Soft Power

Sri_Lanka_1660650168586_1660650168809_1660650168809

April 1 2024

Moratorium kapal penelitian Cina dan diplomasi kekuatan lunak Buddha di Sri Lanka

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think China-Sri Lanka, Geopolitik, Soft Power 0

Sebuah moratorium untuk meminimalkan penelitian Cina di perairan Sri Lanka diumumkan pada awal tahun ini. Meskipun ada kemunduran ini, Cina telah mendorong ambisi geostrategisnya dengan mendorong Sri Lanka ke arah Myanmar dan menggunakan diplomasi kekuatan lunaknya.[1] Dorongan ini muncul di tengah-tengah peningkatan Inisiatif Sabuk dan Jalan baru-baru ini yang diusulkan oleh Cina yang menghubungkan koridor ekonomi menuju sebuah pulau di Samudra Hindia, saluran yang dibuat melalui Sri Lanka yang memfasilitasi pipa energi Cina yang dibangun di Myanmar.

Pada tanggal 19 Desember 2023, pemerintah Sri Lanka mengumumkan moratorium langsung selama satu tahun untuk kapal asing yang melakukan penelitian di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pulau tersebut.[2] Moratorium ini diumumkan setelah kedatangan kapal riset Cina Shi Yang 6 pada 25 Oktober lalu.[3] Lebih jauh lagi, moratorium ini bertentangan dengan kesepakatan penelitian yang telah disepakati dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Perairan Nasional Sri Lanka (NARA) meskipun ada masalah keamanan yang diajukan oleh New Delhi.[4] NARA bersikeras bahwa penelitian bersama harus diizinkan dan ingin melakukan penelitian kolaboratif di atas kapal Cina.[5]

Langkah mundur yang dilakukan oleh rezim Wickremesinghe ini merupakan analisis yang buruk terhadap masalah keamanan. Dua alasan yang dijelaskan oleh pemerintah untuk mengumumkan moratorium tersebut adalah pemilu 2024 yang akan datang dan kurangnya waktu untuk pengembangan kapasitas bagi lembaga tuan rumah untuk mengakomodasi kegiatan penelitian semacam itu. Kedua alasan ini masih jauh dari ancaman keamanan yang sebenarnya yang ditimbulkan oleh kapal-kapal Cina terhadap Sri Lanka dan India. Meskipun moratorium ini akan memuaskan India, Cina akan membaca pembalikan komitmen rezim Wickremesinghe untuk mengakomodasi kapal-kapal riset Cina sebagai langkah yang lemah. Konsekuensi dari manuver kebijakan spontan dari pemerintah akan mempengaruhi hubungannya.

Ada juga bahaya eksternal lain ketika mengecewakan Cina. Hal ini terlihat pada proyek Bendungan Myitsone yang didanai oleh Cina yang ditangguhkan sejak tahun 2011.[6] Nota Kesepahaman yang ditandatangani sebelumnya dengan Cina untuk membangun bendungan ini tidak mempertimbangkan faktor lingkungan dan manusia. Sungai Irrawaddy dan arti pentingnya yang sakral bagi penduduk setempat sangatlah besar. Kerusakan ekologis yang menyebabkan sekitar 12.000 orang kehilangan tempat tinggal tidak dipertimbangkan saat penandatanganan MoU. Penangguhan dan pembatalan keputusan tersebut membuat Beijing kesal.

Beberapa minggu sebelum moratorium, Utusan Khusus Xi Jinping dan Penasihat Negara, Shen Yiqin, mengunjungi Sri Lanka untuk bertemu dengan Presiden Sri Lanka, Wickremesinghe. Yiqin menyampaikan pesan bahwa lingkaran strategis Beijing telah menyatukan Sri Lanka dan Myanmar, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dan koridor-koridor ekonomi Belt and Road Initiative (BRI). “Cina juga memprioritaskan perluasan Koridor Ekonomi Cina-Myanmar ke Sri Lanka”, kata Yiqin.[7] Presiden Wickremesinghe menerima proposal BRI yang menghubungkan Sri Lanka dengan Myanmar, karena melihat manfaat ekonomi. Dia mengatakan “Negara-negara seperti Sri Lanka, peserta dalam BRI, siap untuk memulai tahap kedua dari inisiatif ini, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar.”[8]

Ada dua alasan untuk menghubungkan Sri Lanka dengan Samudra Hindia bagian timur menggunakan ‘Koridor Ekonomi Cina-Myanmar (CMEC)’ Myanmar daripada Koridor Ekonomi Cina-Pakistan (CPEC) Pakistan. Pertama, dengan menggunakan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), Presiden Wickremesinghe memprioritaskan perdagangan Asia Timur dan ASEAN sebagai solusi untuk menghidupkan kembali ekonomi Sri Lanka. Cina melihat ini sebagai kesempatan untuk mendukung kebijakan Wickremesinghe untuk menghubungkan Srilanka dengan ekonomi Asia Tenggara, sementara secara bersamaan mendorong tujuan strategisnya sendiri untuk menghubungkan pelabuhan BRI Kyaukphyu dan pelabuhan Hambanthota lebih dekat. Hal ini untuk menemukan alternatif bagi Selat Malaka dan mengurangi Dilema Malaka Cina.[9]

Upaya Cina untuk menghubungkan Sri Lanka dan Myanmar disebabkan oleh pembangunan pelabuhan Sittwe yang didukung oleh India, sebuah strategi penahanan untuk melindungi pelabuhan Kyaukphyu yang didanai oleh Cina di garis pantai yang sama. Ekspansi Cina yang menghubungkan infrastruktur BRI akan terus berlanjut dengan memenangkan elit politik di Sri Lanka dan Myanmar terlepas dari geopolitik di sekitarnya. Keterlambatan dalam kemajuan pembangunan Pelabuhan Sittwe dibandingkan dengan Pelabuhan Kyaukphyu telah berdampak pada persepsi publik di Sri Lanka terhadap India. Cina telah menghubungkan jalur pasokan gas ke daratan Cina melalui pelabuhan Kyaukphyu.[10]

Kedua adalah hubungan budaya Buddha Theravada antara Sri Lanka dan Myanmar. Hal ini akan merekatkan kedua negara ini lebih dekat melalui Prakarsa Peradaban Global (GCI) Cina. Hubungan Sri Lanka-Myanmar juga merupakan pilihan yang layak, dibandingkan dengan Sri Lanka-Pakistan karena hubungan agama Buddha. Agama Buddha Theravada, yang mendominasi populasi di Sri Lanka dan Myanmar, merupakan platform yang sempurna bagi Cina untuk melaksanakan Inisiatif Sabuk dan Jalan Buddha (B-BRI) dari proyek GCI yang lebih besar.

