidak ada Sistem Peringatan Dini di Desa Curah Kobokan, yang padahal penting untuk mendeteksi peringatan dini bencana. Hanya ada alat seismometer di daerah Dusun Kamar A untuk memantau pergerakan air dari atas untuk disampaikan pada penambang di bawah.

Kondisi ini membuat terisolasinya masyarakat di wilayah “paling terdampak” yakni Kecamatan Pronojiwo dan Candi Puro. Tidak hanya berdampak pada jatuhnya korban tewas, namun juga banjir lahar menyebabkan terputusnya akses jembatan penghubung wilayah. Akses ke kota Malang ke Lumajang turut terputus sehingga tidak bisa dilintasi oleh para warga.

June 14 2021

Pemilu Peru 2021: Menambah Permasalahan Domestik?

Chatrine Debora America, Politics, Social and Culture, Think Castillo, Demokrasi, Fujimori, kestabilan sosial, Pemilu, Pemilu Peru, Peru 0

Peru baru saja melaksanakan pemilihan umum presiden antara dua pasangan kandidat yakni Keiko Fujimori dari sayap kanan dan Pedro Castillo dari sayap kiri. Pemilihan ini tetap dilaksanakan meski keadaan politik, sosial, dan ekonomi di Peru memburuk terutama dikarenakan isu korupsi dan lambatnya penanganan pandemi Covid-19 di Peru. Sejauh ini, hasil pemilu menunjukan Pedro Castillo meraih dukungan 50,2 persen yakni unggul 0.4 persen dari Fujimori, di mana dengan hasil suara total yang dihitung sudah sudah sebanyak 99,8 persen.^[1] Perolehan ini menunjukkan kemungkinan besar Castillo akan memenangkan pemilu kali ini.

Fujimori menduga ada praktik kecurangan dan pencurian suara, namun tuduhan ini belum terbukti. Ditambah, banyak juga masyarakat Peru yang ragu bahwa kedua kandidat ini akan memberikan perubahan untuk Peru, bahkan para aktivis kemanusiaan dan akademisi menilai pesta demokrasi ini akan melemahkan implementasi nilai demokrasi itu sendiri.^[2] Mengapa keraguan ini bisa terjadi?

Krisis Domestik Berkepanjangan di Peru

Kepercayaan dan dukungan publik pada pemerintah menjadi hal vital dalam berjalannya kepemimpinan dan kekuasaan elit politik, terutama di negara demokrasi. Kepercayaan bisa meningkat maupun menurun dipengaruhi berbagai faktor, baik dari elit dan masyarakat sendiri, karena berkaitan dengan pencapaian ekspektasi dari masyarakat yang sudah “mempercayakan” kepemimpinan pada sekelompok elit, yakni keadaan sosial, ekonomi, regulasi, dan lain-lain.^[3] Partisipasi publik dalam pemilu dan demonstrasi menjadi salah satu bentuk komunikasi antara publik dan pemerintah sebagai satu kesatuan komunitas. Demonstrasi dan kritik ini juga tetap penting sebagai evaluasi serta dinamika politik domestik agar antara pemerintah dan publik bisa bersama-sama mendukung pencapaian kepentingan bersama. Namun di Peru, berbagai kondisi ini sangatlah rumit dan multidimensional terutama pada pelaksanaan pemilu dalam masa pandemi ini.

Secara politik, beberapa pemimpin Peru sebelumnya selalu berhubungan dengan tindak penyalahgunaan kekuasaan, di mana presiden yang lengser tahun 2018 yakni Pedro Kuczynski harus mundur karena dugaan pembelian suara, lalu digantikan oleh Martin Vizcarra. Namun Vizcarra juga harus dimakzulkan karena tuduhan penyuapan dan korupsi saat masih menjadi gubernur.^[4] Vizcarra selanjutnya digantikan oleh Manuel Merino yang hanya bertahan lima hari setelah menjabat karena diprotes, sehingga menimbulkan konflik sipil disertai terjadinya kekerasan di Peru yang menewaskan dua warga sipil.^[5] Praktik penyalahgunaan kekuasaan ini seakan menjadi hal biasa dalam perpolitikan domestik Peru, terlebih semua peristiwa turunnya pemimpin Peru ini banyak ditekan oleh partai oposisi pimpinan Fujimori, menunjukkan adanya upaya perebutan kekuasaan yang melemahkan pemerintah.

