Nasionalisme

Sarajevo Duman (Photo: Kemal Becirevic via Getty Images)

October 6 2023

6 Oktober – Austria-Hungaria mencaplok Bosnia-Herzegovina

Anita Susanto Europe, History, Politics, Security and Defence, Think Aneksasi, Austria, Bosnia, Diplomasi, Herzegovina, Hungaria, Kekaisaran, Nasionalisme, Perang Dunia I 0

Pada tanggal 6 Oktober 1908, Kekaisaran Kemaharajaan Austro-Hungaria secara resmi mengumumkan penyatuan Bosnia dan Herzegovina, dua provinsi di Balkan yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Kesultanan Utsmaniyah. Meskipun, dalam teori, provinsi-provinsi ini masih berada di bawah penguasaan Utsmaniyah pada tahun 1908, Austro-Hungaria telah mengelolanya sejak Kongres Berlin pada tahun 1878.

Pada kongres tersebut, para kekuatan besar Eropa memberikan wewenang kepada Austro-Hungaria untuk menduduki kedua provinsi ini, sementara kepemilikan sah tetap berada di tangan Turki. Keputusan ini pada dasarnya merupakan tindakan sementara yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan yang delik di Eropa.[1] Baik Austria maupun Hungaria telah menginginkan Bosnia dan Herzegovina sebagai milik mereka sendiri, dan langkah ini dimaksudkan untuk mencegah perselisihan.[2]

Namun, situasi semakin rumit karena mayoritas penduduk di kedua provinsi ini adalah orang Slavia dan memiliki aspirasi nasionalis mereka sendiri.[3] Sementara itu, Serbia tetangga, juga sebagian besar penduduknya adalah Slavia, bertujuan untuk menganneksasi provinsi-provinsi ini untuk memajukan tujuan pan-Slavia mereka.

Pada tahun 1908, ketika Komite Persatuan dan Kemajuan, yang dikenal sebagai Young Turks, mengambil alih pemerintahan Utsmaniyah, Baron Aloys von Aerenthal, menteri luar negeri Austro-Hungaria, melihat kesempatan bagi kekaisarannya untuk menegaskan dominasinya di Balkan.[4] Pelemahan pemerintahan Sultan Utsmaniyah, ditambah dengan kekalahan Rusia, termasuk kekalahan dalam Perang Rusia-Jepang dan kerusuhan internal pada tahun 1905, membuat Austro-Hungaria lebih tegas.[5]

Pengumuman mengenai aneksasi Bosnia dan Herzegovina oleh Austro-Hungaria pada bulan Oktober 1908 mengganggu keseimbangan kekuasaan yang rapuh di Balkan, memicu kemarahan di Serbia dan di kalangan nasionalis pan-Slavia di seluruh Eropa. Meskipun Rusia melemah dan pada akhirnya harus menyerah, mereka masih melihat tindakan Austro-Hungaria sebagai agresi yang berlebihan dan mengancam. Di sisi lain, Rusia merespons dengan mendorong sentimen pro-Rusia dan anti-Austro-Hungaria di Serbia dan daerah Balkan lainnya,[6] memperkuat kekhawatiran Austria tentang ekspansionisme Slavia di wilayah tersebut.

Aneksasi Bosnia dan Herzegovina menjadi studi kasus sejarah yang memberikan wawasan terkait hubungan internasional kontemporer terutama terkait diplomasi, aliansi, dan pemahaman terhadap konsekuensi tindakan di panggung global. Dapat dikatakan aneksasi ini sebagian didorong oleh keinginan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Eropa. Keseimbangan kekuasaan atau balance of power juga kemudian menjadi konsep kenegaraan yang paling universal dan paling esensial dan merupakan unsur implisit dalam sistem internasional mana pun.[7]

Hal ini mencerminkan pentingnya dinamika kekuasaan antar negara dalam hubungan internasional. Tindakan satu negara dapat mengganggu keseimbangan ini dan menimbulkan ketegangan. Balkan telah lama menjadi wilayah dengan dinamika geopolitik yang kompleks, dan aneksasi tersebut menekankan pentingnya memahami dinamika regional dan faktor sejarah dalam hubungan internasional.

