Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan hari buruh atau May Day di depan Gedung DPR pada sabtu 14 Mei 2022 akan diikuti lebih dari 50.000 buruh dari pukul 10.00-12.00
Dilansir dari CNN, setelah itu massa akan menggelar acara May Day Fiesta di Gelora Bung Karno (GBK). “Ada lebih dari 50 ribu buruh yang akan mengikuti [aksi] ini,” ujar Said dalam konferensi pers daring, 13 Mei 2022. Rencananya, acara ini akan berlangsung dari jam 12.30 hingga 17.00 WIB.
Said juga kemudian menuturkan akan ada empat konfederasi buruh, 60 federasi serikat di tingkat nasional, serta elemen-elemen gerakan lain seperti Forum Guru Honorer, Urban Poor Consortium, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), dan Buruh Migran, yang bakal mengikuti peringatan May Day esok hari.
Karena banyaknya masa yang akan ikut pada acara ini. Ribuan personel polisi dan TNI disiapkan untuk mengawal kegiatan. “Untuk kegiatan pengamanan sendiri, dari Polda Metro Jaya akan menurunkan kekuatan 5.260 personel pengamanan, termasuk ada bantuan dari instansi terkait, termasuk dari TNI juga,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.
“Kegiatan ini karena akan dihadiri oleh peserta kurang lebih 60 ribu orang dan tempatnya adalah di GBK. Dari pemberitahuan oleh panitia kepada Polda Metro Jaya, akan diikuti atau menghadirkan bus kurang lebih 2.000 bus karena pesertanya di samping dari Jabodetabek, ada juga dari Jawa Barat dan sekitarnya,” tutur Zulpan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menuturkan massa buruh membawa 18 tuntutan pada aksi besok yaitu:
- Tolak omnibus law UU Cipta Kerja.
- Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas.
- Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB.
- Tolak upah murah.
- Hapus outsourcing.
- Tolak kenaikan pajak PPn.
- Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran.
- Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan.
- Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria.
- Stop kriminalisasi petani.
- Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis.
- Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS.
- Pemberdayaan sektor informal.
- Ratifikasi Konvensi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.
- Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang.
- Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih).
- Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.