ASEAN

June 21 2024

Vietnam mencari kemitraan keamanan maritim yang lebih aman

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think ASEAN, China, Geopolitics, Laut China Selatan, Vietnam 0

Pada bulan Maret 2023, Cina dan ASEAN melanjutkan negosiasi Kode Etik Laut Cina Selatan (SCS), yang bertujuan untuk mengurangi risiko konflik di zona maritim yang disengketakan. Namun, kemajuan tersebut belum meredakan situasi. Pada bulan Februari 2023, Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok mengganggu kru Pasukan Penjaga Pantai Filipina dengan laser “kelas militer”, yang memicu tanggapan keras dari Manila.[1]

Vietnam relatif lebih tenang, tetapi diam bukan berarti semuanya baik-baik saja. Pada tanggal 25 Maret 2023, sebuah kapal Penjaga Pantai Tiongkok berlayar di dekat sumur minyak dan gas milik Vanguard Bank Vietnam, yang mengakibatkan pertemuan berbahaya antara kapal patroli Cina dan Vietnam.[2]

Mengingat upaya Beijing yang sedang berlangsung untuk menegaskan kontrol yang lebih besar di SCS, negara-negara seperti Vietnam dan Filipina mencari dukungan yang lebih besar dari mitra eksternal untuk membantu menentang aktivitas zona abu-abu Tiongkok.[3] Pada Maret 2023, Filipina bergabung dengan kerangka kerja keamanan tiga arah dengan Jepang dan Amerika Serikat[4] untuk melawan ketegasan Cina yang semakin meningkat di Indo-Pasifik.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang arah kerja sama maritim Vietnam dengan mitra-mitra utamanya karena Vietnam menganut prinsip non-aliansi[5], yang membatasi keterlibatannya dalam koalisi militer formal dan informal. Akan tetapi, Vietnam masih dapat mengembangkan hubungan keamanan yang berkontribusi pada kemampuan pertahanannya.

Hanoi mengakui pentingnya membina kerja sama maritim dengan mitra yang mampu seperti Amerika Serikat, India, dan Jepang untuk mencegah eskalasi Cina di Laut Cina Selatan. Tetapi tidak semua hubungan ini memiliki prospek pertumbuhan yang sama dan Hanoi mungkin lebih memilih untuk memajukan beberapa hubungan daripada yang lain.

Krisis anjungan minyak Cina pada tahun 2014 di zona ekonomi eksklusif Vietnam mendorong Vietnam untuk memperkuat kerja samanya dengan Washington[6], yang kemudian menghapus larangan penjualan senjata non-mematikan ke Vietnam. Hubungan keamanan ini telah berkembang[7], dengan Washington mentransfer dua kapal cutter Hamilton-Class milik Penjaga Pantai AS yang telah diperbaharui ke Vietnam.

Pada tahun 2018, Vietnam berpartisipasi dalam Latihan RIM di Pasifik (RIMPAC) untuk pertama kalinya dan menyambut kunjungan pelabuhan pertama oleh kapal induk AS dalam lebih dari 40 tahun. Keamanan maritim juga telah menjadi fitur utama dari Dialog Politik, Keamanan, dan Pertahanan tahunan AS-Vietnam. Namun, pertimbangan lain telah meredam harapan kerja sama maritim yang lebih besar.

Persaingan Cina-AS semakin meningkat dan dapat bermanifestasi dalam konflik atas Taiwan. Sadar akan kedekatan geografisnya dengan ketergantungan ekonomi pada Beijing, para pemimpin Vietnam dengan hati-hati menavigasi hubungan mereka dengan Washington.[8] Pada tahun 2022, Vietnam tidak berpartisipasi dalam RIMPAC dan membatalkan dua kunjungan kapal induk AS ke Vietnam, yang dilaporkan karena kekhawatiran Vietnam akan kemungkinan serangan Cina terhadap Taiwan.[9]

Kurangnya kepercayaan politik Vietnam terhadap Amerika Serikat dapat membatasi kerja sama lebih lanjut. Promosi demokrasi yang terus dilakukan Washington[10] dalam strategi Indo-Pasifik dapat mengganggu Hanoi. Ketidakpercayaan ini semakin mendalam sejak pemerintahan Trump[11] menarik diri dari Kemitraan Trans-Pasifik dan menuduh Vietnam melakukan manipulasi mata uang. Vietnam telah menghindari pembelian senjata besar dari AS dan kapal induk AS tidak diizinkan berlabuh di dekat pangkalan angkatan laut utama Vietnam di Teluk Cam Ranh.[12]

Dibandingkan dengan keraguannya atas kerja sama maritim dengan Amerika Serikat, Hanoi tampak lebih nyaman dengan India dan Jepang. Seperti halnya AS, India dan Jepang prihatin dengan aktivitas Cina di Laut Cina Selatan, tetapi tidak berusaha untuk memusuhi Beijing[13] secara berlebihan. Kerja sama maritim dengan Tokyo dan New Delhi memungkinkan Vietnam untuk menjaga jarak yang cukup dari Amerika Serikat agar tidak membuat marah Beijing sambil tetap mempertahankan keamanan maritimnya.

Tingkat kepercayaan yang lebih tinggi juga membuat India dan Jepang menjadi mitra yang menarik bagi Vietnam. Prinsip non-alignment yang sama memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama dengan India, sementara kredibilitas Jepang tidak tertandingi karena perannya dalam memfasilitasi modernisasi ekonomi Vietnam.

Kerja sama maritim dengan India[14] dan Jepang[15] telah menguat secara signifikan selama dekade terakhir. Pada tahun 2014, New Delhi memberikan kredit sebesar 100 juta dolar AS untuk membantu Vietnam membangun 12 kapal patroli berkecepatan tinggi yang akan dikirimkan pada tahun 2022. Pada tahun 2015, Tokyo mentransfer enam kapal bekas ke pasukan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Vietnam.

Pada tahun 2016, India kembali menawarkan kredit sebesar 500 juta dolar AS kepada Vietnam untuk pengadaan pertahanan berskala lebih besar, yang akan segera diselesaikan.[16] Pada tahun 2020, Jepang menyediakan dana untuk enam kapal patroli kelas Aso dan sistem pengawasan berbasis satelit[17], yang akan meningkatkan kesadaran wilayah dan kemampuan penegakan hukum Vietnam. Ekspor peralatan dan teknologi pertahanan Jepang tambahan ke Vietnam diharapkan akan dilakukan setelah perjanjian tahun 2021.

Kerja sama maritim dengan India dan Jepang juga mencakup dialog, latihan angkatan laut, kunjungan kapal, dan program pelatihan bersama. Sejak tahun 2018, Vietnam dan India telah melakukan latihan maritim bilateral di SCS dan kapal perang India secara rutin mengunjungi pelabuhan Vietnam. Vietnam juga telah melakukan beberapa latihan bersama dengan Jepang. Latihan ini meningkatkan interoperabilitas antara angkatan laut dan penjaga pantai dalam berbagai masalah, seperti pertemuan yang tidak direncanakan, antipembajakan, penangkapan ikan ilegal, dan bantuan bencana.

Kerja sama maritim Vietnam dengan India dan Jepang telah berkembang secara signifikan dalam menghadapi tantangan dari Cina, sementara kerja sama dengan Amerika Serikat lebih selektif. Meskipun upaya AS[18] baru-baru ini untuk melibatkan kembali Hanoi memberi sinyal bahwa kerja sama maritim AS-Vietnam tidak akan terhenti selamanya, rasa takut untuk memusuhi Cina dan kurangnya kepercayaan akan terus membatasi kerja sama.

India dan Jepang – sebagai mitra yang mampu dan bersedia – memberikan solusi bagi Hanoi untuk menjaga jarak dengan Washington, sambil tetap mendapatkan dukungan eksternal untuk membangun kapasitas maritimnya.

[1] Ratcliffe, R. (2023, February 15). Philippines president summons Chinese ambassador over laser incident. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2023/feb/15/philippines-president-summons-chinese-ambassador-over-laser-incident

[2] Perilous prospects: Tensions flare at Malaysian, Vietnamese oil and gas fields | Asia Maritime Transparency Initiative. (2023, March 30). Asia Maritime Transparency Initiative. https://amti.csis.org/perilous-prospects-tensions-flare-at-malaysian-vietnamese-oil-and-gas-fields/

[3] Poling, G. (2022, January 29). Beijing’s self-sabotage in the South China Sea. East Asia Forum. https://eastasiaforum.org/2022/01/29/beijings-self-sabotage-in-the-south-china-sea/

[4] Times, J. (2023, March 28). Japan, Philippines and U.S. to set up three-way security framework. The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/news/2023/03/28/national/philippines-japan-us-security-framework/

[5] http://mod.gov.vn/en/intro/vnd/sa-en-dod-dp/sa-en-dv-mf-stqp/17493317-e8da-4830-ba9d-75d7b39df332

[6] Panda, A. (2014, July 22). After HYSY-981: a US-Vietnam alliance? The Diplomat. https://thediplomat.com/2014/07/after-hysy-981-a-u-s-vietnam-alliance/

[7] US Mission to Vietnam. (2021, June 2). U.S. Security cooperation with Vietnam. https://vn.usembassy.gov/u-s-security-cooperation-with-vietnam/

[8] Poling, G. (2023, January 23). Southeast Asia stands firm in the South China Sea. East Asia Forum. https://eastasiaforum.org/2023/01/23/southeast-asia-stands-firm-in-the-south-china-sea/

[9] Thayer, C. A. (n.d.). Thayer Vietnam-US Relations- Two cancellations in a month. Scribd. https://www.scribd.com/document/584850835/Thayer-Vietnam-US-Relations-Two-Cancellations-in-a-Month

[10] The White House.(2022, Feburary). Indo-Pacifis Strategy of the United State. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf

[11] Levy, P. (2020, December 20) To TPP-2 or not to TPP-2, that is the question. East Asia Forum. https://eastasiaforum.org/2020/12/20/to-tpp-2-or-not-to-tpp-2-that-is-the-question/)

[12] IISS. (2023, March). Arming Vietnam:Widened International-security Relations in Support of Military-capability Development. https://www.iiss.org/globalassets/global-content—content–migration/arming-vietnam-widened-internationalsecurity-relations-in-support-of-militarycapability-development.pdf

[13] Nguyen, H. (2021). Maritime Capacity-building Cooperation between Japan and Vietnam: A Confluence of Strategic Interests. ISEAS-Yusof Ishak Institute.