Aneksasi tersebut menyoroti kekuatan nasionalisme di kalangan masyarakat. Nasionalisme diartikan sebagai cita-cita atau ideologi yang menyatakan bahwa batas-batas etnis dan politik harus bertepatan dan bahwa negara yang homogen secara etnis adalah bentuk organisasi politik terbaik.[8] Evolusi peperangan juga berdampak pada pembentukan negara – kelompok etnis yang dipolitisasi, dan munculnya sistem politik internasional kontemporer.[9] Aspirasi penduduk Slavia di Bosnia dan Herzegovina dan ambisi pan-Slavia di Serbia menunjukkan bahwa keinginan penduduk lokal dapat mempengaruhi hubungan internasional secara signifikan.

[1] “Austria-Hungary annexes Bosnia-Herzegovina”, History, 5 Oktober 2020, https://www.history.com/this-day-in-history/austria-hungary-annexes-bosnia-herzegovina

[2] “How The World Went To War In 1914”, Imperial War Museum, https://www.iwm.org.uk/history/how-the-world-went-to-war-in-1914

[3] Op. Cit., History

[4] Ibid.

[5] Benjamin E. Mainardi, “The Russo-Japanese War: Origins and Implications”, James Madison Undergraduate Research Journal, Vol. 7, No. 1, https://commons.lib.jmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=jmurj

[6] Vsevolod Samokhvalov, “Russia in the Balkans: Great Power Politics and Local Response”, Insight Turkey, Vol.21, No.2, 2019, https://www.jstor.org/stable/26776081

[7] Hans J. Morgenthau, “Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace”, McGraw-Hill, New York, 1993

[8] A. Motyl (1990) dalam Nortautas Statkus, “The Role of Nationalism in the 21st Century System of International Relations”, Lithuanian Annual Strategic Review, Vol. 17, 2019, ISSN 2335-870X

[9] Ibid., Statkus

June 20 2022

Mengintip Sedikit Kepentingan Turki Dibalik Pergantian Namanya: #HelloTürkiye

Anita Susanto Culture, Europe, Politics, Social and Culture, Think Identitas, Kepentingan, Nasionalisme, Tayyip Erdogan, Turki, Turkiye 0

Negara Turki, kini telah berganti nama menjadi “Türkiye”. Pergantian ini dilakukan atas permintaan pemerintah Turki yang disetujui di aula Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Proses yang kami mulai di bawah kepemimpinan Presiden kami Recep Tayyip Erdogan untuk meningkatkan nilai merek negara kami harus diselesaikan,” menurut Menteri Luar Negeri Turkiye pada awal Juni.[1]

Dalam surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Cavusoglu menulis: “Saya ingin memberi tahu Anda bahwa, sesuai dengan Surat Edaran Presiden … tertanggal 2 Desember 2021, tentang penggunaan kata ‘Türkiye’ dalam bahasa asing.[2] Pemerintah Republik Turkiye, selanjutnya akan mulai menggunakan ‘Türkiye’ untuk menggantikan kata-kata seperti ‘Turki,’ ‘Turkei’ dan ‘Turkey’ yang telah digunakan di masa lalu untuk merujuk ke ‘Republik Turkiye.'”

Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric sendiri mengatakan institusi internasional itu tidak mempermasalahkan pergantian nama dari sebuah negara. “Negara bebas memilih cara mereka ingin diberi nama. Itu tidak terjadi setiap hari, tetapi bukan hal yang aneh jika negara mengubah nama mereka.”[3]

Cavusoglu mengatakan kepada kantor berita milik pemerintah Anadolu pada awal Juni bahwa melalui kerja sama dengan Direktorat Komunikasi Turki, pemerintah telah berhasil meletakkan dasar untuk perubahan citra tersebut.[4] Direktur Komunikasi Turki Fahrettin Altun juga kemudian memposting video promosi di Twitter dengan judul: #HelloTürkiye. Pemerintah telah memulai kampanye re-branding besar-besaran, di mana “Made in Türkiye ‘akan ditampilkan di semua produk yang diekspor.

