Menu

Tahanan

Junta Myanmar Bebaskan Lebih dari 6.000 Tahanan, Aktivis Politik Tetap di Balik Jeruji Besi

Junta Myanmar Bebaskan Lebih dari 6.000 Tahanan, Aktivis Politik Tetap di Balik Jeruji Besi

, , , , , , 0

Pemerintah militer Myanmar mengumumkan pembebasan lebih dari 6.100 tahanan pada 4 Januari 2026, dalam amnesti besar-besaran yang diberlakukan untuk memperingati 78 tahun Hari Kemerdekaan negara itu dari penjajahan Inggris. Pembebasan ini terjadi saat negara sedang melangsungkan pemilu tiga tahap yang menuai kritik luas sebagai usaha memberi legitimasi bagi rezim militer.

Amnesti massal ini terjadi beberapa hari setelah dimulainya putaran pertama pemilu nasional,  sejak kudeta militer Februari 2021. Para pemimpin militer mengatakan pemilu ini akan membawa demokrasi. Namun, banyak pihak, termasuk organisasi internasional dan pengamat pemilu, menyebut pemilu tersebut sebagai “pencitraan legitimasi rezim” karena sejumlah besar partai oposisi, terutama yang anti-junta, dilarang ikut serta. Aktivis hak asasi manusia dan diplomat Barat juga mengecam pemilu ini. Mereka menyebutnya sebagai pemilu palsu dan hanya cara baru untuk melanjutkan kekuasaan militer. Pada tahap pertama pemilu, Partai Union Solidarity and Development Party (USDP), yang pro-militer, menunjukkan hasil yang unggul jauh.

Sementara pemerintah menyatakan amnesti ini diberikan atas dasar kemanusiaan, masih belum jelas seberapa banyak tahanan yang dibebaskan merupakan tahanan politik. Amnesti ini dikritik sebagai tindakan kosong, dimana hanya sebagian kecil dari mereka yang dibebaskan adalah tahanan politik. Laporan dari beberapa sumber menyatakan hanya sedikit tahanan politik yang dibebaskan. Sebagian dari mereka yang dibebaskan mengaku ditahan atas kasus non-politik, seperti narkoba, pencurian, dan pelanggaran ringan lainnya, sementara tokoh pro-demokrasi seperti Aung San Suu Kyi tetap dipenjara.

Menanggapi perkembangan Myanmar, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubiomendesak militer Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan, membuka akses kemanusiaan tanpa hambatan, membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil, serta memulai dialog guna mengakhiri krisis secara damai. Namun, skeptisisme tetap tinggi karena amnesti tahunan yang sering kali hanya mencakup warga biasa dan bukan kecaman terhadap tindakan politik rezim.

Pemberontak dan Pemerintah Yaman Melakukan Pertukaran Tahanan

, , , , , , , , , 0

Pemberontak Yaman dan pasukan pemerintah telah membebaskan puluhan tahanan, termasuk seorang wanita, pada pertukaran tiga hari terakhir dimana lebih dari 800 tahanan yang telah “ditukar”, meningkatkan harapan untuk mengakhiri perang di Yaman yang berlarut-larut.

Lima penerbangan membawa hampir 200 tahanan dari kedua belah pihak terbang antara ibu kota Yaman, Sanaa yang dikuasai pemberontak Houthi dan kota Marib di utara yang dikuasai pemerintah. Operasi itu “berakhir dengan sukses” pada 15 April lalu, kata International Committee of the Red Cross (ICRC).

ICRC mengatakan ini membuat jumlah tahanan yang dibebaskan selama tiga hari menjadi 869 orang berdasarkan kesepakatan yang disepakati di Swiss antara kedua belah pihak bulan lalu. Di antara mereka yang ditukar, ada seorang wanita, Samira March, yang ditahan oleh pasukan pemerintah lima tahun lalu dan dituduh mengorganisir ledakan yang menewaskan puluhan orang.

Fatima Sator dari ICRC, yang telah melakukan perjalanan dengan penerbangan bersama para tahanan yang dibebaskan, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ini adalah “momen indah yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan yang dapat kita saksikan di bandara setiap saat.”

Di bandara Sanaa, pejuang Houthi menggelar tarian seremonial dengan pedang untuk menyambut rekan-rekan mereka pada pertukaran selama tiga hari. Pada hari Jumat, 318 tahanan diangkut dengan empat penerbangan antara Sanaa dan Aden yang dikendalikan pemerintah, menyatukan kembali tahanan dengan keluarga mereka sebelum hari raya Idul Fitri.

Pada hari Sabtu, 357 tahanan melakukan penerbangan antara kota Abha di Saudi dan Sanaa. Warga Saudi termasuk di antara tahanan yang dibebaskan. Tidak diketahui berapa banyak tahanan yang masih dimiliki masing-masing pihak.

