TNI

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo MargonoÊ(kiri) dan Kapolri Jenderal Pol.ÊListyo Sigit Prabowo (kanan) berjalan usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2023 di Jakarta, Rabu (8/2/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubar

February 9 2023

Menuju Pemilu 2024, Jokowi: TNI-Polri Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Joko Widodo, Pemilu 2024, Polri, TNI 0

Di depan para petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri) dalam rapat pimpinan TNI dan Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan agar anggota TNI dan Polri tak boleh terlibat dalam politik praktis menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sesuai dengan dasar hukum Pasal 39 UU No. 34/2004 tentang TNI dan juga UU No.2/2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 Ayat (1), baik TNI dan Polri tidak boleh terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik dan harus bersifat netral dalam politik.

Dengan dasar ini, Jokowi menginginkan agar baik TNI maupun Polri fokus menjaga stabilitas politik selama pemilu, dan tidak ingin aparat keamanan dan pertahanan justru ikut dalam kegiatan politik.

Dalam rapat pimpinan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan “Nggak ada (arahan spesifik). Saya kira TNI-Polri sudah tahu apa yang dikerjakan. Yang paling penting menjaga kondusivitas tahun politik dan tidak terlibat politik praktis.”

Dilansir dari CNN, sebelumnya juga Jokowi menyampaikan pesan serupa dalam Rapat Koordinasi Nasional di Sentul International Convention Center, Selasa (17/1) yang dihadiri oleh pimpinan TNI, Polri, Kejaksaan, badan intelijen, dan kepala daerah.

Dengan maksud yang sama, Jokowi berpesan agar TNI dan Polri dapat memetakan potensi kerawanan saat pemilu melalui keterlibatan aparat untuk turun ke lapangan menjaga kondusivitas.

“Tahun ini sudah masuk tahun politik, harus miliki sensitivitas, harus turun ke lapangan sehingga kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini,” ucap Jokowi pada acara tersebut.

Hilirisasi dan Karhutla

Dalam acara rapim tersebut, Joko Widodo juga turut membahas mengenai ekspor ilegal yang masih berjalan, sehingga perlu adanya proses hilirisasi yang mana baik TNI-Polri juga memiliki peran untuk mengatasi ekspor ilegal tersebut.

Aspek ini penting mengingat ekspor ilegal berdampak pada penerimaan negara, terutama mineral seperti timah, bauksit, dan batu bara yang memiliki jumlah yang banyak.

Terkait dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Jokowi juga mengingatkan bahwa dengan cuaca panas mulai akhir Februari nanti, maka sejumlah daerah di Indonesia seperti provinsi Riau, Sumut, Kalimantan harus mendapat perhatian lebih.

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dan Panglima TNI Andika Perkasa (Sumber: Kompas)

August 19 2022

Prabowo Terima 4 Bintang Kehormatan TNI

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence Andika Perkasa, Indonesia, Kasad, Kementerian Pertahanan, Prabowo, TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU 0

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerima 4 bintang kehormatan utama. Penyematan dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan kepala staf angkatan dari 3 matra TNI di Kementerian Pertahanan RI, Senin, 15 Agustus 2022. 4 bintang kehormatan yang diterima Prabowo adalah Bintang Yudha Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama.

Acara juga dihadiri oleh KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo. Dalam acara ini, Panglima TNI Menyematkan Bintang Yudha Dharma Utama, KSAD menyematkan Bintang Kartika Eka Paksi Utama, KSAL menyematkan Bintang Jalasena Utama, dan KSAU menyematkan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama.

Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama kepada Prabowo ini didasari oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/Tk/Tahun 2022. Atas bintang kehormatannya itu, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi TNI lewat akun sosial medianya.

Mengenai empat bintang kehormatan tersebut, Bintang Yudha Dharma adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah untuk menghormati jasa darma bakti seseorang yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara. Bintang Kartika Eka Paksi Utama adalah tanda kehormatan untuk menghormati jasa seorang prajurit yang luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI AD.

Sedangkan Bintang Jalasena Utama adalah bintang kehormatan yang diberikan untuk menghargai kesetiaan, kemampuan, kebijaksanaan dan jasa-jasa yang melebihi kewajiban di bidang tugas kemiliteran TNI AL. Terakhir, Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama merupakan tanda kehormatan yang dianugerahkan oleh pemerintah untuk menghormati seorang prajurit atas jasanya yang luar biasa terhadap kemajuan dan pembangunan TNI AU.