Proses rebranding nama oleh Turkiye sendiri sudah dimulai sejak tahun lalu. Pada Desember 2021, Erdogan membuat pernyataan bahwa “kata Turkiye mewakili dan mengekspresikan budaya, peradaban, dan nilai-nilai bangsa Turki dengan cara terbaik.”[5]

Mengapa Turki ingin disebut Turkiye?

Sebenarnya, di dalam negeri, warga menyebut negara itu sebagai Turkiye, tetapi versi Inggrisnya ‘Turki’ diadopsi secara internasional.[6] Dilansir dari Indian Express, sebuah laporan dari Perusahaan Radio dan Televisi Turki (TRT) tahun lalu yang menjelaskan beberapa alasan pergantian nama negara. Dikatakan bahwa nama ‘Turki’ diadopsi setelah kemerdekaan negara pada tahun 1923. “Selama berabad-abad, orang Eropa awalnya menyebut Turki sebagai negara Ottoman dan kemudian ke Turkiye dengan lebih banyak nama sebutan lainnya.[7] Tetapi nama yang paling melekat adalah “Turquia” dan “Turki” yang lebih umum di mana-mana dan menjadi sebutan paling populer.

Rupanya, pemerintah Turkiye sendiri tidak senang dengan hasil pencarian Google yang muncul untuk kata ‘Turki’. Beberapa dari hasil ini termasuk burung besar yang disajikan hari besar di daerah Amerika Utara. Pemerintah juga keberatan dengan definisi kata ‘turki’ dalam Kamus Cambridge tentang istilah “kalkun”; “sesuatu yang gagal dengan buruk” atau “orang bodoh atau konyol”.

Apakah negara lain pernah mengubah nama mereka?

Dilihat ke belakang, terdapat beberapa negara yang pernah mengganti namanya, hal ini berkaitan dengan nama yang merupakan warisan penjajah, ataupun untuk merubah citranya seperti yang Turkiye lakukan. Beberapa contoh termasuk Belanda yang awalnya bernama Makedonia, yang berubah nama menjadi Makedonia Utara karena perselisihan politik dengan Yunani; Iran, yang mengubah namanya dari Persia pada tahun 1935; Siam, yang berubah nama menjadi Thailand; dan Rhodesia, yang berubah menjadi Zimbabwe untuk menjatuhkan warisan kolonialnya. Penggantian nama negara Turkiye sendiri bukanlah yang pertama kali. Upaya serupa dilakukan pada pertengahan 1980-an di bawah Perdana Menteri Turgut Ozal tetapi tidak pernah mendapatkan sorotan yang besar seperti saat ini.^[8]

Mengapa perubahan citra perlu dilakukan?

“Alasan utama mengapa Turki mengubah namanya adalah untuk menghilangkan asosiasi dengan burung itu,” kata Sinan Ulgen, Ketua EDAM yang berbasis di Istanbul.[9] Bagi Erdogan, nama baru itu mengungkapkan “budaya, peradaban, dan nilai-nilai bangsa Turki dengan cara terbaik.” Menurut Francesco Siccardi, manajer program senior di lembaga pemikir Carnegie Europe, penggantian nama ini juga sebagai “strategi lain yang digunakan oleh pemerintah Turki untuk menjangkau pemilih nasionalis di tahun yang penting bagi politik Turki,”

Posisi Erdogan dalam jajak pendapat telah turun secara signifikan selama bertahun-tahun. Jajak pendapat dari akhir tahun lalu menunjukkan dukungan untuk partai berkuasa yang diikuti oleh Erdogan sekitar 31-33% menurut Reuters, turun dari 42,6% selama pemilihan parlemen 2018.[10] Hal ini juga dapat menjadi sebuah cara pengalihan isu karena krisis ekonomi yang tengah terjadi di negara tersebut.

Selain itu, pergantian nama ini juga berkaitan dengan citra dari sebuah negara. Proposisi utama dari teori citra adalah bahwa “perilaku bergantung pada citra.”[11] Citra sendiri sangat penting bagi sebuah negara untuk melangsungkan kepentingan nasionalnya di ranah internasional. Citra ini dapat berpengaruh pada praktik-praktik hubungan internasional seperti diplomasi dan juga kerja sama di ranah internasional.

