Instabilitas Sosial

January 5 2022

PM Sudan Putuskan Mundur Pasca Gagal Menurunkan Eskalasi Domestik

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Demokrasi, Demokratisasi, Instabilitas Sosial, Sudan 1

Meski masyarakat lokal, regional, dan internasional meminta Perdana Menteri (PM) Sudan, Dr. Abdallah Hamdok, untuk memikirkan kembali rencananya mundur, namun Hamdok tetap yakin untuk turun dari jabatannya. (Mantan) PM Hamdok mengumumkan dirinya mundur dari jabatan sebagai perdana menteri pada hari Minggu 2 Januari 2021 lalu.

“Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan negara kita dari bencana ini,” kata Hamdok. Keputusan mundur didasari adanya kebuntuan politik dan protes pro-demokrasi pasca kudeta militer di negara transisi demokrasi tersebut. Kematian demonstran dan kegagalan Hamdok mengendalikan perkembangan politik negaranya juga menjadi dasar mundurnya Hamdok.

Sekitar tanggal 22 Desember 2021 lalu, terdapat sebuah laporan mengenai PM Sudan, Hamdok, yang menyatakan bahwa Ia berencana mundur dari jabatannya. Hamdok memberitahu pada kelompok politik nasionalis dan cendekiawan mengenai rencananya mundur dalam beberapa jam.

Hamdok mengingatkan kembali mengenai kejadian kudeta pada tanggal 21 November 2021 sebelumnya. Kejadian tersebut membuat kekuatan militer mengambil alih kekuasaan politik domestik dan penghentian kerja sama transisi dengan partai politik.

Selanjutnya, meskipun draf atau rancangan awal perjanjian didiskusikan dengan berbagai kekuatan partai politik, namun hasilnya tetap dikritisi oleh partai dan masyarakat umum.

Protes Masyarakat dan Syarat dari Hamdok

Dampak kudeta membuat ratusan ribu masyarakat Sudan turun ke jalan memprotes pemerintahannya. Masyarakat memprotes baik untuk ketidaksetujuan pada kekuasaan militer dan kepemimpinan kembali Hamdok pasca dijadikan ‘tahanan rumah’ oleh militer. Pihak militer menolak adanya tindakan penahanan, terlebih karena PM Hamdok tinggal di rumahnya sendiri atas keputusannya pribadi.

PM Hamdok menekankan akan melakukan transisi dan menghentikan pertumpahan darah di Sudan. Hamdok juga sudah mendorong dilakukannya dialog dan pertemuan nasional untuk sekaligus menggambarkan rencana dan upaya menuju transisi yang ‘sempurna.’

Selama protes di Sudan, terdapat sekitar 47 orang dilaporkan tewas. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menerima laporan adanya tindak kekerasan seksual pada sekitar 13 orang wanita. Kondisi ini semakin memperparah kondisi keamanan dan sosial di Sudan.

Sumber terdekat Hamdok sebelumnya memberitahukan bahwa Hamdok akan hanya berada dalam posisi pemerintahan jika Ia mendapat dukungan politik dan perjanjian dapat disepakati. Hamdok menekankan perlunya pihak militer melepaskan para tahanan politik dan adanya kebebasan berekspresi serta kebebasan Hamdok memilih kabinet baru. Namun, Hamdok menyadari adanya penurunan dukungan baik dari publik, politisi, dan kekuatan militer.

Hamdok tetap bertekad mundur dan respons AS

PM Hamdok sebenarnya dijadwalkan untuk memberikan pidato terkait kondisi di Sudan, namun harus dibatalkan karena Hamdok sudah bertekad mundur dari jabatannya.

Selanjutnya, pertemuan antara Hamdok dan kepala bersenjata tetap dilangsungkan. Namun, mereka tidak cukup mampu meyakinkan Hamdok terkait keputusannya untuk turun dari jabatannya. Pada kesempatan lain, terdapat pertemuan antara Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan, dengan Komandan Pasukan Khusus, Mohamed Hamdan Daglo. Mereka membahas mengenai risiko dari mundurnya Hamdok bagi kestabilan kekuasaan di Sudan.

Di sisi lain, Sekretaris Negara AS, Anthony Blinken, meminta kekuatan militer untuk melakukan gencatan senjata pada demostran. AS juga menuntut agar para pelaku kejahatan pada sipil untuk diminta pertanggung jawabannya.

AS mendorong agar pemimpin Sudan dapat mempercepat upaya pembentukan “kabinet berkredibel.” Badan yang perlu dibentuk yakni sebuah parlemen internal dan badan yudisial pemilihan yang akan mempersiapkan rencana penyelenggaraan pemilihan umum Sudan tahun 2023 nanti.

December 22 2021

Perkumpulan Negara Muslim Janji Kirimkan Dana Bantuan untuk Afghanistan

Chatrine Debora Africa, Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Afghanistan, Indonesia, Instabilitas Sosial, kerja sama, Kesetaraan Gender 0

Sedikitnya utusan dari 57 negara Islam dan delegasi pengamat bertemu di Pakistan pada hari Minggu (19/12). Pertemuan dilaksanakan guna membahas isu kemanusiaan Afghanistan. Total ada 70 delegasi yang hadir dalam pertemuan genting ini.

Pertemuan ini digadang-gadang sebagai pertemuan puncak komunitas internasional terbesar pasca isu krisis Afghanistan meningkat. Dilansir CNN, para utusan ini juga ingin menguji hubungan diplomatik dengan Taliban. Belum ada negara yang mengakui pemerintahan Taliban secara resmi.

Pertemuan yang diinisiasi oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ini membahas penanganan krisis di Afghanistan. Dampak pertemuan ini membuat ibu kota Pakistan ditutup bahkan dipagari oleh kawat berduri. Selain itu, wilayah pertemuan juga dijaga ketat oleh petugas kepolisian dan tentara.

Kondisi krisis di Afghanistan sangat memprihatinkan, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengingatkan bahwa Afghanistan berada di ambang batas krisis kemanusiaan terparah di dunia. Aspek dan kebutuhan dasar seperti pangan, lalu bahan bakar dan juga uang kertas semakin langka. Lebih jauh lagi, kondisi krisis ini juga diperburuk karena beberapa aset dan aliran bantuan dibekukan oleh komunitas internasional.

Hasil pertemuan memutuskan bahwa negara anggota OKI akan membuka saluran keuangan dan perbankan. Langkah ini ditetapkan guna melanjutkan likuiditas dan aliran bantuan keuangan dan kemanusiaan. Kesepakatan ini diharapkan dapat mendorong PBB dan masyarakat internasional agar mendukung dan mengirimkan bantuan ke Afghanistan.

Menlu Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, menyebutkan dana pembangunan akan berada di bawah Bank Pembangunan Islam. Namun, upaya dan langkah tersebut masih belum dijabarkan lebih lanjut. Selanjutnya dari sisi kesehatan, Menlu dari negara anggota OKI juga bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia untuk mengatasi ketersediaan vaksin dan suplai obat-obatan bagi masyarakat Afghanistan.

Dalam akhir pertemuan, Menlu dari negara anggota OKI juga menyatakan janjinya untuk berperan besar dalam mendistribusikan bantuan kemnusiaan di Afghanistan, baik bantuan kemanusiaan berupa dana ekonomi (kerja sama dengan Humanitarian Trust Fund) dan program keamanan pangan di Afghanistan. Langkah ini diambil guna mendukung pencapaian perdamaian, keamanan, stabilitas, dan pembangunan di negara konflik tersebut.

Diplomasi Indonesia dalam Sela Pertemuan OKI

Dalam sela pertemuan Sidang Luar Biasa OKI, Menlu Indonesia melakukan pertemuan dengan perwakilan Taliban, Jerman, dan AS. Isu yang dibahas yakni mengenai situasi kemanusiaan, edukasi, dan peningkatan pemberdayaan wanita.

Pertemuan ini juga ditujukan untuk menunjukkan dan memberitahukan bagaimana kondisi Afghanistan. Kondisi di Afghanistan bukan hanya mengenai pengambilalihan kekuasaan karena terdapat ancaman krisis kemanusiaan lain yang terjadi. Terdapat kondisi sosial budaya yakni pembatasan hak perempuan, dan juga isu kelaparan serta kemiskinan, dsb.

Dilansir BBC, data dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB menunjukkan sebanyak 23 juta orang terancam kelaparan, terdapat pembatasan akses kesehatan, menurunnya kondisi kesehatan dan gizi anak-anak, dan 70 persen guru yang tidak mendapatkan gaji.

Pertemuan sela ini menjadi upaya pemerintah Indonesia untuk menggalang dukungan dunia agar bersedia memberikan bantuan kemanusiaan di Afghanistan. Menlu Retno mengharapkan Taliban menghormati janji agar terciptanya Afghanistan yang damai, stabil, dan makmur. Terlebih mengenai penghormatan hak perempuan Afghanistan.

Indonesia mengaplikasikan politik luar negeri bebas aktif dalam isu Afghanistan. Upaya ini juga menunjukkan dukungan Indonesia pada pencapaian kestabilan regional dan global karena isu Afghanistan ini.

July 16 2021

Mantan Presiden Afrika Selatan Dipenjara, Bentrokan Pendukung Tewaskan 72 Orang

Chatrine Debora Africa, News Afrika Selatan, Bentrokan, Instabilitas Sosial, Jacob Zuma, Korupsi, Populisme 2

Mantan Presiden Afrika Selatan periode 2009 – 2018 Jacob Zuma (79 tahun), menyerahkan diri ke kepolisian setelah bertahun-tahun menyangkal keterlibatannya dalam praktik korupsi, pencucian uang, dll., pada masa pemerintahannya. Sebelumnya Zuma merupakan wakil Presiden di tahun 1999, di mana pada tahun 2008 Zuma untuk pertama kali dituduh melakukan penipuan, jual beli senjata ilegal dan kegiatan lain senilai USD 5 miliar. Namun dikarenakan terus menyangkal keterlibatannya, Zuma masih bisa mencalonkan diri sebagai presiden di periode selanjutnya.

Korupsi ini melibatkan para pengusaha yang dekat dengan Zuma yakni Atul, Ajay, dan Rajesh Gupta, di mana mereka diizinkan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan pemerintah, termasuk merekrut atau memecat menteri-menteri.

Zuma sudah diberikan batas waktu 5 hari oleh pengadilan untuk menyerahkan diri atas tuntutan masa tahanan 15 bulan di penjara guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Zuma menyerahkan diri tepat di waktu tengah malam saat tenggat waktu penangkapannya berakhir.

Zuma merupakan politisi kontroversial yang sering menggunakan kata-kata kasar saat pidato terutama pada Jan van Riebeeck, seorang administrator Belanda, yang dinilai Zuma sebagai pembawa kehancuran di Afrika Selatan karena membuka jalan bagi kolonisasi Eropa di Afrika.

Pendukung Zuma Bentrok

Zuma termasuk pemimpin populis yang menggunakan isu-isu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan dukungan politiknya di Afrika Selatan. Zuma juga merupakan figur dari penghapusan sistem rasis apartheid di Afrika Selatan. Kebanyakan demonstran pendukung Jacob Zuma merupakan etnis Zulu dari kalangan anak muda yang berada di kondisi kesulitan ekonomi, tidak mengenyam pendidikan, dan miskin, sehingga pernyataan Zuma yang seakan mempromosikan perekonomian semakin meningkatkan suaranya.

Ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, ketidakpuasan kondisi ekonomi, sosial, dan politik berada di puncaknya, terlebih dengan penangkapan Zuma memicu pandangan bahwa pemerintah menargetkan politisi yang mendukung masyarakat terpinggirkan.

Selama hampir seminggu, para pendukung mengalami bentrok dengan kepolisian yang melawan kembali menggunakan peluru dan bahkan dikerahkan juga anggota militer untuk menambah kekuatan melawan demonstran.

Keadaan di sana sangat kacau, terutama di dua wilayah yakni Gauteng dekat Johannesburg dan KwaZulu-Natal, yakni provinsi Zuma berasal. Angka kematian terbanyak berada di KwaZulu-Natal dengan 26 orang, 19 orang di Gauteng, dan sisanya berada di beberapa wilayah lain. Kelangkaan bahan makanan dan obat-obatan di berbagai wilayah di Afrika Selatan semakin memperburuk keadaan, di mana banyak masyarakat yang menjarah toko-toko swalayan dan pabrik di wilayah tersebut.

Beberapa negara tetangga sudah melakukan peringatan bepergian pada warga negaranya untuk membatasi kunjungan ke Afrika Selatan untuk menghindari kerusuhan.