Secara mengejutkan, Cina telah beralih dari rezim komunis non-agama menuju kebangkitan Konfusianisme yang dikubur oleh pemimpin komunis mereka, Mao Zedong, selama Revolusi Kebudayaan. Pengawal Merah menghancurkan kuil-kuil Konghucu, membakar teks-teks, dan menodai makam orang bijak tersebut. Presiden Xi telah mengambil jalan alternatif dari Mao. Dia telah menerima akar Konfusianisme dari budaya Cina dan mengawinkannya dengan ideologi Marxis-sebuah strategi untuk memenangkan banyak negara Asia dengan visi “masa depan bersama”. Propaganda ini terlihat jelas dari serial televisi baru “Ketika Marx Bertemu Konfusius”. Proyek sinisisasi PKC melalui ‘kekuatan lunak’ bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan pada komitmen Cina terhadap kebaikan bersama yang berbeda dengan negara-negara Barat.

Agama Buddha di BRI (B-BRI)

Saat ini, diplomasi soft power melalui agama Buddha juga dilakukan dengan persetujuan PKT di samping diplomasi infrastruktur. Cina diproyeksikan sebagai kekuatan yang baik hati untuk meningkatkan kehidupan melalui agama Buddha melalui GCI dan dengan demikian, sebagai bagian dari strategi soft power yang lebih besar, Cina menggunakan agama untuk mempromosikan soft power-nya di Sri Lanka.

Edisi kedelapan dari Pertemuan Meja Bundar Buddhisme Laut Cina Selatan berlangsung di Sri Lanka pada bulan Desember 2023,[11] dengan tema “Berjalan Bersama dalam Keharmonisan dan Mengumpulkan Kebijaksanaan Jalur Sutra.” Lebih dari 400 biksu,[12] cendekiawan, pejabat pemerintah, dan perwakilan dari 25 negara menghadiri forum tersebut. Rajapaksa bersaudara-mantan presiden dan perdana menteri-termasuk di antara para peserta. Pertemuan ini berusaha untuk menghubungkan Han Tionghoa, Tionghoa Tibet, dan Buddha Theravada. Saling belajar dan meningkatkan konektivitas antar masyarakat demi terciptanya Laut Cina Selatan yang damai merupakan misi yang mendasari forum ini. Yin Shun, Wakil Presiden Asosiasi Buddhis Cina, adalah seorang aktor penting dalam konferensi ini dan merupakan anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina (CPPCC).[13] Dr Gerry Groot mengamati bahwa ‘perwakilan di CPPCC biasanya merupakan hadiah atas kerja sama dengan United Front Work Department (UFWD) Cina, sebuah departemen penting dari Komite Sentral PKT. Presiden Xi menyebut UFWD sebagai salah satu “senjata ajaib” PKC,[14] karena berhasil meningkatkan jumlah anggotanya menjadi 40.000 orang dan dijalankan oleh seorang anggota Politbiro.[15] Menurut laporan CSIS,[16] UFWD diidentifikasi sebagai alat yang berharga untuk perang politik yang digunakan pada beberapa target, termasuk tokoh-tokoh agama penting di banyak negara, termasuk Sri Lanka.[17] UFWD Cina terlibat dalam diplomasi kekuatan lunak melalui agama Buddha untuk memenangkan elit politik, pemimpin agama, dan masyarakat. Ini adalah strategi inovatif yang akan berhasil di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Adalah strategis untuk menggunakan narasi Buddha untuk mendorong ambisi geopolitik dan geoekonomi di wilayah tersebut.

Moratorium Sri Lanka terhadap kapal penelitian untuk sementara waktu akan membatasi penelitian Cina di perairannya. Namun, perhatian utama bagi lingkaran kebijakan Sri Lanka adalah bagaimana mereka dapat menghalangi ekspansi geostrategis Cina. Proposal untuk menghubungkan Sri Lanka dengan Myanmar diterima oleh kepemimpinan Sri Lanka tanpa pertimbangan jangka panjang atau pemahaman yang jelas tentang implikasi strategis.

[1] SL says ready for BRI second phase; China keen on extending CMEC. (2023, November 22). https://www.dailymirror.lk/print/business-main/SL-says-ready-for-BRI-second-phase-China-keen-on-extending-CMEC/245-271763

[2] Francis, K. (2024, January 5). Sri Lanka declares moratorium on research ships for a year amid Indian concerns over Chinese vessels | AP News. AP News. https://apnews.com/article/sri-lanka-india-china-research-ships-42ddb725105eb32b3b43fee8fff3838c

[3] Sagar, P. R. (2023, October 2). Why Chinese vessel Shi Yan 6’s ‘research’ mission in Colombo is a worry for India. India Today. https://www.indiatoday.in/india-today-insight/story/why-chinese-vessel-shi-yan-6s-research-mission-in-colombo-is-a-worry-for-india-2442433-2023-09-29

[4] Pti. (2023, October 31). Scientists from China and Sri Lanka conduct joint “marine scientific” research onboard Chinese vessel. The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/home/science/scientists-from-china-and-sri-lanka-conduct-joint-marine-scientific-research-onboard-chinese-vessel/articleshow/104848873.cms?from=mdr

[5] Administrator. (2023, August 21). Foreign Ministry in dilemma, but NARA insistent on joint research. Breaking News | Daily Mirror. https://www.dailymirror.lk/top_story/Foreign-Ministry-in-dilemma-but-NARA-insistent-on-joint-research/155-265685

[6] Currie, K. E. (2021, February 24). Myanmar junta tries to leverage Myitsone Dam for Beijing Aid. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2021/02/23/myanmar-china-dam-deal-junta-democracy/

[7] SL says ready for BRI second phase; China keen on extending CMEC. (2023, November 22). https://www.dailymirror.lk/print/business-main/SL-says-ready-for-BRI-second-phase-China-keen-on-extending-CMEC/245-271763

[8] Ibid.