[1] Mina Alsharif, Hande Atay Alam, dan Eliza Mackintosh, “Turkey rebrands as ‘Türkiye,’ changing name at the United Nations”, CNN, 3 Juni 2022, https://edition.cnn.com/2022/06/02/europe/turkey-trkiye-united-nations-scli-intl/index.html

[2] Ibid.

[3] “Turkey officially changes name at UN to Türkiye”, The Guardian, 3 Juni 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/03/turkey-changes-name-to-turkiye-as-other-name-is-for-the-birds

[4] Op. Cit.

[5] “Explained: Why Turkey now wants to be called Türkiye”, India Express, 4 Juni 2022, https://indianexpress.com/article/explained/turkey-name-change-turkiye-explained-7952091/

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Mohammed Abdelbary, “Why Turkey changed its name: populism, polls and a bird”, CNN, 3 Juni 2022, https://edition.cnn.com/2022/06/03/middleeast/turkey-name-change-mime-intl/index.html

[9] Ibid.

[10] https://www.reuters.com/markets/currencies/erdogans-approval-ratings-up-lira-stabilises-poll-2022-01-20/

[11] Kenneth E. Boulding, “The Image: The Knowledge in Life and Society”, Ann Arbor Paperbacks The University of Michigan Press, Amerika Serikat

Demonstran mengibarkan bendera Israel dan spanduk kelompok sayap kanan Yahudi "Lehava" (Flame) berkumpul selama 'pawai bendera' Israel untuk menandai "Hari Yerusalem" di kota tua pada 29 Mei 2022. (Foto oleh HAZEM BADER/AFP via Getty Images)

June 8 2022

Masalah Rasisme Saat Pawai Yerusalem Memperburuk Suasana, Mengapa Dapat Terjadi?

Anita Susanto Asia Pacific, Politics, Social and Culture, Think Israel, Konflik, Nasionalisme, Palestina, Rasisme 0

Sebuah pawai pada Minggu, 6 Juni 2022 untuk memperingati pembentukan kontrol Israel atas Yerusalem Timur pada tahun 1967 terhenti akibat insiden kekerasan dan kebencian yang membuat pawai tersebut terganggu. Polisi Israel memperkirakan bahwa lebih dari 70.000 orang turun ke jalan-jalan kota untuk pawai bendera Hari Yerusalem.[1]

Beberapa peserta pawai terlihat melontarkan hinaan, pukulan dan benda ke arah warga Palestina, wartawan dan polisi. Pada satu titik, kelompok-kelompok meneriakkan “kematian bagi orang Arab,” dan kata-kata kasar lainnya, bahkan membahas kematian seorang reporter Al Jazeera, Shireen Abu Akleh yang terbunuh saat meliput serangan militer Israel di Tepi Barat.

Bentrokan pun kemudian pecah dan mengacaukan suasana di jalan-jalan sempit Kota Tua antara peserta pawai dengan warga Palestina serta polisi Israel. Tim CNN di lapangan menyaksikan beberapa baku hantam dimana pengunjuk rasa menyerang warga Palestina dan wartawan dengan semprotan merica serta tongkat dan botol yang sedang meliput pawai.[2]

Pada satu titik, sekelompok pria mengenakan baju hitam dan topi hitam muncul yang diindikasi sebagai anggota La Familia, kelompok penggemar rasis yang mendukung Beitar Jerusalem FC. Mereka menyalakan beberapa obor kuning dan melemparkannya dengan liar ke kerumunan. Salah satunya mendarat di bawah kereta dorong bayi yang menyebabkan kepanikan ketika.[3]

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengutuk tindakan-tindakan tersebut dalam sebuah pernyataan dengan mengatakan bahwa “minoritas yang datang untuk mengacaukan wilayah itu,”.[4] sementara Menteri Luar Negeri Yair Lapid mengatakan kelompok-kelompok ekstremis La Familia dan Lehava, yang benderanya dikibarkan selama prosesi, “tidak layak untuk membawa bendera Israel.” Hal ini mengisyaratkan bahwa hanya oknum-oknum tertentu yang bertindak radikal dan menimbulkan kekacauan, bukan masyarakat Israel secara umum.