Saat ini pun, perebutan kekuasaan antara Fujimiro dan Castillo sudah sangat rentan karena masyarakat sudah semakin terpecah, di mana kebanyakan pendukung Castillo berasal dari masyarakat berpendapatan rendah, sedangkan pendukung Fujimiro dari masyarakat berpendapatan lebih tinggi. Selanjutnya, dari aspek sosial dan kesehatan terutama pada masa pandemi ini, kasus positif covid-19 di Peru mencapai hampir 2 juta dengan kematian 187 ribu orang yang membuat negara ini menjadi negara paling terdampak pandemi di Amerika Latin.^[6] Kondisi ini membuat masyarakat banyak yang kekurangan tangki oksigen, tempat tidur, dan vaksin untuk membantu perawatan di masa pandemi Covid-19. Dampak tambahannya yakni lapangan kerja semakin menipis dan jumlah pengangguran di Peru mencapai kurang lebih dua juta orang serta hampir sepertiga masyarakatnya hidup dalam kemiskinan.^[7] Kegagalan pemerintah dan krisis kepemimpinan Peru dalam mengambil kebijakan membuat kondisi selama pandemi di luar kendali.

Kompetisi Pemilu dalam Politik Peru

Kompetisi dalam pemilu menjadi elemen yang mendukung persaingan sehat dan akuntabilitas para kandidat, namun hal ini akan berbeda kasusnya pada negara yang demokrasinya belum matang atau dewasa seperti Peru. Dengan kondisi Peru yang minim akuntabilitas, tinggi korupsi, dan melihat perbedaan suara yang tipis, kecilnya dominasi partai mayoritas melemahkan kekuasaan politik partai.^[8] Kondisi ketidakstabilan ini membuat masyarakat Peru harus memilih kandidat terbaik dari yang “terburuk” demi kelangsungan politik negaranya. Baik Keiko Fujimori maupun Castillo masing-masing memiliki latar belakang yang mempengaruhi pilihan politik masyarakat, di mana Fujimiro sendiri merupakan anak dari mantan presiden otoriter Peru yakni Alberto Fujimori yang dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena kejahatan korupsi dan pelanggaran HAM, ditambah Keiko juga sempat ditahan 16 bulan berkaitan dengan praperadilan korupsi. Fujimori bahkan sudah mencalonkan dirinya sebagai presiden untuk yang ketiga kalinya.

Di sisi lain, Castillo merupakan seorang guru pedesaan yang baru turun ke politik karena memimpin gerakan guru dengan pandangan-pandangan terlalu ekstrem dalam perekonomian, termasuk berkaitan dengan ambisi membuat konstitusi atau referendum baru dan peningkatan pajak untuk industri tambang Peru yang banyak membuat pelaku bisnis dan kalangan atas khawatir.^[9] Hal ini dikarenakan Castillo menginginkan penguatan peran negara dalam menguasai perusahaan tambang, sedangkan Fujimori yang lebih menekankan pada perdagangan bebas demi stabilitas ekonomi. Namun, kedua kandidat memiliki pandangan yang sama terkait isu penolakan aborsi dan pernikahan sesama jenis yang membuat aktivis kemanusiaan menilai kedua kandidat akan melanggar hak-hak kebebasan masyarakat.