[14] https://viet-studies.net/kinhte/VNIndia_June21.pdf

[15] guyen, H. (2021). Maritime Capacity-building Cooperation between Japan and Vietnam: A Confluence of Strategic Interests. ISEAS-Yusof Ishak Institute.

[16] Op.Cit.

[17] guyen, H. (2021). Maritime Capacity-building Cooperation between Japan and Vietnam: A Confluence of Strategic Interests. ISEAS-Yusof Ishak Institute.

[18] Ibid.

https3A2F2Fs3-ap-northeast-1.amazonaws.com2Fpsh-ex-ftnikkei-3937bb42Fimages2F12F12F42F42F34764411-1-eng-GB2F2021062220AI20-20ASEANE28099s20centrality20img

March 27 2024

Dilema ASEAN yang terus berkembang di Indo-Pasifik

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think ASEAN, Geopolitik, Indo-Pasifik, Regional Cooperation 0

Bangkitnya konstruksi Indo-Pasifik dibarengi dengan semakin intensifnya persaingan kekuatan di satu sisi dan meningkatnya tingkat konektivitas ekonomi di sisi lain. Dinamika yang penuh gejolak ini telah mendorong negara-negara menengah dan kecil di kawasan ini untuk berusaha lebih keras untuk mendapatkan lebih banyak wewenang dan otonomi politik. Di antara para pemain regional, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berada di tengah-tengah dilema strategis ini.

Katalisator utama pembentukan ASEAN pada tahun 1967 bukanlah integrasi, melainkan untuk memastikan kelangsungan hidup dan ketahanan para anggotanya di tengah-tengah dinamika kekuatan yang memburuk akibat Perang Dingin dan penyebaran komunisme di seluruh Asia Tenggara. Namun, dengan pembubaran Uni Soviet dan perluasan keanggotaan di dalam ASEAN, pergantian abad ini menjadi saksi bagaimana blok ini berusaha memanfaatkan pengalamannya dalam pembangunan masyarakat untuk menjadi jangkar institusional di seluruh Asia dengan mempromosikan norma-norma ASEAN-sentris dalam pengambilan keputusan melalui konsensus, diplomasi informal, tidak campur tangan, penghormatan terhadap kedaulatan, dan pelestarian sentralitas blok ini. Dengan demikian, perluasan mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN dan meningkatnya kepatuhan negara-negara besar terhadap Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation/TAC) memberikan struktur yang sangat dibutuhkan bagi negara-negara dengan beragam kepentingan untuk bekerja sama pada saat ketidakpercayaan lazim terjadi di antara negara-negara yang sedang berkembang.

Meningkatnya ketegasan Cina: Menghadapi tantangan geopolitik

Akhir-akhir ini, fondasi mekanisme yang dipimpin ASEAN ini berada di bawah tekanan karena sifat kompetitif geopolitik Indo-Pasifik kontemporer. Meskipun beberapa faktor struktural mencakup keamanan Indo-Pasifik, persaingan kekuatan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat (AS) dan Cina memiliki dampak paling langsung terhadap negara-negara anggota ASEAN. Asia Tenggara secara geografis terletak di persimpangan antara lingkup tradisional pengaruh AS dan lokus kekuatan Cina yang sedang berkembang. Sejak tahun 2008, Cina telah meningkatkan provokasinya terhadap arsitektur keamanan Asia Tenggara melalui kepentingan ekspansionisnya di Laut Cina Selatan.[1] Cina terus secara tegas mengubah keseimbangan kekuatan dan geografi wilayah maritim yang disengketakan untuk kepentingannya, dengan mengorbankan kedaulatan dan hak-hak berdaulat negara-negara tetangganya yang kurang kuat, sehingga secara langsung menantang stabilitas tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik.[2] Hal ini tak pelak lagi memicu respons AS untuk memeriksa meningkatnya agresi dan kepentingan regional ekspansionis Beijing. Bersamaan dengan tanggapan ini adalah berkembangnya pengaturan keamanan di antara negara-negara demokrasi yang berpikiran sama, seperti Quad dan AUKUS-Australia, Inggris, dan trilateral AS-untuk melestarikan dan mengamankan tatanan regional yang sudah mapan. Namun, hal ini mengakibatkan fokus yang lebih tajam pada Asia Tenggara, menjadikannya sebagai titik api untuk potensi perang penembakan di Indo-Pasifik yang lebih besar.

Hal ini menciptakan dua masalah bagi ASEAN. Pertama, pelestarian otonomi dan kedaulatan di tengah-tengah fluktuasi kekuatan eksternal merupakan inti dari pandangan eksternal ASEAN. Di tengah lingkungan strategis yang sangat kompetitif yang disebabkan oleh persaingan kekuatan AS-Cina yang semakin meningkat di Asia Tenggara, negara-negara ASEAN menghadapi tantangan yang semakin besar dalam hal mengejar kepentingan ekonomi dan keamanan mereka sekaligus memastikan kelangsungan hidup dan otonomi politik mereka. Penting juga untuk dicatat bahwa ASEAN terdiri dari negara-negara yang dinamis dengan persepsi ancaman, kepentingan, dan kepekaan yang beragam, yang menghasilkan reaksi yang beragam terhadap persaingan kekuatan yang sedang berlangsung. Meskipun kehadiran AS sebagai penyeimbang potensial terhadap dominasi Cina di kawasan ini disambut baik, mayoritas negara-negara Asia Tenggara tetap berhati-hati untuk bersekutu terlalu dalam dengan Washington mengingat kewaspadaan mereka terhadap kebijakan luar negeri AS yang “berbasis nilai”, ketidakkonsistenan historisnya sebagai penyedia keamanan, dan bahaya dari jarak AS yang jauh secara geografis.[3]

Selain itu, meskipun keunggulan militer Washington di kawasan ini tidak dapat disangkal, Cina telah mampu memperdalam pengaruhnya melalui kegiatan ekonominya yang terus berkembang di Asia Tenggara. Sejak tahun 2009, Cina telah mengukuhkan perannya sebagai mitra dagang utama ASEAN. Selain itu, Beijing adalah sumber utama[4] bantuan pembangunan Kamboja dan Laos,[5] sementara Indonesia adalah penerima manfaat terbesar di Asia Tenggara dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI).[6] Selain itu, sejak kudeta tahun 2021 di Myanmar, Cina telah memanfaatkan kerusuhan domestik di negara Asia Tenggara tersebut untuk memajukan kepentingannya dan memperkuat pengaruhnya mengingat relevansi geostrategis Myanmar di kawasan ini.[7]

Oleh karena itu, meskipun Beijing memberikan tantangan bagi stabilitas Asia Tenggara, negara-negara ASEAN menahan diri untuk tidak secara terang-terangan memihak kepada negara tersebut untuk menghindari tindakan mereka disalahartikan dengan cara yang menyerupai politik blok, yang dapat memiliki beberapa konsekuensi mengingat kedekatan geografis Cina yang menguntungkan dan catatannya yang terkenal dalam menggunakan paksaan ekonomi dan melakukan kegiatan zona abu-abu di Laut Cina Selatan.[8] Bahkan untuk negara-negara seperti Vietnam[9] dan yang terbaru adalah Filipina[10], yang telah cukup vokal dalam menentang unilateralisme Cina di wilayah maritim yang disengketakan, langkah-langkah bijaksana masih diambil oleh Hanoi dan Manila dalam mempertahankan posisi defensif dalam menghadapi persaingan kekuatan Amerika Serikat dan Cina.

Berkurangnya kredibilitas ASEAN: Tantangan dalam kepemimpinan dan persatuan regional

Ketika negara-negara ASEAN berusaha untuk mempertahankan otonomi politik dan memastikan kelangsungan hidup di tengah persaingan kekuatan AS-RRT yang semakin meningkat, akan sangat penting bagi mereka untuk menerapkan strategi penyangkalan secara lebih efektif, yang berarti mencegah negara-negara besar untuk mendapatkan monopoli atas urusan regional dengan menjalin hubungan dekat dengan negara-negara besar lainnya untuk bertindak sebagai penyangga strategis. Hal ini akan membutuhkan reorientasi kebijakan luar negeri yang serius di antara negara-negara Asia Tenggara, dengan memprioritaskan diversifikasi mitra dan meningkatkan hubungan dengan negara-negara berkembang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai kekuatan independen dan bukan sebagai bayang-bayang persaingan strategis AS-Cina di Indo-Pasifik. Oleh karena itu, ada tren positif dalam hal ini, seperti hubungan yang diperkuat antara negara-negara Asia Tenggara dan kekuatan Indo-Pasifik lainnya, seperti India,[11] Prancis,[12] dan Jepang[13] dalam bidang kerja sama ekonomi dan pertahanan.

Kedua, karena polarisasi kekuatan terus memperdalam di Indo-Pasifik, ketahanan dan efektivitas mekanisme yang dipimpin ASEAN telah dipertanyakan. Menyadari risiko terpinggirkan dalam politik regional, ASEAN akhirnya mengadopsi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) pada tahun 2019 untuk menekankan kembali pentingnya lembaga-lembaga yang dipimpin ASEAN dalam meningkatkan multilateralisme dan kerja sama regional.[14] Akan tetapi, meskipun memasukkan Indo-Pasifik ke dalam leksikon strategis ASEAN merupakan langkah ke arah yang benar bagi blok itu, kesulitan dalam mengoperasionalkan AOIP di lapangan menjadi hambatan yang lebih signifikan. Keberhasilan jangka panjang dari mekanisme yang dipimpin ASEAN di Indo-Pasifik sangat bergantung pada kohesi blok ini dan kemampuan mitra dialognya untuk mendorong lingkungan yang kondusif bagi proses multilateral.

