Kesetaraan Gender

International Women’s Day (Stock Photo via Getty Images)

March 8 2022

Selamat Hari Wanita Internasional! Sejarah dan Teori Feminisme

Anita Susanto Culture, News, Social and Culture Feminisme, International Women's Day, Kesetaraan Gender, Wanita 0

Hari wanita internasional (International Women’s Day atau IWD) dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 8 Maret untuk untuk menandai dan merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya dan politik wanita dan meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan wanita, mempercepat kesetaraan gender.

Tahun ini, tema yang diangkat oleh kelompok pro feminism adalah #BreaktheBias. Hal ini dikarenakan wanita sering merasa sulit untuk maju karena sikap bias terhadap gender. Tema ini menyerukan tindakan melawan bias yang harus dihadapi wanita setiap hari. PBB sendiri menyatakan bahwa mereka akan merayakan hari wanita internasional dengan tema “Kesetaraan gender hari ini untuk masa depan yang berkelanjutan“.

PBB sendiri menyatakan bahwa wanita mengalami dampak terbesar dari krisis iklim karena memperkuat ketidaksetaraan gender yang ada dan menempatkan kehidupan dan mata pencaharian wanita dalam risiko. Di seluruh dunia, wanita lebih bergantung pada sumber daya alam, namun memiliki lebih sedikit akses terhadap hal-hal tersebut. Belum lagi menjadi korban dari berbagai kejadian seperti di wilayah konflik yang menyulitkan wanita untuk mendapatkan hak-haknya.

Perayaan ini dimulai pada tahun 1911, ketika kehidupan sosial didominasi oleh kaum pria dan sistem patriarki yang dirasa tidak adil bagi kaum wanita. Pada tahun-tahun tersebut terjadi penyebaran ideologi seperti marxisme dan juga kegiatan hak pilih. Sebelumnya, gender merupakan aspek penentu berbagai hal, seperti jam kerja, gaji, dan juga hak suara yang berbeda dengan kaum pria. Hingga pada tahun 1908, sekitar 15.000 wanita berdemonstrasi di New York, AS untuk menuntut berbagai hak wanita. Pada tahun 1909, Hari Wanita Nasional pertama diperingati pada tanggal 28 Februari di Amerika Serikat sesuai dengan dekrit Partai Sosialis Amerika.

Feminisme sebagai Teori Hubungan Internasional?

Dalam dunia hubungan internasional, teori feminisme juga lahir dari kenyataan bahwa dunia politik dan internasional didominasi oleh pria dan sifat-sifat yang umumnya dimiliki pria. Feminisme lahir untuk merekonstruksi gender dalam dunia hubungan internasional dan merubah pandangan dan pendekatan negara-negara dalam berinteraksi. Hal ini dikarenakan gender merupakan sebuah konsep yang dikonstruksi secara sosial, bukan secara biologis. Pada dasarnya, feminisme berusaha membuat wanita “terlihat” di panggung internasional dan menyumbang pemikiran berbasis gendernya.

Untuk memperingatinya, IWD menjadi hari libur resmi di berbagai negara termasuk Armenia, Burkina Faso, Kamboja, Kuba, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Mongolia, Nepal, Turkmenistan, Uganda, Ukraina, Uzbekistan, dan Vietnam.

December 22 2021

Perkumpulan Negara Muslim Janji Kirimkan Dana Bantuan untuk Afghanistan

Chatrine Debora Africa, Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Afghanistan, Indonesia, Instabilitas Sosial, kerja sama, Kesetaraan Gender 0

Sedikitnya utusan dari 57 negara Islam dan delegasi pengamat bertemu di Pakistan pada hari Minggu (19/12). Pertemuan dilaksanakan guna membahas isu kemanusiaan Afghanistan. Total ada 70 delegasi yang hadir dalam pertemuan genting ini.

Pertemuan ini digadang-gadang sebagai pertemuan puncak komunitas internasional terbesar pasca isu krisis Afghanistan meningkat. Dilansir CNN, para utusan ini juga ingin menguji hubungan diplomatik dengan Taliban. Belum ada negara yang mengakui pemerintahan Taliban secara resmi.

Pertemuan yang diinisiasi oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ini membahas penanganan krisis di Afghanistan. Dampak pertemuan ini membuat ibu kota Pakistan ditutup bahkan dipagari oleh kawat berduri. Selain itu, wilayah pertemuan juga dijaga ketat oleh petugas kepolisian dan tentara.

Kondisi krisis di Afghanistan sangat memprihatinkan, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengingatkan bahwa Afghanistan berada di ambang batas krisis kemanusiaan terparah di dunia. Aspek dan kebutuhan dasar seperti pangan, lalu bahan bakar dan juga uang kertas semakin langka. Lebih jauh lagi, kondisi krisis ini juga diperburuk karena beberapa aset dan aliran bantuan dibekukan oleh komunitas internasional.