Keiko yang sudah cukup lama dalam perpolitikan tentunya akan berkompetisi dengan Castillo yang baru masuk dunia politik. Namun, jika Keiko mengklaim adanya kemungkinan kecurangan, Castillo malah meminta pihak berwenang untuk “melindungi suara” karena masih sedang proses perhitungan dan publikasi. Ambisi Keiko dan rumor tidak berdasarnya sangat berisiko menambah kekacauan sosial dan politik masyarakat yang sudah terpecah. Melihat banyaknya keraguan dari masyarakat Peru terhadap kedua kandidat, pemimpin Peru perlu mengembalikan kepercayaan dan dukungan sipil untuk mencapai kestabilan domestiknya. Masyarakat memerlukan pemimpin yang memberikan kepastian dan pencapaian kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan terutama dalam masa kritis, pandemi saat ini.

^[1] Reuters, (2021), Peru’s socialists lead tight election as battle brews over result, NBC News, https://www.nbcnews.com/news/latino/perus-socialists-lead-tight-election-battle-brews-result-rcna1155

^[2] Philip Reeves, (2021), NPR, https://www.npr.org/2021/06/06/1003713891/peru-heads-to-a-presidential-election-with-two-controversial-candidates

^[3] Saki Kumagai dan Federica Iorio, (n.d.), Building Trust in Government through Citizen Engagement, World Bank, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33346/Building-Trust-in-Government-through-Citizen-Engagement.pdf?sequence=5

^[4] BBC, (2020), Peruvian Congress votes to impeach President Martín Vizcarra, BBC, https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54872826

^[5] Jordi Canas, (2020), Subject: EU election observation mission in Peru for the April 2021 presidential elections, European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006576_EN.html

^[6] Woldometers, (2021), Peru, Woldometer, https://www.worldometers.info/coronavirus//country/peru/

^[7] Al Jazeera, Op.cit., Peru, https://www.worldometers.info/coronavirus/country/peru/

^[8] Marco Aquino dan Marcelo Roachabrun, (2021), Reuters, https://www.reuters.com/world/americas/peru-awakes-uncertain-future-with-polarized-vote-knife-edge-2021-06-07/

^[9] Philip Reeves, (2021), Voters In Peru Wait For Results Of The Country’s Presidential Election, WKMS, https://www.wkms.org/post/voters-peru-wait-results-countrys-presidential-election#stream/0

March 25 2021

Penembakan di Atlanta: Isu Rasial dan Hukum Kepemilikan Senjata di AS

Chatrine Debora America, Politics, Security and Defence, Social and Culture, Think amerika serikat, Asian Hate, Keamanan, kestabilan sosial, Rasisme 0

Beberapa waktu lalu terjadi penembakan terhadap beberapa orang di Atlanta yang menewaskan 8 orang, di mana 6 korbannya merupakan wanita keturunan Asia-Amerika.^[1] Penembakan ini diduga berkaitan dengan pandangan negatif pada orang Asia yang meningkat selama beberapa tahun ke belakang terutama pandemi selama Covid-19. Lalu, bagaimana kaitan antara pandemi Covid-19 dan peningkatan sentimen anti Asia di Amerika Serikat (AS)?

Kekerasan pada kelompok minoritas bukan “isu baru”

Secara jumlahnya, total imigran di AS mengalami penurunan di tahun 2020 dengan kurang lebih 85,7 juta imigran dengan total 26% dari populasi AS.^[2] Namun, jumlah ini kemungkinan meningkat mengingat Biden-Harris mendukung isu hak asasi dan sosial di AS. Banyaknya jumlah imigran dari berbagai wilayah ini membuat kondisi sosial di AS menjadi lebih beragam. Sentimen dan rasisme berbentuk kekerasan, baik secara verbal dan nonverbal pada berbagai komunitas di AS terutama Asia-Amerika sudah ada dan berkembang bahkan sejak pertengahan abad ke-19. Lalu, mengapa meningkat akhir-akhir ini?

Belakangan, perhatian terhadap isu rasisme di AS meningkat, baik dalam jumlah dan kefatalannya. Stop Asian American and Pacific Islander (AAPI) Hate Project, komunitas menolak rasisme, mengestimasi kurang lebih terdapat 3.800 insiden kekerasan verbal dan fisik pada komunitas Asia-Amerika sejak Maret 2020.^[3] Kelompok terutama Asia-Amerika mendapat kekerasan di jalanan, diskriminasi, dan dipukuli, sehingga orang-orang yang berada di kelompok ini mengalami fase-fase kekhawatiran yang berisiko mencapai krisis sosial pada dirinya dan komunitasnya di AS.