Meskipun lembaga-lembaga seperti Forum Regional ASEAN (ARF) dan KTT Asia Timur (EAS) tetap menjadi jalan yang relevan untuk kerja sama dalam urusan Indo-Pasifik kontemporer, dinamika kekuatan yang terpolarisasi di kawasan ini membuat sulit untuk mengesampingkan kemungkinan masalah kredibilitas yang mungkin dihadapi oleh mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN dalam jangka panjang. Hal ini terutama disebabkan oleh kendala internal ASEAN, yang menghalanginya untuk menempa posisi terpadu dalam isu-isu keamanan regional yang krusial, terutama di Myanmar dan Laut Cina Selatan.[15] Meskipun hal ini bukanlah hal yang baru, mengingat beragamnya kepentingan para anggotanya, namun saat ini pertaruhannya jauh lebih tinggi bagi ASEAN untuk membuat semua negara besar tetap terlibat dalam mempertahankan pengaruhnya di kawasan ini.

Oleh karena itu, meskipun ASEAN merupakan pemain penting dalam urusan Indo-Pasifik, pengaruhnya terhadap pergeseran keamanan yang muncul di kawasan itu dipertanyakan karena meningkatnya kerentanan blok itu terhadap politik kekuasaan dan kebutuhan para anggotanya akan kohesi yang lebih besar dalam beberapa masalah yang mendesak. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kredibilitasnya pada saat terjadi turbulensi geopolitik yang signifikan, ASEAN harus mempertimbangkan reformasi struktural dan kultural. Pada saat yang sama, para anggotanya harus mengejar kebijakan luar negeri yang lebih didorong oleh diversifikasi untuk memastikan fleksibilitas strategis yang lebih besar.

[1] Xu, B. (2020, July 15). China’s maritime disputes. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes

[2] How Beijing Boxed America Out of the South China Sea. (2023, March 11). Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/china-boxed-america-out-of-south-china-sea-military-d2833768

[3] America has a credibility problem in Southeast Asia | American Foreign Policy Council. (2021, October 27). AFPC. https://www.afpc.org/publications/articles/america-has-a-credibility-problem-in-southeast-asia

[4] Wester, S. (2023, November 8). Balancing Act: Assessing China’s growing economic influence in ASEAN. Asia Society. https://asiasociety.org/policy-institute/balancing-act-assessing-chinas-growing-economic-influence-asean#:~:text=China%20emerged%20as%20ASEAN’s%20largest,total%20trade%20volume%20in%202022.

[5] Edwards, J. (2023, June 4). China Leads Aid Donors in Southeast Asia Amid Rising Competition. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-04/china-leads-aid-donors-in-southeast-asia-amid-rising-competition

[6] Post, J. (2018, July 3). Commentary: Time of reckoning on pace of Belt and Road Initiative – Opinion – The Jakarta Post. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/academia/2018/07/03/commentary-time-of-reckoning-on-pace-of-belt-and-road-initiative.html

[7] Zaw, A. (2024, February 9). Three years after Myanmar’s coup, China emerges the winner. The Irrawaddy. https://www.irrawaddy.com/opinion/commentary/three-years-after-myanmars-coup-china-emerges-the-winner.html#google_vignette

[8] Kuo, M. A. (2022, October 17). Understanding (and managing) China’s economic coercion. The Diplomat. https://thediplomat.com/2022/10/understanding-and-managing-chinas-economic-coercion/

[9] Vietnam opposes China’s unilateral South China Sea fishing ban. (2023, April 20). Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnam-opposes-chinas-unilateral-south-china-sea-fishing-ban-2023-04-20/

[10] Jazeera, A. (2023, December 25). Rhetoric escalates in China-Philippines South China Sea dispute. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2023/12/25/rhetoric-escalates-in-china-philippines-sea-dispute

[11] Post, J. (2023, March 19). India, the ray of hope for a region mired by superpower rivalry? – Academia – The Jakarta Post. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/03/19/india—-the-ray-of-hope-for-a-region-mired-by-superpower-rivalry.html

[12] Gill, D. M. (2023, December 20). Robust PH-France multi-dimensional partnership is necessary, valuable. INQUIRER.net. https://opinion.inquirer.net/169161/robust-ph-france-multi-dimensional-partnership-is-necessary-valuable

[13] Dominguez, G. (2023, November 5). Japan turns to Southeast Asia to boost security network. The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/news/2023/11/05/japan/politics/fumio-kishida-philippines-malaysia-analysis/

[14] https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf

[15] Chap, C. (2023, September 12). ASEAN remains divided over China’s assertiveness in South China Sea. Voice of America. https://www.voanews.com/a/asean-remains-divided-over-china-s-assertiveness-in-south-china-sea/7264923.html

March 14 2024

ASEAN-Australia Special Summit: Divisions among ASEAN Member States

Chatrine Debora Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think ASEAN, Australia, Politics 0

The 50th anniversary of the ASEAN-Australia Special Summit ended with Australia announcing a USD1,2 billion for boosting trade and investment with ASEAN. Not only for infrastructure development, it also intends to support the green economy as part of Australia’s Southeast Asia Economic Strategy for 2040. The common and mutual interests to preserve the region’s prosperity and stability are crucial for all parties. Despite the rhetoric of mutual benefit, disparities persist, notably in the realm of security, especially those related to the South China Sea and the Taiwan Strait issues, which are highly related to China.

Australia, as one of the vocal point countries in the Indo-Pacific, has a strong relationship with the US and its allies who are actively containing the rise of China, through security partnerships such as the Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) and the trilateral AUKUS (Australia, the US, and the UK). However, for the ASEAN member states, an open confrontation would not be in favor of their economic needs with China. Becoming evidently towards the US and away from Asia just put more eroding Australia’s reputation among the ASEAN member states. Additionally, ASEAN does not have a common policy on China, and ASEAN member states have their economic interests with China. Laos and Cambodia are both having close economic relations with China, while the Philippines, are more fond of Australia and the West’s support as the Philippines has a territorial dispute in the South China Sea. Some other states like Indonesia and also Malaysia clearly stated that they are refusing to take sides.

Malaysia to Australia: We do not have a problem with China

During the 2024 ASEAN-Australian Special Summit in Australia, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim affirmed that the United States and some of its allies should not preclude Malaysia from being friendly to China. “We do not have a problem with China,” said Anwar. Malaysia viewed that the rising ‘China-phobia’ among the US and some of its allies should not quarrel with Malaysia’s relations with China, the largest trading partner. Anwar responding the US’ criticism of Malaysia with Beijing saying that the country is ‘fiercely independent’ and does not want to be ‘dictated by any force.” The preference for maintaining a neutral stance is frequently expressed about concerns regarding the increasing rivalry between China and the US, and the perceived danger of Southeast Asia being torn apart by geopolitical tensions once again.

The ASEAN Secretary-General Kao Kim Hourn also believes that the regional bloc will never pick a side on the rivalry and urges both the US and China to improve their relations. Mussolini Lidasan, director of the Al Qalam Institute at Ateneo de Davao University in the Philippines shares a similar view emphasizing that ASEAN nations have traditionally followed a policy of neutrality and non-alignment in major power competition. Similar to Indonesia’s approach, Malaysia would love to also have good relations with all countries despite their own political stance. The US and China rivalry has put some countries building a ‘middle ground’ politics where they can interact strategically with all countries necessary. For both Indonesia and Malaysia, political economic, and security interests with US allies and China remain important and they want to play it safe. The interdependence among ASEAN countries with China underscores the pragmatic approach taken by several member states like Cambodia and Lao where they prioritize economic cooperation and stability over aligning with one geopolitical bloc or another. The statement from the Malaysian Prime Minister also reflects that economic engagement with China is not just a matter of a choice but also a necessity to sustain economic growth and development in the country.

Some ASEAN member states have already shown preferences; the Philippines maintained a bilateral defense treaty with the US. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has also told the Australian Parliament that the strategic partnership between the two nations was more crucial for upholding the rule of law and peace in the region as it is under China’s threats. Divisions among ASEAN member states reflect that there is a need for more relatable definitions of ‘Neutrality’ as it pertains to geopolitical relations and security dynamics in the Indo-Pacific regions. The ASEAN-Australian Special Summit highlighted the need to intricate the balance that member states wanted to build and maintain in the economic, security, and diplomatic relations with major powers such as the US and China. Rather than being ‘neutral,’ a non-alignment offers a more optimal standpoint for ASEAN’s foreign policy and it could still include cooperation with all partners, exceeding the defence and security issues in the face of growing geopolitical uncertainties.

ASEAN leaders in Melbourne, Tuesday, March 05, 2024. Pictured (L-R) His Excellency Dr Kao Kim Hourn, Secretary-General of ASEAN, His Excellency Pham Minh Chinh, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam, His Excellency Mr Lee Hsien Loong, Prime Minister of the Republic of Singapore, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, The Honourable Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, The Honourable Anthony Albanese MP, Prime Minister of Australia, His Excellency Mr Sonexay Siphandone, Prime Minister of the Lao PDR, His Excellency Mr. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia, His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah of Brunei, His Excellency Ferdinand R Marcos Jr, President of the Republic of the Philippines, His Excellency Mr Srettha Thavisin, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, His Excellency Kay Rala Xanana Gusmao, Prime Minister of the Democratic Republic of Timor-Leste.

March 13 2024

ASEAN-Australia Mendorong Perdamaian di Laut China Selatan

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence ASEAN, Australia, Laut China Selatan 0

Pemimpin-pemimpin blok ASEAN dan Australia membuat pernyataan bersama yang menyerukan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. China mengklaim seluruh Laut China Selatan dan telah agresif terhadap kapal-kapal dari negara-negara lain. Pemimpin-pemimpin dari negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Australia menentang tindakan yang dapat membahayakan perdamaian di Laut China Selatan, menyusul ketegangan baru-baru ini antara Beijing dan Filipina di perairan yang diperebutkan.

“Kami mengakui manfaat memiliki Laut China Selatan sebagai laut perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Kami mendorong semua negara untuk menghindari tindakan sepihak yang membahayakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di wilayah tersebut,” kata negara-negara itu dalam pernyataan bersama sambil menyerukan “tatanan berbasis aturan internasional” di wilayah Indo-Pasifik.

Sebagai tanggapan, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan, “Kami akan mengelola perbedaan dengan negara-negara yang bersangkutan secara tepat dan sepenuhnya dan efektif melaksanakannya dengan negara-negara ASEAN.”