Para pekerja dan aktivis yang mengenakan masker dan membawa plakat menggelar demonstrasi memperingati Hari Buruh Internasional (Foto oleh Suryanto/Anadolu Agency via Getty Images)

May 13 2022

50 Ribu Buruh Diklaim Ikut Aksi May Day Fiesta di GBK, TNI dan Polri diturunkan

Anita Susanto Asia Pacific, Economy, News, Politics, Social and Culture Buruh, Hari Buruh, May Day, Polri, TNI 0

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan hari buruh atau May Day di depan Gedung DPR pada sabtu 14 Mei 2022 akan diikuti lebih dari 50.000 buruh dari pukul 10.00-12.00

Dilansir dari CNN, setelah itu massa akan menggelar acara May Day Fiesta di Gelora Bung Karno (GBK). “Ada lebih dari 50 ribu buruh yang akan mengikuti [aksi] ini,” ujar Said dalam konferensi pers daring, 13 Mei 2022. Rencananya, acara ini akan berlangsung dari jam 12.30 hingga 17.00 WIB.

Said juga kemudian menuturkan akan ada empat konfederasi buruh, 60 federasi serikat di tingkat nasional, serta elemen-elemen gerakan lain seperti Forum Guru Honorer, Urban Poor Consortium, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), dan Buruh Migran, yang bakal mengikuti peringatan May Day esok hari.

Karena banyaknya masa yang akan ikut pada acara ini. Ribuan personel polisi dan TNI disiapkan untuk mengawal kegiatan. “Untuk kegiatan pengamanan sendiri, dari Polda Metro Jaya akan menurunkan kekuatan 5.260 personel pengamanan, termasuk ada bantuan dari instansi terkait, termasuk dari TNI juga,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.

“Kegiatan ini karena akan dihadiri oleh peserta kurang lebih 60 ribu orang dan tempatnya adalah di GBK. Dari pemberitahuan oleh panitia kepada Polda Metro Jaya, akan diikuti atau menghadirkan bus kurang lebih 2.000 bus karena pesertanya di samping dari Jabodetabek, ada juga dari Jawa Barat dan sekitarnya,” tutur Zulpan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menuturkan massa buruh membawa 18 tuntutan pada aksi besok yaitu:

Tolak omnibus law UU Cipta Kerja.
Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas.
Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB.
Tolak upah murah.
Hapus outsourcing.
Tolak kenaikan pajak PPn.
Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran.
Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan.
Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria.
Stop kriminalisasi petani.
Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis.
Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS.
Pemberdayaan sektor informal.
Ratifikasi Konvensi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.
Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang.
Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih).
Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.

Terrorism concept. E-financing of terror. Stack of bitcoin cast shadow in form of band of terrorists with weapons. (Photo via Shutterstock)

February 18 2022

Indonesia Belum Aman Dari Pertumbuhan Kelompok Terorisme

Anita Susanto Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think Indonesia, Polisi, Radikalisme, Terorisme, TNI 0

Pertumbuhan Kelompok Teroris Sangat Cepat

Menurut KSAD Dudung Abdurachman, perkembangan terorisme sudah dalam level hitungan menit. Artinya, lengahnya penegak hukum dalam waktu singkat telah membuat kelompok radikal terutama yang berada di Indonesia berkembang.

Terorisme bukanlah hal baru, di Indonesia fokus terhadap terorisme muncul semenjak tragedi Bom Bali pada tahun 2002. Menurut FBI, terorisme sendiri berarti tindak pidana yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok untuk tujuan ideologis lebih lanjut yang berasal dari pengaruh dalam negeri, seperti yang bersifat politik, agama, sosial, ras, atau lingkungan.[1]

Dari definisi tersebut, sebenarnya pemerintah Indonesia telah “bertemu” dengan individu/kelompok terorisme. Pada masa Orde Baru, Gerakan Aceh Merdela (GAM) merupakan salah satu contohnya. Tujuan GAM sendiri adalah membangun negara di luar NKRI.