Domestik AS dan pandangan pada kelompok Asia-Amerika
Mengingat sentimen pada kelompok-kelompok ini sudah ada, yang membedakan adalah perubahan pandangan terhadap isu imigran yang dipengaruhi banyak faktor seperti media, kebijakan politik, retorika partai politik, dan kejadian atau peristiwa.^[4] Pandangan ini yang selanjutnya berpengaruh pada tindakan masyarakat AS pada kelompok Asia-Amerika di AS.

Secara sosial politik, pertama, kondisi pandemi Covid-19 yang sudah terjadi setahun ke belakang, disebut oleh Trump sebagai “China-virus” yang cenderung rasial.^[5] Dampak Covid-19 yang sangat besar pada perekonomian dan kesehatan, ditambah ratusan ribu masyarakat AS yang meninggal karena Covid membuat kondisi sosial di AS berubah drastis.

Kedua yakni adanya peningkatan tensi hubungan politik antara AS dan China yang membuat baik masyarakat dan elit politik memandang pentingnya langkah tegas pada China demi menghalau pengaruh ekonomi, politik, dan militernya secara global.

Pandangan ini ditunjukkan dalam survei dari Pew Research Center yang menunjukkan bahwa sebanyak 9 dari 10 orang dewasa yakni 89% melihat China sebagai kompetitor dan musuh, dibandingkan rekan.^[6] Pandangan ini membuat banyak masyarakat mendukung perlunya pendekatan yang lebih tegas pada China terutama dari isu hak asasi manusia, sebagai isu pertama yang paling dikhawatirkan masyarakat, isu ekonomi yang menjadi isu kedua paling dikhawatirkan (job loss), dan berbagai isu lain. Berbagai kondisi ini membuat adanya peningkatan opini negatif terhadap China sebanyak 20% sejak 2016^[7] sehingga banyak masyarakat menilai perlunya pembatasan pelajar asing terutama dari China di AS.

Pandangan negatif ini juga dicerminkan dari pencarian di laman Google terkait “Virus China” atau “Virus Wuhan” yang cenderung lebih tinggi serta berkaitan dengan isu rasisme dan menyalahkan China.^[8] Maka dari itu, dapat dilihat bahwa pandangan terkait anti-Asian ini memang sudah ada dari dulu, namun dikarenakan momentum yang terjadi di mana Covid-19 berdampak pada perekonomian dan sosial masyarakat, maka pandangan ini berubah menjadi tindakan yang akhirnya membuat peningkatan diskriminasi secara verbal dan nonverbal serta penembakan terjadi.

Pembaharuan hukum penggunaan senjata di AS?
Penembakan di Atlanta mendorong ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes kekerasan Anti-Asia.^[9] Gelombang protes ini mengkhawatirkan adanya ketakutan terhadap kelompok lain, terutama kalangan Afrika-Amerika di wilayah ini karena sentimen anti Asia yang semakin meningkat karena Covid-19. Ketakutan sosial ini memunculkan kondisi kekhawatiran dan semakin ketatnya kebijakan untuk para imigran.

Presiden AS Joe Biden sebelumnya pada 26 Januari menandatangani sebuah perintah eksekutif terkait xenophobia (ketakutan pada orang asing), intoleransi, dan kebencian rasial.^[10] Meskipun pelaku menyangkal tindakannya bermotifkan rasial, namun dampaknya sangat besar pada komunitas Asia-Amerika dan juga komunitas lain di AS.

