Menu

Korea Selatan

2022_07_01_127362_1656647146._large

Poros NATO ke Indo-Pasifik: Fokus pada Jepang dan Korea Selatan

, , , , , , , 0

Invasi Rusia ke Ukraina telah membuat NATO sangat sadar akan risiko besar yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa semacam itu terhadap stabilitas tatanan berbasis aturan internasional. Selain itu, NATO juga sedang menyelidiki tindakan Tiongkok yang bertentangan dengan tatanan berbasis aturan di Laut Filipina Barat dan Selat Taiwan. Peristiwa regional ini telah mendorong NATO untuk meningkatkan kemitraan strategisnya dengan empat negara Indo-Pasifik (Indo-Pacific four atau IP4) – Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru – untuk mengatasi masalah ini. Akan tetapi, dalam porosnya ke Indo-Pasifik, NATO lebih memilih untuk mengembangkan hubungan strategis dengan mitra Asia Timur Lautnya, Jepang dan Korea Selatan, sebagai langkah penting pertama dalam rencana jangka panjangnya untuk kawasan ini.

 

Evolusi hubungan NATO dengan Jepang dan Korea Selatan

Hubungan NATO dengan Korea Selatan dan Jepang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun keduanya bergerak di jalur yang berbeda. Hubungan telah berkembang dengan Jepang sejak tahun 1990-an;[1] namun, hubungan dengan Korea Selatan baru berkembang pada akhir tahun 2010-an. Hubungan Jepang dengan NATO telah berkembang secara bertahap, tetapi dengan invasi Rusia, kemitraan ini telah mencapai momentum baru, didorong oleh pandangan keamanan Tokyo yang tak terpisahkan, yang melihat perkembangan geopolitik yang saling terkait di kawasan Eurasia dan Indo-Pasifik. Hal ini terbukti dalam pidato Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada KTT G7 Hiroshima ketika dia menyatakan, “Ukraina mungkin merupakan Asia Timur di masa depan.”[2] Demikian pula, selama KTT NATO 2023, Kishida mengatakan bahwa “Keamanan Euro-Atlantik dan Indo-Pasifik tidak dapat dipisahkan” dan menambahkan bahwa dia “menyambut baik peningkatan lebih lanjut dalam minat dan keterlibatan di Indo-Pasifik di antara negara-negara yang berpikiran sama di kawasan Euro-Atlantik.”[3] Meskipun pemikiran strategis ini bukanlah hal baru dan dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 1980-an ketika upaya dilakukan untuk menciptakan hubungan institusional[4], jelas bahwa Tokyo berusaha untuk mendiversifikasi dan memperdalam hubungan keamanannya dengan NATO untuk menghadapi ancaman keamanan yang muncul di kawasan ini.

Di bawah visi Global Pivotal State (GPS) Presiden Yoon Suk-yeol, Korea Selatan mulai beralih ke Uni Eropa (UE) untuk mengembangkan kemitraan strategis, ekonomi, dan keamanan dengan aktor-aktor di luar wilayahnya. Poros ini telah menyebabkan meningkatnya minat Seoul untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan NATO dan anggotanya. Pada tahun 2023, selama KTT NATO di Vilnius, Yoon menyatakan persetujuannya[5] dengan pandangan keamanan yang tak terpisahkan: “Di era yang sangat terhubung ini, keamanan Eropa dan Asia tidak dapat dipisahkan.” Meskipun banyak pujian yang hanya dikaitkan dengan faktor situasional seperti invasi Rusia, para sarjana seperti Bence Nemeth dan Saeme Kim telah mengidentifikasi faktor struktural dan situasional yang berkontribusi pada pengikatan hubungan dengan NATO.[6] Namun, tidak seperti Jepang, pandangan strategis Seoul sangat sempit[7], terfokus pada Asia Timur Laut dan tantangan yang ditimbulkan oleh Korea Utara.[8] Meskipun ada kekhawatiran mengenai Cina, namun tetap berhati-hati, menghindari kemungkinan hubungan strategis dan perhatian yang tidak semestinya dari Beijing.

Dalam beberapa tahun terakhir, Seoul dan Tokyo[9] telah mengidentifikasi bidang-bidang baru seperti perubahan iklim, operasi informasi, dan pembagian intelijen militer dengan NATO sebagai bidang kerja sama yang penting, menambah daftar sebelumnya yaitu cyber, ruang angkasa, teknologi baru, dan teknologi kritis. Perluasan ini dimungkinkan karena peningkatan kerangka kerja kemitraan strategis mereka, yang ditingkatkan dari Program Kemitraan dan Kerja Sama Individu (IPCP) menjadi Program Kemitraan yang Disesuaikan Secara Individu (ITPP).[10] Kerangka kerja yang terakhir ini merupakan kerangka kerja yang lebih ‘strategis dan berorientasi pada tujuan’-komprehensif, terperinci dan berjangka panjang (periode empat tahun) dibandingkan dengan kerangka kerja yang pertama, yang bersifat umum dan pendek (periode dua tahun). Kerangka kerja kemitraan yang telah ditingkatkan ini mencoba untuk membangun keselarasan strategis yang lebih besar antara NATO dan mitra-mitra Asia Timur Lautnya. Selain itu, hal ini menandakan kemauan politik yang jelas untuk memperluas dan memperdalam kemitraan keamanan mereka dengan NATO dan para anggotanya.

Di bawah kerangka kerja ITTP, kemitraan IP4 sekarang dilembagakan dan diharapkan untuk tumbuh lebih jauh dengan KTT NATO mendatang di Washington, D.C.

 

Pergerakan NATO ke arah Timur Laut: Apa alasan strategisnya?

Penguatan hubungan NATO dengan Jepang dan Korea Selatan harus dilihat melalui lensa strategis berdasarkan perubahan keberpihakan global dan lingkungan keamanan yang terpolarisasi di Eurasia dan Indo-Pasifik, yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan NATO dan anggotanya. Persepsi ancaman yang meningkat ini secara jelas dinyatakan dalam postur strategis NATO tahun 2022[11], yang mencatat keterkaitan antara keamanan kedua kawasan itu. NATO memahami bahwa dengan meningkatnya koordinasi antara Beijing, Moskow, dan mitra-mitra yang berpikiran sama di seluruh kawasan, NATO membutuhkan strategi yang komprehensif dan efisien dalam mengatasi ancaman ini. Misalnya, NATO melihat peningkatan kerja sama antara Moskow dan teman-temannya-Korea Utara[12] dan Iran[13], yang keduanya telah memasok persenjataan penting yang dapat merugikan rencananya. Oleh karena itu, NATO melihat manfaat dari membentuk kerja sama yang lebih erat dengan mitra yang berpikiran sama di Indo-Pasifik, seperti Korea Selatan[14] dan Jepang[15], yang telah memberikan bantuan militer dan ekonomi yang substansial kepada Ukraina, yang menunjukkan pentingnya mitra yang vital, bahkan yang berbasis di wilayah lain. Berbagi dukungannya untuk hubungan dengan Jepang dan Korea Selatan, sekretaris jenderal NATO mengatakan[16], “Hubungan kami yang berkembang mengirimkan sinyal yang kuat pada saat yang kritis: ketika negara-negara seperti Rusia mencoba untuk merobek-robek peraturan dan hukum global, kami berdiri bersatu dan kuat untuk melindungi cara hidup dan kemakmuran kami.”

 

Di sisi lain, bagi Seoul dan Tokyo, mengembangkan hubungan komprehensif dengan NATO sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan di Ukraina tidak terulang kembali di Indo-Pasifik. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan lintas sektor, ekonomi, teknologi, dan militer, serta berupaya mengembangkan penangkalan yang efektif terhadap ancaman regional. Ketika mengaitkan, Rusia sering disebut sebagai faktor tunggal. Akan tetapi, bukan itu masalahnya. Para ahli seperti Yu Koizumi berpendapat bahwa hubungan Rusia-Jepang[17] tidak secara inheren bermusuhan, dan hal yang sama dapat dikatakan untuk Korea Selatan. Meskipun situasi Ukraina mengkhawatirkan bagi kedua negara sebagai negara demokrasi liberal, namun hal ini tidak menimbulkan ancaman eksistensial bagi keduanya. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dikatakan mengenai tindakan Tiongkok di Selat Taiwan, yang bagi Jepang merupakan ancaman eksistensial dan bagi Korea Selatan[18], hal ini menimbulkan implikasi keamanan nasional yang mendalam.[19] Dalam konteks ini, satu-satunya kekhawatiran yang signifikan bagi Jepang dan Korea Selatan secara militer di kawasan ini adalah Tiongkok, bukan Rusia. Oleh karena itu, hubungan NATO dengan Jepang dan Korea Selatan didorong oleh faktor sistemik: Kebangkitan Tiongkok, yang bukan merupakan peristiwa situasional. Dengan demikian, kemitraan ini merupakan upaya untuk memperkuat daya tangkal di kawasan ini dan melawan kemungkinan tindakan agresif oleh Beijing.

