Pemerintahan Biden mengumumkan bahwa tidak ada pejabat pemerintah Amerika Serikat (AS) yang akan menghadiri Olimpiade Beijing 2022 sebagai bentuk boikot diplomatik terhadap China. Alasan Pejabat pemerintah AS didasari karena kejahatan hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Xinjiang, China. Padahal sebelumnya Presiden AS dan  China telah bertemu secara virtual untuk merencanakan persaingan sehat diantara keduanya.

Biden mengatakan kepada wartawan bulan lalu bahwa dia sedang mempertimbangkan boikot diplomatik ketika anggota parlemen Demokrat dan Republik memprotes pelanggaran HAM di China. Bentuk boikot yang dilakukan bukan merupakan boikot penuh mengingat nasib para atlet AS yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan. Tindakan ini bukanlah yang pertama, tahun 1980, AS pernah memboikot penuh Olimpiade Musim Panas di Rusia. Tujuannya adalah untuk memprotes tindakan Moskow terhadap Afghanistan. Beberapa politisi AS mengatakan mereka percaya bahwa boikot diplomatik tidak cukup. Senator Tom Cotton, seorang Republikan dari Arkansas, menyebut boikot diplomatik sebagai langkah yang “setengah-setengah” dan berpendapat bahwa pemerintah seharusnya memilih untuk “memboikot sepenuhnya” olimpiade itu.

Gencatan senjata tidak hanya ditolak oleh Amerika Serikat

Setidaknya 19 negara besar telah memutuskan untuk tidak menandatangani gencatan senjata olimpiade dengan China. India, Inggris, Jepang, bahkan Turki termasuk di antara beberapa negara lain yang menolak menandatangani ‘Gencatan Senjata Olimpiade’ dengan China. Gencatan Senjata Olimpiade ini sendiri merupakan tradisi kuno yang dimaksudkan untuk menghentikan permusuhan di antara pihak-pihak yang bertikai untuk memastikan kelancaran permainan. Terkait hal ini, Komite Olimpiade Internasional (IOC), mendapat banyak kritik karena menutup mata terhadap kejadian ini dan seharusnya kejuaraan olahraga berada di “luar politik.” Sampai saat ini, baru Presiden Rusia Vladimir Putin yang menerima undangan Olimpiade China.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan bahwa “AS harus berhenti mempolitisasi olahraga dan mencabut ‘boikot diplomatik’ agar tidak memengaruhi dialog dan kerja sama China-AS di bidang-bidang penting,”. Pada 2 Desember 2022, PBB mengadopsi resolusi “Membangun dunia yang damai dan lebih baik melalui olahraga dan cita-cita Olimpiade”. Resolusi ini diadopsi bersama-sama oleh 173 negara anggota yang menyerukan ketaatan Gencatan Senjata Olimpiade untuk Olimpiade dan Paralimpiade. Gencatan senjata ini akan dimulai pada 4 Februari 2022, hingga tujuh hari setelah berakhirnya Paralimpiade.

Resolusi gencatan senjata untuk olimpiade ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama di antara negara anggota untuk secara kolektif menerapkan nilai-nilai Gencatan Senjata Olimpiade di seluruh dunia, dan menekankan peran penting Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Lewat resolusi ini, PBB juga mengharapkan bahwa Olimpiade Beijing 2022 akan menjadi kesempatan yang berarti untuk memanfaatkan kekuatan olahraga. PBB mengharapkan tumbuhnya suasana perdamaian, pembangunan, ketahanan, toleransi dan pengertian dari pertandingan olahraga.