Selain isu sosial, Biden juga mendorong Kongres untuk membicarakan kembali hukum terkait kepemilikan senjata untuk mengurangi kekerasan massal di AS, termasuk pelarangan senjata yang memiliki “assault type weapons” seperti senapan semi otomatis dan pistol. Pengaturan ini semakin penting karena kurang lebih seminggu setelah insiden di Atlanta, hari Senin (22/03) lalu terjadi penembakan massal di Colorado yang menewaskan sepuluh orang. Dua kejadian ini semakin menekan Biden untuk sesegera mungkin mengatur kepemilikan senjata, sesuai dengan janji kampanye kepresidennya.

Hingga saat ini, AS menjadi negara kepemilikan tertinggi sipil atas senjata, di mana tingkat fatalitas senjatanya juga secara konstan lebih tinggi dari negara maju lainnya, dengan total lebih dari 43,000 kematian karena senjata sejak tahun lalu.^[11] Disatu sisi, penggunaan senjata ini didukung oleh mayoritas masyarakat AS, namun juga mereka menginginkan adanya aturan tambahan terkait tingkat menengah dan tinggi terkait batasan penggunaan, dan pengontrolan latar belakang pengguna untuk kebutuhan pengaturan kepemilikan senjata.^[12]

Penembakan di Atlanta dan Colorado, serta penembakan lain yang sudah terjadi di AS, menunjukkan diperlukannya hukum yang ketat terkait senjata, baik penggunaan dan kepemilikan senjata untuk tahap pencegahan dan pemulihan keadaan yang tepat. Selain itu, dengan keragaman yang ada di AS, mengingat baik kelompok Asia-Amerika dan kelompok lainnya serta komunitas “asli” AS berada di satu wilayah yang sama, perlu menyadari adanya ketergantungan satu sama lain. Hal ini mengingat kelompok-kelompok ini membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik di AS yang membuat penerimaan dan adaptasi kondisi sosial yang berubah terutama di masa pandemi ini menjadi penting.

^[1] AFP, 2021, Atlanta shootings expose fear in Asian-American community, Arab News, https://www.arabnews.com/node/1827981/world

^[2] Jeanne Batalova, dkk., 2021, Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States, Migration Policy https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-states-2020

^[3] Michigan News, 2021, Violence against Asian Americans on the rise, but racism isn’t new, University of Michigan, https://news.umich.edu/violence-against-asian-americans-on-the-rise-but-racism-isnt-new/

^[4] Helen Dempster, dkk., 2020, Public attitudes towards immigration and immigrants, Working Paper, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/202009_odi_public_attitudes_towards_immigration_wp_final_0.pdf

^[5] Cyril Julien, 2021, The Jakarta Post, https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/19/atlanta-shootings-expose-fears-of-asian-american-community.html?src=mostviewed&pg=/

^[6] Laura Silver, dkk., 2021, Most Americans Support Tough Stance Toward China on Human Rights, Economic Issues, Pew Research, https://www.pewresearch.org/global/2021/03/04/most-americans-support-tough-stance-toward-china-on-human-rights-economic-issues/

^[7] Abhijnan Rej, 2021, Americans Deeply Unhappy with China, New Survey Shows, The Diplomat, https://thediplomat.com/2021/03/americans-deeply-unhappy-with-china-new-survey-shows/

^[8] Thu T. Nguyen, 2020, Exploring U.S. Shifts in Anti-Asian Sentiment with the Emergence of COVID-19, International Journal of Environmental Research and Public Health, www.mdpi.com/journal/ijerph

^[9] AFP, Op.cit.

^[10] Greg Bluestein, 2021, Biden, Harris to meet with Asian-American leaders in Atlanta during Friday’s visit, The Atlanta Journal-Constitution, https://www.ajc.com/politics/politics-blog/biden-harris-to-meet-with-asian-american-leaders-in-atlanta-during-fridays-visit/XM7WWSL2SNEPPASFS64FWCRPII/

^[11] Trevor Hunnicutt dan Susan Cornwell, 2021, Biden considers executive actions on guns, calls on Congress to pass weapons ban, Reuters, https://www.reuters.com/article/us-usa-guns/biden-considers-executive-actions-on-guns-calls-on-congress-to-pass-weapons-ban-idUSKBN2BF2DK

^[12] Ibid.,