 

Peluang yang akan datang dan tantangan yang akan datang

Selain kontraterorisme, ruang angkasa, dan pengurangan persenjataan, Korea Selatan[20] dan Jepang akan memperkuat kemitraan keamanan dan pertahanan di berbagai bidang seperti pembagian intelijen militer dan keamanan siber. Dengan kemitraan strategis berkelanjutan[21] yang dilembagakan di bawah kerangka kerja ITPP yang lebih kuat, akan lebih mudah bagi mitra untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan regional dan global yang spesifik di berbagai bidang. Memperkuat hubungan pertahanan Seoul dan Tokyo akan semakin meningkatkan keberhasilan kemitraan ini, membangun hubungan strategis antara kawasan Euro-Atlantik dan Indo-Pasifik. Dalam kemitraan ini, Seoul secara khusus tertarik untuk bekerja dalam bidang keamanan siber[22] dengan Pusat Keunggulan Pertahanan Siber Kerja Sama (CCDOE) NATO dan Jepang berupaya untuk membina kerja sama yang lebih erat dalam melawan ancaman hibrida seperti perang informasi dan keamanan ekonomi. Sebaliknya, NATO juga berupaya membangun hubungan strategis, tanpa pengerahan militer apa pun, dan sebaliknya berfokus pada inovasi teknologi-militer, peningkatan kapasitas, dan pengembangan mekanisme untuk berbagi kesadaran situasional.

Dengan serangan terhadap Ukraina, ancaman terhadap Taiwan sekarang membayangi NATO dan anggotanya dalam hal Indo-Pasifik. Akan tetapi, seperti halnya dalam kasus Rusia, di mana konsensus yang luas telah dicapai dalam NATO, saat ini tidak ada kesepakatan eksplisit[23] antara NATO dan mitra Indo-Pasifik mengenai Tiongkok. Ketidaksepakatan yang serupa juga terjadi di antara mitra IP4, terutama Jepang dan Korea Selatan, mengenai Tiongkok. Selain itu, anggota ASEAN[24] tetap curiga terhadap campur tangan pihak luar, sehingga membuat hal ini semakin rumit. Ketidakpastian ini muncul sebagai hambatan untuk lebih memperkuat hubungan antara kedua mitra ketika berbagi persepsi yang sama tentang tantangan strategis di Indo-Pasifik dan menindaklanjutinya. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, meskipun kita mungkin tidak melihat peran NATO meluas di kawasan ini secara militer, kita mungkin akan melihat kemitraan strategis yang lebih dekat dan lebih dalam antara anggota NATO dengan Jepang dan Korea Selatan untuk memperkuat penangkalan dan menegakkan tatanan internasional berbasis aturan di Indo-Pasifik.

[1] Galic, M. (2019). Navigating by Sun and Compass: Policy Brief One: Learning from the History of Japan-NATO Relations.

[2] Prime Minister’s Office of Japan (2023, March 31). Message from Prime Minister KISHIDA Fumio on the G7 Hiroshima Summit. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202303/_00018.html#:~:text=Witnessing%20the%20reality%20of%20unilateral,decision%20to%20respond%20firmly%20to

[3] Ministry of Foreign Affairs of Japan.(2023, July 12). Outcome of Prima Minister Kishida’s Attendance at the NATO Summit Meeting. https://www.mofa.go.jp/erp/ep/page7e_000023.html

[4] Henry Scott Stokes. (1983, April 2). France Blocks Japanese Bid for Informal Ties to NATO. The New York Times. https://www.nytimes.com/1983/04/02/world/france-blocks-japanese-bid-for-informal-ties-to-nato.html

[5]https://lby.mofa.go.kr/eng/brd/m_5674/view.do?seq=320841&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=

[6]https://academic.oup.com/crawlprevention/governor?content=%2fia%2farticle%2f100%2f2%2f609%2f7617218%3flogin%3dfalse

[7] NATO. (2024, May 14). NATO and the Republic of Korea discuss cooperation at the military staff talks. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_225366.htm

[8] Nam Hyun Woo.( 2023, July 12). Yoon calls for NATO’S united response against NK threats. https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/05/113_354812.html

[9] Ministry of Foreign Affairs of Japan.(2023, July 12). Outcome of Prima Minister Kishida’s Attendance at the NATO Summit Meeting. https://www.mofa.go.jp/erp/ep/page7e_000023.html

[10] NATO. (2024, April 25). Individually Tailored Partnership Programmes. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_225037.htm

[11] NATO. (2022, June 29). NATO 2022 Strategic Concept. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf

[12] Hynhee Shin. ( 2024, February 27). North Korea has sent 6,700 containers of munitions to Russia, South Korea say. Reuters. https://www.reuters.com/world/north-korea-has-sent-6700-containers-munitions-russia-south-korea-says-2024-02-27/

[13] Jeff Mson & Steve Holland. ( 2023, June 10). Russia received hundreds of Iranian drones to attack Ukraines, US says. Reuters.  https://www.reuters.com/world/europe/russia-has-received-hundreds-iranian-drones-attack-ukraine-white-house-2023-06-09/

[14] Song Sang Ho. (2023, December 5). S. Korea indirectly supplied more 155-mm shells for Ukraine than all European cpuntries combined:WP.  Yonhap News Agency. https://en.yna.co.kr/view/AEN20231205000300315

[15] Roman Goncharenko (2024, April 15). Japan’s Ukriane aid creates new rift with Russia.  DW.  https://www.dw.com/en/japans-ukraine-aid-creates-new-rift-with-russia/a-68811918

[16] NATO. (2024, May 30). Speech by NATO Secretary General Stoltenberg at the Jeju Forum in South Korea. https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_225839.htm

[17] Streltsov, D. (2024). Handbook of Japan-Russia Relations.

[18] Ryan C. Bercaw. (2024, May 18). Yes, Japan Will Defend Taiwan. The Diplomats. https://thediplomat.com/2024/05/yes-japan-will-defend-taiwan/

[19] https://www.nbr.org/publication/the-taiwan-flashpoint-and-asias-middle-powers/

 

[20] Nam Hyun-Woo. (2023, July 13). Yoon calls for NATO’s united response against NK threats. Koreatimes. https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/05/113_354812.html

[21] Eun-Jung, K. (2024, April 3). NATO invites S. Korea to Washington summit in July. Yonhap News Agency. https://en.yna.co.kr/view/AEN20240403008500315

[22] https://lby.mofa.go.kr/eng/brd/m_5674/view.do?seq=320840

[23] France objects to Nato plan for office in Tokyo. https://www.ft.com/content/204e595f-5e05-4c06-a05e-fffa61e09b27

[24] Kuok, L. (2023, August 10). NATO is on the back foot in the Indo-Pacific. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2023/08/10/nato-indo-pacific-china-australia-japan/

Kapal perusak dari Korea Selatan, bawah, AS, tengah, dan Jepang berlayar di tengahlatihan pertahanan rudal bersama di perairan internasional di lepas pantai timur semenanjung Korea, 17 April 2023. (Foto: via AP)

Latihan Bersama Trilateral Jepang-AS-Korsel di Laut China Timur

, , , , , 0

Angkatan Laut Republik Korea mengumumkan bahwa minggu ini Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, dan Jepang mengadakan latihan maritim bersama untuk menanggapi misil balistik yang diluncurkan dari kapal selam dan ancaman “di bawah air” lainnya dari Korea Utara.

Latihan laut bersama akan dilakukan di sekitar perairan internasional di lepas pantai selatan Pulau Jeju diikuti dengan latihan udara bersama tiga negara pertama tahun ini, serta pertemuan puncak antara Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden AS Joe Biden.

“Latihan ini difokuskan pada meningkatkan kemampuan respons bersama AS, Korea, dan Jepang menghadapi ancaman nuklir dan misil dari Korea Utara yang semakin meningkat, termasuk peluncuran misil balistik baru-baru ini,” demikian pernyataan Angkatan Laut Republik Korea.

“Selain itu, pasukan yang berpartisipasi melakukan latihan perang anti-kapal selam untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman di bawah air dari Korea Utara, termasuk kapal selam dan misil balistik yang diluncurkan dari kapal selam Korea Utara,” tambahnya.

Ketiga negara juga melakukan latihan maritim untuk memblokir “arus ilegal senjata pemusnah massal Korea Utara melalui laut,” serta latihan pencarian dan penyelamatan untuk berlatih prosedur penyelamatan kapal yang terdampar.