[9] China’s “Malacca Dilemma” – Jamestown. (2016, September 20). Jamestown. https://jamestown.org/program/chinas-malacca-dilemma/

[10] Beining, Z. (2017, May 10). China-Myanmar oil, gas project benfits both. Xinhua. http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/10/c_136272395.htm

[11] The Economist. (2023, November 2). Xi Jinping is trying to fuse the ideologies of Marx and Confucius. The Economist. https://www.economist.com/china/2023/11/02/xi-jinping-is-trying-to-fuse-the-ideologies-of-marx-and-confucius?utm_medium=cpc.adword.pd&utm_source=google&ppccampaignID=17210591673&ppcadID=&utm_campaign=a.22brand_pmax&utm_content=conversion.direct-response.anonymous&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAnL-sBhBnEiwAJRGigrTNNmKGR4pZRzv_HqdG-mcj5UgoSY6p-9uZBu4tGolRebpneT3fYxoCzT4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

[12] Road, X. S. (2023, December 14). 2023 South China Sea Buddhism Roundtable Held in Sri Lanka. Cision. https://www.newswire.ca/news-releases/2023-south-china-sea-buddhism-roundtable-held-in-sri-lanka-860013207.html

[13] Ibid.

[14] Raymond, G. V. (2020). Religion as a Tool of Influence. Contemporary Southeast Asia, 42(3), 346-371.

[15] Ibid.

[16] Jones, S. G., Harding, E., Doxsee, C., Harrington, J., & McCabe, R. (2023). Competing Without Fighting: China’s Strategy of Political Warfare. Rowman & Littlefield.

[17] Ibid.

The-deals-have-been-described-as-game-changing

December 13 2023

Mengungkap visi besar Arab Saudi untuk Afrika

Rifani Agnes Eka Wahyuni Africa, Politics, Think Arab Saudi, Foreign Policy, Geopolitics, KTT Saudi-Afrika, Soft Power 0

Setelah sebelumnya berfokus pada ibadah haji,[1] jangkauan Arab Saudi di Afrika telah berkembang secara signifikan selama 60 tahun terakhir dengan mencakup berbagai bidang yang saling menguntungkan, termasuk pembangunan berkelanjutan, perdagangan, investasi, pendidikan, kesehatan, olahraga, budaya, pertambangan, dan minyak dan gas. Kini, setelah menjalin Perjanjian Abraham yang bersejarah dengan Israel[2] dan rekonsiliasi dengan Iran,[3] Saudi baru-baru ini mengintensifkan kampanye diplomatiknya di Afrika. Saudi telah bekerja untuk meningkatkan jejak ekonominya di Afrika dengan meningkatkan keterlibatan ekonominya yang terbatas.

Dan, untuk membawa hubungannya dengan Afrika ke tingkat berikutnya, Saudi menyelenggarakan KTT Saudi-Afrika yang pertama pada 10 November 2023.[4] Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan menyatakan bahwa Arab Saudi dan Afrika memiliki “sejarah dan takdir yang sama”.[5] Konferensi satu hari ini pasti akan sangat membantu dalam memperkuat aliansi strategis dan memajukan hubungan dan kolaborasi antara Kerajaan dan negara-negara Afrika.

Apa yang terjadi di KTT Saudi-Afrika?

Konferensi Tingkat Tinggi Saudi-Afrika yang pertama kali diadakan ini dihadiri oleh lebih dari 50 pejabat,[6] termasuk lebih dari 10 kepala negara. Azali Assoumani, Presiden Comoran dan Ketua Uni Afrika dan Moussa Faki Mahamat, Ketua Komisi Uni Afrika, juga menghadiri KTT tersebut. Selama KTT, Arab Saudi mengusulkan untuk mengalokasikan US$10 miliar sebagai asuransi untuk ekspor Saudi hingga tahun 2030 dan tambahan US$5 miliar untuk membiayai pembangunan negara-negara Afrika.[7] Lebih dari 50 perjanjian dan MoU senilai US$533 juta[8] ditandatangani oleh Saudi Development Fund dengan 12 negara Afrika. Selain itu, Prakarsa Pembangunan Raja Salman senilai lebih dari US$1 miliar diluncurkan untuk Afrika[9] dan diproyeksikan akan berlanjut selama 10 tahun. Arab Saudi juga menyatakan niatnya untuk meningkatkan kehadiran diplomatiknya di benua ini, dengan menambah kedutaan besar baru dari sekitar 27 menjadi lebih dari 40 kedutaan besar.[10] Beberapa kesepakatan juga ditandatangani di bidang sosial,[11] seperti budaya, sumber daya manusia, pembangunan sosial, dan olahraga.

Di sela-sela KTT, Arab Saudi dan Nigeria menandatangani beberapa perjanjian investasi. Salah satu perjanjian tersebut adalah untuk merenovasi empat kilang minyak yang rusak di Nigeria.[12] Perusahaan minyak milik negara Arab Saudi, Aramco, akan merombak keempat kilang minyak tersebut dalam waktu dua hingga tiga tahun. Arab Saudi juga berjanji untuk menyetorkan devisa yang cukup besar untuk mengisi kembali cadangan devisa Nigeria yang semakin menipis dan menopang reformasi devisa pemerintah.[13] Kebangkitan Dewan Bisnis Nigeria-Arab Saudi,[14] yang diusulkan pada tahun 2019, diharapkan dapat menandai era baru kolaborasi komersial antara kedua negara.