Ketegangan di wilayah tersebut kembali meningkat di awal minggu ini ketika kapal-kapal China di Kepulauan Spratly dituduh mengejar kapal-kapal Filipina. Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo meminta Beijing untuk “berhenti mengganggu kami,” di mana mereka memanggil utusan kepala China di Manila atas “tindakan agresif” terhadap misi pengadaan kembali untuk pasukan mereka.

Sebelumnya, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal-kapal China terlibat dalam dua tabrakan terpisah, termasuk salah satunya di mana sebuah perahu pengadaan kembali disiram dengan meriam air.

China menyebut Filipina sebagai “budak” AS

Ketegangan antara China dan Filipina juga mengancam hubungan antara China dan AS, yang sudah tidak stabil karena agresi Beijing terhadap Taiwan. Manila dan Washington tunduk pada perjanjian pertahanan bersama, yang berlangsung sejak 1951, yang mengikat mereka untuk membela satu sama lain jika salah satu di antaranya diserang.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan pada hari Rabu bahwa tabrakan di Laut China Selatan tidak cukup menjadi alasan untuk menyerukan perjanjian tersebut. Namun, Marcos menyatakan “kecemasannya yang besar” atas insiden tersebut. “China mendesak Amerika Serikat untuk tidak menggunakan Filipina sebagai budak untuk menciptakan masalah di Laut China Selatan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning kepada wartawan. “Filipina tidak boleh membiarkan dirinya menjadi mangsa Amerika Serikat,” tambahnya.

Australia mencari cara “mengurangi ketegangan”

Agresi China yang semakin meningkat di laut telah menjadi prioritas dalam agenda pertemuan ASEAN-Australia. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Melbourne untuk memperingati 50 tahun Australia menjadi mitra eksternal blok tersebut.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, “Saya sangat prihatin dan Australia prihatin terhadap setiap perilaku yang tidak aman dan destabilisasi di Laut China Selatan. Kita perlu memastikan bahwa aktivitas di Laut China Selatan mengurangi ketegangan dan tidak menambahnya.” Canberra memiliki hubungan dekat dengan Washington dan sudah menjadi lebih vokal tentang tindakan China di wilayah tersebut.

November 6 2023

Persaingan kekuatan besar menimbulkan kekhawatiran di ASEAN

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think AS-China, ASEAN, Geopolitik 0

Asia Tenggara semakin menjadi panggung persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat (AS) dan China karena lokasinya yang berada di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Beberapa ahli berpendapat bahwa “Asia Tenggara tampak besar sebagai tempat uji coba bagi perkembangan China sebagai kekuatan besar dan sebagai pintu gerbang untuk ekspansi globalnya di masa depan.”[1]

Di satu sisi, China masih membagikan keuntungan ekonomi sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) dan bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dalam membuat Kode Etik (COC) untuk membantu meredakan situasi di Laut China Selatan. Di sisi lain, China masih melakukan tindakan tegas di perairan Laut China Selatan yang disengketakan, dengan kasus terbaru adalah tuduhan oleh Filipina bahwa Penjaga Pantai China menembakkan meriam air ke kapal Filipina yang sedang menuju ke Second Thomas Shoal, yang membawa makanan, air, bahan bakar, dan pasokan lainnya untuk personel militer Filipina yang ditempatkan di beting tersebut.[2]

AS sedang berusaha membangun kembali hubungannya dengan sekutu-sekutunya di wilayah ini seperti Filipina untuk mendapatkan kembali pengaruhnya sebagai tanggapan atas meningkatnya pengaruh China di wilayah ini. Jajak pendapat baru-baru ini yang dilakukan oleh lembaga think tank seperti Lowy Institute dan ISEAS Yusof-Ishak Institute di Singapura menunjukkan bahwa,[3] “Meningkatnya pengaruh China sebagian besar datang dengan mengorbankan Amerika Serikat, yang melihat pengaruhnya sendiri surut dengan cepat di salah satu arena persaingan yang paling penting antara Beijing dan Washington.” Persaingan kekuatan besar ini telah menempatkan negara-negara Asia Tenggara pada posisi yang sulit. Meskipun tanggapan kolektifnya adalah bahwa negara-negara ini tidak ingin berada dalam posisi di mana mereka harus memilih pihak, namun tanggapan masing-masing negara tidak sama secara keseluruhan dan bervariasi tergantung pada kepentingan nasional mereka, persepsi ancaman, peluang ekonomi, kedekatan geografis, dan faktor-faktor lainnya.

Persaingan kekuatan besar semakin meningkat

Meskipun persaingan kekuatan besar telah ada di kawasan ini selama beberapa waktu, hal ini sekarang menjadi masalah yang sangat memprihatinkan karena hal ini telah mengarah pada militerisasi yang cepat di kawasan ini. Sudah sejak lama, media AS telah melaporkan[4] kemungkinan China membangun pangkalan militer di Kamboja. Namun sekarang gambar satelit dari Maxar Technologies menunjukkan transformasi dramatis yang sedang dialami oleh pangkalan angkatan laut Kamboja, yaitu pangkalan angkatan laut Ream di dekat Sihanoukville di Teluk Thailand.[5] Ada laporan bahwa pangkalan ini dapat menjadi “pos asing kedua China setelah pembukaan pangkalan di negara Djibouti, Afrika Timur, pada tahun 2017.” Citra satelit, yang dirilis pada Juni 2023, menunjukkan pembangunan beberapa bangunan baru, jalan, dan dermaga yang jauh lebih besar daripada ukuran dermaga asli pangkalan tersebut. Laporan Chatham House menguraikan[6] bahwa pemerintah Kamboja sebelumnya telah memberikan lahan seluas 157 hektar kepada China untuk pembangunan struktur pertahanan udara, fasilitas komando umum, dan instalasi radar angkatan laut yang berada di dekat pangkalan tersebut. Media Kamboja juga mengatakan bahwa mereka telah melaporkan tentang rencana masa depan seperti membangun fasilitas penyimpanan baru, rumah sakit, dermaga, dan landasan pacu di Ream.[7]

Pemerintah Kamboja, di sisi lain, telah berulang kali menekankan[8] bahwa Konstitusi negara itu tidak mengizinkan pembangunan pangkalan militer oleh negara asing mana pun dan itu hanyalah salah satu dari banyak proyek pembangunan infrastruktur yang diinvestasikan oleh China di Kamboja. China juga telah berinvestasi dalam pengembangan Bandara Internasional Siem Reap-Angkor dan telah dilaporkan[9] bahwa 86 persen dari pekerjaan telah selesai dan rencananya adalah untuk meluncurkan operasi pesawat terbang dengan basis percontohan pada bulan Juni tahun ini dan operasi resmi pada bulan Oktober 2023.

Di sisi lain, AS sedang memperkuat kemitraan keamanannya dengan sekutu perjanjiannya di kawasan ini, Filipina. Pada Februari 2023, Filipina dan AS menghidupkan kembali Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Disempurnakan (Enhanced Defense Cooperation Agreement – EDCA).[10] Di bawah EDCA, AS telah mendapatkan akses ke total sembilan pangkalan militer Filipina,[11] termasuk empat pangkalan militer tambahan yang diidentifikasi pada April 2023. Pangkalan-pangkalan ini berada di dekat Taiwan dan juga Laut China Selatan. AS juga telah secara vokal mengecam China jika terjadi pertempuran antara China dan negara-negara pengklaim lainnya seperti Filipina dan Vietnam di Laut China Selatan.

Tanggapan dari negara di kawasan ASEAN

Tanggapan dari negara-negara Asia Tenggara sangat beragam. Meskipun negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia khawatir dengan perang dagang China, mereka juga mendapatkan keuntungan dari AS dan China. Terkait Indonesia, masih ada keinginan dan permintaan untuk menarik investasi China untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri. Dalam kunjungan Presiden Indonesia Jokowi ke China pada bulan Juli 2023, beliau mengadakan diskusi dengan Presiden China Xi mengenai “sejumlah agenda prioritas di bidang investasi atau berbagai proyek strategis Indonesia dan China,[12] serta bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global”. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah bertemu dengan para pengusaha dan pebisnis China untuk membahas prospek investasi China di Indonesia.[13]

Setelah Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN bulan lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, telah menyatakan, “China harus menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk ASEAN dalam memelihara arsitektur regional yang terbuka dan inklusif. Hanya dengan demikian kita dapat mencapai kerja sama yang saling menguntungkan demi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di Indo-Pasifik.”[14] Dia lebih lanjut menambahkan bahwa dukungan China akan dibutuhkan untuk implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan ASEAN Indo-Pacific Forum yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada bulan September 2023.[15]

Meskipun AS berusaha keras untuk mendapatkan kembali pengaruhnya yang hilang di kawasan ini, ini akan menjadi tugas yang berat, karena China adalah mitra dagang terbesar ASEAN, dan sebaliknya. Perdagangan mereka mencapai US$975 miliar.[16] China juga merupakan sumber investasi asing langsung terbesar keempat di ASEAN. Masih segar dalam ingatan kita tentang penarikan diri AS dari pakta-pakta perdagangan penting seperti Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Meskipun Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) telah diluncurkan oleh pemerintahan Biden untuk mengatasi anomali ini, hanya ada sedikit kejelasan tentang akses pasar seperti apa yang akan didapatkan oleh negara-negara Asia dan seberapa besar manfaatnya bagi negara-negara ASEAN. Jika AS harus mengembalikan pengaruhnya yang hilang di wilayah ini, maka yang diperlukan adalah memperkenalkan inisiatif kebijakan yang benar-benar akan menguntungkan wilayah ini dan tidak hanya muncul sebagai mekanisme untuk menahan kebangkitan China.

