Energi terbarukan

Pembangkit listrik tenaga nuklir Neckarwestheim di tepi Sungai Neckar. Dengan pemisahan pembangkit listrik tenaga nuklir Isar 2, Neckarwestheim dan Emsland dari jaringan listrik, era pembangkit listrik komersial dengan pembangkit listrik tenaga nuklir di Jerman berakhir pada hari Sabtu. (Foto oleh Uwe Anspach/gambar aliansi via Getty Images)

April 18 2023

Jerman Menutup Tiga Pembangkit Terakhirnya

Anita Susanto Climate, Europe, News, Social and Culture Angela Merkel, Emisi, Energi terbarukan, Jerman, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, Perubahan Iklim 0

Tiga pembangkit listrik tenaga nuklir terakhir Jerman telah “ditutup” pada akhir pekan ini, menandai berakhirnya era nuklir negara itu yang telah berlangsung lebih dari enam dekade.

Pembangkit listrik tenaga nuklir telah lama diperdebatkan di Jerman, ada kelompok yang ingin mengakhiri ketergantungan mereka terhadap pembangkit yang tidak berkelanjutan dan mengganggu percepatan energi terbarukan, ada juga yang menganggapnya sebagai mematikan keran sumber energi rendah karbon yang andal.

Terkait perdebatan itu, pemerintah Jerman tetap berpegang pada keputusannya, “Posisi pemerintah Jerman jelas: tenaga nuklir tidak ramah lingkungan. Juga tidak berkelanjutan,” Steffi Lemke, Menteri Federal Jerman untuk Lingkungan dan Perlindungan Konsumen dan anggota Partai Hijau, mengatakan kepada CNN.

Penutupan tiga pembangkit listrik Emsland, Isar 2, dan Neckarwestheim, merupakan puncak dari rencana yang dijalankan lebih dari beberapa puluh tahun yang lalu. Pada 1970-an, gerakan anti-nuklir yang kuat di Jerman muncul, ketika sekelompok orang memprotes pembangkit listrik baru yang khawatir tentang risiko yang ditimbulkan oleh teknologi dan kaitannya dengan senjata nuklir.

Kecelakaan nuklir juga memicu penentangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir di Jerman seperti pembangkit listrik tenaga nuklir Three Mile Island di Pennsylvania pada tahun 1979 dan bencana tahun 1986 di Chernobyl yang menciptakan limbah radioaktif yang mencapai sebagian Jerman.

Pada tahun 2000, pemerintah Jerman berjanji untuk menghentikan tenaga nuklir dan mulai mematikan pembangkit listrik. Tetapi ketika pemerintahan baru berkuasa pada tahun 2009, pembangkit listrik tenaga nuklir mendapatkan penangguhan sebagai teknologi penghubung untuk membantu negara beralih ke energi terbarukan.

Hingga pada Maret 2011, gempa bumi dan tsunami menyebabkan tiga reaktor pembangkit listrik Fukushima Daiichi meleleh. Bagi banyak orang di Jerman, bencana nuklir terburuk di Jepang adalah justifikasi “bahwa jaminan bahwa kecelakaan nuklir skala besar tidak ada,” kata Miranda Schreurs, profesor kebijakan lingkungan dan iklim di Technical University of Munich, kepada CNN.

Tiga hari kemudian Kanselir Angela Merkel berpidato menyebutnya sebagai “malapetaka yang tak terbayangkan bagi Jepang” dan “titik balik” bagi dunia. Dia mengumumkan Jerman akan mempercepat penghapusan nuklir, dengan pabrik yang lebih tua segera ditutup.

Dan setelah lebih dari 60 tahun menggunakan tenaga nuklir, Berlin akhirnya akan menutup tiga pembangkit aktif terakhirnya akhir pekan ini. “Ini adalah pencapaian besar bagi jutaan orang yang telah memprotes nuklir di Jerman dan di seluruh dunia selama beberapa dekade,” Paul-Marie Manière, juru bicara Greenpeace, mengatakan kepada CNN.