Persaingan regional untuk memperebutkan pengaruh di Afrika

Afrika semakin menjadi fokus perjuangan yang intens di antara berbagai kekuatan dunia. Amerika Serikat (AS), Eropa, Cina, India, Rusia, dan beberapa negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Türkiyé, selain Arab Saudi, sedang berupaya membuat terobosan politik dan ekonomi. Faktanya, Kuwait adalah negara Arab pertama yang menjadi tuan rumah bagi Afrika pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab-Afrika tahun 2013. Mengingat Arab Saudi, UEA, dan Iran akan menjadi anggota baru BRICS pada tahun 2024, akan ada persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan bagian yang lebih besar di Afrika.

Saat ini, UEA adalah investor terbesar keempat di Afrika setelah Uni Eropa, Cina, dan Amerika Serikat. Abu Dhabi Fund for Development menyediakan dana sebesar US$16,6 miliar untuk lebih dari 66 proyek di 28 negara Afrika pada tahun 208 saja.[15] Dalam hal ekspansi pelabuhan dan kolaborasi maritim, Dubai Ports World (DP World), perusahaan raksasa milik negara, telah menjadi pionir, mengelola proyek-proyek di lebih dari 10 negara Afrika. Dalam 10 tahun terakhir, DP World telah menanamkan lebih dari US$1,8 miliar investasi di Afrika, dan berkomitmen untuk menanamkan US$3 miliar lagi.[16]

Iran benar-benar tertarik untuk memperluas keterlibatannya di Afrika. Tujuan utama Teheran, seperti yang diungkapkan oleh Presiden Hassan Rouhani pada tahun 2014 dan Presiden saat ini, Ibrahim Raisi, adalah untuk meningkatkan hubungannya dengan Afrika. Raisi melakukan tur ke tiga negara pada awal tahun ini dan menjadi presiden Iran pertama yang mengunjungi benua ini dalam sebelas tahun terakhir.[17] Afrika sangat penting bagi kepemimpinan Iran karena Teheran berusaha untuk mengurangi dampak buruk dari sanksi AS dan Uni Eropa terhadap ekonominya yang goyah dengan menjalin hubungan komersial dengan para pemimpin Afrika.

Sejak tahun 2005, Türkiyé telah berkembang menjadi pemain penting di Afrika dengan mengikuti kebijakan Afrika yang konsisten. Sama halnya dengan India, Türkiyé telah menjadi tuan rumah dari tiga KTT Afrika.[18] Bersama dengan instrumen-instrumen kekuatan lunak seperti budaya dan sejarah, Türkiyé bertujuan untuk memperkuat posisinya di benua ini melalui berbagai jalur kerja sama diplomatik, perdagangan, investasi, kesehatan, pendidikan, keamanan dan militer. Dalam lima belas tahun terakhir, Presiden Recep Tayyip Erdogan telah melakukan perjalanan ke lebih dari tiga puluh negara Afrika,[19] menggarisbawahi pentingnya Afrika bagi Türkiyé. Bahkan, ia menyebut Türkiyé sebagai bagian dari Afro-Eurasia.[20]

Jangkauan Saudi di Afrika saat ini

Berinvestasi di Afrika tentu saja bukan hal yang baru bagi Riyadh, namun kali ini tampaknya Saudi bertekad untuk mengejar ketertinggalannya di benua Afrika yang digarisbawahi oleh kecenderungan diplomasi lunaknya yang agresif terhadap Afrika. Oleh karena itu, KTT ini juga menunjukkan keinginan Arab Saudi untuk memainkan peran yang lebih sentral dalam tatanan global yang sedang berubah.

Saat ini, keterlibatan Saudi terutama berfokus pada Afrika Selatan dan negara-negara mayoritas Muslim (di Tanduk Afrika, Afrika Barat, dan Maghreb).[21] Dua mitra dagang utama Saudi di Afrika adalah Afrika Selatan dan Mesir. Sementara Saudi mengekspor karet, bahan kimia, barang konsumsi, mineral, logam, dan produk makanan ke Afrika, impornya dari Afrika terutama terdiri dari logam, bahan mentah, sayuran, batu, dan produk kaca. Pada tahun 2022, perdagangan bilateral antara Saudi dan Afrika mencapai US $ 45 miliar.[22] Ini merupakan peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama dalam ekspor non-minyak Saudi ke Afrika, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5,96 persen antara tahun 2018 dan 2022. [23]

Selain itu, negara-negara Afrika sedang diiming-imingi pengurangan utang dan penyelesaian konflik oleh Arab Saudi. Sebelumnya, selama menjadi ketua G20 pada tahun 2020, Arab Saudi mengadvokasi penangguhan kewajiban pembayaran utang untuk Afrika.[24] Pada KTT Afrika, Menteri Keuangan Arab Saudi mengungkapkan bahwa Kerajaan sedang mempertimbangkan berbagai pengaturan pendanaan untuk membantu Ghana dan beberapa negara Afrika lainnya yang bersahabat dengan utang mereka.

Visi Saudi untuk Afrika

Arab Saudi adalah kekuatan global yang sedang berkembang, sebagaimana dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam aliansi BRICS. Pada tahun 2016, Arab Saudi meluncurkan Visi 2030,[25] sebuah strategi geoekonomi yang dirancang untuk mengurangi ketergantungannya pada kekayaan minyak dan mendiversifikasi ekonominya ke dalam energi terbarukan, olahraga, pariwisata, logistik, dan kecerdasan buatan. Tidak diragukan lagi, Kerajaan membutuhkan banyak mitra untuk mewujudkan cetak biru ini. Oleh karena itu, wajar jika Kerajaan Arab Saudi berpaling ke Afrika untuk menjalin kemitraan, investasi, dan kolaborasi ekonomi yang berkelanjutan.