Kekhawatiran ASEAN

Proses penyelesaian COC, seperti yang dikatakan oleh banyak orang, telah berjalan sangat membosankan dan lambat, tetapi pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang diadakan di Jakarta bulan lalu, ASEAN dan Republik Rakyat China telah menyepakati pedoman untuk mempercepat negosiasi COC di Laut China Selatan.[17] Tujuan dari pedoman ini adalah untuk mempercepat proses negosiasi. Pedoman ini diadopsi dalam pertemuan antara para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Direktur Komite Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis China, Wang Yi. Meskipun rincian pedoman ini belum dipublikasikan, pada dasarnya hal ini merupakan penyelesaian dari pembacaan draf kedua COC. Namun, ada kekhawatiran bahwa perkembangan ini dapat mengakibatkan perlambatan lebih lanjut dalam proses penyelesaian COC, yang menurut negara-negara anggota ASEAN, mungkin merupakan satu-satunya cara yang layak untuk menyelesaikan konflik ini di masa depan.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pangkalan Ream dan pangkalan yang dialokasikan untuk AS di bawah EDCA berada di dekat perairan yang disengketakan di Laut China Selatan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di benak negara-negara Asia Tenggara lainnya, apakah perkembangan ini merupakan sinyal potensi konflik di Laut China Selatan dalam waktu dekat. Jika situasi konflik muncul, selain berdampak pada keamanan regional, bagaimana hukum maritim dapat ditegakkan? Apalagi mengingat bahwa AS bukan penandatangan UNCLOS dan China selalu menentang hukum internasional dan menafsirkannya sesuai dengan tindakan dan kebutuhannya sendiri. Hal ini saat ini menjadi perhatian ASEAN. Terkadang, ASEAN yang tidak mengambil sikap tegas terhadap isu-isu seperti persaingan kekuatan besar dianggap sebagai blok yang terpecah belah, tetapi faktanya tetap bahwa memilih jalan tengah dalam situasi seperti ini membantu menjaga ketenangan regional dan menuai manfaat.

[1]Jonathan Stromseth. The testing ground: China’s rising influence in Southeast Asia and regional responses. Brookings. November 2019. https://www.brookings.edu/articles/the-testing-ground-chinas-rising-influence-in-southeast-asia-and-regional-responses/

[2] The Guardian. Philippines accuses China of water cannon attack in Spratly Islands. 6 Agustus 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/aug/06/philippines-accuses-china-of-water-cannon-attack-in-spratly-islands

[3]Joshua Kurlantzick. The U.S. Is Losing Ground to China in Southeast Asia. Council on Foreign Relations. 8 Juni 2023. https://www.cfr.org/article/us-losing-ground-china-southeast-asia

[4] John Pollock. Is China building a military base in Cambodia?. Chattam House. 28 Juli 2023. https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2023-08/china-building-military-base-cambodia

[5] Ibid.

[6] Devesh Kumar, China’s new military base in Cambodia threaterns India’s maritime security-Here’s why. MINT. 5 Agustus 2023. https://www.livemint.com/news/world/chinas-new-military-base-in-cambodia-threatens-indias-maritime-security-heres-why-11691234289762.html

[7] Ibid

[8] Charle Edel. Hiding in Plain Sight: Chinese Expansion in Southeast Asia. War on The Rocks. 9 Mei 20219. https://warontherocks.com/2019/05/hiding-in-plain-sight-chinese-expansion-in-southeast-asia/

[9]Kang Sothear. Chinese firm to promote Siem Reap Angkor International Airport. Khmer Times. 8 Maret 2023. https://www.khmertimeskh.com/501251138/chinese-firm-to-promote-siem-reap-angkor-international-airport/#:~:text=The%20airport%20is%20licensed%20and,capital%20investment%20of%20%24880%20million.

[10] Felix K.Chang. US-Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement Revived. Foreign Policy Research Institute. 14 Juni 2023. https://www.fpri.org/article/2023/06/us-philippines-enhanced-defense-cooperation-agreement-revived/

[11] Ibid.

[12] Kementerian Luar Negeri RI. President Jokowi Begins Working Visit to China. 27 Juli 2023. https://kemlu.go.id/portal/en/read/5022/berita/president-jokowi-begins-working-visit-to-china#:~:text=Jakarta%2C%20Indonesia%20%2D%20In%20a%20bid,departed%20to%20PRC%20from%20Halim

[13] Ibid.

[14] Kementerian Luar Negeri RI. ASEAN-China Agree on Guidelines to Accelerate Negotiations for the Code of Conduct in the South China Sea. 13 Juli 2023. https://kemlu.go.id/portal/en/read/4956/berita/asean-china-agree-on-guidelines-to-accelerate-negotiations-for-the-code-of-conduct-in-the-south-china-sea#:~:text=Indonesian%20Way-,ASEAN%2DChina%20Agree%20on%20Guidelines%20to%20Accelerate%20Negotiations%20for%20the,in%20the%20South%20China%20Sea&text=%E2%80%8BJakarta%2C%20Indonesia%20%2D%20ASEAN,South%20China%20Sea%20(SCS).

[15] Ibid.

[16] Op.Cit.

[17] Kementerian Luar Negeri RI. ASEAN-China Agree on Guidelines to Accelerate Negotiations for the Code of Conduct in the South China Sea. 13 Juli 2023. https://kemlu.go.id/portal/en/read/4956/berita/asean-china-agree-on-guidelines-to-accelerate-negotiations-for-the-code-of-conduct-in-the-south-china-sea#:~:text=Indonesian%20Way-,ASEAN%2DChina%20Agree%20on%20Guidelines%20to%20Accelerate%20Negotiations%20for%20the,in%20the%20South%20China%20Sea&text=%E2%80%8BJakarta%2C%20Indonesia%20%2D%20ASEAN,South%20China%20Sea%20(SCS).

September 25 2023

Sepuluh garis putus-putus China: Menguraikan sengketa di Laut China Selatan

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Think AS-China, ASEAN, South China Sea, Zona Identifikasi Pertahanan Udara 0

Awal bulan ini, China meluncurkan peta standar 2023 dengan sepuluh garis putus-putus – sebuah versi terbaru dari sembilan garis putus-putus yang digunakan untuk membuat klaim teritorial di Laut China Selatan (LCS).[1] Langkah ini memicu kemarahan di antara negara-negara tetangga China, yang melihatnya sebagai upaya untuk melegitimasi klaim kedaulatan Beijing atas sebagian zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka. Sembilan garis putus-putus tersebut telah mencakup lebih dari 90 persen dari ZEE, tetapi edisi baru ini menampilkan garis putus-putus tambahan yang terletak di sebelah timur Taiwan, yang tampaknya memperluas klaim teritorial China di wilayah tersebut.

Strategi ekspansionis Beijing di Asia maritim membuat para pengamat internasional khawatir. Mungkinkah petualangan LCS China menandakan rencana permainan yang sama di Samudra Hindia bagian timur? Akankah konsolidasi militer Beijing di Asia Tenggara memperburuk ketidakseimbangan kekuatan antara China dan Amerika Serikat di Asia?

Titik nyala konflik

Untuk memahami motivasi yang mendorong strategi LCS China, perlu untuk memeriksa ruang lingkup klaim teritorial Beijing di kawasan ini. Klaim kedaulatan China bersifat luas dan mencakup seluruh wilayah laut, pulau-pulau, dan fitur-fitur laut yang berada di dalam sembilan garis putus-putus di Laut China Selatan. Yang terpenting, Beijing bersedia menggunakan kekuatan untuk menegakkan klaimnya atas perairan yang diklaimnya. Selama bertahun-tahun, China telah membangun dan secara progresif memiliterisasi pulau-pulau buatan di LCS.[2] China kini menggunakan pulau-pulau tersebut sebagai pangkalan bagi Pasukan Penjaga Pantai China dan operasi milisi di wilayah tersebut, yang secara teratur mengganggu kapal-kapal penangkap ikan dan kapal-kapal penjaga pantai dari negara-negara penggugat lainnya. Vietnam, Malaysia, Taiwan, Indonesia, dan Filipina, yang zona ekonomi eksklusifnya tumpang tindih dengan wilayah yang diklaim oleh China, semuanya telah menjadi sasaran taktik kekuatan militer China.

Penting untuk diketahui bahwa sembilan garis putus-putus tidak memiliki keabsahan dalam hukum maritim. Sebuah pengadilan arbitrase pada bulan Juli 2016 memutuskan bahwa klaim China atas hak-hak bersejarah di dalam sembilan garis putus-putus tidak memiliki dasar hukum.[3] Beijing, seperti yang sudah diduga, menolak keputusan tersebut, dan menyebutnya tidak berdasar dan sangat berat sebelah. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah menggandakan klaim teritorialnya di LCS, mengirimkan lebih banyak milisi dan kapal penjaga pantai ke wilayah-wilayah yang disengketakan, termasuk di perairan lepas pantai Filipina, tempat kapal-kapal China melakukan tindakan provokasi. Pada Agustus 2023, ketegangan antara China dan Filipina memuncak ketika kapal Pasukan Penjaga Pantai China menembakkan meriam air ke arah misi pengiriman pasokan Filipina di Kepulauan Spratly[4].

Konflik AS-China

Hubungan yang tegang antara China dan Amerika Serikat (AS) memperparah perselisihan atas wilayah maritim. AS bukanlah pihak yang terlibat dalam sengketa teritorial di LCS, tetapi AS lebih berpihak pada negara-negara Asia Tenggara, yang sebagian besar merupakan sekutu AS. Secara resmi, Washington menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk “menjaga perdamaian dan stabilitas, serta menjunjung tinggi kebebasan laut dengan cara yang konsisten dengan hukum internasional.” Akan tetapi, pada Juli 2020, AS memperbarui posisinya di LCS, dengan menyatakan bahwa pihaknya menganggap klaim China atas sumber daya lepas pantai dan kampanye penindasan dan pelecehannya sepenuhnya melanggar hukum.[5] Kapal-kapal perang AS sejak saat itu telah meningkatkan kewaspadaan di LCS, secara teratur membantu angkatan laut dan penjaga pantai ASEAN untuk melawan agresi China di perairan yang disengketakan. Sementara itu, China memandang kehadiran militer AS di wilayah tersebut sebagai intervensi yang tidak diinginkan. Beijing menuduh bahwa ‘patroli kebebasan navigasi’ Angkatan Laut AS (FONOPS) melanggar kedaulatan China dan membahayakan perdamaian regional.

