Menu

Keamanan Nasional

Pemerintah Jepang Serahkan RUU Keamanan Siber Kepada Parlemen Nasional

Pemerintah Jepang Serahkan RUU Keamanan Siber Kepada Parlemen Nasional

, , , 0

Pada 7 Februari 2025 Juru Bicara Kabinet Pemerintah Jepang Yoshimasa Hayashi menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa pemerintah Jepang telah menyerahkanrancangan undang-undang (RUU) keamanan siber aktif kepada Parlemen Nasional Jepang. Hayashi menambahkan RUU tersebut dirancang untuk memperkuat pertahanan siber Jepang dan memberikan pemerintah lebih banyak pilihan untuk menghadapi ancaman siber yang mengancam keamanan nasional Negeri Bunga Sakura. Dalam RUU ini Badan Polisi Nasional Jepang (NPAJ) bertugas melumpuhkan server jaringan musuh sementara Tim Siber Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) digerakkan jika mendapatkan perintah dari Perdana Menteri (PM). RUU keamanan siber aktif juga mewajibkan operator/pengurus infrastruktur penting (rel, internet, dan listrik) untuk melaporkan kepada pemerintah jika mereka menghadapi serangan siber. Selain itu RUU ini juga memberikan hukuman berat bagi pejabat negara yang terbukti membocorkan rahasia keamanan siber atau informasi intelijen negara dengan denda sebesar JPY 1 juta (USD 6,600) dan penjara selama empat tahun.

Akan tetapi RUU ini juga memberikan pemerintah Jepang kewenangan untuk mengawasi komunikasi digital yang dilakukan oleh warga negara, hal ini menyebabkan kekhawatiran karena dianggap melanggar hak kerahasiaan informasi yang dijamin dalam pasal 21 konstitusi Jepang. Menanggapi kekhawatiran tersebut Hayashi menyatakan bahwa RUU tersebut tidak melanggarkonstitusi karena pemerintah Jepang tidak akan mengetahui isi dari percakapan tersebut. Dilansir dari Asahi, komunikasi yang akan diawasi dalam RUU ini adalah foreign-to-foreign communications sementara komunikasi domestik tidak akan diawasi. Selain itu pemerintah Jepang hanya mengawasi informasi dasar seperti alamat IP dan stempel waktu (timestamp), pembatasan ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan data minimization.

RUU keamanan siber aktif telah mendapatkan dukungan dari seluruh partai oposisi di Parlemen Nasional Jepang seperti Partai Konstitusional Demokrat (CDP) dan Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP) sehingga RUU tersebut . RUU ini dirancang oleh pemerintah Jepang sebagai tindak lanjut dari Strategi Keamanan Nasional (NSS) tahun 2022 yang mewajibkan pengembangan kapabilitas pertahanan siber dan meningkatkan anggaran pertahanan. Pembahasan RUU ini sempat terhambat pada November 2024 akibat dari ketidakpastian politikakibat dari pemilu dini yang menyebabkan koalisi petahana Partai Liberal Demokrat (LDP) dan Partai Komeito kehilangan mayoritas perlementer mereka.    

Kilas Balik : Nasib Tembok Perbatasan AS-Meksiko

, , , , 0

Presiden Donald Trump berhasil membangun tembok di perbatasan AS dan Meksiko untuk mencegah imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba, sesuai janji rencananya di pemilu 2016. Langkah ini mencerminkan pendekatan keamanan nasional tradisional yang mengutamakan perlindungan fisik. Trump melihat imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan kelangsungan negaranya, sehingga solusi yang ia tawarkan berfokus pada penghalang fisik yang konkret. Tembok ini menjadikannya simbol kepemimpinan Donald Trump yang penuh gejolak, sebuah rencana ambisius yang tidak pernah terwujud sepenuhnya. Namun, ancaman modern tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. National Security dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yaitu militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dalam pendekatan ini, sektor militer hanyalah salah satu elemen penting dalam konsep keamanan. Namun, seiring dengan kemajuan dunia dan dinamika hubungan internasional, ancaman yang muncul tidak lagi terbatas pada aspek militer, melainkan juga mencakup berbagai faktor lain seperti ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, degradasi lingkungan, serta kebutuhan pangan juga bisa menjadi permasalahan sosial yang terdapat dalam teori ini.

Trump awalnya mengklaim biayanya $12 miliar dan akan ditanggung Meksiko, namun laporan Departemen Keamanan Dalam Negeri memperkirakan angkanya mencapai $21,6 miliar. Masyarakat AS menjadi mempertanyakan keefektifannya karena imigran dan penyelundup tetap bisa menemukan cara lain melintasi perbatasan.