Jerman berencana mengganti sekitar 6% listrik yang dihasilkan oleh tiga pembangkit nuklir dengan energi terbarukan. Namun, lebih dari 30% energi Jerman berasal dari batu bara, bahan bakar fosil yang paling kotor, hal ini juga menjadi keputusan kontroversial pemerintah ketika Jerman beralih ke batu bara untuk membantu ketahanan energi.

Jerman telah berjanji untuk menutup pembangkit listrik tenaga batu bara terakhirnya paling lambat tahun 2038, dengan batas waktu 2030 di beberapa daerah. Hal ini bertujuan agar 80% listrik berasal dari energi terbarukan pada akhir dekade ini.

October 8 2022

Perang Rusia-Ukraina Memicu Revolusi Energi

Rifani Agnes Eka Wahyuni Climate, Europe, Politics, Think Energi terbarukan, revolusi energi, Rusia 0

Saat suara pertama rudal Rusia membangunkan orang-orang di berbagai kota di Ukraina pada pagi hari tanggal 24 Februari 2022, itu juga menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah energi. Fakta bahwa Rusia memulai perang agresi yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan di tengah-tengah Eropa menjadi akhir dari strategi Rusia yang telah lama dimainkan, dengan berpura-pura bertindak melakukan bisnis minyak dan gas standar yang hanya tertarik pada keuntungan. Sebaliknya, seperti yang ditunjukkan oleh perang di Ukraina dan penghentian pasokan gas ke Eropa dalam beberapa bulan terakhir, Kremlin selalu menganggap pasokan energinya sebagai senjata yang dapat digunakan dalam krisis. Di sektor energi, perubahan tektonik biasanya membutuhkan waktu—transformasi energi di Eropa sekarang berjalan dengan kecepatan kilat. Musim dingin ini bisa menjadi yang terakhir ketika Rusia masih bisa mempengaruhi agenda energi global.

Energi Rusia dan Ukraina

Sebelum tahun 2022, Rusia sering menerapkan leverage energinya atas Ukraina. Rusia menawarkan diskon harga dan kondisi yang menguntungkan untuk membeli gas sebagai imbalan kesetiaan politik dan membuat keputusan politik yang “benar”. Rusia menghukum para pemimpin negara yang tidak berani menyetujui persyaratannya dengan menciptakan krisis energi, memeras dengan harga gas yang lebih tinggi, dan menahan pasokan. Tentu saja, Rusia telah lama memiliki teman simpatik di antara elit politik dan komersial di Ukraina dan negara-negara anggota UE. Alat rekrutmen utama bagi perusahaan energi Rusia dengan mempekerjakan pensiunan politisi tingkat tinggi dari negara-negara target.

Pada tahun 2006 dan 2009, Rusia mengobarkan perang gas melawan Ukraina dan mencoba memanipulasi Uni Eropa. Hal ini juga telah mencoba beberapa kali sampai siap untuk permainan besar tahun 2021, ketika manipulasi Rusia dengan penyimpanan gas di seluruh Eropa bersamaan pemerasan dengan mencoba mendorong peluncuran proyek politik Nord Stream 2 yang sebagian besar berkontribusi pada meroketnya harga gas. Para pembuat keputusan UE tampaknya akhirnya memahami bahwa Rusia menggunakan pasokan energi untuk tujuan geopolitik. Namun, para pelobi masih berusaha meyakinkan kami bahwa kenaikan harga pada tahun 2021 hanyalah kebetulan karena beberapa faktor yang tidak terkait.

Keputusan tentang memasok energi Eropa yang telah dibuat Rusia selama perang sangat keterlaluan dan termasuk mengubah mata uang kontrak menjadi rubel Rusia; memotong pasokan (termasuk sepenuhnya untuk beberapa konsumen Eropa); memanipulasi rute transportasi Ukraina, menurunkan beban ekspor; dan secara artifisial mengurangi atau menghentikan rute Nord Stream 1 untuk memberi lebih banyak tekanan pada Eropa. Rusia telah bertaruh untuk meyakinkan Eropa bahwa energi Rusia adalah kunci penggunaan energi global.