Selain itu, Angkatan Laut Republik Korea juga menyatakan bahwa latihan bersama minggu ini merupakan tindak lanjut dari sumpah yang diucapkan selama KTT trilateral di Camp David tahun lalu, di mana pemimpin ketiga negara setuju untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana pelatihan multi-tahun.

Latihan melibatkan total enam kapal dari angkatan laut ketiga negara: kapal induk USS Theodore Roosevelt AS dan tiga kapal perusak Aegis, serta satu kapal perusak masing-masing dari angkatan laut Korea Selatan dan Pasukan Bela Diri Laut Jepang. Selain itu, kapal perusak Jepang, Ariake, dan perusak Korea Selatan, Seoae Ryu Seong-ryong, juga turut serta dalam latihan tersebut, yang mencakup latihan perang anti-kapal selam dan operasi pencarian dan penyelamatan, menurut Angkatan Laut Bela Diri Jepang.

Kishida dan Biden sepakat untuk memperkuat aliansi keamanan mereka selama pembicaraan mereka dan mengadakan pertemuan tiga arah dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada hari berikutnya, berjanji untuk memajukan ikatan pertahanan dan ekonomi mereka. Kishida menjadi pemimpin Jepang pertama yang mengunjungi Amerika Serikat sebagai tamu negara sejak Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2015. 

Latihan bersama ini sekali lagi mencerminkan hubungan erat Barat dengan aliansinya di wilayah Indo-Pasifik. 

Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Lee Sang-deok bertemu dengan Menhan Prabowo Subianto di Jakarta, 6 Maret 2024. (Foto: Instagram/@ koremb.idn)

Menhan Prabowo Bertemu dengan Dubes Korsel

, , , , , , 0

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan duta besar Korea Selatan, di mana kedua pihak membahas kerja sama bilateral dengan Korea Selatan dalam transfer teknologi pertahanan.

Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama yang bertujuan meningkatkan kemampuan pertahanan. “Kami berkomitmen untuk menjelajahi peluang untuk memperkuat kolaborasi dan terbuka untuk bekerja sama dalam transfer teknologi yang lebih kuat,” ujar Prabowo dalam pertemuan dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Jakarta Lee Sang-deok. “Kolaborasi ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan kemampuan pertahanan yang lebih baik di masa depan.” 

Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Korea Selatan dalam proyek pertahanan bersama dengan Indonesia, terutama terkait pengadaan kapal selam. “Di masa depan, saya harap kita tidak hanya memprioritaskan kualitas tetapi juga teknologi canggih dan transfer pengetahuan,” katanya. 

Selain itu, Lee mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya yang nampak dalam pemilihan presiden 2024 dan berharap Indonesia akan menjaga hubungan yang kuat dengan Korea Selatan jika Prabowo menjabat pada bulan Oktober.

 

 

Kesepakatan KF-21 yang tertunda

Pada tanggal 21 Februari lalu, menteri luar negeri kedua negara sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam pengembangan jet tempur generasi berikutnya KF-21 Boramae. Ide mengenai pengembangan Boramae muncul sejak tahun 2001 lalu, di mana pada tahun 2010 Indonesia memutuskan untuk bermitra dan akhirnya proyek di mulai pada tahun 2011. Namun, Indonesia menolak untuk membayar 20 persen dari biaya pengembangan yang disepakati, membuat masa depan proyek tersebut tidak pasti. 

Jakarta telah menunda pembayaran selama hampir dua tahun, dan Korea Selatan memperkirakan bahwa Indonesia hanya membayar sekitar 278 miliar won (US$ 209,5 juta) sampai saat ini, menyebabkan tunggakan hampir 1 triliun won. 

Pada Desember 2011, Indonesia menandatangani kontrak untuk membeli tiga kapal selam Chang Bogo dari galangan kapal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME) seharga sekitar $1,1 miliar. Kesepakatan itu termasuk skema transfer teknologi. Dua kapal selam dibangun sepenuhnya di Korea Selatan dengan insinyur dan teknisi Indonesia belajar di tempat. 

Kapal ketiga dirakit di galangan kapal milik negara PT PAL Indonesia di Surabaya dengan bagian-bagian pembentukannya diproduksi di Korea Selatan. Pada April 2019, kontrak untuk batch kedua kapal selam ditandatangani, meskipun Indonesia belum membayar pembelian tersebut, yang akan membuat kontrak tersebut efektif. 

Indonesia juga telah membeli sejumlah pesawat latih turboprop KT-1B Wong Bee dan pesawat jet latih tempur TA-50 Golden Eagle dari Korean Aerospace Industries (KAI). Produsen pesawat milik negara PT Dirgantara Indonesia juga telah mengirimkan 12 pesawat transportasi CN-235 medium ke Korea Selatan. Delapan pesawat untuk Angkatan Udara Korea dan empat pesawat untuk Guardia Pesisir Korea.

Baru-baru ini, Prabowo menyatakan telah menyetujui dan akan memberikan perhatian pada berbagai isu yang relevan antara kedua negara, termasuk penyelesaian proyek KF-21/IF-X.

01491663646nuklir-720x430

 Menilai dilema nuklir Korea Selatan di tengah uji coba nuklir Pyongyang

, , , , , , , 0

Di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Ukraina-Rusia dan Israel-Hamas, Semenanjung Korea juga menghadapi krisis yang terus-menerus akibat retorika nuklir Korea Utara. Tembakan artileri yang dilakukan oleh Pyongyang baru-baru ini di dekat perbatasan laut telah menciptakan kehebohan di wilayah tersebut. Menurut Seoul, Pyongyang menembakkan lebih dari 350 peluru artileri selama akhir pekan lalu.[1] Penembakan tersebut merupakan reaksi atas kegiatan militer yang dilakukan oleh apa yang disebut sebagai ‘gangster militer’ Korea Selatan dan latihan militer di perbatasan.[2] Selain itu, peluncuran Hwasong-18,[3] Rudal Balistik Antarbenua (ICBM) pada bulan Desember 2023, dan deklarasi serangan nuklir ‘kapan saja’ telah menandai perkembangan yang signifikan.[4] Kim Jong-Un juga menegaskan kembali ancaman untuk menuklir Amerika Serikat (AS)[5] jika diprovokasi dan menegaskan bahwa peluncuran tersebut disebabkan oleh histeria konfrontasi militer terhadap Korut.

Ancaman yang meningkat baru-baru ini sangat mengkhawatirkan bagi Korea Selatan. Bahkan pada tahun 2022, lebih dari 70 rudal ditembakkan oleh Pyongyang yang mengarah pada peningkatan permintaan untuk mengembangkan senjata nuklir oleh publik Korea Selatan.[6] Artikel ini mengeksplorasi kompleksitas Seoul dalam bergulat dengan tantangan nuklir, tekanan domestik untuk otonomi yang lebih besar, ancaman eksternal, dan aspek keamanan internasional yang terus berkembang.

 

Menelusuri dilema nuklir Seoul

Seoul sangat bergantung pada Washington untuk keamanannya, namun, di era pasca-Perang Dingin, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan melawan ancaman Pyongyang yang meningkat, Seoul mulai terlibat dengan Beijing.[7] Kebijakan luar negeri Seoul yang akomodatif tidak memungkinkannya untuk mencapai keseimbangan antara aliansi dan otonominya, sehingga membuatnya lebih sulit untuk menavigasi kebijakan luar negerinya secara mandiri, terutama kebijakan nuklirnya.[8] Dengan meningkatnya ancaman nuklir Pyongyang, Seoul telah menemukan dirinya berada dalam jaringan situasi geopolitik yang menggambarkan masalah nuklirnya yang kompleks dan beragam.

Untuk menavigasi kebijakan luar negerinya secara mandiri, Seoul telah secara aktif terlibat dalam berbagai keterlibatan diplomatik seperti membangun hubungan yang lebih dekat dengan QUAD dan bersikap vokal menentang agresi Beijing, dan inisiatif multilateral seperti Kebijakan Selatan Baru dan Strategi Indo-Pasifik. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol juga baru-baru ini membahas potensi Korea Selatan untuk mengembangkan senjata nuklirnya[9] atau memperkenalkan kembali senjata nuklir taktis AS untuk melawan peningkatan ancaman nuklir Korea Utara yang eksponensial.[10] Sebelumnya di bawah pemerintahan Park Chung-Hee, Seoul telah memulai pengembangan senjata nuklir hanya untuk kemudian dibatasi oleh Washington.[11] Meskipun Yoon telah menolak seruan untuk melakukan nuklirisasi segera, pernyataannya telah membentuk kembali dan memulai wacana domestik tentang ambisi nuklir negara tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi seluk-beluk situasi ini, dengan mempertimbangkan ancaman yang terus menerus ditimbulkan oleh Pyongyang, faktor internal yang mendorong Seoul menuju pertahanan nuklir, dan faktor eksternal yang menyarankan untuk berhati-hati.