Faktanya, Arab Saudi memandang Afrika sebagai sekutu yang sangat diperlukan di tengah-tengah pertumbuhan multipolaritas dunia. Arab Saudi telah menggunakan kekuatan finansialnya untuk meningkatkan daya pikat soft power-nya di Afrika sub-Sahara.[26] Sejak Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman berkuasa, banyak kepala negara dari Afrika telah mengunjungi Kerajaan Arab Saudi, yang menunjukkan kolaborasi yang berkembang antara Arab Saudi dan negara-negara Afrika. Berbagai inisiatif pembangunan juga dilakukan oleh Dana Pembangunan Saudi.[27] Sejauh ini, pembiayaan lunak ini telah membantu mengembangkan proyek-proyek di lebih dari 44 negara Afrika. Selain itu, Arab Saudi juga merupakan donor utama Bank Pembangunan Islam.[28]

Selama bertahun-tahun, Arab Saudi telah mengembangkan keahlian terdepan di dunia dalam industri penting dan strategi pertumbuhan jangka panjang untuk memakmurkan industri dalam negerinya. Menerapkan pengalaman ini pada ekonomi dan sumber daya Afrika memberikan peluang yang sangat baik bagi keduanya. Investasi Saudi di benua ini, dengan potensi besar untuk pengembalian investasi timbal balik, merupakan indikator kuat lain dari pergeseran Kerajaan Saudi dari industri tradisionalnya dan menuju portofolio spesialisasi baru yang lebih luas.

Para pakar keamanan mengatakan bahwa krisis energi global setelah perang Rusia dengan Ukraina pada Februari 2022 telah memberi Arab Saudi peluang untuk memperkuat pengaruhnya dan menjadi kurang bergantung pada Washington. Sebelumnya, Riyadh berusaha menengahi kesepakatan damai antara para jenderal yang bertikai di Sudan.[29] Upaya Arab Saudi untuk mendapatkan otonomi strategis juga terlihat dari penjangkauan diplomatiknya ke negara-negara yang dibekukan dari Uni Afrika (AU) karena mendalangi kudeta, seperti Gabon, Niger, dan Sudan.[30] Dengan mengundang mereka, Arab Saudi mengirimkan sinyal kuat kepada Barat bahwa mereka mengabaikan prinsip-prinsip anti-kudeta Barat.

Jalan ke depan

Untuk visi besar Arab Saudi, Afrika merupakan janji yang kuat. Afrika memiliki tingkat pertumbuhan populasi tertinggi di dunia serta sumber daya energi yang paling sedikit dieksplorasi. Arab Saudi bertujuan untuk memperkuat soft power agamanya di Afrika sembari menambahkan dimensi budaya dan sosial yang lebih luas pada hubungan komersial dan diplomatiknya. Memang, ada beberapa area peluang yang dapat dieksplorasi untuk menyatukan Visi Kerajaan 2030 dan Agenda Afrika 2063.[31] Dalam hal ini, KTT ini mungkin merupakan momen penting bagi kebijakan luar negeri Saudi terhadap Afrika. Di sisi lain, pemulihan hubungan ini juga dapat membuka jalan baru bagi pembangunan dan kerja sama Afrika. Sementara sejauh mana hubungan Saudi-Afrika akan berkembang masih harus dilihat, jelas bahwa Riyadh berinvestasi besar-besaran dalam hubungan yang diharapkan akan tumbuh dalam kepentingan ekonomi dan politik di tahun-tahun mendatang.

[1] Christina Krippahl. Hajj 2022: Thousands of African Muslims stranded. DW. 7 Juni 2022. https://www.dw.com/en/delays-scams-anger-thousands-of-west-africans-fail-to-reach-saudi-arabia-in-time-for-the-hajj/a-62384971

[2] Hiroyuki Akita. Peace in the Middle East must look to Abraham Accords. Asia Nikkei. 25 November 2023. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Comment/Peace-in-the-Middle-East-must-look-to-Abraham-Accords

[3] France 24. Iran, Saudi Arabia move further toward reconciliation. 17 Juni 2023. https://www.france24.com/en/live-news/20230617-iran-saudi-arabia-move-further-toward-reconciliation

[4] Arab News. Leaders thank Kingdom for hosting first SaUDI-African Summit to boost ties and promote stability. 10 November 2023. https://www.arabnews.com/node/2406771/saudi-arabia

[5] RFI. First ever Saudi-Africa summit welcomes countries shunned by West. 10 November 2023. https://www.rfi.fr/en/international/20231110-first-ever-saudi-africa-summit-welcomes-countries-shunned-by-west

[6] Hubert Kinkoh. First Saudi-Africa summit:off to a rocky start?. Institute for Security Studes, 22 November 2023. ttps://issafrica.org/iss-today/first-saudi-africa-summit-off-to-a-rocky-start

[7] Argaam. Saudi Arabia aims to invest over $25 bln in Africa: Crown Price. 10 November 2023. https://www.argaam.com/en/article/articledetail/id/1683983

[8] Reuters. Saudi Arabia to sign deals worth over $500 mln with African nations-ministe. 10 November 2023. https://www.reuters.com/world/saudi-arabia-sign-deals-worth-over-500-mln-with-african-nations-minister-2023-11-09/

[9] Saudi Gazatte. Saudi Arabia launches $1-billion development initiative in Africa. 10 November 2023. https://saudigazette.com.sa/article/637579/SAUDI-ARABIA/Saudi-Arabia-launches-$1-billion-development-initiative-in-Africa

[10] https://www.bna.bh/en/index.aspx

[11] Riyadh Declaration of Saudi-African Summit Issued. https://www.spa.gov.sa/en/N1995116

[12] Timothy Obiezu. Nigerioan Analysts Skeptical About Oil Refinery Deals With Saudi Arabia. VOA News. 16 November 2023. https://www.voanews.com/a/nigerian-analysts-skeptical-about-oil-refinery-deals-with-saudi-arabia/7358101.html

[13] Felix Onuah. Nigeria gets refineries investment, forex pledge from Saudi Arabia. Reuters. 11 November 2023. https://www.reuters.com/world/africa/nigeria-gets-refineries-investment-forex-pledge-saudi-arabia-2023-11-10/#:~:text=ABUJA,%20Nov%2010%20(Reuters),the%20government’s%20foreign-exchange%20reforms.