Wilayah udara yang diperebutkan

Meskipun mengkhawatirkan, sengketa teritorial di LCS memiliki dimensi lain yang mengganggu: Perebutan wilayah udara regional, yang, tidak seperti klaim atas wilayah darat dan laut yang cukup jelas, tidak jelas. Beijing tidak mengklaim langit di atas Laut China Selatan seperti halnya mengklaim ruang laut regional dan fitur laut. Meskipun China menolak kehadiran pesawat militer asing di Pasifik Barat, bahkan membangun Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) di atas Laut China Timur,[6] China tidak membangun ADIZ di atas Laut China Selatan, mungkin karena zona udara eksklusi di wilayah udara yang sibuk sulit untuk ditegakkan.

Itu tidak berarti China memiliki postur yang jinak di langit di atas LCS. Jauh dari itu. Pesawat militer China sering membayangi dan mengganggu pesawat militer asing di wilayah udara di atas Taiwan. Pada Mei 2023, sebuah jet tempur J-16 China terbang sangat dekat dengan pesawat pengintai AS yang sedang melakukan operasi rutin di atas LCS.[7] “Tindakan agresif yang tidak perlu,” demikian Washington menyebutnya, terjadi beberapa bulan setelah sebuah jet tempur China hampir bertabrakan dengan pesawat terbang AS di atas LCS. Memang, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa insiden penguntitan pesawat militer China terhadap pesawat militer AS di atas Pasifik Barat. Jet-jet China juga telah mengganggu pesawat militer Australia di atas LCS. Meskipun demikian, China tampaknya menyadari bahaya pertemuan udara jarak dekat dan bahkan telah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan AS yang menguraikan aturan perilaku untuk situasi udara dan maritim jarak dekat.[8] Beijing sangat berhati-hati untuk menghindari terulangnya insiden EP-3 pada tahun 2001 ketika sebuah pesawat pengintai AS bertabrakan dengan jet tempur China di atas LCS.[9]

Kontradiksi ASEAN

Beberapa orang mengatakan bahwa perselisihan ini tidak akan menjadi begitu rumit jika bukan karena ketidakkonsistenan sikap ASEAN terhadap China dan LCS.[10] Negara-negara anggota ASEAN yang berbeda memiliki posisi yang berbeda mengenai agresi maritim China dan militerisasi fitur-fitur kepulauan. Beberapa negara, seperti Vietnam dan Filipina, dengan keras menentang pembangunan pulau dan sikap tegas China; negara lain, seperti Kamboja dan Laos, tampak lebih mendukung Beijing. Hal ini tidak membantu ASEAN karena China memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang signifikan di Asia Tenggara. Meskipun memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap masing-masing negara – dengan beberapa negara lebih terikat padanya daripada yang lain – oposisi terhadap sikap China di Laut China Selatan di dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara cukup diredam. Selama bertahun-tahun, China dan ASEAN telah merundingkan code of conduct,[11] seperangkat aturan yang ditetapkan untuk mengatur “perilaku” dan memastikan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, tetapi belum membuahkan hasil.

Bagi ASEAN, sengketa teritorial juga merupakan hambatan yang signifikan terhadap hubungan dengan China. Para pemimpin Asia Tenggara menyadari bahaya agresivitas maritim China, tetapi mereka juga menyadari bahwa kegagalan dalam menangani sengketa teritorial regional secara efektif dapat mempertanyakan kepemimpinan ASEAN. Penanganan ketegangan regional yang tidak bijaksana memang dapat memicu spiral konflik di kawasan ini. Banyak negara, kemudian, merasa terdorong untuk berjalan di atas tali yang ketat antara menghadapi China dan bekerja sama dengannya.

Bukan masalah bagi Quad tetapi juga tidak relevan

Secara sepintas, konflik LCS bukanlah masalah bagi Quad – sebuah kelompok multilateral yang terdiri dari India, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Jepang, Australia, dan India mengetahui bahaya dari masuk ke dalam urusan yang tidak secara langsung menjadi urusan mereka. Akan tetapi, masing-masing mengakui pentingnya kawasan ini untuk perdagangan dan keseimbangan militer. Mitra Quad mengakui bahwa agresi China di kawasan ini tidak dapat dibiarkan begitu saja dalam situasi yang kritis. Jepang, khususnya, melihat dirinya sebagai pemangku kepentingan penting dalam urusan maritim Asia Tenggara.[12] Meskipun tidak memiliki klaim teritorial atau ZEE di Laut China Selatan, Tokyo memiliki kepentingan perdagangan yang signifikan di kawasan ini. Para pengambil keputusan Jepang khawatir akan meningkatnya risiko kontrol China atas jalur pelayaran utama di Pasifik Barat. Mereka juga gelisah dengan prospek China menginvasi Taiwan, mitra dan teman dekat Jepang. Australia juga, meskipun bersikap ambivalen dalam melakukan operasi militer di LCS, menganggap agresi maritim China meresahkan. Canberra telah berusaha untuk mendukung AS dalam operasi maritim regionalnya.

[1]Colin Clark. New Chinese 10-Dash map sparks furor across Indo-pacific: Vietnam, India, Philippines, Malaysia. Breaking Defense. 1 September 2023. https://breakingdefense.com/2023/09/new-chinese-10-dash-map-sparks-furor-across-indo-pacific-vietnam-india-philippines-malaysia/

[2] The Guardian. China has fully militarized three islands in South China Sea, US admiral says. 21 Maret 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/21/china-has-fully-militarized-three-islands-in-south-china-sea-us-admiral-says

[3] Reuters. Tribunal says China has no historic title over South China Sea. 12 Juli 2016. https://www.reuters.com/article/southchinasea-ruling-idUSL8N19Y02S

[4]Dzirhan Mahadzir. China Coast Guard Blast Philippine Military Resupply with Water Cannons. USNI News. https://news.usni.org/2023/08/07/video-china-coast-guard-blast-philippine-military-resupply-with-water-canons

[5]The Strait Times. Full text of US statement on the South China Sea and China’s response. 14 JUli 2020. https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/what-they-said-full-text-of-us-statement-on-the-south-china-sea-and-chinas-response

[6] Michael Green, Kathleen Hicks. Zack Cooper, John Schaus & Jake Douglas. Counter-Coercion Series: East China Sea Air Defense Identification Zone. Asia Maritime Transparency Initiative. 13 Juni 2017. https://amti.csis.org/counter-co-east-china-sea-adiz/

[7] Elanor Watson. Chinese fighter jet harassed U.S. Air Force spy plane over South China Sea. CBS News. 31 Mei 2023. https://www.cbsnews.com/news/chinese-fighter-jet-harasses-u-s-air-force-spy-plane-over-south-china-sea/

[8] Mark J.Valencia. The US-China MOU on Air and Maritime Encounters. The Diplomat. 17 November 2014. https://thediplomat.com/2014/11/the-us-china-mou-on-air-and-maritime-encounters/

[9] Eric Donnelly. THE UNITED STATES-CHINA EP-3 INCIDENT : LEGALITY AND “REALPOLITIK:. Journal of Conflict & Security Law Vol.9 No.1 Spring 2004. Hlm. 25-42

[10] Gurjith Singh. ASEAN:Congruity with contradiction. Gateway House: Indian Council on Global Relations. 17 November 2022. https://www.gatewayhouse.in/asean-congruity-with-contradiction/

[11] Stratfor. Amid ASEAN’S Inaction, the Block’s Members Look to External Partners for Security. https://worldview.stratfor.com/article/amid-aseans-inaction-blocks-members-look-external-partners-security

[12] Harada Yu. Evaluating Japan’s South China Sea Policy. Contemporary Southeast Asia Vol.45, No.1 (April 2023). Hlm 30-54.

(L-R) Laos' Foreign Minister Saleumxay Kommasith, Malaysia SOM leader Amran Mohamed Zin, Singapore's senior officers leader Albert Chua, Representative from The Philippines MOFA Daniel Espiritu, South Korea's Foreign Minister Park Jin, Vietnam's Foreign Minister Bui Thanh Son, Thailand's Foreign Minister Don Pramudwinai, Brunei's Second Minister of Foreign Affairs Erywan Yusof, Cambodia's Foreign Minister Prak Sokhonn, Indonesia's Foreign Minister Retno Marsudi, Elisa da Silva of East Timor, and ASEAN Deputy Secretary General Michael Tene pose for a family photo in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Post Ministerial Conference with South Korea during the ASEAN Foreign Ministers' meeting in Jakarta, on July 13, 2023. (Photo by Bay ISMOYO / POOL / AFP) (Photo by BAY ISMOYO/POOL/AFP via Getty Images)

September 10 2023

KTT ASEAN-Korea Selatan Bahas Transisi Energi

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics ASEAN, Korea Selatan 0

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa kemitraan ASEAN dan Korea Selatan di masa depan akan tercapai jika stabilitas di wilayah tersebut terjaga, ketegangan dan persaingan berkurang, dan kepercayaan strategis semakin kuat. “Serta kebiasaan kerja sama yang lebih intensif,” kata presiden saat membuka KTT ASEAN-Korea Selatan ke-24 di Jakarta, Rabu (08/09/23).

Jokowi memimpin KTT ASEAN-Korea Selatan yang dihadiri oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Presiden juga memuji Korea Selatan atas dukungannya terhadap Forum Indo-Pasifik ASEAN (AIPF), yang menurutnya telah menunjukkan kerja sama inklusif yang nyata dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran di Indo-Pasifik.

Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN dan mengadakan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada tanggal 5-7 September. KTT ini akan dihadiri oleh 19 pemimpin negara, termasuk negara mitra ASEAN dan organisasi internasional.

Jokowi menilai bahwa bagi Indonesia, ini adalah kemitraan masa depan, dengan transisi energi dan transformasi digital sebagai pilar utama.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan bahwa ketergantungan ASEAN pada energi fosil sebesar 78 persen perlu dikurangi. Sementara itu, diperkirakan ekonomi digital ASEAN akan memberikan kontribusi sebesar 1 triliun dolar AS terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) wilayah tersebut dalam satu dekade mendatang.

Jokowi menjelaskan bahwa transisi energi dan transformasi digital membutuhkan investasi besar dan transfer teknologi.