 

Tekanan domestik: Kecemasan keamanan dan keinginan untuk otonomi

Ancaman nuklir yang membayangi Seoul muncul ketika Pyongyang terus melakukan rentetan rudal dan upaya yang tak tergoyahkan untuk mengembangkan senjata nuklir. Retorika Pyongyang yang tidak berubah-ubah tentang serangan nuklir diperkuat setelah Korut menembakkan puluhan rudal ke arah Seoul pada November 2022. Salah satu rudal tersebut mendarat di wilayah Korea Selatan, pulau Ulleungdo, untuk pertama kalinya sejak berakhirnya Perang Korea (1950-53). Peluncuran rudal ini meningkatkan ketegangan, sehingga mendorong pemerintah Korea Selatan untuk mengeluarkan peringatan serangan udara ke pulau tersebut.[12] Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap warga Korea Selatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan peningkatan dukungan yang nyata untuk mengembangkan pertahanan nuklir pribumi.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Asan Institute for Policy Studies mengungkapkan bahwa 64,3 persen warga Korea Selatan mendukung pengembangan senjata nuklir secara mandiri.[13] Selain itu, survei gabungan oleh Chicago Council on Global Affairs[14] dan Chey Institute for Advanced Studies[15] menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen warga Korea mendukung gagasan negara mereka untuk mengembangkan kemampuan nuklir sebagai tanggapan atas meningkatnya ancaman nuklir. Sentimen ini diperkuat oleh serangan rudal Pyongyang ke Seoul dan strategi nuklirnya yang telah diubah, sehingga memperkuat persepsi perlunya senjata nuklir lokal.

Sumber: The Asan Institute for Policy Studies (2010-2020, 2022); Chicago Council on Global Affairs (2021)

 

Perang China

Beijing, sebagai pendukung lama Pyongyang, telah meningkatkan ketegangan dengan mendukung rezim Kim. Posisi ini semakin diperparah dengan pernyataan China baru-baru ini tentang ancaman baru untuk menginvasi Taiwan. Jika terjadi invasi ke Taiwan, China mungkin akan memanfaatkan kekuatan pertahanan Korea Utara untuk membuka front militer tambahan,[16] menciptakan ancaman ganda bagi AS dan Korea Selatan. Strategi khusus ini akan membuat AS enggan untuk terlibat dalam sengketa Taiwan. Selain itu, keberatan keras Beijing terhadap pemasangan sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Seoul, yang diikuti dengan paksaan ekonomi yang bersifat menghukum,[17] telah sangat membatasi kemampuan Seoul untuk menghalangi dan melindungi keamanan dan ekonominya. Akibatnya, Korea Selatan menganggap China sebagai ancaman yang signifikan di masa mendatang,[18] sehingga menginginkan senjata nuklir untuk mengatasi ancaman ganda tersebut.

 

Mengikis kepercayaan terhadap payung nuklir AS

Ketergantungan yang berlarut-larut pada payung nuklir AS telah menghadapi tantangan yang dikaitkan dengan ketidakkonsistenan komitmen Amerika. Khususnya, kebijakan “America First” dari pemerintahan Trump,[19] yang mencakup proposal untuk menarik hingga 4.000 tentara AS dari Korea Selatan[20] karena alasan keuangan dan sikap ambigu terhadap denuklirisasi, telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keandalan payung nuklir. Perkembangan ini telah memicu sentimen pro-nuklir di Korea Selatan.

Meskipun Deklarasi Washington yang baru-baru ini ditandatangani,[21] yang bertujuan untuk mengurangi ancaman nuklir dengan mengerahkan kapal selam bersenjata nuklir di Korea Selatan, deklarasi ini belum cukup mengatasi kekhawatiran di antara warga Korea Selatan tentang kemampuan AS untuk berkomitmen penuh dan kredibel terhadap keamanan mereka,[22] sehingga menopang perdebatan nuklir yang kuat di negara ini. Ada kekhawatiran bahwa AS akan memprioritaskan keamanan kota dan warganya di atas keamanan warga Korea, sehingga mendorong pemikiran untuk mengembangkan kemampuan nuklir dalam negeri. Selain itu, potensi berbagi teknologi nuklir antara Rusia dan Korea Utara meningkatkan kemungkinan Korea Selatan untuk merevisi perjanjian aliansi untuk memulai program kapal selam bertenaga nuklir, yang disebut sebagai program SSN. Gabriela Bernal, seorang pengamat independen RRDK, menunjukkan bahwa jika Korea Selatan merasa ditinggalkan oleh AS,[23] ada kemungkinan Korea Selatan akan mengabaikan keinginan AS di masa depan dan mengejar opsi nuklir untuk menjaga keamanannya.

 

Kecakapan teknologi dan aspirasi nasionalis

Momentum di balik proposal untuk mengembangkan senjata nuklir melonjak setelah penolakan AS terhadap saran Presiden Yoon,[24] baik untuk menempatkan kembali senjata nuklir taktis AS di semenanjung atau bagi Korea Selatan untuk memperoleh kemampuan nuklir independennya. Hal ini telah memicu sentimen kebanggaan nasional yang semakin meningkat dan keinginan untuk otonomi strategis, yang memperkuat argumen yang mendukung program nuklir dalam negeri. Selain itu, Korea Selatan memiliki kemampuan ilmiah dan teknologi canggih yang sangat penting untuk pengembangan senjata nuklir potensial[25], sehingga negara itu memiliki kendali yang lebih besar atas kebijakan nuklirnya. Namun, kelayakan Korea Selatan untuk menjadi kekuatan nuklir dalam konteks global saat ini membutuhkan pertimbangan ulang yang cermat, sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap prospek pengembangan senjata nuklir saat ini.

 

Melintasi tali yang ketat: Menemukan solusi yang berkelanjutan

Situasi nuklir di Korea Selatan mencerminkan tantangan yang lebih luas dari rezim non-proliferasi nuklir global. Untuk mengatasi hal ini secara efektif, Korea Selatan perlu memadukan upaya diplomatik, kolaborasi regional, dan pertahanan konvensional yang kuat, untuk memastikan masa depan yang aman bagi negara dan kawasan yang lebih luas.

Revitalisasi aliansi dapat meredakan kekhawatiran keamanan Korea Selatan melalui kerja sama keamanan yang lebih intensif, latihan militer bersama, dan komitmen baru untuk memperluas pencegahan, sehingga meniadakan kebutuhan akan persenjataan nuklir. Dalam hal ini, Korea Selatan dan AS baru-baru ini menyelesaikan penyusunan pedoman untuk perencanaan dan pelaksanaan strategi nuklir bersama pada pertengahan tahun 2024.[26] Pedoman itu mencakup spektrum isu yang luas, termasuk berbagi informasi nuklir yang sensitif, pembentukan sistem keamanan terkait, perumusan prosedur konsultasi untuk krisis nuklir, pengoperasian saluran komunikasi tingkat pemimpin secara real-time, dan rencana untuk mengelola krisis dan mengurangi risiko.

Selain itu, selain meningkatkan potensi pertahanan Seoul, ada kebutuhan penting untuk meningkatkan fokus dalam menangani denuklirisasi ancaman nuklir melalui platform multilateral seperti G20,[27] Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dan upaya diplomatik seperti peningkatan kerja sama trilateral antara Korea Selatan, Jepang, dan AS,[28] serta rencana dimulainya kembali perundingan trilateral antara China, Korea Selatan, dan Jepang.[29] Selain itu, upaya Seoul untuk masuk ke dalam payung Quad untuk membahas pembicaraan denuklirisasi akan memberikan tekanan pada Pyongyang di luar sanksi internasional. Meskipun denuklirisasi sepenuhnya tidak dijamin, upaya ini berpotensi mengurangi retorika dan mendorong diskusi tentang denuklirisasi.