[14] Western Post. Nigeria, Saudi Arabia sign deal to revive business council, expect billions in investment. https://westernpost.ng/nigeria-saudi-arabia-sign-deal-to-revive-business-council-expect-billions-in-investment/

[15] Goolam Ballim. Gulf Co-operation Council poised to play big role in Africa’s future. 17 Juli 2023. https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/2023-07-17-goolam-ballim-gulf-co-operation-council-poised-to-play-big-role-in-africas-future/#:~:text=The%20council%20has%20been%20expanding%20partnerships%20with%20African%20nations&text=141%20projects.,African%20countries,%20totalling%20$16.6bn.

[16] Johy Cheptoo. Tanzania to enter into an agreement with DP World for the development of Dar es Salaam port. Mwanzo TV. 6 juNI 2023. https://mwanzotv.com/2023/06/06/tanzania-to-enter-into-an-agreement-with-dp-world-for-the-development-of-dar-es-salaam-port/

[17] Mohammed Al-Sulami. How Iran is courting Africa to confront the West. Arab News. 7 Agustus 2023. https://www.arabnews.com/node/2351026

[18] Umar Farooq. Erdogan seeks to boost ties at Turkey-Africa summit. Aljazeera. 18 Desember 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/12/18/turkey-africa-partnership-summit

[19] Wilder Alejandro Sanchez & Scott Morgan. Turkey’s President Erdogan visits Africa: A Commentary. Geopolitical Monitos. 2 Februari 2022. https://www.geopoliticalmonitor.com/turkeys-president-erdogan-visits-africa-a-commentary/

[20]Mahmod A. Ibrahim. Turkey Is an Afro-Eurasian State. SETA. 24 Februari 2022. https://www.setav.org/en/turkey-is-an-afro-eurasian-state/

[21] Jonathan Fenton-Harvey. Saudi Investment in Africa Surges as Iran’s Influence Sputters. Gulf International Forum. https://gulfif.org/saudi-investment-in-africa-surges-as-irans-influence-sputters/

[22] Riyadh Declaration of Saudi-African Summit Issued. https://www.spa.gov.sa/en/N1995116

[23] Talat Zaki Hafiz. Saudi Arabia looks to Africa for economic opportunities. Arab News. 18 November 2023. https://www.arabnews.com/node/2411171/saudi-arabia-looks-africa-economic-opportunities

[24] Nosmot Gbadamosi. Saudi Arabia Courts African Leaders. Foreign Policy. 15 November 2023. https://foreignpolicy.com/2023/11/15/saudi-arabia-africa-mbs-debt-investment-development/

[25] Kingdom of Saudi Arabia. Vision 2030. https://www.vision2030.gov.sa/en/vision-2030/overview/

[26] Harsh V Pant. From BRICS to BRICS Plus: Old Patners and New Stakeholders. ORF: Special Report No.214September 2023. https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2023/09/ORF_SpecialReport_214_BRICS.pdf

[27] Yahaya Lawal. Saudi-Africa Summit: Laying foundations for an enduring Patnership. Arab News. 9 November 2023. https://www.arabnews.com/node/2406241

[28] Islamic Development Bank. Saudi Arabia is the Largest IsDB Group Supporter and the Group Has Provided US$ 5.5 Billion for Saudi Private Sector Projects and US$19.4 Billion in Investment and Export Insurance. 7 Oktober 2020. https://www.isdb.org/news/saudi-arabia-is-the-largest-isdb-group-supporter-and-the-group-has-provided-us55-billion-for-saudi-private-sector-projects-and-us194-billion-in-investment-and-export-insurance

[29] Sholal Lawal. Why are Sudan’s warring factions meeting in Jeddah?. Aljazeera. 31 Oktober 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/10/31/why-are-sudans-warring-factions-meeting-in-jeddah

[30] Hubert Kinkoh. First Saudi-Africa summit:off to a rocky start?. Institute for Security Studes, 22 November 2023. ttps://issafrica.org/iss-today/first-saudi-africa-summit-off-to-a-rocky-start

[31] Saudi Gazette. Riyadh Declaration propels Saudi-african Partnership to new heights. 10 November 2023. https://saudigazette.com.sa/article/637589

John F. Kennedy ketika membahas Peace Corps (Sumber: Britannica)

September 22 2023

22 September – Presiden Kennedy menandatangani undang-undang Peace Corps

Anita Susanto America, History, Politics, Security and Defence, Think amerika serikat, Diplomasi, John F. Kennedy, Komunisme, Liberalisme, Perang Dingin, Soft Power, Uni Soviet 0

Dalam sebuah kemenangan penting bagi kebijakan luar negerinya selama Perang Dingin, Presiden John F. Kennedy menandatangani undang-undang yang mendirikan Peace Corps sebagai lembaga pemerintah permanen di Amerika Serikat. Kennedy percaya bahwa Peace Corps bisa menjadi alat yang baru dan efektif dalam perang melawan komunisme.