Secara diplomatik, proyek pembangunan tembok ini menuai banyak kritik karena dianggap dapat merusak hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Meksiko. Sejak era kepemimpinan George H.W. Bush hingga Barack Obama, hubungan kedua negara telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan keamanan. Namun, narasi yang dibangun oleh Presiden Trump tentang tembok perbatasan ini justru berisiko menghancurkan kemajuan tersebut. Dari segi lingkungan, tembok mengancam habitat satwa langka seperti jaguar dan kura-kura gurun, mengganggu ekosistem, serta berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Efektivitas tembok pun diragukan karena penyelundupan bisa dilakukan melalui terowongan, drone, atau jalur laut. Sejak 1989, penyelundup telah menggunakan terowongan canggih untuk memasukkan narkoba ke AS, membuktikan bahwa solusi fisik saja tidak cukup dalam menghadapi ancaman modern.

Pada 2020, Joe Biden mengalahkan Trump dan menghentikan sebagian pembangunan tembok, meski beberapa bagian tetap dilanjutkan untuk memenuhi kontrak. Sementara itu, gubernur Partai Republik tetap membangun penghalang dengan dana pemerintah dan swasta. Dengan terpilih kembali nya dengan pelantikan kedua nya di tahun 2025, masih belum ada kabar baru mengenai pelanjutan pembuatan tembok tersebut dikarenakan banyak kepentingan dunia yang lebih didahulukan oleh nya.

Dalam masa jabatan pertama Donald Trump di tahun 2016, banyak janji yang dilontarkan oleh nya terutama dengan perspektifnya yang vokal terhadap permasalahan imigrasi. Pembuatan tembok di perbatasan dan rencana deportasi adalah strategi yang diajukan oleh Donald Trump dengan asumsi bahwa memperkuat perbatasan fisik akan meningkatkan keamanan dan kedaulatan negara. Namun, berbagai tantangan muncul, termasuk biaya besar, dampak diplomatik negatif terhadap hubungan AS-Meksiko, dan kerusakan ekosistem. Selain itu, efektivitasnya dipertanyakan karena penyelundup dan imigran ilegal dapat mencari alternatif lain, seperti melalui terowongan dan teknologi canggih. Ini menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya berpusat pada aspek militer dan batas fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan ancaman non-tradisional seperti lingkungan, hubungan internasional, serta penggunaan teknologi dalam kejahatan dunia maya. Meskipun proyek tembok perbatasan Trump sebagian besar dihentikan oleh Biden, perdebatan mengenai strategi terbaik dalam menjaga keamanan nasional AS terus berlanjut di tengah perbedaan ideologi politik dan kebijakan pemerintahan.

Serangan Siber dari China Kembali Terjadi, Tensi AS-China Meningkat

, , , , , 0

Para peretas China dilaporkan telah membobol kantor pemerintah AS yang bertanggung jawab untuk menilai investasi asing atas risiko keamanan nasional. Serangan siber yang sebelumnya tidak diungkapkan ini menyoroti kepentingan Beijing dalam memantau Komite Investasi Asing di AS (CFIUS), yang telah memperluas kewenangannya untuk memeriksa transaksi real estate di dekat pangkalan militer. Peretasan ini, yang merupakan bagian dari penyusupan yang lebih besar ke dalam sistem yang tidak diklasifikasikan oleh Departemen Keuangan, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi tersebarnya informasi sensitif, meskipun tidak diklasifikasikan, yang dapat digunakan untuk tujuan intelijen. 

Para pejabat AS secara aktif mengevaluasi dampak serangan ini terhadap keamanan nasionalnya, sementara Departemen Keuangan telah menyatakan bahwa tidak ada bukti adanya akses asing terjadi. Peretasan ini juga menargetkan kantor sanksi Departemen Keuangan, yang baru-baru ini menjatuhkan sanksi kepada sebuah perusahaan China atas dugaan serangan siber. Menteri Keuangan Janet Yellen menyatakan keprihatinannya atas implikasi peretasan tersebut terhadap hubungan AS-China, dan mengangkat masalah ini secara langsung dengan mitranya dari China.

Meskipun begitu, Liu Pengyu, juru bicara kedutaan China di Washington menegaskan kembali bahwa mereka tidak melakukan operasi peretasan. Liu menambahkan bahwa pada saat pertemuan Presiden AS Biden dan Presiden China Xi Jinping tahun lalu, Xi Jinping mengatakan bahwa tidak terdapat bukti yang mendukung klaim ‘serangan siber dari China.’ 

Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden Joe Biden berencana untuk memperkenalkan perintah eksekutif yang memperketat standar keamanan siber untuk agen dan kontraktor federal, menekankan pengembangan perangkat lunak yang aman dan mekanisme evaluasi yang lebih ketat. Hal ini terjadi ketika para pejabat AS menyerukan pendekatan yang lebih ofensif untuk melawan ancaman siber, dengan alasan penargetan yang terus-menerus.

Sementara itu, Pemerintahan Trump yang akan menjabat menyatakan mereka akan mengadvokasi langkah-langkah yang lebih ketat terhadap China karena masalah keamanan nasional. Meskipun badan-badan militer dan intelijen AS telah melakukan operasi siber ofensif terhadap China, Penasihat Keamanan Nasional pada pemerintahan Trump nanti, Mike Waltz, menekankan perlunya tindakan yang lebih kuat lagi. “Amerika tidak bisa hanya bermain bertahan di dunia maya lagi,” kata Waltz. “Kita harus melakukan serangan dan membebankan biaya kepada mereka yang mencuri teknologi kita dan menyerang infrastruktur kita.”

Dokumentasi - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau tampil dengan jenggot setelah liburan ke Costa Rica dalam pertemuan dengan menteri-menteri dan pejabat di Kanada, Senin (6/1/2020). ANTARA/REUTERS/Adam Scotti/am.

Intelijen: Waspadai Rekrutmen Mata-Mata China Melalui Media Sosial

, , , , , , 0

Badan Intelijen Kanada (CSIS) menyatakan bahwa ‘mata-mata bernilai tinggi” dari Kanada secara tidak sadar direkrut secara online oleh petugas intelijen China untuk memata-matai untuk Beijing. 

Tuduhan terbaru oleh Canadian Security Intelligence Service (CSIS) ini datang ketika negara ini terus berjuang dengan laporan-laporan gangguan China dalam urusan domestiknya – klaim yang telah dibantah secara berulang dan tegas oleh Beijing.

Dalam beberapa cuitan di Twitter yang diposting pada Selasa malam, CSIS menjelaskan bagaimana petugas intelijen China menargetkan warga Kanada baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan akses ke informasi “rahasia, istimewa”.

“Mereka mengidentifikasi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan di sektor-sektor strategis atau yang memiliki kredensial bernilai tinggi,” kata CSIS. “Hati-hati dengan siapa Anda berhubungan di LinkedIn dan semua platform online lainnya.”

Melalui jaringan “proxy” intelijen China yang menyamar sebagai pekerja sumber daya manusia atau perekrut kerja, orang-orang Kanada pertama kali didekati di platform media sosial seperti LinkedIn, di mana percakapan kemudian dipindahkan ke platform pihak ketiga seperti WeChat atau WhatsApp, kata CSIS.

Mereka yang ditargetkan kemudian diminta untuk menulis laporan yang dapat berisi informasi sensitif untuk “konsultan” dan “klien” mereka – yang semuanya adalah petugas intelijen China – sebagai imbalan pembayaran.

“Petugas intelijen mungkin atau mungkin tidak mengungkapkan afiliasi mereka yang sebenarnya untuk menjaga kemungkinan penyangkalan target,” kata lembaga tersebut.

Peringatan ini muncul hanya satu minggu setelah kepala Royal Canadian Mounted Police, kepolisian nasional negara ini, mengatakan ada “lebih dari 100” penyelidikan yang sedang berlangsung terkait dugaan campur tangan asing, meskipun ia tidak mengungkapkan berapa banyak yang terkait dengan China.

 

 

 

China ingin ikut campur dengan pemilihan setempat?

Kanada telah diguncang dalam beberapa bulan terakhir oleh serangkaian laporan intelijen yang bocor yang merinci bagaimana Beijing diduga ikut campur dalam dua pemilihan federal sebelumnya demi partai pemerintah Liberal, serta laporan lain tentang “stasiun polisi rahasia China” yang telah ditutup yang beroperasi di seluruh negara.

Beijing telah menyatakan bahwa mereka menghormati urusan dalam negeri Kanada sambil menyebut tuduhan tersebut sebagai “politik” dan bagian dari kampanye untuk “menghancurkan citra China”.

Ketegangan bilateral meningkat pada bulan Mei dengan saling pengusiran diplomat setelah pihak berwenang Kanada menuduh diplomat China yang berbasis di Toronto, Zhao Wei, membantu badan intelijen China untuk mengintimidasi anggota parlemen Konservatif, Michael Chong, dan keluarganya. Selanjutnya, Jennifer Lynn Lalonde, yang bekerja di konsulat jenderal Kanada di Shanghai, diusir oleh China.