“Namun, untuk mewujudkan transisi energi dan transformasi digital, diperlukan investasi dan transfer teknologi yang signifikan. Oleh karena itu, kolaborasi dan kemitraan sangatlah penting,” ujar beliau.

Presiden Jokowi, sebagai perwakilan ASEAN, menyampaikan apresiasinya terhadap China, Jepang, dan Korea Selatan atas bantuan yang telah diberikan dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) dan Forum ASEAN-Indo-Pasifik.

“ASEAN sangat menghargai dukungan dari China, Jepang, dan Korea Selatan dalam pengembangan ekosistem baterai EV dan Forum ASEAN-Indo-Pasifik,” ujar Presiden Jokowi saat KTT KE-26 ASEAN Plus Three pada Rabu (6/9/2023).

Di kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri, Retno L. P. Marsudi, mengumumkan bahwa Korea Selatan telah mengalokasikan dana sebesar 30 juta dolar AS atau sekitar 459 miliar rupiah (dengan kurs 15.300 rupiah/dolar AS) untuk meningkatkan kapasitas kecerdasan buatan.

Presiden Korsel sempat menyinggung soal Korea Utara

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menyatakan bahwa semua upaya untuk bekerja sama dengan Korea Utara dalam masalah militer yang dapat mengganggu perdamaian internasional harus segera dihentikan. Pernyataan ini disampaikannya dalam pertemuan tingkat tinggi dengan negara-negara anggota ASEAN di Asia Tenggara, Jakarta, Indonesia.

Meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut, komentarnya muncul di tengah laporan tentang kemajuan dalam perundingan senjata antara Korea Utara dan Rusia, serta rencana pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, untuk segera mengunjungi Rusia guna bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.

Canada's Prime Minister Justin Trudeau (R) and his son Xavier are welcomed by Indonesia's President Joko Widodo (2ndR) and First Lady Iriana Widodo (R) for the gala dinner of the 43rd ASEAN Summit in Jakarta on September 6, 2023. (Photo by Mast IRHAM / POOL / AFP) (Photo by MAST IRHAM/POOL/AFP via Getty Images)

September 8 2023

KTT ASEAN 2023: Hari Kedua bertemu China hingga AS

Chatrine Debora America, Asia Pacific, Europe, News, Politics ASEAN, ASEAN Summit, Justin Trudeau, Kamala Harris, Presiden Jokowi 0

Presiden Joko Widodo memimpin serangkaian pertemuan pada hari kedua KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Dia melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Bangladesh sebelum memimpin pertemuan dengan pemimpin ASEAN dan pemimpin Tiongkok, Korea, dan Jepang. Presiden juga bertemu dengan Wakil Presiden AS Kamala Harris dan mengikuti pertemuan ASEAN-US serta ASEAN-Kanada. Malamnya, Presiden Jokowi menghadiri jamuan santap malam bersama para pemimpin negara dalam rangka KTT ASEAN.

Pertemuan bilateral dengan Bangladesh
Pada pertemuan dengan Presiden Bangladesh, Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya memperkuat kerja sama konkret antara Indonesia dan Bangladesh. Menurut Presiden Jokowi, Bangladesh adalah sahabat Indonesia dan persahabatan ini perlu diperkuat dengan kerja sama yang nyata dan bermanfaat bagi kedua negara.

Dalam bidang perdagangan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa nilai perdagangan antara Indonesia dan Bangladesh telah mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 19,9 persen dalam lima tahun terakhir. Namun, Presiden menginginkan pertumbuhan ini terus dioptimalkan dengan mengatasi berbagai hambatan perdagangan yang ada. “Untuk itu, saya harap dukungan Yang Mulia untuk mendorong penyelesaian perundingan PTA (preferential trade agreement) guna memudahkan dan memperluas akses pasar,” ujarnya dengan tegas.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Bangladesh. Salah satu upaya nyata adalah melalui konsorsium proyek pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Indonesia juga berperan dalam sektor transportasi di Bangladesh. Pada KTT ASEAN ke-43 ini, Presiden Bangladesh hadir sebagai Ketua Asosiasi Rim Samudera Hindia (IORA). Hal ini disambut baik oleh Presiden Jokowi, yang menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pada tanggal 4 September 2023 lalu.

Pertemuan bilateral dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, serta ASEAN Plus Three

Pada KTT ASEAN-RRT, Presiden Jokowi menyatakan Tiongkok sebagai mitra strategis ASEAN selama 20 tahun. Meskipun Presiden Xi Jinping tidak hadir, PM Li Qiang mewakili. Presiden Jokowi berharap kerja sama ASEAN-RRT semakin konkret untuk menjaga stabilitas kawasan. Klaim Tiongkok terhadap Laut China Selatan menjadi isu penting; perundingan terkait tetap relevan mengingat klaim tersebut melibatkan sejumlah negara ASEAN.

Pertemuan bilateral ASEAN-China juga menghasilkan enam dokumen kerja sama. Salah satunya adalah ASEAN-China Joint Statement on Mutually Beneficial Cooperation on AOIP, fokus pada maritim, energi, infrastruktur, smart cities, e-commerce, dan UMKM. Dokumen lainnya adalah ASEAN-China Joint Statement on Deepening Agricultural Cooperation, mendukung pertanian sebagai mesin pertumbuhan. Ada juga empat dokumen lain, termasuk Action Plan on Green Agricultural Development dan Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive Code of Conduct in the South China Sea. Inisiatif bersama juga dilakukan di bidang teknologi dan inovasi.

Selanjutnya, dalam pertemuan ASEAN-Korsel, dibahas kerja sama di sektor ekonomi baru seperti fintech, digital economy, dan ekosistem start-up. Korea Selatan berkomitmen menyumbangkan $30 juta untuk pengembangan kecerdasan buatan (AI) dan $16 juta untuk implementasi AOIP. Mereka juga membahas isu Semenanjung Korea, terutama peluncuran rudal dan program nuklir yang melanggar hukum internasional.

Pada KTT ini, diadopsi satu dokumen bersama tentang kerja sama AOIP. Selain itu, dicatat kemajuan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Joint Vision Statement RI-Korsel 2021-2025. Kerja sama konkret di sektor maritim, infrastruktur, digitalisasi, rantai pasok, ekonomi hijau, dan UMKM juga ditekankan.

Lalu, dalam pertemuan ASEAN-Jepang, pemimpin menekankan pentingnya stabilitas di Semenanjung Korea dan Laut China Selatan. Jepang berkomitmen $100 juta untuk AOIP melalui JAIF 3.0. Mereka juga meluncurkan Comprehensive Connectivity Initiative. Pemimpin setuju adakan KTT peringatan 50 tahun kemitraan ASEAN-Jepang. Mereka juga bentuk Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-Japan dan mencatat kemajuan implementasi kerja sama melalui tiga dokumen terkait.

Lalu, Presiden Joko Widodo membuka pertemuan ASEAN Plus Three di KTT ASEAN ke-43. Hadir juga para pemimpin negara Asia Timur, termasuk dari China, Korea Selatan, dan Jepang. Jokowi menekankan pentingnya terus melakukan kerja sama, khususnya dalam sektor ekonomi hijau, dan menghargai dukungan untuk pengembangan baterai mobil listrik dan ASEAN Indo-Pacific Forum. Namun, dia juga mengingatkan bahwa perdamaian dan stabilitas kawasan harus dijaga dengan menghormati hukum internasional.

ASEAN- AS dan ASEAN-Kanada

Presiden menekankan peran AS sebagai mitra strategis dalam keberhasilan KTT ASEAN dan relevansi KTT Asia Timur. Wakil Presiden Kamala Harris mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023, menyoroti prioritas pada pertumbuhan ekonomi.

Kamala Harris menegaskan pentingnya hubungan jangka panjang antara AS dan Indonesia untuk kemakmuran dan keamanan di Indo-Pasifik. Dalam pertemuan, Presiden dan Wakil Presiden AS membahas rencana aksi konkret untuk membangun kemitraan strategis komprehensif. Presiden juga mendorong perluasan akses pasar melalui skema generalized system of preferences (GSP) dan kerja sama rantai pasok. Selain itu, dipertegas kesepakatan tentang critical minerals agreement (CMA) untuk kerja sama terkait bahan mineral penting dan realisasi dari kerja sama just energy transition partnership.

Lalu, dengan Kanada, tercapai dua kesepakatan kerja sama penting. Pertama, ASEAN dan Kanada resmi membentuk Kemitraan Strategis ASEAN-Kanada melalui pengesahan dokumen “Joint Leaders’ Statement on ASEAN-Canada Strategic Partnership”.

Kedua, diputuskan pula adopsi dokumen “ASEAN-Canada Joint Leaders’ Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crisis” yang menekankan kerja sama dalam memperkuat keamanan pangan dan nutrisi sebagai respons terhadap krisis.

PM Kanada Justin Trudeau juga menyampaikan kenaikan perdagangan antara ASEAN dan Kanada sebesar 29 persen, menunjukkan intensifikasi hubungan di antara keduanya. Para pemimpin berharap kerja sama ASEAN-Kanada dapat mengatasi berbagai tantangan terutama terkait pangan, energi, dan perubahan iklim.

US President Joe Biden speaks during the US-Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) special summit at the State Department in Washington, D.C., US, on Friday, May 13, 2022. Biden yesterday welcomed ASEAN leaders to Washington with the promise of $150 million in new investments in the region. Photographer: Oliver Contreras/Sipa/Bloomberg via Getty Images

August 29 2023

US President Biden Opts Out of ASEAN Summit: Reflecting Shifting US-ASEAN Dynamics?

Chatrine Debora America, Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think ASEAN, Joe Biden, Jokowi 0

US President Joe Biden is confirmed to attend the G20 summit in India, but his absence from the US-ASEAN and East Asia Summit meeting in Indonesia is noteworthy. The U.S. Vice President Kamala Harris will represent the United States at these events, as confirmed by the White House on Tuesday (22/8). Reuters reported that Indonesia has intentionally adjusted the ASEAN Summit to 4-7 Sept to the timing with the G20 Summit in India on Sept. 9-10. This move accommodates a more closely aligned schedule, facilitating the US’s participation in all the meetings.