Namun, Uni Eropa telah mengambil banyak langkah positif dalam menanggapi agresi Rusia. Baru-baru ini mengadopsi paket RePowerEU yang dengan jelas menyatakan tujuannya untuk memisahkan Eropa dari energi Rusia. Beberapa paket sanksi yang terkoordinasi dengan baik termasuk penghapusan penggunaan batu bara dan minyak secara bertahap di Uni Eropa. Untuk saat ini, sepertinya Eropa telah mengambil pelajaran dari tahun sebelumnya, karena ada perdebatan tentang mendapatkan kembali kendali atas infrastruktur energi kritis di beberapa negara Uni Eropa. Selain itu, bahkan pasar terbesar sumber daya energi Rusia sangat vokal mengubah strategi mereka untuk menghindari bahan bakar Rusia.

Setelah melakukan langkah awal untuk membuktikan penggunaan energi dalam hal minyak dan gas sebagai senjata, kini Rusia fokus pada sektor nuklir. Rusia merebut dua pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina. Sementara tentara Ukraina secara efektif melawan pembangkit listrik tenaga nuklir Chornobyl, Rusia menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar Eropa di kota Energodar untuk pemerasan. Tidak hanya menempatkan personel dan peralatan militernya di fasilitas itu, tetapi juga menempatkan pekerja Rosatom di sana, menyiksa dan membunuh perwakilan personel pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, dan menembaki wilayah pembangkit listrik tenaga nuklir untuk memutuskannya dari jaringan Ukraina. Langkah ini secara efektif menempatkan tindakan Rusia di tempat eksklusif bagi negara-negara teroris energi yang menggunakan semua sumber daya yang tersedia sebagai senjata yang tepat.

Apa permainan Rusia dalam kasus ini? Beberapa orang di Kremlin tampaknya percaya bahwa pada titik tertentu Eropa akan berada dalam ketakutan akan harga energi yang tinggi dan risiko kecelakaan nuklir di Ukraina sehingga mereka akan memohon kepada Rusia untuk kembali ke status quo ante (penarikan pasukan musuh dan pemulihan kepemimpinan/keadaan Kembali seperti sebelum perang). Pejabat Rusia memperkirakan bahwa harga energi akan lebih tinggi di musim dingin dan Uni Eropa harus melakukan beberapa langkah yang tidak populer untuk mempertahankan pasokan dan keseimbangan energinya. Namun, Rusia sepenuhnya salah dalam setidaknya satu asumsi. Setelah invasi brutal dan mematikan Rusia ke Ukraina, jalan kembali ke keadaan sebelumnya tidak ada lagi. Selain itu, Eropa telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kemungkinana menipisnya kapasitas energi pada musim dingin.

Kemungkinan besar bahwa musim dingin ini akan sulit bagi banyak masyarakat Eropa, terutama bagi Ukraina. Invasi militer Rusia ke Ukraina mendorong percepatan revolusi energi yakni gerakan transisi energi di kawasan Eropa. Sanksi ekonomi dan embargo impor migas dari Rusia membuat kawasan Eropa harus segera membenahi aliran suplai energinya dan mengakselerasi penyediaan energi terbarukan. Namun, benua Eropa sedang bersiap untuk hal-hal yang terburuk, agar orang Eropa dapat bertahan di musim dingin yang sulit, terutama jika alternatifnya adalah menyerah pada Moskow.

_126427122_7bf254311798e009e4fc36c5b5ecf98cab1816c4

August 26 2022

PM Jepang Kishida memerintahkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir baru

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, News, Tech Energi terbarukan, Fumio Kishida, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 0

Jepang memasuki fase baru dalam kebijakan energi nuklir, Perdana Menteri Fumio Kishida pada hari Rabu (23/8) memerintahkan akan memulai kembali pembangunan pembangkit nuklir yang lebih 10 tahun menganggur pasca bencana Fukushima serta demi pengembangan reaktor nuklir generasi berikutnya. Keputusan PM Kishida untuk mengindahkan beban politik yang dihadapi dalam sektor tenaga nuklir dimaksudkan untuk mengendalikan melonjaknya biaya energi bagi rumah tangga dan perusahaan dan untuk mendukung produsen teknologi nuklir Jepang.