Hasil pertemuan memutuskan bahwa negara anggota OKI akan membuka saluran keuangan dan perbankan. Langkah ini ditetapkan guna melanjutkan likuiditas dan aliran bantuan keuangan dan kemanusiaan. Kesepakatan ini diharapkan dapat mendorong PBB dan masyarakat internasional agar mendukung dan mengirimkan bantuan ke Afghanistan.

Menlu Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, menyebutkan dana pembangunan akan berada di bawah Bank Pembangunan Islam. Namun, upaya dan langkah tersebut masih belum dijabarkan lebih lanjut. Selanjutnya dari sisi kesehatan, Menlu dari negara anggota OKI juga bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia untuk mengatasi ketersediaan vaksin dan suplai obat-obatan bagi masyarakat Afghanistan.

Dalam akhir pertemuan, Menlu dari negara anggota OKI juga menyatakan janjinya untuk berperan besar dalam mendistribusikan bantuan kemnusiaan di Afghanistan, baik bantuan kemanusiaan berupa dana ekonomi (kerja sama dengan Humanitarian Trust Fund) dan program keamanan pangan di Afghanistan. Langkah ini diambil guna mendukung pencapaian perdamaian, keamanan, stabilitas, dan pembangunan di negara konflik tersebut.

Diplomasi Indonesia dalam Sela Pertemuan OKI

Dalam sela pertemuan Sidang Luar Biasa OKI, Menlu Indonesia melakukan pertemuan dengan perwakilan Taliban, Jerman, dan AS. Isu yang dibahas yakni mengenai situasi kemanusiaan, edukasi, dan peningkatan pemberdayaan wanita.

Pertemuan ini juga ditujukan untuk menunjukkan dan memberitahukan bagaimana kondisi Afghanistan. Kondisi di Afghanistan bukan hanya mengenai pengambilalihan kekuasaan karena terdapat ancaman krisis kemanusiaan lain yang terjadi. Terdapat kondisi sosial budaya yakni pembatasan hak perempuan, dan juga isu kelaparan serta kemiskinan, dsb.

Dilansir BBC, data dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB menunjukkan sebanyak 23 juta orang terancam kelaparan, terdapat pembatasan akses kesehatan, menurunnya kondisi kesehatan dan gizi anak-anak, dan 70 persen guru yang tidak mendapatkan gaji.

Pertemuan sela ini menjadi upaya pemerintah Indonesia untuk menggalang dukungan dunia agar bersedia memberikan bantuan kemanusiaan di Afghanistan. Menlu Retno mengharapkan Taliban menghormati janji agar terciptanya Afghanistan yang damai, stabil, dan makmur. Terlebih mengenai penghormatan hak perempuan Afghanistan.

Indonesia mengaplikasikan politik luar negeri bebas aktif dalam isu Afghanistan. Upaya ini juga menunjukkan dukungan Indonesia pada pencapaian kestabilan regional dan global karena isu Afghanistan ini.

October 18 2021

Perdana Menteri Perempuan Pertama Tunisia: Peningkatan Kepemimpinan Perempuan?

Chatrine Debora Africa, Politics, Social and Culture, Think Kesetaraan Gender, Politik Domestik, Saeid, Tunisia 0

Pembentukan pemerintahan merupakan suatu proses politik untuk melakukan pemilihan perdana menteri dan anggota-anggotanya dalam pemerintahan. Pemerintahan yang dibentuk dan didukung oleh Parlemen akan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat yang juga dapat mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif. Dalam sistem semi presidensial kesatuannya, seperti di Tunisia, presiden memiliki peran yang terbatas, sebaliknya perdana menteri sebagai kepala pemerintahaan berfungsi dalam pembuatan kebijakan dalam pemerintahan yang dibentuk.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menyatakan dalam proses pembentukan atau perubahan pemerintahan perlu melihat prinsip dasar mekanisme demokrasi parlementer.^[1] Perdana Menteri tidak secara langsung dipilih oleh masyarakat, namun normalnya akan dinominasikan atau dipilih oleh kepala negara.^[2] Berdasarkan hal tersebut, maka peran pemimpin atau kepala negara dalam pembentukan pemerintahan juga penting karena kepala negara perlu memilih perdana menterinya.