Namun di akhir Agustus 2021, kecemasan dunia terhadap menguatnya kelompok terorisme menjadi nyata. Afghanistan berhasil digulingkan oleh Taliban. Semenjak berkuasa, Taliban berusaha mencari pengakuan dari berbagai negara hingga PBB dengan memperlihatkan citra yang lebih “santai” dalam memerintah dibandingkan Taliban pada tahun 1996. Namun, para ahli khawatir bahwa organisasi serupa dengan Taliban menyaksikan dan belajar dari kebangkitan Taliban.[2]

Simpatisan Kelompok Terorisme Mencapai 17 Ribu Orang

Menurut data pada tahun 2021, dilaporkan terdapat setidaknya 18 kelompok radikal di Indonesia yang mendukung ISIS untuk mendirikian negara Islam.[3] Beberapa kelompok terorisme yang aktif di Indonesia, seperti Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansharut Tauhid, dan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sendiri menyatakan bahwa jumlah anggota dan simpatisan dari organsasi teroris mencapai 17.000 orang.[4]

Di Indonesia sendiri, perkembangan kelompok terorisme yang telah masuk ke berbagai lapisan masyarakat mulai terlihat. Mulai dari seorang wanita muda yang masuk ke Mabes Polri hingga seorang terduga teroris dari sebuah partai politik.

Walaupun saat ini dunia sedang berfokus pada pemulihan kesehatan, perkembangan terorisme tidak melambat seperti apa yang dikatakan KSAD, Dudung. Beberapa tahun terakhir, polisi dikabarkan telah berhasil menangkap banyak terduga teroris. Namun, berjalannya sebuah kelompok terorisme tentu tidak lepas dari pendanaan yang membiayai tindakan kelompok tersebut. Sebagai kelompok radikal, tentu mereka tidak dapat terang-terangan menggalang dana atau membuka bisnis mengatasnamakan kelompok.

Dana Merupakan Aspek Penting Bagi Kelompok Terorisme

Banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana masyarakat dapat terjaring kelompok terorisme seperti menurut Martha Crenshaw bahwa setidaknya terdapat empat kategori faktor yang memotivasi seseorang untuk bergabung dengan kelompok teroris. Diantaranya adalah kesempatan untuk bertindak atau bergabung dengan kelompok tersebut, kebutuhan untuk bergabung dengan sebuah kelompok, status sosial, dan kebutuhan materiil.[5]

Namun, ada satu hal yang krusial bagi sebuah kelompok terorisme, yaitu pendanaan bagi kelompok terorisme. Di Indonesia sendiri masih sedikit sekali berita mengenai bagaimana polisi dan juga pihak berwenang menghentikan pembiayaan kelompok tersebut. Banyak dari para anggota yang tergabung dengan kelompok terorisme termotivasi oleh keuntungan finansial yang didapatkan. Selain itu, pendanaan yang didapat oleh kelompok terorisme juga digunakan untuk pembelian senjata dan hal lainnya. Maka, salah satu cara untuk menghentikan perkembangan kelompok terorisme adalah pembiayaan.

Sumber pendanaan teroris sendiri menurut artikel yang diterbitkan oleh Council of Europe bervariasi. Di antaranya kelompok terorisme bisa mendapatkan dana yang berasal dari kegiatan illegal, sumbangan anggota. organisasi (biasanya pendatang baru), atau diperoleh melalui penyalahgunaan organisasi nirlaba.[6] Sebagai negara yang pertumbuhan terorismenya cenderung meningkat, Indonesia harus benar-benar waspada dan mengawasi pendanaan kelompok terorisme.[7]

Kerja Sama Internal & Eksternal

Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan program pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum pada tahun 2012, selain itu BI juga telah mengeluarkan blueprint untuk mencegah pendanaan bagi terorisme yang ditargetkan selesai pada 2025. Namun, dari data yang ada, tingkat pertumbuhan terorisme di Indonesia justru tetap meningkat sehingga perlu suatu mekanisme dan kerja sama dari polisi, TNI, lembaga keuangan, dan instansi lainnya untuk membuat sebuah mekanisme investigasi untuk memberhentikan aliran dana bagi kelompok terorisme.

PBB sendiri telah memberikan beberapa cara untuk menghentikan pendanaan. Diantaranya seperti membekukan dana dan aset ekonomi, serta untuk mencegah dana tersebut tersedia untuk teroris.[8] Dibutuhkan banyak aktor untuk menghentikan perkembangan kelompok terorisme. Selain bekerja sama dengan instansi negara, Indonesia juga perlu bekerja sama dengan organisasi internasional dan belajar dari negara lain bagaimana cara menanggulangi perkembangan kelompok terorisme. Menurut artikel yang diterbitkan PBB, sebuah kelompok terorisme juga dapat mendapat bantuan dana dari kelompok terorisme yang berada di negara lain atau tergabung dalam suatu kelompok internasional. Motif ini menjadi populer semenjak rencana pembentukan negara Islam atau Da’esh.