Meskipun Yoon baru-baru ini menimbang pengembangan nuklir dan berusaha untuk memperluas hubungan diplomatik menggambarkan pendekatan strategis yang disempurnakan oleh Seoul. Namun, untuk menavigasi situasi yang akan datang ini, keseimbangan yang halus harus dipertahankan antara aliansi nuklir AS-Korea, mengatasi masalah keamanan dalam negeri, dan keterlibatan dalam inisiatif diplomatik. Dukungan AS sangat penting, tetapi meskipun pemerintahan AS saat ini menganut metode tradisional dan menawarkan jaminan kepada Korea, para pembuat kebijakan harus tetap waspada terhadap pendekatan yang berbeda dari pemerintahan AS yang akan datang setelah pemilihan umum AS pada tahun 2024. Tantangan Seoul terletak pada menemukan metode yang lebih baik dan komprehensif yang menjamin keamanannya dan berkontribusi pada stabilitas regional yang lebih luas. Selain itu, ekonomi Korea Selatan digerakkan oleh ekspor dan setiap upaya pengembangan senjata nuklir dapat melumpuhkan ekonominya karena akan sangat rentan terhadap sanksi internasional. Selain itu, hal itu akan mengganggu stabilitas keamanan regional, mendorong perlombaan senjata, membahayakan posisi globalnya, dan bertujuan untuk menjadi kekuatan menengah. Oleh karena itu, sikap untuk mengembangkan senjata nuklir, meskipun merupakan solusi terbaik, masih samar-samar tetapi permintaan akan terus meningkat di masa depan.

[1] Aljazeera. North Korea threatens Seoul as tension builds over military drills. 7 Januari 2024. https://www.aljazeera.com/news/2024/1/7/north-korea-promises-military-strike-if-any-provocation-from-south

[2] Ju-min Park & Soo-Hyang Choi. North Korea fires artillery at sea against South military ‘gangsters’. Reuters. 5 Januari 2024. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/skorea-orders-evacuation-island-near-north-korea-border-2024-01-05/

[3] Vann H. Van Diepen. Third Successful Launch of North Korea’s Hwasong-18 Solid ICBM Probably Marks Operational Deployment. 38 North. 21 Desember 2023. https://www.38north.org/2023/12/third-successful-launch-of-north-koreas-hwasong-18-solid-icbm-probably-marks-operational-deployment/

[4] Aljazeera. North Korea threatens Seoul as tension builds over military drills. 7 Januari 2024. https://www.aljazeera.com/news/2024/1/7/north-korea-promises-military-strike-if-any-provocation-from-south

[5] France 24. N.Korea’s Kim warns of ‘nuclear attack’if ‘provoked’with nukes. 21 Desember 2023. https://www.france24.com/en/live-news/20231221-n-korea-s-kim-warns-of-nuclear-attack-if-provoked-with-nukes

[6] Aljazeera. North Korea fires ballistic missiles after protesting US drills. 27 Maret 2023.  https://www.aljazeera.com/news/2023/3/27/north-korea-fires-ballistic-missiles-toward-sea-of-japan

[7] Raisina Debates. Wahington Declaration: Navigating Seoul towards Quad Plus. Observer Research Foundation. 11 Mei 2023. https://www.orfonline.org/expert-speak/washington-declaration-navigating-seoul-towards-quad-plus

[8] Raisina Debates. The North Korean Threat: A thorn in Seoul’s side. Observer Research Foundation. 6 Desember 2022. https://www.orfonline.org/expert-speak/the-north-korean-threat

[9] Dasl Yoon. South Korean President Says Country Could Develop Nuclear Weapons. The Wall Street Journal. 12 Januari 2023. https://www.wsj.com/articles/south-korean-president-says-country-could-develop-nuclear-weapons-11673544196

[10] William Gallo. Why South Korea’s President is Talking About Nuclear Weapons. VOA News. 16 Januari 2023. https://www.voanews.com/a/why-south-korea-s-president-is-talking-about-nuclear-weapons/6919962.html

[11] Gabriela Bernal. South Korea’s First Attempt at Going Nuclear. The Diplomat. 15 Februari 2023. https://thediplomat.com/2023/02/south-koreas-first-attempt-at-going-nuclear/

[12] The Times of India. Air raid warning on South Korean island after N Korea fire missiles. 2 November 2022. https://timesofindia.indiatimes.com/world/rest-of-world/air-raid-warning-on-south-korean-island-after-n-korea-fire-missiles/articleshow/95241407.cms

[13] Yi Wonju. Over 60 pct of S.Koreans support own nuclear armament:poll. Yonhap News Agency. 6 April 2023. https://en.yna.co.kr/view/AEN20230406010300325

[14] The Chicago Council on Global Affairs. Thinking Nuclear: South Koren Attitudes on Nuclear Weapons. 21 Februari 2022. https://globalaffairs.org/research/public-opinion-survey/thinking-nuclear-south-korean-attitudes-nuclear-weapons

[15] Chey Institute for Advanced Studies. Korean Perceptions toward the North Korean Nuclear Crisis. 14 Februari 2023. https://www.chey.org/Eng/Notice/NoticeView.aspx?seq=191

[16] Park Min-hee. Yoon’s dead-on-arrival diplomacy and a dire scenario for the Korean Peninsula. Hankyoreh. 13 November 2023. https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/english_editorials/1068561.html

[17] Darren J.Lim. Chinese Economic Coercion during the THAAD Dispute. The Asan Forum. 28 Desember 2019. https://theasanforum.org/chinese-economic-coercion-during-the-thaad-dispute/

[18] Jagannath Panda. South Korea as a Nuclear State: Trade-offs and Choices. 38 North. 30 Oktober 2023. https://www.38north.org/2023/10/south-korea-as-a-nuclear-state-trade-offs-and-choices/

[19] Trump White House. President Donald J. Trump at the United Nations General Assembly: Outlining an America First Foreign Policy. 20 September 2017. https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-united-nations-general-assembly-outlining-america-first-foreign-policy/

[20] Reuters. Trump considering withdrawing up to 4.000 U.S. troops from South Korea-report. 21 November 2019. https://www.reuters.com/article/southkorea-usa-military/trump-considering-withdrawing-up-to-4000-u-s-troops-from-south-korea-report-idUSL3N2804OK/

[21] The White House. Washington Declaration. 26 April 2023. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/04/26/washington-declaration-2/

[22] Robert E.Kelly. South Korea’s Nuclear Anxieties Haven’t Gone Away. Foreign Policy. 9 Juni 2023. https://foreignpolicy.com/2023/06/09/south-korea-nuclear-weapons-north-korea-washington-declaration/#cookie_message_anchor

[23] Chad O’Çarroll. Next steps for North Korea: Will South Korea go nuclear to counter the DPRK?. NK News. 20 Desember 2023. https://www.nknews.org/2023/12/next-steps-for-north-korea-will-south-korea-go-nuclear-to-counter-the-dprk/

[24] William Gallo. US Not Discussing Nuclear Exercises With South Korea, Biden Says. VOA News. 2 Januari 2023. https://www.voanews.com/a/yoon-us-south-korea-discussing-nuclear-exercises-/6900423.html

[25] Ramon Pacheco Pardo. South Korea Could Get Away With the Bomb. Foreign Policy. 16 Maret 2023. https://foreignpolicy.com/2023/03/16/south-korea-nuclear-weapons-military-defense-security-proliferation-npt/

[26] Song Sang-ho. S.Korea, U.S. to complete guidelines on nuclear strategy planning, operation by mid-2024: Seoul official. Yonhap News Agency. 16 Desember 2023. https://en.yna.co.kr/view/AEN20231216000254315

[27] Gabriela Bernal. It’s time for South Korea to refocus on multilateral diplomacy. The interpreter. 15 Juni 2023. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/it-s-time-south-korea-refocus-multilateral-diplomacy

[28] The White House. The Spirit of Camp David: Joint Statement of Japan, the Republic of Korea, and the United States. 18 Agustus 2023. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/08/18/the-spirit-of-camp-david-joint-statement-of-japan-the-republic-of-korea-and-the-united-states/

[29] VOA News. South Korea, Japan and China Agree to Resume Trilateral Leaders’ Summit, but Without Specific Date. 26 November 2023. https://www.voanews.com/a/south-korea-japan-and-china-agree-to-resume-trilateral-leaders-summit-but-without-specific-date-/7370772.html

SEPTEMBER 13: (RUSSIA OUT) North Korean leader Kim Jong-un visits a construction site of the Angara rocket launch complex with Russian President Vladimir Putin (not pictured) on September 13, 2023 in Tsiolkovsky, Russia. North Korean leader Kim Jong-un is in Russia for talks with Russian President Putin. (Photo by Contributor/Getty Images)

Kim Jong Un: Unifikasi dengan Korea Selatan sudah tidak memungkinkan

, , , , 0

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menyerukan agar dilakukan perubahan konstitusi guna memastikan bahwa Korea Selatan dianggap sebagai “musuh utama” dan memperingatkan bahwa negaranya tidak bermaksud menghindari perang jika itu terjadi. “Kami tidak menginginkan perang, tetapi kami tidak berniat menghindarinya,” demikian dikutip oleh KCNA.