Pemilihan atau penunjukkan perdana menteri didasari berbagai faktor baik tingkatan individual, domestik, dan internasional. Isu pemegang kekuasaan ini juga berkaitan dengan isu gender karena terdapat ketimpangan yang bahkan untuk negara-negara maju pun, sebagai penyebar nilai demokrasi dan nilai turunannya, hanya sedikit wanita yang mampu mencapai posisi teratas pembuat kebijakan. Secara global, terdapat pertumbuhan pemimpin wanita yakni dari 21,3 persen di 2020 dan naik sebesar 0,6 persen menjadi 21,9 persen di tahun 2021.^[3] Dari jumlah tersebut, hanya ada sepuluh negara yang memiliki wanita sebagai Kepala Negara dan ada sekitar tiga belas negara yang menjadikan wanita sebagai kepala pemerintahan.^[4] Total hanya sekitar 23 dari 193 negara yang memiliki pemimpin wanita, di mana kebanyakan berada di negara Eropa, dan beberapa lain di Asia dan Afrika.^[5]

Isu peran dan kepemimpinan wanita ini berkaitan dengan fenomena politik yang terjadi di Tunisia, di mana Presiden Tunisia, Kaeis Saeid, yang dikritik akan mencederai demokrasi domestiknya mengumumkan pada 29 September lalu terkait perdana menteri pemerintahan terbarunya. Menariknya untuk pertama kali dalam sejarah perpolitikan Tunisia, seorang wanita menjadi perdana menteri. Konstruksi sosial dan kepercayaan setempat yang membuat hak dan kebebasan wanita, sehingga keterlibatan wanita dalam politik Tunisia seakan menjadi nafas baru peningkatan peran wanita. Najla Bouden Romdhane menjadi wanita terpilih tersebut, namun mengapa Said memilih wanita dalam pemerintahan terbarunya?

Pemerintah Baru Tunisia Pasca “Kudeta” Saeid

Pada bulan Juli lalu, politik domestik Tunisia dikejutkan dengan pencabutan kekuasaan perdana menteri oleh presiden Tunisia. Keadaan ini masih membuat kacau sosial dan politik Tunisia karena masyarakat turun ke jalan dan elit politik terutama dari partai koalisi oposisi presiden Tunisia menuding Saeid akan mengubah demokrasi di Tunisia. Presiden Tunisia Kaeis Said pun mendapat banyak tekanan untuk segera membentuk pemerintahan baru agar formulasi kebijakan dan arah pemerintahan menjadi lebih jelas. Penunjukkan Romdhane menjadi Perdana Menteri Tunisia yang baru membuatnya menjadi wanita pertama yang memimpin di Tunisia bahkan di wilayah negara-negara Arab.^[6]

Saeid menyatakan penunjukkan Romdhane sebagai suatu sejarah, kebanggaan, serta semangat bagi wanita Tunisia.^[7] Saied sebagai kepala negara menugaskan Romdhane sebagai kepala pemerintahan untuk membentuk pemerintahan Tunisia secepatnya, sehingga permasalahan krisis politik ekonomi domestik bisa diselesaikan.^[8] Namun mengapa memilih wanita dan mengapa sekarang? Keputusan ini berkaitan dengan isu domestik dan internasional. Sejak tindakan “sepihak” Saeid membubarkan parlemen, beberapa partai oposisi membentuk koalisi anti-Saeid. Penyortiran anggota parlemen oleh Presiden Saeid dilakukan dengan menurunkan elit yang dianggap korup dan menghambat pembangunan sosial politik Tunisia.

Elit-elit politik yang Saeid bekukan dan turunkan jabatannya, terutama mantan Perdana Menteri, Hichem Mechichi, merupakan elit yang didukung partai terbesar di parlemen Tunisia yakni Ennahda.^[9] Sebagai pihak yang dirugikan, gejolak perpolitikan pun semakin terasa karena ratusan anggota Ennahda mengundurkan diri. Sekitar 113 pejabat terdiri dari anggota parlemen dan mantan menteri di Partai Ennahda melakukan pengunduran diri massal dikarenakan dampak dari pembekuan parlemen oleh Saeid dan juga permasalahan kepemimpinan serta perpecahan internal partai politik terbesar tersebut. Pamor Partai Ennahda ini juga diperburuk dengan menurunnya kualitas pelayanan publik dan kondisi stagnasi ekonomi di Tunisia, sehingga dukungan masyarakat pada partai ini juga melemah yang menyebabkan mereka harus kalah di pemilihan umum terakhir.

Lebih jauh lagi, setidaknya terdapat empat partai yakni The Democratic Current Party (Attayar), Ettakatol (FDTL), Partai Republik (Al Jomhouri) dan Afek Tounes yang menyatakan penolakan pada monopoli kekuasaan Saeid.^[10] Dengan dasar membela demokrasi dan konstitusi, partai-partai ini menekan Saeid yang disertai aksi protes baik dari masyarakat dan elit politik. Ketakutan kembali ke masa kepemimpinan “diktator” membuat setidaknya ratusan bahkan ribuan masyarakat pro-kontra turun ke jalan.^[11] Banyaknya kursi kosong pemerintahan akan menghambat formulasi kebijakan Tunisia, sehingga langkah Saeid memilih Romdhane, seorang wanita, menjadi salah satu upaya pembentukan segera pemerintahan dan cerminan realisasi penggunaan dan peningkatan peran wanita dalam politik Tunisia. Sebelumnya Saeid berjanji akan membawa perubahan bagi Tunisia, termasuk di dalamnya peningkatan partisipasi wanita dalam sosial politik Tunisia.^[12] Dengan penunjukkan Romdhane, setidaknya terdapat satu janji politiknya tersebut yang terealisasikan.