[1] “Terrorism”, What We Investigate, FBI, https://www.fbi.gov/investigate/terrorism

[2] Ng Jun Sen, “The Big Read in short: Terror group JI’s new game plan to seek legitimacy”, Today Online, 11 Desember 2021, https://www.todayonline.com/big-read/big-read-short-terror-group-jis-new-game-plan-seek-legitimacy-1768106

[3] Muh Taufiqurrohman, “The Road to ISIS: How Indonesian Jihadists Travel to Iraq and Syria”, Counter Terrorist Trends and Analyses, Vol 7. No. 4, Mei 2015, https://www.jstor.org/stable/26351346?seq=1#metadata_info_tab_contents

[4] Fathiyah Wardah, “BNPT: Jumlah Anggota dan Simpatisan Organisasi Teroris Capai 17.000 Orang”, VOA Indonesia, 22 September 2021, https://www.voaindonesia.com/a/bnpt-jumlah-anggota-dan-simpatisan-organisasi-teroris-capai-17-000-orang/6240658.html

[5] Randy Borum, “Psychology of Terrorism”, Tampa: University of South Florida, 2004, https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/208552.pdf

[6] “Financing of Terrorism”, Council of Europe Portal, https://www.coe.int/en/web/moneyval/implementation/financing-terrorism

[7] “Indonesia – Global Terrorism Index”, Knoema, 2020, https://knoema.com/atlas/Indonesia/topics/World-Rankings/World-Rankings/Global-terrorism-index

[8] “Countering the financing of terrorism”, United Nations, https://www.un.org/securitycouncil/ctc/content/countering-financing-terrorism

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman. (Antara Foto/Aprillio Akbar)

February 7 2022

KSAD Dudung: Radikalisme Tumbuh Dalam Hitungan Menit

Anita Susanto Asia Pacific, News, Security and Defence Indonesia, Militer, Terorisme, TNI 2

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman memerintahkan prajurit TNI untuk peka terhadap ancaman radikalisme. Dudung menuturkan pada apel pasukan yang diikuti TNI Angkatan Darat wilayah Jabodetabek di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada 25 Januari 2022. Dudung mengaku pihaknya siap menghadapi kelompok radikal yang ada di masyarakat. Kelompok ini, kata dia mencoba mengganggu dasar negara Pancasila.

“Saya ingin menyampaikan bahwa hasil rapim Kemhan (Kementerian Pertahanan) bahwa kelompok radikal sudah masuk di beberapa elemen masyarakat, baik mahasiswa maupun yang lainnya. Karena itu, saya perintahkan kepada seluruh TNI AD agar mengantisipasi dan peka terhadap perkembangan tersebut,” kata Dudung. Maka dalam apel tersebut, Dudung juga mengatakan bahwa masyarakat butuh diberikan pemahaman bahwa kelompok radikal dapat merusak kesatuan bangsa.

Selain sudah masuk ke berbagai lapisan masyarakat, mantan Pangkostrad itu juga mengatakan bahwa perkembangan kelompok radikal sudah dalam hitungan menit. Maka, TNI perlu mengetahui perkembangannya hingga titik koordinat dimana kelompok radikal itu berada. Lebih lanjut lagi, Dia menyebut ancaman radikalisme yang paling memungkinkan berasal dari dalam. “Dan saya perintahkan untuk mereka mengecek setiap saat, setiap waktu tentang perkembangan-perkembangan dan mereka harus tahu siapa-siapa pelakunya. Sehingga nantinya akan memudahkan dalam hal-hal tertentu apabila kita bertindak,” ujar Dudung.

Pada apel di Monas, Dudung juga memastikan bahwa TNI AD akan bersama dengan rakyat dalam membangun keutuhan Indonesia. Dudung juga memberi saran yang berupa tujuh perintah harian. “Jadi ini dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan ke seluruh prajurit dan ada tujuh perintah harian KSAD yang harus mereka lakukan sebagai pedoman di dalam mereka bertugas bertindak dan berada di mana pun dia melaksanakan tugasnya,”Dudung juga menekankan agar para prajurit TNI tidak hanya berfokus pada ancaman dari luar, tetapi juga dari dalam. “Jangan kita terbuai dengan tugas pokok konvensional menghadapi ancaman dari luar, yang paling mungkin adalah ancaman dari dalam. Oleh karena itu para komandan satuan sudah mulai menentukan langkah antisipasi, kewaspadaan agar prajurit kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi,” ujarnya.