Dalam pidato di Majelis Rakyat Tertinggi parlemen Korea Utara, Kim menyatakan bahwa ia telah menyimpulkan bahwa penyatuan dengan Korea Selatan tidak lagi mungkin, dan menuduh Seoul mencari kehancuran rezim dan penyatuan dengan cara absorpsi.

Kim juga menyatakan bahwa konstitusi harus diubah untuk mendidik warga Korea Utara bahwa Korea Selatan adalah “musuh utama dan musuh utama yang tetap tidak berubah” dan mendefinisikan wilayah Korea Utara sebagai terpisah dari Korea Selatan.

Korea Utara juga seharusnya merencanakan “mengambil alih, menundukkan, dan merebut kembali” Korea Selatan dalam kasus perang, dan warga Korea Selatan juga tidak lagi boleh disebut sebagai sesama saudara sebangsa, tambah Kim, seraya meminta pemutusan semua komunikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan serta penghancuran monumen reunifikasi di Pyongyang. Selain itu, tiga organisasi yang menangani reunifikasi dan pariwisata antar-Korea juga akan ditutup.

Merespons pernyataan tersebut, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, dalam pertemuan kabinet, mengatakan bahwa Pyongyang bersikap “anti-nasional” dengan menyebut Korea Selatan sebagai negara musuh.

Seruan Kim untuk perubahan konstitusi ini muncul ketika ketegangan semakin memburuk di Semenanjung Korea belakangan ini akibat serangkaian uji peluru dan upaya Pyongyang untuk memutuskan dengan beberapa dekade kebijakan dan mengubah hubungannya dengan Korea Selatan.

Bagian-bagian signifikan dari pidato Kim menyoroti rencana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan ia mengusulkan bahwa retorika terhadap Korea Selatan dan AS dirancang untuk membantu menjaga persatuan internal dan mencapai tujuan ekonomi dan militer, sementara AS teralihkan oleh krisis lainnya, kata Lim Eul-chul, profesor studi Korea Utara di Universitas Kyungnam Korea Selatan.

Di sisi lain, Won Gon Park dari Universitas Wanita Ewha di Seoul berpendapat bahwa Kim tampaknya merasa terancam oleh penguatan ancaman nuklir yang diperpanjang oleh Korea Selatan dan AS, penempatan aset strategis AS di Semenanjung Korea, dan upaya militer trilateral dengan Jepang. “Bahasa yang semakin agresif dari Kim Jong Un tampaknya menunjukkan bahwa dia merasa telah kehilangan keunggulan dalam hubungan antar-Korea,” kata Park.

Para pembelot Korea Utara memegang spanduk saat unjuk rasa menuntut pemerintah Tiongkok untuk melepaskan pembelot Korea Utara yang ditangkap di Tiongkok di dekat Kedutaan Besar Tiongkok di Seoul, Korea Selatan.

Deportasi Massal Warga Korea Utara, Banyak yang ‘Hilang’

, , , , 0

Sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Seoul mengumumkan pada hari Kamis (7/12/2023) bahwa sekitar 600 warga Korea Utara “hilang” setelah dipulangkan secara paksa oleh Tiongkok pada bulan Oktober.

Kelompok Kerja Keadilan Transisi (TJWG), memperingatkan bahwa di negara-negara terpencil, para korban  menghadapi hukuman penjara, penyiksaan, kekerasan seksual, dan eksekusi. Laporan ini dirilis sekitar dua bulan setelah Korea Selatan mengajukan protes kepada Tiongkok atas dugaan pemulangan sejumlah besar warga Korea Utara yang berusaha melarikan diri ke Korea Selatan.

TJWG mengumumkan pada tanggal 9 Oktober bahwa ratusan pembelot Korea Utara telah dipindahkan dari kamp penahanan Tiongkok melintasi perbatasan ke utara dengan bus dan van yang dijaga, dan menyebut peristiwa tersebut sebagai repatriasi massal terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun banyak identitas pasti para pembelot Korea Utara belum diketahui, namun kelompok tersebut mengatakan sebagian besar yakni 70% dari mereka adalah perempuan. “Tidak ada kontak yang terjalin dengan para pembelot sejak mereka kembali,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

“Satu-satunya kejahatan kakakku adalah lahir di Korea Utara… yang aku inginkan untuknya adalah hidup dalam keamanan,” kata Kim Kyu, kakak Kim Cheol-ok, salah satu anggota kelompok repatriasi.

“Orang-orang yang kembali secara paksa dihadapkan pada penyiksaan, kekerasan berbasis gender, pemenjaraan di kamp konsentrasi, aborsi paksa, dan eksekusi karena kediktatoran menyebut mereka sebagai ‘penjahat’ dan ‘pengkhianat.

Media pemerintah Korea Utara belum mengomentari insiden tersebut, namun negara tersebut telah lama mengecam pembelot sebagai “sampah manusia” dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un semakin memperkuat perbatasannya dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu pada bulan Oktober, Kementerian Luar Negeri Beijing menyangkal keberadaan “yang disebut pembelot” di Tiongkok, namun mengatakan bahwa warga Korea Utara memasuki negara tersebut secara ilegal karena alasan ekonomi dan bahwa Tiongkok selalu menangani masalah ini sesuai dengan hukum. Analis hukum TJWG Hee-Seok Shin menyatakan bahwa tidak seperti Korea Utara, China cukup memikirkan citra dan reputasi internasionalnya.

Jumlah pengungsi Korea Utara yang tiba di Korea Selatan mencapai titik terendah selama pandemi ini karena Korea Utara menutup perbatasannya. Sejak itu, Korea Utara telah mencabut beberapa pembatasan terkait virus corona dan melanjutkan perdagangan serta pertukaran lainnya dengan Tiongkok.

Biden_RoK_Japan-1024x684

Pertemuan Camp David antara AS, Jepang, dan Korea Selatan: Signifikansi dan tantangan

, , , , , , 0

Pertemuan puncak baru-baru ini antara Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, dan Jepang tidak menarik perhatian seperti yang seharusnya diharapkan.[1] Pertemuan Presiden Yoon Suk Yeol dari Korea Selatan dan Perdana Menteri Fumio Kishida dari Jepang, yang dijamu oleh Presiden Joe Biden dari AS di Camp David, secara nyata telah menurunkan ketegangan di antara dua negara tetangga dan sekutu AS di Asia Timur ini. Ketiga negara sepakat untuk memperdalam kerja sama militer dan ekonomi serta memberikan komentar terkuat mereka mengenai “perilaku berbahaya dan agresif” yang dilakukan oleh China di Laut China Selatan.

Meskipun komitmen politik yang dibuat oleh ketiga negara satu sama lain tidak sampai pada aliansi formal, namun dengan caranya sendiri, ini merupakan bagian terakhir dari arsitektur pertahanan AS di Asia Timur, yang telah menyaksikan evolusi AUKUS, dan peningkatan hubungan militer Jepang-Australia, dan pemulihan hubungan pertahanan AS-Filipina.

Elemen terpenting dalam arsitektur keamanan baru di Asia Timur adalah Jepang yang mendeklarasikan berakhirnya kebijakan pertahanan untuk menahan diri, dan Jepang mulai muncul sebagai kekuatan militer penuh atas kemampuannya sendiri.

Tokyo sekarang secara sistematis akan meningkatkan anggaran pertahanannya hingga mencapai 2 persen dari PDB-nya, sebuah tindakan yang akan membuatnya menjadi pembelanja terbesar ketiga di dunia untuk pertahanan setelah Amerika Serikat dan China.[2] Hingga saat ini, negara ini telah mempertahankan batas yang ditetapkan sendiri sebesar 1 persen dari PDB untuk pertahanannya. Militernya, yang dikenal sebagai Pasukan Bela Diri (SDF), berkekuatan sekitar 231.000 orang, sementara musuh-musuhnya – China, Korea Utara, dan Rusia – merupakan negara-negara pemilik senjata nuklir dengan militer yang berkekuatan jutaan orang. Jepang secara bertahap meningkatkan anggaran pertahanannya sejak Shinzo Abe kembali berkuasa pada tahun 2012, tetapi apa yang terjadi sekarang ini merupakan pergeseran besar.

Pemulihan hubungan Jepang-Korea merupakan usaha yang lebih sulit karena harus mengatasi kenangan lama tentang perilaku Jepang di semenanjung Korea selama Perang Dunia II. Di antara isu-isu yang diperdebatkan adalah kompensasi untuk ekses Jepang dalam Perang Dunia II.

Paradoksnya, meninggalnya Shinzo Abe pada pertengahan tahun 2022 membantu meredakan ketegangan antara Korea Selatan dan Jepang. Dia dipandang di Korea Selatan “sebagai simbol klasik hak politik Jepang.”[3] Orang-orang yang dekat dengan Presiden Yoon Suk Yeol dari Korea Selatan percaya bahwa Abe membujuk banyak politisi Jepang untuk mengadopsi pendekatan tanpa kompromi dengan Korea Selatan.