Sebelumnya, hubungan China-Kanada telah tegang sejak 2018 ketika Kanada menangkap CFO Huawei, Meng Wanzhou, atas permintaan Amerika Serikat atas tuduhan penipuan, dan Beijing menahan dua warga Kanada – Michael Spavor dan Michael Kovrig – atas tuduhan mata-mata tidak lama setelahnya. Namun, ketiganya dibebaskan pada tahun 2021.

Peristiwa ini menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan informasi dalam konteks kegiatan online. Peringatan CSIS juga menjadi pengingat bahwa individu harus berhati-hati dengan informasi yang mereka bagikan secara online dan memastikan keamanan profil mereka di platform media sosial.

Jepang Meningkatkan China Menjadi ‘Ancaman’ Pertahanan

, , , , , , , 0

Jepang akan meningkatkan China menjadi “tantangan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya” dalam Strategi Keamanan Nasionalnya yang telah direvisi. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan mitra koalisinya Komeito pada 12 Desember 2022 sepakat untuk merevisi dokumen strategi untuk pertama kalinya sejak disusun pada 2013.

Makalah kebijakan tersebut bersama dengan Strategi Pertahanan Nasional dan Pedoman Program Pertahanan Nasional yang diperbarui, akan diserahkan ke kabinet untuk konfirmasi minggu ini sebelum mendapatkan persetujuan.

Hal ini bertepatan dengan pengumuman baru-baru ini oleh Perdana Menteri Fumio Kishida bahwa Jepang akan secara signifikan meningkatkan pengeluaran pertahanan, hingga mencapai 2 persen dari produk domestik bruto pada tahun 2027.

Jepang selama bertahun-tahun menganut kebijakan tidak resmi yang membatasi pembelanjaan pertahanan hingga 1 persen dari PDB, meskipun kebijakan itu semakin meningkat selama dekade terakhir.

Menurut laporan South China Morning Post, versi baru dari dokumen Strategi Keamanan Nasional menyebut China sebagai ancaman, peningkatan yang signifikan dari makalah tahun 2013 yang menggambarkan Beijing sebagai “masalah yang menjadi perhatian komunitas internasional”.

Draf awal untuk versi baru menyatakan bahwa rudal China yang jatuh di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang di sekitar prefektur Okinawa pada bulan Agustus adalah ancaman bagi Jepang dan masyarakat di wilayah tersebut.

Ungkapan itu memicu perdebatan dalam koalisi yang berkuasa, dengan Komeito tampaknya menolak penggunaan kata “ancaman”. Solusinya tampaknya adalah mempertahankan istilah “ancaman” tetapi menghapus referensi langsung ke Jepang, meskipun ada sedikit keraguan tentang posisi Tokyo saat ini. “Ketika dokumen asli pertama kali dirilis pada tahun 2013, ada banyak kepekaan terhadap kata-katanya,” kata Ryo Hinata-Yamaguchi, asisten profesor proyek di Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Lanjutan di Universitas Tokyo.

Kekhawatiran itu telah menyebar ke publik Jepang yang merasa takut dengan rekaman konflik di Ukraina dan saran bahwa China sedang bersiap untuk melancarkan serangan serupa di Taiwan. Sementara dukungan untuk peningkatan yang signifikan dalam pembelanjaan pertahanan mungkin menemui penolakan di masa lalu, jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan sebagian besar orang Jepang – lebih dari 80 persen – mendukung rencana pemerintah untuk meningkatkan pembelanjaan pertahanan.

Dengan dukungan publik, Kishida mengatakan dia bermaksud untuk menaikkan pengeluaran pertahanan dari 5,2 triliun yen (US$37,8 miliar) per tahun saat ini menjadi 6,5 triliun yen pada tahun 2023. Pada tahun 2027, angka tersebut akan meningkat menjadi 9 triliun yen, setara dengan 2 persen dari PDB Jepang.

Makalah kebijakan baru secara eksplisit menyatakan bahwa Jepang bermaksud untuk mengembangkan “kemampuan serangan balik” domestik yang akan menargetkan fasilitas yang telah ditentukan oleh badan intelijen negara itu sedang bersiap untuk meluncurkan rudal melawan Jepang.

Dana juga disiapkan untuk pengembangan misil pertahanan, pesawat tempur canggih dan pengerasan pangkalan yang ada, serta drone dan pertahanan dunia maya dan luar angkasa. Hinata-Yamaguchi menekankan, bagaimanapun, bahwa logistik dan perbekalan Pasukan Bela Diri Jepang sangat membutuhkan perhatian, menyebut laporan kekurangan peralatan dan amunisi “sangat mengganggu”.