Ilustrasi - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Foto: Penerangan Kogabwilhan III Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul "Baku Tembak Pasukan TNI vs KKB, Satu Tewas", https://m.jpnn.com/news/baku-tembak-pasukan-tni-vs-kkb-satu-tewas

January 29 2022

Pasca Tewasnya 3 TNI, Panglima TNI Andika Terbang ke Papua

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Security and Defence, Social and Culture Indonesia, Papua, Separatis, TNI, West Papua 0

Sebagai komponen utama pertahanan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia. Baik ancaman potensial atau aktual, baik dari dalam maupun luar negeri, TNI memiliki posisi dan tanggung jawab penting dalam isu ini.

Salah satu wilayah yang terus dijaga yakni di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Pada hari Kamis (27/1) lalu terdapat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

KKB pimpinan Numbuk Telenggen mengaku bertanggung jawab atas kontak senjata pukul 10.00 WIT yang menewaskan tiga TNI tersebut. Juru bicara kelompok KKB bernama Sebby Sambom menginformasikan bahwa kontak senjata terjadi lebih dari empat jam, dan tidak ada korban tewas dari sisi KKB.

Kelompok separatis ini merupakan bagian dari sayap militer Organisasi Papua Merdeka. Kontak senjata antara KKB dan TNI ini sudah terjadi sejak awal 1960-an.

Kubu separatis menentang kekuasaan pemerintahan Indonesia, dan menggunakan kekerasan untuk menebarkan kekacauan sosial di Papua.

“Tindakan ini adalah bagian dari keinginan kami merdeka. Pemimpin kami sudah meminta semua pejuang kami di 34 wilayah pertahanan untuk meneruskan perang di seluruh wilayah tanah Papua,” kata Sambom.

Korban meninggal dan tinjauan Panglima TNI

Informasi kontak senjata ini dikonfirmasi oleh Danrem 173 Brigjen TNI Taufan Gestoro. Tiga TNI yang gugur dalam bertugas bernama Pratu Rahman, Serda Rizal, dan Pratu Baraza. Ketiganya merupakan anggota Yonif R 408/SBH dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan.

Serangan dari KKB pimpinan Numbuk Telenggen terjadi saat pergantian jaga pos TNI bernama Pos Koramil Gone.

Dikarenakan serangan yang mendadak tersebut, tiga TNI tewas, dan satu lainnya kritis bernama Pratu Saeful.

Korban meninggal dievakuasi ke wilayah Timika menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara. Selanjutnya jenazah dibawa ke rumah sakit wilayah Timika.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyampaikan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa pergi ke Papua menyusul kontak senjata TNI-KKB.

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bergegas pergi ke Papua pada hari yang sama.

Kunjungan Andika bertujuan guna melakukan evaluasi internal terkait penyerangan KKB atas anggota TNI.

August 24 2021

Mengenal Kapal KRI Golok-688: Kapal Perang Baru Pabrikan Lokal

Anita Susanto News Angkatan Laut, KRI Golok-688, KSAL, TNI 0

Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) meluncurkan kapal cepat rudal KRI Golok-688 di Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu 21 Agustus 2021. Yudo menyebut KRI Golok merupakan kapal asli buatan Indonesia yang dirancang oleh PT Lundin Industry Invest di Banyuwangi. Teknologi yang terdapat pada KRI Golok adalah bahan komposit serat karbon yang membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh, KRI Golok-688 ini juga merupakan kapal pertama di Indonesia dengan komposisi bahan tersebut. Menurut Yudo, kapal ini baru mencapai tahap 93 persen dan dijadwalkan akan selesai pada bulan Oktober.

Setelah selesai dan diserahkan ke TNI Angkatan Laut, KRI Golok-688 akan ditempatkan di wilayah yang rawan dan strategis untuk menjaga wilayah Indonesia seperti di Natuna dan Ambalat. Menurut Yudo “KRI Golok merupakan jenis kapal cepat rudal memiliki kecepatan tinggi dan nanti akan dilengkapi persenjataan dan rudal. Sebagai kapal cepat rudal, geraknya harus berkecepatan tinggi, yang tugasnya hit and run” pada Minggu 22 Agustus 2021.

Adapun spesifikasi KRI Golok yakni merupakan kapal jenis KCR Trimaran dengan panjang keseluruhan 62,53 meter, lebar 16 meter, dengan tinggi kapal dari draft 18,7 meter dengan bobot 53,1 ton. Memiliki kecepatan maksimum 28 knots dan kecepatan jelajah 16 knots, kapal perang ini juga dipersenjatai meriam 30 mm dan senapan 12,7 mm serta mampu mengangkut 25 ABK. Kapal ini dinilai sebagai salah satu kapal perang tercanggih Indonesia.