Dari lingkup internasional, Prancis dan Jerman menekankan pentingnya untuk tetap mempertahankan dan mengimplementasikan demokrasi di Tunisia. Pencapaian demokrasi ini akan mendukung kondisi kestabilan domestik di Tunisia termasuk hubungan bilateral dengan Jerman.^[13] Bagi Eropa, demokrasi di Tunisia penting tetap berjalan untuk mengedepankan nilai demokrasi, sehingga sebagai gantinya Eropa akan mendukung perekonomian Tunisia. Dengan waktu dan kondisi yang mendesak ini, Saeid cukup cerdik dengan mengangkat isu kesetaraan yakni peningkatan partisipasi wanita dalam perpolitikan domestik yang sebenarnya sudah bergejolak sejak tahun 2018 lalu.

Kepemimpinan Wanita dalam Masa Krisis dan Skeptisme

Sejak masa pencalonan, Saeid secara tegas menolak konsep kesetaraan gender dalam isu hak waris, namun Saeid juga menekankan Ia setuju dengan perlunya kesetaraan sosial-ekonomi di Tunisia.^[14] Pandangan ini berkaitan dengan prinsip hak waris dalam agama Islam yang Saeid nilai tidak berdasarkan kesetaraan, namun lebih pada keadilan. Kondisi sosial Tunisia yang masih konservatif dan tradisionalis membuat Saeid perlu memperhatikan dukungan politik masyarakatnya untuk mempertahankan suara dan legitimasi kekuasaannya. Saeid menyadari sensitifnya isu ini terutama jika dilihat pada tahun 2018 lalu, Caid Essebsi, mantan Presiden Tunisia, yang didukung karena mengangkat isu kesetaraan gender, namun disaat yang sama kehilangan suara dari masyarakat yang memiliki pandangan konservatif.

Selain itu, visi dan misinya yang ingin membawa perubahan cukup mampu mengambil hati para pemilih, terlihat dari kemenangannya di pemilihan sebelumnya. Namun, masalahnya memang cara yang diambil Saeid cukup ekstrem karena tidak ingin mendengarkan elit yang lainnya dan pembekuan parlemen beberapa waktu lalu.^[15] Dalam sistem demokrasi ini, Saeid tetap perlu penyeimbang penerima masukan-masukan elit dan masyarakatnya. Di satu sisi Romdhane memang termasuk baru dalam perpolitikan, sehingga para kritikus menilai Saeid hanya menggunakan isu kepemimpinan wanita untuk meningkatkan citra dirinya dan tetap memberikan pengaruh serta kendali politik atas Romdhane dan Tunisia.^[16] Dengan pengalaman yang sedikit, banyak juga yang menilai Saeid akan mengeksploitasi Romdhane karena keterbatasan tersebut.

Namun, jika dilihat dari sisi Romdhane sendiri, Romdhane pernah memegang posisi senior di Kementerian Pendidikan Tinggi Tunisia. Romdhane juga memandang positif peningkatan partisipasi wanita ini. Dengan kondisi krisis sosial, ekonomi, dan politik Tunisia saat ini, Romdhane akan mendapat banyak tekanan dan sorotan domestik dan dunia. Terkait isu kepemimpinan wanita, Harvard Business Review dalam publikasi risetnya menemukan bahwa wanita merupakan pemimpin yang lebih baik selama masa krisis, salah satunya krisis Covid-19.^[17]

Riset tersebut menemukan pandangan terkait efektivitas kepemimpinan wanita dan pria dalam masa krisis mengindikasikan wanita memberikan kepemimpinan yang lebih baik. Wanita dinilai lebih memiliki inisiatif, kecerdasan, lebih menginspirasi dan megembangkan hubungan yang lebih baik dengan pihak lain. Dalam masa krisis, nilai yang dibutuhkan dari seorang pemimpin adalah keinginan untuk belajar kemampuan baru dan memperhatikan perkembangan anggota meskipun dalam keadaan sulit, serta memiliki empati yang kebanyakan ditunjukkan oleh seorang wanita.

Sifat dan nilai-nilai ini dibutuhkan juga dalam konteks Tunisia, karena krisis baik ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi di Tunisia memerlukan pandangan dan campur tangan wanita, bersama dengan pemimpin lainnya. Meskipun Romdhane cukup baru dalam perpolitikan, namun latar belakang pekerjaan, kepemimpinannya, serta sifat-sifat wanita menjadi beberapa variabel yang membantu dalam proses pembentukan pemerintahan di Tunisia. Melihat ribuan masyarakat anti-Saeid kembali turun ke jalan dan memprotes cara Saeid yang bertentangan dengan demokrasi, Saeid juga di sisi lain perlu mengubah pendekatannya. Dengan adanya Romdhane, isu ini digunakan Saeid untuk menurunkan tensi sosial masyarakat, namun tetap Saeid perlu mendengarkan dan bekerja sama dengan Romdhane mengatasi krisis berkepanjangan Tunisia.