Houthi merebut Sanaa pada 2014, mendorong intervensi yang dipimpin Saudi pada tahun berikutnya. Ratusan ribu orang tewas dalam konflik yang memicu krisis kemanusiaan besar. PBB menganggap konflik Yaman sebagai bencana kemanusiaan yang telah mendorong negara itu ke jurang kelaparan.

Gencatan senjata yang ditengahi PBB yang dimulai pada April hingga Oktober tahun lalu telah berhasil mengurangi jumlah korban secara tajam, tetapi pertempuran sebagian besar masih tertahan. Pertukaran tahanan, yang terbesar sejak lebih dari 1.000 tahanan dibebaskan pada Oktober 2020, adalah langkah membangun kepercayaan yang bertepatan dengan dorongan diplomatik yang kuat untuk mengakhiri perang saat mendekati tanda sembilan tahun.

Analis mengatakan Arab Saudi, yang memimpin koalisi militer melawan Houthi, sekarang menerima bahwa kampanye militernya yang berkepanjangan tidak akan mengalahkan pasukan pemberontak. Delegasi Saudi telah melakukan perjalanan ke Sanaa yang dikuasai pemberontak untuk mendorong gencatan senjata yang lebih tahan lama, bahkan ketika Houthi kebanyakan menolak mediasi Saudi, bersikeras bahwa kerajaan tetangga telah memainkan peran sentral dalam konflik tersebut.

Kepala politik Houthi Mahdi al-Mashat mengatakan putaran pembicaraan berikutnya dengan Arab Saudi akan dimulai setelah Idul Fitri dan diharapkan pada 21 April, kantor berita Yaman Saba melaporkan. Para ahli mengatakan Arab Saudi kemungkinan mencari jaminan keamanan dari Iran, termasuk menghentikan serangan drone dan rudal Houthi di wilayah Saudi.

Rusia-Ukraina Menukar Hampir 300 Tahanan Perang

, , , , , 0

Rusia dan Ukraina telah melakukan pertukaran tahanan perang yang melibatkan hampir 300 orang, terbesar sejak invasi Moskow sejak bulan Februari. Tahanan yang dibebaskan merupakan warga negara dari Amerika Serikat, Inggris, dan Maroko. Bahkan di antara tahanan tersebut, beberapa di antaranya telah dijatuhi hukuman mati setelah ditangkap di Ukraina dan dituduh sebagai tentara bayaran.

Rusia juga membebaskan sekitar 215 warga Ukraina, termasuk lima komandan yang memimpin pertahanan Ukraina di kota pelabuhan selatan Mariupol sejak Februari lalu. Sebagai gantinya, Ukraina mengirim kembali 55 warga negara Rusia dan warga negara Ukraina yang pro-Moskow dan Viktor Medvedchuk, pemimpin partai pro-Rusia terlarang yang kini tengah dituduh pengkhianatan.

Kesepakatan itu, yang dicapai dengan bantuan Arab Saudi dan Turki telah dipersiapkan untuk beberapa waktu dan melibatkan negosiasi yang intens. “Ini jelas merupakan kemenangan bagi negara kita, bagi seluruh masyarakat kita. Dan hal utama adalah bahwa 215 keluarga dapat melihat orang yang mereka cintai aman dan di rumah,” kata Zelenskyy dalam pidato video di mana dia juga berterima kasih kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atas bantuannya, dilansir dari Al Jazeera.

Legislator Inggris, Robert Jenrick mengatakan Aiden Aslin termasuk di antara mereka yang dibebaskan. Aslin ditangkap pada awal tahun 2022 dan sempat dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Republik Rakyat Donetsk, salah satu proksi Rusia di Ukraina timur.

Selain Aslin, Moskow juga membebaskan warga negara AS Alexander Drueke, 39, dan Andy Huynh, 27, dilansir dari kantor berita Reuters. Keduanya ditangkap pada bulan Juni saat mereka secara sukarela membantu Ukraina dalam pertempuran di wilayah Ukrain timur. Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde mengatakan di Twitter bahwa warga negara Swedia, yang ditahan di Donetsk, “sekarang telah ditukar dan baik-baik saja”. Dia juga berterima kasih kepada Ukraina dan Arab Saudi.

Untuk mendukung tindakannya, di sisi lain Arab Saudi juga mengumumkan pembebasan 10 orang asing yang namanya tidak dirilis, setelah mediasi oleh Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, “sebagai kelanjutan dari komitmen terhadap inisiatif kemanusiaan menuju krisis Rusia-Ukraina”, menurut sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Menurut Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, kelompok itu termasuk lima warga negara Inggris, dua orang Amerika, seorang berkewarganegaraan Kroasia, seorang Maroko, dan seorang warga negara Swedia yang “difasilitasi prosedur keselamatannya.”