Menteri Keamanan Omer Bar-Lev membela hal ini dengan menyetujui rute pawai melalui kawasan Muslim Kota Tua. Lewat sebuah tweet, Bar-Lev menulis “perilaku rasis jelek yang tidak bisa ditoleransi.” Di sisi lain, Bar-Lev mendukung pawai tersebut sebagai suatu gerakan yang menguatkan Israel dan memberikan pandangan bahwa wilayah tersebut adalah wilayahnya. “Jika kita menyerah pada ancaman terorisme untuk tidak mengibarkan bendera Israel di ibu kota kita, kita tidak akan tahu suatu hari nanti … kita akan menemukan diri kita tertindas di masa depan.”

Israel menganggap sektor timur dan barat Yerusalem sebagai ibu kotanya yang “tidak terbagi” dengan pihak manapun. Walaupun begitu, wilayah Yerusalem Timur sendiri memiliki populasi orang Palestina yang cukup besar, yang menginginkan bagian kota itu menjadi ibu kota negara masa depan Palestina. Melihat kekacauan pada pawai tersebut, Yaakov Katz, pemimpin redaksi surat kabar Inggris Jerusalem Post, menulis dalam sebuah kolom bahwa “ada kesimpulan menyedihkan yang tidak dapat kita abaikan: Israel memiliki masalah rasisme, dan hal itu muncul pada Hari Yerusalem.”[5]

Rasisme sendiri dapat dikatakan sebagai nasionalisme yang ‘keterlaluan’ dalam kasus ini. Baik konsep rasisme dan nasionalisme memiliki kemiripan pada landasan bahwa keduanya membagi manusia ke dalam kelompok-kelompok dan memiliki kecenderungan bahwa satu kelompok lebih unggul dari yang lain.[6] Walaupun begitu, rasisme sejak awal adalah konsepsi dan sebuah produk sosial yang salah. Penjelasan dalam hal superioritas dan inferioritas rasial biologis alami tidak secara tepat mencerminkan realitas objektif dalam masyarakat manusia; perbedaan sebenarnya adalah fenomena sosial, yang mencerminkan kontradiksi antara basis ekonomi dan suprastruktur, kontradiksi antara kekuatan produktif dan hubungan produksi dan kontradiksi kelas.[7]

Konflik berkepanjangan atas sengketa wilayah antara Israel dan Palestina sendiri melahirkan perasaan nasionalisme tinggi yang membuat keduanya kerap berkonflik. Kejadian ini juga dapat dikatakan mengarah pada apa yang disebut chauvinisme yang berangkat dari nasionalisme ekstrim. Dimana chauvinisme adalah kepercayaan yang tidak masuk akal pada superioritas atau dominasi kelompok yang dianggap kuat dan ‘lebih baik’, sementara yang lain dianggap lemah, tidak layak, atau inferior.

[1] Hadas Gold dan Abeer Salman, “Israelis lament ‘racism problem’ as Jerusalem march turns ugly”, CNN, https://edition.cnn.com/2022/05/30/middleeast/israel-march-jerusalem-mime-intl/index.html

[2] Ibid.

[3] Yaakov Katz, “Israel has a racism problem – and it comes out on Jerusalem Day – comment”, The Jerusalem Post, 29 Mei 2022, https://www.jpost.com/opinion/article-707999

[4] Op. Cit.

[5] Op. Cit., Katz

[6] Peter Rutland, “Racism and Nationalisme”, Nationalities Papers, Cambridge University Press, 2 Desember 2021, https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers/article/abs/racism-and-nationalism/B41832A63712E513B3B5F3C09B8DEEF5

[7] Workers Viewpoint Organization, “Racism, Nationalism and Race Theory: Relations Between Material Base and Ideology”, The Afro-American National Question, Volume II, n.d., Marxist Internet Archive, https://www.marxists.org/history/erol/ncm-8/wvo-race-theory.htm