^[1] Elliot Bulmer, (2017), Government Formation and Removal Mechanisms, http://constitutionnet.org/sites/default/files/2017-10/government-formation-and-removal-mechanisms-primer.pdf

^[2] Ibid.,

^[3] UN Women, 2021, Women in politics: 2021, https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/women-in-politics-map-2021

^[4] UN Women, (2021), Facts and figures: Women’s leadership and political participation, https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures#_edn3

^[5] Rachel Vogelstein dan Alexandra Bro, (2021), Women’s Power Index, https://www.cfr.org/article/womens-power-index

^[6] Scott Neuman, (2021), Tunisia’s New Prime Minister Is The 1st Woman To Lead A Government In The Arab World, https://www.npr.org/2021/09/29/1041431089/tunisias-new-prime-minister-is-the-first-woman-to-lead-an-arab-world-government

^[7] Ibid.,

^[8] Sami Hamdi, (2021), Saied’s Appointment of Tunisia’s First Woman Prime Minister is a PR Stunt, https://insidearabia.com/saieds-appointment-of-tunisias-first-woman-prime-minister-is-a-pr-stunt/

^[9] Nur Aini, (2021), Empat Partai Politik Tunisia Menentang Presiden Saeid, https://www.republika.co.id/berita/r06dkj382/empat-partai-politik-tunisia-menentang-presiden-saeid

^[10] Ibid.,

^[11] Al Jazeera, (2021), Hundreds of Tunisians protest President Saied’s ‘power grab,’ https://www.aljazeera.com/news/2021/9/26/hundreds-gather-in-tunisia-to-oppose-president-saieds-power-grab

^[12] DW, (2021), Tunisia: President promises constitutional changes amid opposition, https://www.dw.com/en/tunisia-president-promises-constitutional-changes-amid-opposition/a-59156269

^[13] Reuters, (2021), Merkel stresses importance of Tunisia’s democratic achievements, https://www.reuters.com/world/europe/merkel-stresses-importance-tunisias-democratic-achievements-2021-09-29/

^[14] Iman Zayat, (2020), Tunisian president rejects gender equality in inheritance, https://thearabweekly.com/tunisian-president-rejects-gender-equality-inheritance

^[15] Vivian Yee, (2021), Populist Hero or Demagogue: Who Is Tunisia’s President?, https://www.nytimes.com/2021/08/26/world/middleeast/tunisia-president-kais-saied.html

^[16] Jennifer Holleis, et al., (2021), Tunisia’s first female PM: Mere symbolism or credible change?, https://www.dw.com/en/tunisias-first-female-pm-mere-symbolism-or-credible-change/a-59367133

^[17] Jack Zenger dan Joseph Folkman, (2020), Research: Women Are Better Leaders During a Crisis, https://hbr.org/2020/12/research-women-are-better-leaders-during-a-crisis

September 13 2021

Taliban Mengumumkan Jajaran Kabinet Pemerintahan Sementara: Belum Ada Perwakilan Wanita Sampai Saat Ini

Anita Susanto News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Afghanistan, Kesetaraan Gender, Pemerintahan, Taliban 1

Pada 7 September 2021, Taliban melalui Juru Bicara nya, Zabihullah Mujahid pada konferensi pers di Kabul mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara yang berisikan veteran kelompok militan Taliban. Taliban sekarang mengklaim kendali penuh atas Afghanistan setelah mengalahkan pejuang perlawanan yang bertahan melawan mereka di lembah Panjshir, utara Kabul.

Taliban menunjuk Mohammad Hassan Akhund, ajudan dari pendiri Taliban Mohammad Omar, sebagai penjabat perdana menteri dan Abdul Ghani Baradar, salah satu pendiri kelompok itu, ditunjuk sebagai wakilnya. Mohammed Yaqoob, putra Omar, ditunjuk sebagai penjabat menteri pertahanan. Sedangkan untuk kepemimpinan permanen, Taliban mengatakan akan segera menunjuknya pada waktu dekat.

Mujahid mengatakan pada konferensi pers di Kabul pada hari Selasa bahwa Taliban telah membentuk pemerintahan sementara dan mengatakan “Kami mewakili seluruh Afghanistan, dan kami berbicara pada tingkat Afghanistan dan perjuangan kami didasarkan pada (keinginan) seluruh (masyarakat) Afghanistan. Kami bukan orang dari satu suku atau etnis, kami juga tidak percaya akan hal ini,” Zabihullah juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah baru akan melindungi “kepentingan tertinggi negara” dan menegakkan hukum Syariah sebagaimana ditafsirkan oleh Taliban.