“Pemerintah akan mempertimbangkan untuk memperpanjang umur reaktor nuklir yang ada – menyoroti bagaimana krisis Ukraina dan melonjaknya biaya energi telah memaksa perubahan opini publik dan pemikiran ulang kebijakan terhadap tenaga nuklir. Apa pun yang terjadi secara global, kita perlu mempersiapkan segala kemungkinan sebelumnya untuk meminimalkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat” ujar PM Kishida.

Tidak adanya pembangkit nuklir baru yang dibangun di Jepang sejak bencana 2011, ketika gempa bumi terbesar dalam sejarah negara itu menyebabkan kehancuran di pembangkit listrik Fukushima Daiichi. Dari 10 reaktor secara resmi terdaftar telah dihidupkan kembali, hanya lima yang benar-benar menyediakan daya. Salah satunya, Genkai No. 4 di Prefektur Saga, akan segera offline untuk menyelesaikan peninjauan keselamatan yang diperlukan untuk di musim dingin. Lima lainnya masih belum beroperasi karena mereka sedang menyelesaikan pekerjaan keselamatan yang perlu dihidupkan kembali, atau mereka sedang offline untuk pemeriksaan rutin.

Rencana untuk meneliti pembangunan reaktor nuklir baru, yang menurut para ahli bisa lebih aman daripada yang menggunakan teknologi yang ada, menandai perubahan kebijakan pemerintah sejak krisis Fukushima. Kebijakan energi Jepang sebagian besar telah lumpuh sejak bencana 2011 yang memaksa Jepang melakukan penutupan terhadap sebagian besar reaktor nuklirnya. Hal ini berdampak memaksa Jepang untuk beralih ke sumber energi konvensional yakni batu bara, gas alam dan bahan bakar minyak walaupun Jepang telah berjanji untuk mencapai emisi nol karbon bersih pada tahun 2050.

Kenaikan besar harga energi global yang sebagian besar didorong oleh perang Ukraina telah membuat negara-negara lain mempertimbangkan kembali kebijakan energi, tak terkecuali Jepang yang turut mengimpor sebagian besar energinya, dimana Jepang bergantung pada Rusia untuk sekitar 9 persen dari kebutuhan gas alam cairnya.

Tom O’Sullivan dari konsultan energi Mathyos, menyatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi Jepang untuk merevisi kebijakan reactor nuklir ini mengingat Jepang sudah membayar lebih untuk listrik daripada kebanyakan negara G7 lainnya, yang menjadikan masalah terhadap daya saing industri Jepang.

Sebelum Fukushima, Jepang memperoleh sekitar sepertiga listriknya dari reaktor nuklirnya. Sekarang, hanya enam yang beroperasi dengan upayang pengaktifan kembali terhambat oleh serangkaian insiden keselamatan dan ketidakpercayaan publik yang mendalam terhadap Tepco dan perusahaan listrik lainnya. Menghidupkan kembali pembangkit nuklir telah menjadi fokus lobi yang intensif oleh perusahaan-perusahaan Jepang tahun ini, menurut orang-orang yang terlibat langsung. Ancaman pemadaman listrik Tokyo dan perang Ukraina adalah bagian besar dari perluasan jumlah perusahaan yang terlibat, kata mereka, meskipun banyak yang benar-benar memulai seruan mereka untuk memulai kembali setelah peringatan 10 tahun krisis Fukushima.

Meskipun telah ada tanda-tanda bahwa adanya peningkatan opini positif oleh publik, terhadap upaya pengaktifan kembali reaktor nuklir mengingat kekhawatiran tentang kenaikan harga energi, walaupun suara oposisi tetap ada. Berdasarkan jajak pendapat nasional yang dilakukan oleh NNN dan Yomiuri Shimbun menunjukkan hasil survei bahwasanya selama reaktor memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh