Kilas Balik : Nasib Tembok Perbatasan AS-Meksiko
Presiden Donald Trump berhasil membangun tembok di perbatasan AS dan Meksiko untuk mencegah imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba, sesuai janji rencananya di pemilu 2016. Langkah ini mencerminkan pendekatan keamanan nasional tradisional yang mengutamakan perlindungan fisik. Trump melihat imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan kelangsungan negaranya, sehingga solusi yang ia tawarkan berfokus pada penghalang fisik yang konkret. Tembok ini menjadikannya simbol kepemimpinan Donald Trump yang penuh gejolak, sebuah rencana ambisius yang tidak pernah terwujud sepenuhnya. Namun, ancaman modern tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. National Security dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yaitu militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dalam pendekatan ini, sektor militer hanyalah salah satu elemen penting dalam konsep keamanan. Namun, seiring dengan kemajuan dunia dan dinamika hubungan internasional, ancaman yang muncul tidak lagi terbatas pada aspek militer, melainkan juga mencakup berbagai faktor lain seperti ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, degradasi lingkungan, serta kebutuhan pangan juga bisa menjadi permasalahan sosial yang terdapat dalam teori ini.
Trump awalnya mengklaim biayanya $12 miliar dan akan ditanggung Meksiko, namun laporan Departemen Keamanan Dalam Negeri memperkirakan angkanya mencapai $21,6 miliar. Masyarakat AS menjadi mempertanyakan keefektifannya karena imigran dan penyelundup tetap bisa menemukan cara lain melintasi perbatasan.
Secara diplomatik, proyek pembangunan tembok ini menuai banyak kritik karena dianggap dapat merusak hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Meksiko. Sejak era kepemimpinan George H.W. Bush hingga Barack Obama, hubungan kedua negara telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan keamanan. Namun, narasi yang dibangun oleh Presiden Trump tentang tembok perbatasan ini justru berisiko menghancurkan kemajuan tersebut. Dari segi lingkungan, tembok mengancam habitat satwa langka seperti jaguar dan kura-kura gurun, mengganggu ekosistem, serta berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Efektivitas tembok pun diragukan karena penyelundupan bisa dilakukan melalui terowongan, drone, atau jalur laut. Sejak 1989, penyelundup telah menggunakan terowongan canggih untuk memasukkan narkoba ke AS, membuktikan bahwa solusi fisik saja tidak cukup dalam menghadapi ancaman modern.
Pada 2020, Joe Biden mengalahkan Trump dan menghentikan sebagian pembangunan tembok, meski beberapa bagian tetap dilanjutkan untuk memenuhi kontrak. Sementara itu, gubernur Partai Republik tetap membangun penghalang dengan dana pemerintah dan swasta. Dengan terpilih kembali nya dengan pelantikan kedua nya di tahun 2025, masih belum ada kabar baru mengenai pelanjutan pembuatan tembok tersebut dikarenakan banyak kepentingan dunia yang lebih didahulukan oleh nya.
Dalam masa jabatan pertama Donald Trump di tahun 2016, banyak janji yang dilontarkan oleh nya terutama dengan perspektifnya yang vokal terhadap permasalahan imigrasi. Pembuatan tembok di perbatasan dan rencana deportasi adalah strategi yang diajukan oleh Donald Trump dengan asumsi bahwa memperkuat perbatasan fisik akan meningkatkan keamanan dan kedaulatan negara. Namun, berbagai tantangan muncul, termasuk biaya besar, dampak diplomatik negatif terhadap hubungan AS-Meksiko, dan kerusakan ekosistem. Selain itu, efektivitasnya dipertanyakan karena penyelundup dan imigran ilegal dapat mencari alternatif lain, seperti melalui terowongan dan teknologi canggih. Ini menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya berpusat pada aspek militer dan batas fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan ancaman non-tradisional seperti lingkungan, hubungan internasional, serta penggunaan teknologi dalam kejahatan dunia maya. Meskipun proyek tembok perbatasan Trump sebagian besar dihentikan oleh Biden, perdebatan mengenai strategi terbaik dalam menjaga keamanan nasional AS terus berlanjut di tengah perbedaan ideologi politik dan kebijakan pemerintahan.