Selama kampanye presidensial tahun 1960, calon presiden dari Partai Demokrat, John F. Kennedy, berjanji untuk menghidupkan kembali kebijakan luar negeri AS. Dia mengkritik administrasi Presiden Dwight D. Eisenhower, dengan menyatakan bahwa administrasi tersebut telah menjadi stagnan dan kurang memiliki imajinasi dalam menghadapi ancaman komunisme, terutama terkait dengan negara-negara Dunia Ketiga.[1]

Tak lama setelah dilantik pada bulan Januari 1961, Kennedy memenuhi janjinya untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih dinamis.[2] Pada tanggal 1 Maret 1961, dia mengeluarkan perintah eksekutif yang mendirikan Peace Corps. Kebijakan ini kemudian mulai berjalan dengan penandatanganan legislasinya pada 22 September di tahun yang sama. Seperti yang dijelaskan oleh Kennedy, organisasi baru ini akan terdiri dari sukarelawan sipil seperti guru, insinyur, dan ilmuwan pertanian yang akan dikirim ke negara-negara berkembang di Amerika Latin, Afrika, Asia, dan tempat lainnya untuk membantu penduduk setempat.[3]

Harapan Kennedy adalah bahwa dengan meningkatkan kualitas hidup di negara-negara yang kurang berkembang, penduduknya akan menjadi lebih tahan terhadap daya tarik komunisme dan lebih yakin akan kesungguhan Amerika dan kemampuannya untuk membantu mereka.[4] Namun, banyak anggota Kongres skeptis.[5] Program ini memiliki biaya yang cukup besar. Meskipun pesertanya adalah sukarelawan, mereka memerlukan dukungan dasar dan, yang lebih penting, sumber daya dan dana untuk membantu orang-orang yang mereka kirim untuk membantu. Beberapa di Kongres melihatnya sebagai manuver hubungan masyarakat yang mahal—bantuan luar negeri (yang sejarahnya tidak pernah populer di Kongres atau di mata rakyat Amerika) yang dibungkus dalam kemasan baru.

Namun, akhirnya program ini mendapat dukungan dari masyarakat.[6] Kisah tentang para pemuda Amerika yang idealis menghadapi kesulitan di negeri asing untuk membantu masyarakat meningkatkan pertanian, membangun sekolah, atau membuat sumur ternyata menjadi materi hubungan masyarakat yang sangat baik bagi Amerika Serikat.[7] Pada bulan September 1961, Kongres mengesahkan undang-undang yang menjadikan Peace Corps sebagai lembaga permanen. Anggaran sebesar $40 juta untuk tahun fiskal berikutnya disetujui.

Dalam tahun-tahun setelah tahun 1961, ribuan sukarelawan Peace Corps dikirim ke seluruh dunia. Beberapa menghadapi ketidakpedulian, dan beberapa bahkan menghadapi bahaya. Namun, secara umum, “pasukan” Peace Corps membuktikan nilainya sebagai alat Perang Dingin yang berharga dan relatif hemat biaya bagi Amerika Serikat.[8] Sebagian besar negara menyambut sukarelawan yang idealis dan upaya mereka berkontribusi untuk meningkatkan kehidupan ratusan ribu orang. Meskipun Peace Corps tidak lagi dianggap sebagai senjata melawan komunisme, misi intinya untuk meningkatkan kehidupan tetap ada.

Perang Dunia Pertama menjadi saksi lahirnya pengembangan citra profesional melintasi batas negara, dan setelah perang, tidak dapat dihindari lagi bahwa studi akademis mengenai politik internasional akan menyadari pentingnya apa yang sekarang sering disebut sebagai ‘soft power’.[9] Diplomasi publik adalah salah satu instrumen utama soft power, dan hal ini telah diakui dalam praktik diplomasi jauh sebelum perdebatan kontemporer mengenai diplomasi publik. Amerika Serikat, negara-negara bekas Uni Soviet, dan tiga negara besar di Eropa melakukan investasi besar dalam ‘komunikasi dengan dunia’ selama Perang Dingin.

Dalam penyebaran paham liberalisme yang dimiliki AS sendiri. Para ahli seringkali menekankan pentingnya budaya, nilai-nilai, dan ideologi suatu bangsa sebagai sumber soft power. Mereka berasumsi bahwa daya tarik budaya suatu negara, termasuk seni, musik, sastra, dan cara hidup, dapat membentuk persepsi internasional dan membangun hubungan yang positif. Hal ini yang dilakukan AS untuk “mencegah” pengaruh Uni Soviet, mengedepankan pencegahan yang tidak konvensional dimana sebelumnya penyebaran pengaruh kerap dilakukan dengan agresi militer seperti pada Perang Dunia I dan II.

[1] “Statement Upon Signing Order Establishing The Peace Corps, March 1, 1961”, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/peace-corps-establishment-19610301

[2] “President Kennedy signs Peace Corps legislation”, History, https://www.history.com/this-day-in-history/president-kennedy-signs-peace-corps-legislation

[3] “The Founding Moment”, Peace Corps, https://www.peacecorps.gov/about/history/founding-moment/

[4] “Peace Corps”, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/jfk-in-history/peace-corps

[5] Op. Cit., History

[6] Ibid.

[7] Op. Cit., Peace Corps

[8] Op. Cit., History

[9] “Jan Melissen, “The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations”, Palgrave Macmillan, Hampshire, England, 2005

August 10 2021

Perlukah Penyelidikan Terkait Dari Mana Asal Covid-19?

Anita Susanto America, Asia Pacific, Health, Social and Culture, Think China, COVID-19, Soft Power, WHO, Xi Jinping 0

Pada 30 Desember 2019, program pemantau penyakit yang muncul menginformasikan dunia tentang penyakit dengan gejala pneumonia yang belum diketahui muncul di Wuhan, China.[1] Informasi simpang siur mengenai asal mula virus yang disinyalir berasal dari hewan atau disebut zoonosis itumenggemparkan dunia. Hingga akhirnya World Health Organization (WHO) mengadakan pertemuan para ahli internasional untuk mengembangkan dan menyepakati inisiatif penelitian prioritas dalam semua aspek COVID-19 yang mencakup asal virus, persistensi virus, dan kerentanan hewan terhadap virus tersebut pada Februari 2020.[2]

Hingga pada Maret 2020, dengan total kasus 634.813 kasus,[3] WHO mengumumkan bahwa virus yang dinamakan Corona Virus Desease of 2019 atau disingkat Covid-19 sebagai pandemi setelah menyebar secara luas dan cepat. Saking menularnya, banyak negara menutup perbatasan, menarik warga negaranya, dan menutup akses kedatangan dari China. Sejalan dengan perhatian dunia terhadap Covid-19, investigasi mengenai asal mula virus itu pun dijalankan oleh WHO. Beberapa hipotesis seperti zoonosis dan kebocoran laboratorium menjadi kontroversial, hal ini didukung oleh keberadaan fasilitas penelitian biologis di Wuhan. Institut Virologi Wuhan (WIV) yang telah mempelajari virus corona pada kelelawar selama lebih dari satu dekade dan Institut itu berjarak 40 menit dari Pasar Basah Huanan tempat infeksi pertama muncul di Wuhan.[4]