Taliban menginginkan “hubungan yang kuat dan sehat dengan negara tetangga dan semua negara lain dengan saling menghormati dan berinteraksi”, dengan peringatan bahwa mereka akan menghormati hukum dan perjanjian internasional “yang tidak bertentangan dengan Islam serta hukum dan nilai-nilai kebangsaan negara.” Para pemimpin global dan pemberi pinjaman dana untuk Afghanistan sendiri masih menunggu untuk melihat bagaimana Taliban akan memperlakukan oposisi, perempuan, serta agama dan etnis minoritas. Pasalnya, seperti banyak anggota kabinet Taliban, Mohammad Hassan Akhund merupakan salah satu aktor yang berada di bawah sanksi PBB dan Sirajuddin Haqqani, merupakan buruan FBI.

Pada pemerintahan sementara juga tidak disebutkan satupun anggota kabinet wanita yang terpilih maupun kementerian yang berkaitan dengan wanita, padahal pada pertengahan Agustus lalu, Taliban menjanjikan keterlibatan wanita di pemerintahan. Mengenai keterlibatan wanita, Taliban menjelaskan bahwa jajaran kabinet ini belum selesai dan bersifat sementara. Sehingga mungkin saja di waktu yang akan datang akan ada perwakilan wanita di jajaran pemerintahan Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban.

Terkait pembentukan pemerintahan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan sedang memonitor informasi yang disebarkan lewat konferensi pers tersebut. “Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu.” tutur pihak AS, dan akan “menilai Taliban dengan tindakannya, bukan perkataannya”. AS sendiri akan “terus memegang komitmen Taliban” untuk mengizinkan evakuasi yang aman bagi warga negara asing dan warga Afghanistan dengan dokumen perjalanan,”

September 8 2021

Prajurit Wanita Angkatan Pertama Di Arab Saudi Lulus Pendidikan Militer

Anita Susanto News Arab Saudi, Kesetaraan Gender, Militer 0

Rekrutmen wanita pertama Arab Saudi lulus dari Pusat Pelatihan Kader Wanita Angkatan Bersenjata minggu ini, hal ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Arab Saudi dimana wanita diberikan kesempatan untuk menjadi anggota militer. Para prajurit wanita tersebut dilantik pada hari Rabu, 1 September 2021 setelah menyelesaikan pelatihan militer selama 14 minggu dimana pendaftarannya sendiri dibuka pada Bulan Februari 2021.

Syarat dari pendaftaran untuk prajurit wanita hampir seluruhnya sama dengan pendaftaran prajurit pria seperti bersihnya catatan kriminal, tetapi ada perbedaan untuk umur pendaftaran yaitu untuk wanita diperbolehkan mendaftar pada rentang umur 21 hingga 40 tahun yang berbeda dengan syarat pendaftaran prajurit pria yang dapat mendaftar sejak berumur 17 tahun. Untuk pangkat militer dari prajurit hingga sersan sekarang tersedia untuk wanita di Angkatan Darat Arab Saudi, Pertahanan Udara Kerajaan Saudi, Angkatan Laut Kerajaan Saudi, Angkatan Rudal Strategis Kerajaan Saudi, dan Layanan Medis Angkatan Bersenjata.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Angkatan Bersenjata, Mayor Jenderal Adel Al Balawi, mengatakan bahwa pusat pendidikan militer wanita bertujuan untuk memberikan fasilitas pelatihan terbaik bagi staf wanita Kementerian Pertahanan, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan. “Pusat ini memiliki misi penting, yaitu menyediakan program pelatihan dan kurikulum terkemuka dan lingkungan pendidikan yang ideal sesuai dengan standar kualitas internasional yang memenuhi kebutuhan kader angkatan bersenjata perempuan. Pusat ini bertujuan untuk membantu mewujudkan tujuan kementerian di masa depan,” tuturnya.

Sebelumnya, Arab Saudi dikenal sebagai negara yang membatasi aktifitas wanita, namun sejak tahun 2018, wanita akhirnya diizinkan untuk menyetir kendaraan, hingga akhirnya pada 2021 diizinkan untuk bergabung dengan angkatan bersenjata. Perubahan ini sendiri merupakan bagian dari Visi Kerajaan Arab Saudi 2030 yang berupaya mereformasi hampir setiap aspek kehidupan dan pemerintahan. Salah satu aspeknya adalah pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di segala bidang.

July 8 2021

Kesetaraan Gender dan Kebijakan Keluarga Berencana di China

Chatrine Debora Asia Pacific, Politics, Social and Culture, Think Gender Equality, Kebijakan Tiga Anak China, Kesetaraan Gender, Politik Domestik, Wanita 0

Seperti kebanyakan negara maju, mayoritas masyarakat China merupakan generasi lanjut usia dan memiliki angka kelahiran yang rendah. Dengan adanya peningkatan kemampuan ekonomi, politik, dan teknologinya, namun hal ini tidak sebanding dengan peningkatan partisipasi dan perlindungan hak wanita dalam lingkup sosial dan politik di China. Keterlibatan dan perlindungan hak sosial politik wanita di China masih tergolong rendah. Lalu, mengapa hal ini terjadi?