Hubungan berubah dari buruk menjadi lebih buruk setelah insiden di mana kapal perang Korea Selatan melatih radar pengendali tembakan ke pesawat patroli Jepang di atas Laut Jepang pada bulan Desember 2018. [4] Penolakan Korea Selatan untuk menerima kesalahan menyebabkan pembekuan hubungan antara SDF dan militer Korea Selatan. Masalah ini menjadi semakin serius pada tahun 2019 ketika kedua negara saling mengeluarkan satu sama lain dari daftar putih mitra dagang tepercaya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlakuan istimewa.[5] Pada saat yang sama, Korea Selatan memberi tahu Jepang bahwa pihaknya berencana untuk mengakhiri Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA) tahun 2016,[6] sebuah perjanjian pembagian informasi intelijen. AS, sekutu militer resmi keduanya, berusaha untuk melakukan intervensi, tetapi tidak berhasil.

Pada bulan Maret 2023,[7] terjadi pencairan hubungan ketika Presiden Yoon Suk Yeol melakukan perjalanan ke Tokyo setelah pengumuman rencana untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kompensasi atas kerja paksa Korea Selatan selama pendudukan Jepang di semenanjung itu. Korea Selatan memulihkan status daftar putih Jepang dan kemudian mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan kerja sama dalam GSOMIA.

 

Apa yang telah berubah antara Korea Selatan dan Jepang?

Ada tiga faktor yang mendorong terjadinya perubahan. 1) Penembakan rudal Korea Utara ke Jepang, yang menggarisbawahi ancaman yang ditimbulkannya terhadap Korea Selatan. 2) Meningkatnya ketegasan China yang meningkatkan suhu di Korea Selatan, seperti yang terjadi di tempat lain di Asia. 3) Katalisator utamanya adalah invasi Rusia ke Ukraina, yang mengindikasikan mudahnya tatanan pasca-Perang Dingin yang dapat menimbulkan konflik. Jepang dan Rusia belum menandatangani perjanjian perdamaian resmi setelah Perang Dunia II.

Dampak paling besar dari perkembangan ini adalah di Jepang, di mana pemerintah telah membuang bahasa “pertahanan diri” pasca-Perang Dunia II dan mulai melakukan langkah-langkah yang lebih aktif untuk mempertahankan Jepang.

Pekan lalu Jepang mengumumkan anggaran pertahanan 2024-25,[8] yang mencapai US$53 miliar, 13 persen lebih tinggi dari US$46 miliar pada tahun fiskal saat ini. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendanai pembangunan dua kapal perusak yang dilengkapi dengan Aegis, melakukan pengembangan bersama pencegat rudal hipersonik dengan AS, memperoleh rudal berpemandu presisi, membangun kelas fregat baru, memperoleh pesawat tempur serang gabungan F-35A dan 35B Lightening II, membangun armada kapal tanker, dan memperoleh kapal untuk mengangkut pasukan dan peralatan ke berbagai situasi di pulau-pulau di barat daya Jepang.

Kapal-kapal Aegis direncanakan untuk dikirim pada tahun 2027 dan 2028[9] dan akan memiliki versi yang lebih baik dari rudal permukaan ke permukaan Tipe 12 Jepang dan memiliki ruang untuk menggabungkan kemampuan masa depan seperti pencegat rudal hipersonik. Mereka akan melepaskan dua kapal Aegis yang lebih tua untuk mengawal kelompok kapal induk berdasarkan konversi dua kapal induk kelas Izumo yang mengoperasikan pesawat tempur F-35B.

Pengeluaran yang direncanakan termasuk dana untuk meningkatkan kemampuan pertahanan rudal untuk melawan peluncuran rudal oleh Korea Utara. Daftar tersebut juga berisi senjata serangan balik termasuk rudal jelajah Tomahawk dari AS yang memiliki kemampuan untuk menyerang China. Kementerian pertahanan juga berharap untuk menyisihkan US$500 juta untuk program jet tempur generasi ke-6 dengan Inggris dan Italia.[10] Namun, dana terbesar akan digunakan untuk memperkuat “keberlanjutan dan ketahanan” SDF dalam hal membangun persediaan amunisi, tangki bahan bakar, dan fasilitas lainnya. SDF juga akan melipatgandakan personel keamanan sibernya menjadi 2.410 orang pada akhir tahun ini. Jepang juga akan menata ulang struktur komandonya[11] dan menciptakan komando udara, laut, dan darat yang terpadu. Lebih lanjut, Jepang dan AS juga akan membuat markas bersama[12] untuk membuat komando aliansi lebih efektif.

Banyak dari keputusan ini mengalir dari Strategi Keamanan Nasional Jepang (National Security Strategy – NSS) baru yang dirilis pada akhir tahun 2022,[13] yang mengatakan bahwa Jepang “menghadapi lingkungan keamanan yang paling parah dan kompleks sejak akhir Perang Dunia II”.  Dalam referensi miring ke China dan Taiwan, NSS itu juga mencatat bahwa ada tekanan yang meningkat “oleh mereka yang ingin mengubah status quo secara sepihak dengan paksa.” NSS belum menetapkan China sebagai “ancaman”; sebutan yang dipilihnya adalah “tantangan strategis terbesar yang pernah dihadapi Jepang.”

NSS mengatakan bahwa, “China telah mengintensifkan kegiatan pemaksaan di sekitar Taiwan, dan kekhawatiran tentang perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan meningkat dengan cepat…” Pada bulan Agustus, dalam upaya untuk memaksa Taiwan, lima rudal balistik China mendarat di Zona Ekonomi Eksklusif Jepang. Mungkin, perubahan yang paling dramatis adalah keputusan Tokyo untuk menciptakan kemampuan serangan balik berdasarkan rudal jarak jauh yang dapat menghancurkan pangkalan musuh dan simpul komando dan kontrol. Hingga saat ini, postur Jepang sepenuhnya bersifat defensif, bergantung pada kemampuan rudal anti-balistik untuk menembak jatuh rudal yang menargetkan fasilitas Jepang.

Mengingat tantangan dan perkembangan ini, pertemuan di Camp David telah membawa pergeseran dalam kalibrasi strategis di Asia Timur.

[1] Trevor Hunnicutt, David Brunnstrom & Hyonhee Shin. US, South Korea and Japan condemn China, agree to deepen military ties. Reuters. 19 Agustus 2023. https://www.reuters.com/world/us-south-korea-japan-agree-crisis-consultations-camp-david-summit-2023-08-18/

[2]Isabel Reynolds. Japan Set to Become one of World’s Biggest Defense Spenders. Bloomberg. 26 Agustus 2022. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-25/japan-set-to-become-one-of-world-s-biggest-defense-spenders?sref=NDAgb47j

[3] Hiroshi Minegishi. With Abe gone, security row could futhter deepen Tokyo-Seoul rift. Asia Nikkei. 31 Juli 2022. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Comment/With-Abe-gone-security-row-could-further-deepen-Tokyo-Seoul-rift

[4]Masaya Kato & Yosuk Onchi. Japan accuses South Korea of locking radar on patrol plane. Asia Nikkei. 21 Desember 2018. https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-accuses-South-Korea-of-locking-radar-on-patrol-plane

[5]Reuters. South Korea removes Japan from dast-track trade ‘white list’. 17 Spetember 2019. https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-whitelist-idUSKBN1W21T2

[6] Korea Net. Korea to scrap military intelligence-sharing pact with Japan. 23 Agustus 2019. https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=174503

[7]The Japan Times. South Korea restores intelligence-sharing pact with Japan. 21 Maret 2023. https://www.japantimes.co.jp/news/2023/03/21/national/gsomia-south-korea-japan-restored/

[8] Financial Times. Japan raises military spending to counter China with more missiles and ships. https://www.ft.com/content/d3742cf6-6f55-4686-89fd-3cbbd3a6ffeb

[9] Dzirhan Mahadzir. Japan Releases 453B Defense Budget Focused on Shipbuilding, Fighters. USNI News. 1 September 2023. https://news.usni.org/2023/09/01/japan-releases-53b-defense-budget-focused-on-shipbuilding-fighters

[10]Brad Lendon. Japan, Britain and Italy plan sixth-generation fighter jet to rival world’s most-advanced warplanes, CNN.  9 Desember 2022. https://edition.cnn.com/2022/12/09/asia/japan-uk-italy-new-fighter-plane-deal-intl-hnk-ml/index.html