Penamaan KRI Golok-688 ini diambil dari nama sebuah senjata tradisional yaitu golok yang dikenal sebagai senjata serba guna, Laksamana Yudo juga menyatakan alasan penamaan Kapal Cepat Rudal (KCR) itu, “Dinamai senjata, karena KRI Golok merupakan jenis kapal cepat yang harapannya bisa melaksanakan setiap tugas operasi militer, baik perang maupun non-perang dengan kecepatan tinggi,” Sebelum KRI-Golok-688, Indonesia juga memiliki KCR yang dinamai dengan nama-nama senjata tradisional seperti KRI Halasan, KRI Kerambit, KRI Sampari, dan juga KRI Tombak.

January 27 2021

Tertarik Gabung Komcad? Kemhan akan Segera Buka Pendaftarannya!

Chatrine Debora News Indonesia, Komponen Cadangan, Militer, TNI 0

Peraturan mengenai perekrutan Komponen Cadangan (Komcad) sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi tanggal 12 Januari 2021 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. PP ini dikeluarkan untuk mendukung kebijakan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk membantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya memperkuat pertahanan negara.

Komcad sendiri merupakan sumber daya nasional yang dipersiapkan agar bisa dimobilisasi guna memperbesar kekuatan dan kemampuan komponen utama yakni TNI terutama pada perang total, untuk pertahanan negara dari invasi, atau kondisi darurat tertentu. Komcad terdiri dari warga negara, Sumber Daya Alam (SDA), sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang dimanfaatkan sebagai usaha pertahanan negara. Komcad ini akan dipersiapkan dan dimobilisasi oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun setelah selesai bertugas, maka Komcad akan didemobilisasi dan kembali bertugas sebagai sipil sesuai profesinya masing-masing. Berdasarkan Pasal 49 (1) PP tersebut, Komcad dikelompokkan sesuai dengan matra di TNI yakni matra darat, laut, dan udara. Komcad sendiri sifatnya sukarela bukan wajib militer seperti yang banyak ditakuti atau dikhawatirkan banyak pihak.

Pada perekrutan tahap awal tahun 2021, Kemhan berencana merekrut 25,000 peserta berusia minimal 18 hingga 35 tahun yang akan melalui beberapa tahap yakni proses administrasi seperti kelengkapan dokumen, seleksi kompetensi berupa uji kesehatan, kemampuan, pengetahuan atau wawasan dan psikologi calon Komcad. Selanjutnya yakni proses seleksi di mana jika lulus maka para calon Komcad akan menjalani masa pelatihan dasar militer selama 3 bulan, mendapat uang saku, serta rencananya terdapat perpangkatan sesuai golongan pada matra TNI. Setelah menyelesaikan proses tersebut maka para calon Komcad akan ditetapkan sebagai Komcad.

Direktur Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan, Brigjen Budi Rachmat menyatakan masa dinas bagi peserta adalah lima tahun, di mana dalam setahun peserta hanya mengikuti pelatihan selama 30 hari dalam setahun. Dalam pelaksanaannya, Komcad juga bisa diberhentikan secara tidak hormat jika terdapat anggota yang dikenai hukuman pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, peserta juga bisa dikenakan sanksi jika secara sengaja atau melakukan penipuan, atau pemutusan hubungan kerja selama pelatihan yang membuat anggota Komcad menghindari tugas dan tanggung jawabnya saat dimobilisasi. Melihat ini, maka dalam proses dari seleksi dan mobilisasi para anggota memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang ditetapkan.

Mengingat pentingnya menjaga kesatuan dan kedaulatan negara Indonesia, peran dan fungsi Komcad menjadi sebuah bagian pengabdian bagi bangsa dan negara ini. Maka dari itu, apapun profesi dalam masyarakat, semuanya bisa mendaftarkan diri untuk bergabung dalam Komcad. Lalu bagi para calon peserta yang masih menjadi mahasiswa/i, tidak perlu khawatir kehilangan status peserta didik karena akan tetap memperoleh hak akademisnya. Dengan semangat perjuangan dan kecintaan akan Negara Republik Indonesia serta Pancasila, proses berkelanjutan perekrutan dan masa aktif maupun pasif Komcad ini akan semakin menambah kekuatan TNI sebagai personel tambahan di masing-masing matra TNI untuk mendukung perlindungan kepentingan pertahanan Indonesia.