The US-ASEAN summit marks the culmination of a significant formal interaction between the United States and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and, indeed, will leverage the summit to have a ‘higher profile’ with the attendance of the US president. However, Biden missing the meeting may reflect the contradiction of his effort to engage partners in SEA.

Biden’s absence is bad news for Indonesia, which currently chairs ASEAN, as it will be the most important multilateral meeting for President Widodo before he leaves office next year. However, Minister of Foreign Affairs Retno still has the opportunity to put Widodo and Biden in one frame when meeting at the Group of 20 Summit in India and the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Cooperation in the United States.

Implications of Biden’s Priorities towards ASEAN

The US-ASEAN Summit is a crucial platform that marks the significant diplomatic engagement of the US, facilitates multilateral cooperation, and addresses regional challenges together. President Joe Biden’s decision to confirm his absence from the upcoming US-ASEAN and East Asia summit in Jakarta, Indonesia, has sparked discussions about the importance of his decision in the US-ASEAN relationship and may impact perceptions of US commitment to the region. Previously, US officials quoted that President Biden viewed ASEAN as important in regional architecture and presents a critical role as ASEAN is the heart of its Indo-Pacific strategy.

The absence of the U.S. President in Jakarta may also indicate a shift in priorities within the U.S. administration, suggesting that Indonesia might not be at the forefront of their concerns anymore. This could stem from concerns that Jakarta is aligning itself too closely with Beijing, the primary competitor to Washington. However, skipping the summits of Southeast Asian leaders is not a good move from Biden, especially noting the large importance of Indonesia as a regional player in the ASEAN. Moreover, in 2022, on a two-day summit with ASEAN, the US promised to spend $150 million on their infrastructure, security, pandemic preparedness, and countering China’s influence.

While the White House has dismissed the notion that President Joe Biden’s absence from the upcoming ASEAN talks suggests neglect towards Southeast Asia, observers argue that this perception will persist. This is attributed to the inconsistent history of U.S. presidents attending these annual meetings.

The White House mentioned that President Biden has participated in the US-ASEAN Summit and the East Asia Summit in 2022 and 2021, and Kamala’s trip to Southeast Asia will be the third in the past two years. President Widodo and Biden have also met at the G20 Summit in Bali in 2022 to discuss deeper ties in multiple sectors. Biden’s absence does not necessarily mean that the US is neglecting ASEAN, as the US has also been active in visiting the Indo-Pacific and key actors with face-to-face diplomacy. Biden’s engagement with his key players is also a move to deepen its ties with the ASEAN leaders. Moreover, not only will Kamala Harris still be present as the official US representative, but there will also be other US allies such as the Japanese, the European Union, and other like-minded countries and partners that will engage with the ASEAN member states.

Indonesia’s self-reflection

The nonattendance of President Biden is expected to carry implications for the ASEAN leaders, especially given the ongoing rivalry between the United States and China. Some observers argue that this absence could convey a lack of recognition or necessity on President Biden’s part to engage in the ASEAN Summit personally. In contrast to his engagement with his allies in the Indo-Pacific, such as Australia, Japan, and South Korea, Biden knows which countries to focus more on.

On a different note, Assoc Prof Rezasyah points out that Indonesia’s frequent changes of ambassadors—three within four years—have contributed to the nation’s inadequate preparation and capabilities to capture the US’s attention. The rapid turnover has also left the Indonesian embassy in Washington without an ambassador for long periods, a recurring issue. Once again, this shows the lightheartedness of Indonesia in viewing its relations with the US. Consequently, these dynamics have hindered Indonesia’s establishing a credible liaison to persuade Biden to visit the country.

If Indonesia and the US intend to increase their engagement in political, economic, and security affairs, they must show more dedication in the future. Active participation and commitment will lead to stronger relationships with their partners.

June 26 2023

Pemerintah Thailand yang Akan Berakhir Masa Jabatannya Mempermalukan Dirinya Sendiri untuk Terakhir Kalinya di Myanmar

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Think ASEAN, Kebijakan Luar Negeri, Myanmar, Thailand 0

Ketika Thailand mengumumkan bahwa mereka bermaksud menyelenggarakan pertemuan dengan para jenderal Myanmar untuk “melibatkan kembali” junta secara penuh, hal itu memicu kekhawatiran di antara para pakar dan negara-negara anggota ASEAN. Pertama, pertemuan itu melanggar rencana lama yang sudah ada sejak April 2021 di antara negara-negara anggota ASEAN, bahwa para jenderal Myanmar tidak akan diikutsertakan dalam pertemuan. Ini juga berarti bahwa selama dua tahun berturut-turut, negara anggota ASEAN akan melakukan suatu bentuk diplomasi “koboi”, di mana keterlibatan dengan junta meningkatkan legitimasinya – dan lebih buruk lagi, mengarah pada tontonan hubungan masyarakat, seperti yang terjadi pada Utusan Khusus Kamboja saat itu.

Pertemuan yang diadakan di Thailand pada tanggal 18 dan 19 Juni tersebut adalah atas undangan Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, yang mengawali undangannya dengan merujuk pada KTT ASEAN yang baru saja diselenggarakan di Indonesia pada bulan Mei lalu, di mana para pemimpin ASEAN diduga telah berjanji untuk kembali terlibat di tingkat tertinggi. Pertemuan tersebut mengundang kritik keras dari para pemangku kepentingan pro-demokrasi di Myanmar, dan mitra regional seperti Singapura, yang secara tidak diplomatis melalui Menteri Luar Negerinya, Vivian Balakrishnan, mengatakan bahwa “terlalu dini untuk terlibat kembali dengan junta di tingkat KTT atau bahkan di tingkat menteri luar negeri.”

Terguncang setelah pembicaraan yang gagal, Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha mencatat bahwa Thailand dan Myanmar berbagi lebih dari 3.000 kilometer perbatasan darat dan laut, dan bahwa miliaran pendapatan minyak dan gas antara kedua negara dipertaruhkan pada hasil akhirnya. Menteri Luar Negeri Thailand bahkan lebih berani lagi, dengan menyatakan bahwa “Thailand adalah satu-satunya negara yang ingin mencari solusi” dan “tidak ada anggota ASEAN lainnya yang peduli seperti kami,” sebuah penghinaan yang jelas terhadap kerja kolektif Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang mengepalai blok negara-negara ASEAN yang menolak keterlibatan langsung dengan junta Myanmar.

Tetapi Thailand tidak bisa begitu naif untuk berpikir bahwa negara-negara ASEAN lainnya tidak memahami motivasi Bangkok. Thailand telah mengakomodasi militer Myanmar jauh sebelum kudeta Februari 2021, dengan para jenderal militer dari kedua belah pihak terlibat dalam hubungan pribadi, yang dimulai sejak tahun 2012, ketika Jenderal Min Aung Hlaing dinobatkan sebagai “anak angkat” PM Prem Tinsulanonda. Pada tahun 2014, ketika para pemimpin kudeta militer Thailand bertemu dengan Jenderal Min Aung Hlaing, mereka menerima dukungan dari militer Myanmar, dan mengatakan bahwa itu adalah “tugas tentara untuk menjaga keamanan nasional.”

Sehubungan dengan diplomasi yang nakal, Singapura telah memperingatkan Thailand untuk tidak terlibat dengan Myanmar pada bulan April, tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa para elit Thailand, yang memiliki hubungan bisnis yang erat dengan perusahaan-perusahaan milik negara Myanmar, khawatir bahwa sikap yang lebih agresif terhadap Myanmar oleh calon pemerintah yang dipimpin oleh Partai Move Forward, yang telah menjanjikan pendekatan yang berbeda, akan mengancam bisnis minyak dan gas melalui PTT, perusahaan minyak dan gas milik negara Thailand. Pendapatan tahunan dari bisnis PTT memberikan lebih dari $1,3 miliar kepada junta Jenderal Min Aung Hliang.

Kedua, Thailand memiliki kebiasaan untuk melihat ke arah lain ketika pasukan Tatmadaw menembaki warga sipil yang tidak bersalah atau terlibat dalam pertempuran di sepanjang perbatasan Thailand. Dan ketika salah satu jet tempur MiG-29 Myanmar tahun lalu menyeberang ke wilayah udara Thailand untuk menyerang sebuah target di sisi lain perbatasan, Prayut mengatakan bahwa insiden itu “tidak disengaja” karena jet tempur tersebut “berbelok sedikit sebelum masuk ke wilayah Thailand dan kami telah mengirimkan jet tempur kami sebagai tanggapan yang sesuai dengan standar internasional.” Hal ini bertentangan dengan tanggapan Angkatan Udara Kerajaan Thailand yang marah, yang secara resmi memprotes insiden tersebut.

Meskipun benar bahwa Thailand akan mengalami banyak kerugian jika hubungan dengan junta Myanmar memburuk setelah pemerintahan baru berkuasa, ada hal positif yang terkait dengan setiap hal negatif. Negosiasi ulang kontrak atau pengaturan di bawah pemerintahan baru dapat menolak pendanaan penting bagi rezim brutal yang tumbuh subur dengan pendanaan dari pemerintah regional, termasuk Cina, Rusia, dan Thailand. Thailand yang baru yang mendukung sanksi internasional dan bersedia untuk pindah ke posisi yang menolak legitimasi junta dapat membuat ASEAN lebih dekat dengan kemajuan dalam Konsensus Lima Poin.

Sebaliknya, para pemimpin Thailand yang akan berakhir masa jabatannya, yang sebagian besar masih bertanggung jawab atas junta mereka sendiri, sekali lagi mempermalukan diri mereka sendiri di panggung internasional. Pertemuan-pertemuan baru-baru ini di Thailand, yang hanya dihadiri oleh beberapa pihak termasuk Cina lebih merupakan upaya untuk menyelamatkan hubungannya dengan junta sebelum pemerintah baru mengambil alih kekuasaan. Jika Thailand ingin lebih transparan dalam diplomasinya, mereka dapat merilis notulensi dari pertemuan-pertemuan tertutup tersebut. Tetapi hal itu tidak dilakukan.

Seperti yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Prayut selama sembilan tahun terakhir, dalam hal Myanmar, mereka lebih suka beroperasi dalam kegelapan.