Mengapa investigasi asal mula Covid-19 kemudian sangat perlu dilakukan? Selain untuk mengambil langkah penanganan tepat, salah satunya adalah untuk mengembalikan kepercayaan terhadap China karena berkaitan dengan soft power. Menurut Joseph Nye, “Sebuah negara dapat memperoleh hasil yang diinginkannya dalam internasional karena negara lain – mengagumi nilai-nilainya, meniru teladannya, mencita-citakan tingkat kemakmuran dan keterbukaannya – ingin mengikutinya.”[5] Selain itu, kepercayaan juga merupakan dasar dari suatu hubungan, baik politik, ekonomi, hingga hubungan internasional. Sehingga, semakin besar soft power sebuah negara, semakin besar pula kemungkinan kepentingan nasional negara tersebut sukses di arena internasional.

Walaupun sampai saat ini belum dapat dipastikan dari mana Covid-19 berasal, namun fakta bahwa kasus terkonfirmasi pertama berada di China membuat kepercayaan dunia terhadap negara tirai bambu itu menurun. Di level negara, belum adanya kepastian asal mula Covid-19 ini membuat perekonomian China turun ke tingkat paling rendah selama empat dekade akibat penutupan pabrik dengan skala besar.^[6] Lebih spesifik, produksi komoditas yang melibatkan hewan dan berbagai perdagangan produk hewani dari China menurun pada tahun 2020 dan berpengaruh pada China dari level negara hingga level masyarakat pelaku ekonomi.^[7] Sebagai negara yang sedang berkembang dengan pesat terutama lewat program Belt and Road Initiatives (BRI) tentu turunnya kepercayaan negara lain terhadap China mempersulit pengembangan BRI. Selain itu, kerja sama dengan berbagai negara juga terhambat seperti bagaimana Korea Utara menutup perbatasannya dengan China yang memperburuk perekonomian negara pimpinan Xi Jinping tersebut

Di level masyarakat, kampanye anti-China di berbagai belahan dunia kemudian bermunculan. Seperti bagaimana sebuah Jurnal Pemuda Peranci Mon Quotidien, yang menyebabkan kemarahan di kalangan komunitas China di Perancis atas sebuah artikel yang provokatif dengan menyebutkan “China merenggut kebebasan dari kita”.[8] Stigma anti-China juga dapat menimbulkan xenophobia atau ketidaksukaan atau prasangka terhadap orang-orang dari negara lain, sebagaimana 10 orang berkewarganegaraan China-Amerika Serikat membagikan ceritanya lewat artikel yang diterbitkan oleh website Time.^[9] Sentimen terhadap China juga diperkuat dengan bagaimana Presiden AS memerintahkan peninjauan lebih lanjut mengenai dua hipotesis asal mula Covid-19 yaitu zoonosis atau kebocoran laboratorium.[10]

Kepercayaan merupakan suatu aspek penting bagi terjalinnya kerja sama antar negara. China yang saat ini dikatakan banyak pengamat berusaha menjadi negara adidaya ini tentu memerlukan kepercayaan yang tinggi dari negara dan masyarakat internasional untuk berkembang dan menjalankan kepentingan nasionalnya. Investigasi kebocoran laboratorium ini menjadi kunci penting bagi China untuk mengemballikan kepercayaan masyarakat internasional. Selain kepercayaan turun yang berdampak pada hubungan internasional China, tentu negara lain maupun organisasi internasional dapat menjatuhkan sanksi yang akan mempersulit gerak China di area internasional.

[1] ProMED, “PRO/AH/EDR> Undiagnosed pneumonia – China (HU): RFI”, ProMED International Society For Infectious Diseases, 30 Desember 2019, https://promedmail.org/promed-post/?id=6864153

[2] Joint WHO-China study, “WHO-convened global study of origins of SARS-CoV-2: China Part”, WHO, 30 Maret 2021, https://www.who.int/health-topics/coronavirus/origins-of-the-virus

[3] WHO, “Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 69” WHO, 29 Maret 2020, https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200329-sitrep-69-covid-19.pdf?sfvrsn=8d6620fa_8

[4] BBC News, “Covid origin: Why the Wuhan lab-leak theory is being taken seriously”, BBC, 27 Mei 2021,

https://www.bbc.com/news/world-Asia-China-57268111

[5] Josep Nye, “Soft Power: The Means to Success in World Politics”, New York: Public Affairs, 2004

[6] BBC News, “Covid-19: China’s economy picks up, bucking global trend”, BBC, 18 Januari 2021,

https://www.bbc.com/news/business-55699971#:~:text=However%2C%20Covid%2D19%20was%20still,7.3%25%20increase%20in%20industrial%20output.

[7] China Customs, “China Exports of Food & Live Animals”, Trading Economic, https://tradingeconomics.com/China/exports-of-food-live-animals

[8] Huang Lanlan dan Lin Xiaoyi, “Western anti-China propaganda and infiltration campaign expands to children and teenagers: observers”, Global Times, 20 Juli 2021, https://www.globaltimes.cn/page/202107/1229172.shtml

[9] Anna Purna Kambhaphaty, “’I Will Not Stand Silent.’ 10 Asian Americans Reflect on Racism During the Pandemic and the Need for Equality“, Time, 25 Juni 2020, https://time.com/5858649/racism-coronavirus/

[10] AP, “Covid-19 outbreak: How important is it to understand the origin?” Live Mint, 9 Juni 2021, https://www.livemint.com/news/world/covid19-outbreak-how-important-is-it-to-understand-the-origin-11623238397080.html