[11]Rieko Miki. Japan to locate Self-Defense Forces Joint command near PM office. Nikkei Asia.  7 Maret 2023. https://asia.nikkei.com/Politics/Defense/Japan-to-locate-Self-Defense-Forces-joint-command-near-PM-office

[12]U.S. Department of Defense. Joint Statement of the 2023 U.S.-Japan Security Consultative Committee (“2+2+). 11 Januari 2023. https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3265559/joint-statement-of-the-2023-usjapan-security-consultative-committee-22/

[13] National Security Strategy of Japan, Desember 2012. https://www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshou/nss-e.pdf

(L-R) Laos' Foreign Minister Saleumxay Kommasith, Malaysia SOM leader Amran Mohamed Zin, Singapore's senior officers leader Albert Chua, Representative from The Philippines MOFA Daniel Espiritu, South Korea's Foreign Minister Park Jin, Vietnam's Foreign Minister Bui Thanh Son, Thailand's Foreign Minister Don Pramudwinai, Brunei's Second Minister of Foreign Affairs Erywan Yusof, Cambodia's Foreign Minister Prak Sokhonn, Indonesia's Foreign Minister Retno Marsudi, Elisa da Silva of East Timor, and ASEAN Deputy Secretary General Michael Tene pose for a family photo in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Post Ministerial Conference with South Korea during the ASEAN Foreign Ministers' meeting in Jakarta, on July 13, 2023. (Photo by Bay ISMOYO / POOL / AFP) (Photo by BAY ISMOYO/POOL/AFP via Getty Images)

KTT ASEAN-Korea Selatan Bahas Transisi Energi

, , , 0

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa kemitraan ASEAN dan Korea Selatan di masa depan akan tercapai jika stabilitas di wilayah tersebut terjaga, ketegangan dan persaingan berkurang, dan kepercayaan strategis semakin kuat. “Serta kebiasaan kerja sama yang lebih intensif,” kata presiden saat membuka KTT ASEAN-Korea Selatan ke-24 di Jakarta, Rabu (08/09/23).

Jokowi memimpin KTT ASEAN-Korea Selatan yang dihadiri oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Presiden juga memuji Korea Selatan atas dukungannya terhadap Forum Indo-Pasifik ASEAN (AIPF), yang menurutnya telah menunjukkan kerja sama inklusif yang nyata dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran di Indo-Pasifik.

Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN dan mengadakan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada tanggal 5-7 September. KTT ini akan dihadiri oleh 19 pemimpin negara, termasuk negara mitra ASEAN dan organisasi internasional.

Jokowi menilai bahwa bagi Indonesia, ini adalah kemitraan masa depan, dengan transisi energi dan transformasi digital sebagai pilar utama.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan bahwa ketergantungan ASEAN pada energi fosil sebesar 78 persen perlu dikurangi. Sementara itu, diperkirakan ekonomi digital ASEAN akan memberikan kontribusi sebesar 1 triliun dolar AS terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) wilayah tersebut dalam satu dekade mendatang. 

Jokowi menjelaskan bahwa transisi energi dan transformasi digital membutuhkan investasi besar dan transfer teknologi.

“Namun, untuk mewujudkan transisi energi dan transformasi digital, diperlukan investasi dan transfer teknologi yang signifikan. Oleh karena itu, kolaborasi dan kemitraan sangatlah penting,” ujar beliau.

Presiden Jokowi, sebagai perwakilan ASEAN, menyampaikan apresiasinya terhadap China, Jepang, dan Korea Selatan atas bantuan yang telah diberikan dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) dan Forum ASEAN-Indo-Pasifik.

“ASEAN sangat menghargai dukungan dari China, Jepang, dan Korea Selatan dalam pengembangan ekosistem baterai EV dan Forum ASEAN-Indo-Pasifik,” ujar Presiden Jokowi saat KTT KE-26 ASEAN Plus Three pada Rabu (6/9/2023).

Di kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri, Retno L. P. Marsudi, mengumumkan bahwa Korea Selatan telah mengalokasikan dana sebesar 30 juta dolar AS atau sekitar 459 miliar rupiah (dengan kurs 15.300 rupiah/dolar AS) untuk meningkatkan kapasitas kecerdasan buatan. 

 


Presiden Korsel sempat menyinggung soal Korea Utara


Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menyatakan bahwa semua upaya untuk bekerja sama dengan Korea Utara dalam masalah militer yang dapat mengganggu perdamaian internasional harus segera dihentikan. Pernyataan ini disampaikannya dalam pertemuan tingkat tinggi dengan negara-negara anggota ASEAN di Asia Tenggara, Jakarta, Indonesia.

Meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut, komentarnya muncul di tengah laporan tentang kemajuan dalam perundingan senjata antara Korea Utara dan Rusia, serta rencana pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, untuk segera mengunjungi Rusia guna bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.

Orang-orang menonton siaran televisi yang menampilkan gambar pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un di Stasiun Kereta Seoul pada 24 Agustus 2023 di Seoul, Korea Selatan (Foto oleh Chung Sung-Jun/Getty Images)

Uji Coba Rudal “Serangan Nuklir” Dilakukan Korea Utara

, , , , , , , , , 0

Badan Berita Pusat Korea (KCNA) mengumumkan bahwa operasi yang dilakukan pada hari Sabtu pagi dijelaskan sebagai “latihan kontraksi” sebagai reaksi terhadap latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Menurut KCNA, latihan-latihan ini dianggap meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut karena dikatakan melibatkan simulasi serangan nuklir taktis yang berlangsung sejak 2 September, bertujuan untuk menjadi peringatan mengenai ancaman nyata perang nuklir.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Korea Utara menembakkan dua rudal jelajah strategis jarak jauh yang dilengkapi dengan kepala nuklir palsu dari pantai baratnya, kemudian meluncurkannya ke laut di sebelah selatan. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan juga mengonfirmasi hal ini, bahwa pada awal September 2023 bahwa sejumlah rudal jelajah telah diluncurkan sekitar pukul 4:00 pagi waktu setempat menuju Laut Kuning.

KCNA mengkritik Amerika Serikat dan Korea Selatan karena apa yang mereka sebut sebagai “histeria konfrontasi” yang dihasilkan dari latihan militer bersama mereka yang terbaru. Tahun ini, Korea Utara telah melakukan sejumlah tes senjata yang signifikan, termasuk upaya gagal untuk mengorbitkan satelit mata-mata minggu lalu. Sebagai respons, Seoul dan Washington telah memperkuat kerja sama pertahanan mereka dengan mengadakan latihan militer bersama yang melibatkan pesawat-pesawat berteknologi tinggi dan aset strategis Amerika Serikat.

Pada awal minggu ini, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mengunjungi pos komando pelatihan di mana ia merinci rencana perang masa depan, termasuk konsep “serangan super-intensif simultan” terhadap posisi militer Korea Selatan. Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan saat ini berada pada titik terendah dalam beberapa tahun, dan upaya diplomasi untuk mengatasi denuklirisasi Pyongyang tidak membuat kemajuan setelah beberapa percobaan yang gagal.

US-Japan-South-Korea-begin-first-Trilateral-Summit-2048x1152

AS, Jepang, Korea Selatan memulai KTT Trilateral pertama

, , , , , , , , , 0

Presiden AS Joe Biden akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dalam pertemuan trilateral pertama antara ketiga negara di Camp David hari ini (18/08/2023).

Pertemuan hari ini terutama akan berfokus pada mempromosikan visi trilateral bersama untuk mengatasi tantangan keamanan regional seperti meningkatnya ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh program nuklir Korea Utara.

Hingga saat ini, Korea Utara telah melakukan uji coba 100 rudal, banyak di antaranya berkemampuan nuklir, melintasi Laut Jepang dan Laut Kuning. Kekhawatiran yang meningkat atas program nuklir Pyongyang telah mendorong Seoul dan Tokyo untuk menormalkan hubungan dan mengesampingkan perbedaan mereka atas sengketa tenaga kerja historis dan isu-isu lainnya.

Di antara hasil yang mungkin dicapai, kedua pemimpin kemungkinan akan mengumumkan rencana untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dalam hal pembagian informasi intelijen, pertahanan rudal, dan latihan militer bersama. Sementara skeptisisme membayangi latar belakang hubungan yang menghangat antara Tokyo dan Seoul, KTT ini akan menjadi langkah pertama yang penting dalam meningkatkan hubungan dalam jangka menengah. Dalam jangka panjang, tujuan dari komunike trilateral ini kemungkinan akan berkembang melampaui ancaman langsung yang ditimbulkan oleh Korea Utara untuk menangani tujuan yang lebih luas di Indo-Pasifik karena kepentingan keamanan ketiga negara membawa mereka lebih dekat bersama.

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..