Wanita dan Pergerakan Sosial Politik di China

Kesetaraan gender merujuk kepada kesempatan dan kondisi yang sama antara wanita dan pria dalam merealisasikan hak asasi dan berkontribusi pada perkembangan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik nasional dan global.^[1] Isu kesetaraan menjadi dasar dalam mendukung pencapaian dunia yang lebih damai, sejahtera, dan berkelanjutan, namun masih mengalami berbagai kendala termasuk diskriminasi dan norma sosial yang menekan wanita, di mana salah satunya terjadi di China yang perlu dilihat melalui beberapa aspek. Pertama secara politik, China memiliki wanita-wanita hebat yang memiliki pemikiran revolusioner, di mana berdasarkan sejarahnya keterlibatan wanita sangatlah rendah pada masa awal pembentukan partai Komunis China atau Chinese Communist Party (CCP) tahun 1921 lalu.[2] Posisi vital kebanyakan dipegang oleh lelaki, di mana pada masa awal tersebut terdapat salah satu seorang pemimpin wanita revolusioner pertama bernama Xiang Jingyu yang menjadi anggota yang mempromosikan peran dan partisipasi wanita,[3] di mana Xiang Jingyu melihat CCP sebagai alat liberalisasi wanita-wanita China, sehingga Jingyu mendedikasikan semasa hidupnya membangun CCP di antara wanita untuk memodernisasi China.

Upaya revolusioner Jingyu semakin meluas dengan kerja sama bersama wanita lainnya untuk mendekati para mahasiswa, sehingga aksi ini meningkat dengan berbagai aksi mengkritik kebijakan pemerintah China yang membuat kondisi disertai kekerasan meningkat. Sensitifnya isu yang diangkat menghasilkan kondisi kritikal yang mendorong Jingyu harus bergerak di bawah tanah untuk terus memperluas pandangannya, namun akhirnya Jingyu ditangkap dan dieksekusi. Tidak sedikit yang menganggap Jingyu sebagai martir, dibandingkan revolusioner[4], namun pemikiran liberalisasinya cukup berdampak pada Mao Zedong yang selanjutnya memproklaim “wanita yang memegang setengah langit.” Namun, figur-figur wanita yang kuat dan tegas terkadang dilihat sebagai tindakan irasional dan haus akan kekuasaan di China.[5]

Meskipun sudah mempromosikan peningkatan peran wanita, namun sejak Mao memimpin tahun 1949 lalu, namun hingga saat ini hanya enam wanita yang pernah menjabat di Komite CCP sejak 1949 tersebut. Saat inipun hanya dua wanita yang diberi posisi penting di Komite CCP, salah satunya Sun Chunlah yang ditunjuk sebagai koordinator penanganan virus Covid-19.[6] Hal ini dikarenakan hak-hak dasar wanita terutama pendidikan dan politik sangat dibatasi, sehingga perkembangan keterlibatan wanita dalam representasi politik di China juga sangatlah rendah. Selain itu, dari sekitar 120 juta anggota partai, hanya sekitar 28 juta orang yang merupakan wanita di mana fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkup wilayah politik nasional, namun juga politik lokal. Pada acara kongres Nasional Partai Komunitas China pada tahun 2017 lalu juga menunjukkan partisipasi wanita hanya sekitar 83 orang dari jumlah total 938 delegasi elit politik China.^[7] Fenomena ini menjadi gambaran masih kecilnya partisipasi wanita dalam politik China.

Kedua, secara sosial yakni masih terdapat pemahaman dan kondisi sosial yang menganggap bahwa laki-laki lebih memiliki kapabilitas dibandingkan wanita. Kondisi sosial ini tentu membuat semakin sulitnya posisi wanita di dalam berkarir yang kebanyakan jika dikaitkan dengan memiliki anak, maka anak akan dianggap sebagai “penghambat” karir wanita di jaman ini. Kondisi ini pun turut mendukung penurunan angka kelahiran China, di mana jika dilihat berdasarkan perubahan kebijakan berkeluarga di China, dengan peningkatan jumlah anak ternyata langkah ini tidak banyak berpengaruh dalam peningkatan angka kelahiran nasional. Sebaliknya, semakin menekan wanita terutama dari kalangan wanita pekerja yang mendapat diskriminasi sosial di China.

Dengan kondisi populasi yang semakin menua, kebijakan yang seakan menekan wanita China adalah kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh China yang memperbolehkan peningkatan jumlah anak di keluarga menjadi 3 orang. Berdasarkan gambar tersebut, beberapa dekade sebelumnya China menerapkan kebijakan satu anak atau one child policy dan two child policy, di mana kebijakan satu anak diberlakukan sejak tahun 1980 hingga 2015 yang dimaksudkan untuk memastikan pertumbuhan anak yang tidak memperparah berbagai permasalahan pengembangan ekonomi dan sumber daya alam yang terjadi pada masa tersebut.^[8] Awalnya, kebijakan ini hanya berencana diterapkan sementara dan bertujuan menghambat penambahan kelahiran 400 juta anak lainnya. Namun, aturan ini baru secara resmi dihentikan pada tahun 2015 lalu dan pada tahun 2016 langsung dilanjutkan dengan kebijakan dua anak, lalu terakhir China memberlakukan kebijakan 3 anak.^[9] Dampaknya cukup nyata dalam penurunan angka kelahiran di China yang secara garis besar terus mengalami penurunan.

Permasalahan ekonomi dan sosial semakin menekan wanita di China

Selain permasalahan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak, namun permasalahan norma gender bahwa wanita sebagai pengasuh utama anak juga masih sangat kental. Hal ini menjadi salah satu penghalang China dalam upaya meningkatkan pertumbuhan populasi yang berpengaruh juga pada perekonomian jangka panjang China. Bagi kebanyakan wanita China, keinginan tidak memiliki anak akan mengurangi risiko penghambat peningkatan karirnya. Berdasarkan survei, terdapat 1000 laporan terkait wanita China yang melaporkan perusahaannya karena memaksa wanita agar pensiun di usia ke 50.^[10] Dengan semakin terbatasnya usia kerja, maka wanita akan cenderung berfokus untuk meningkatkan produktivitasnya sebelum menyentuh usia batas pensiun tersebut. Sehingga, kebijakan anak baru ini juga dilihat sebagai upaya untuk “mengembalikan” wanita ke rumah untuk mengurus anak.^[11]

Keputusan dan kondisi ini menunjukkan perlunya perlindungan kuat atas hak para pekerja wanita terutama yang berencana menginginkan anak atau sudah memiliki anak. Melihat kondisi sosial China yang juga kurang mendukung, maka kesatuan pemikiran dari masyarakat, pekerja, perusahaan, dan pemerintah China untuk melindungi hak sosial, politik, dan ekonomi wanita di China perlu dipertimbangkan matang-matang agar terdapat cukup ruang bagi para wanita agar bisa mengejar karir sekaligus berumah tangga. Selain itu, bantuan-bantuan perekonomian bagi kelahiran anak di China, sosialisasi keluarga berencana, kelas parenting juga bisa dipertimbangkan untuk mendukung angka kelahiran di China. Upaya pembentukan aturan hukum dan sosial ini

^[1] UNESCO, (n.d.), UNESCO’s Gender Mainstreaming Implementation Framework, UNESCO, http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/GENDER/PDF/1.%20Baseline%20Definitions%20of%20key%20gender-related%20concepts.pdf





[2] Jiayun Feng, (2021), Why there are so few women in Chinese politics, Sup China, https://supchina.com/2021/07/01/why-there-are-so-few-women-in-chinese-politics/





[3] Mitter, Rana (2004). A Bitter Revolution. New York: Oxford University Press. p. 147.





[4] Time, 1992: Xiang Jingyu 100 Women of The Year, TIME, https://time.com/5792627/xiang-jingyu-100-women-of-the-year/





[5] Jane Perlez, (2018), Was This Powerful Chinese Empress a Feminist Trailblazer?, New York Times, https://www.nytimes.com/2018/07/10/world/asia/china-empress-dowager-cixi.html





[6] Jane Cai, (2021), Coronavirus: The women leading China’s response to the outbreak, Inkstone, https://www.inkstonenews.com/society/coronavirus-women-leading-chinas-response-outbreak/article/3064767





^[7] Jiayun Feng, Op.cit.





^[8] Alice Zhang, (2020), Understanding China's Former One-Child Policy, Investopedia,





https://www.investopedia.com/articles/investing/120114/understanding-chinas-one-child-policy.asp#:~:text=Implemented%20in%201979%2C%20the%20goal,by%20a%20rapidly%20expanding%20population.





^[9] Teddy Berty, (2021), Resesi Seks di China, Banyak Wanita Mulai Enggan Punya Bayi, Liputan 6, https://www.liputan6.com/global/read/4565885/resesi-seks-di-china-banyak-wanita-mulai-enggan-punya-bayi





^[10] Sun Yu, (2021), The Chinese women desperate to keep working but forced to retire, Financial Times, https://www.ft.com/content/ef82852f-aac3-4843-800c-a61356722157





^[11] Jessie Yeung dan Nectar Gan, (2021), Chinese women were already discriminated in the workplace. A three-child policy might make things worse, CNN Business, https://edition.cnn.com/2021/06/05/business/china-three-child-policy-discrimination-intl-hnk-dst/index.html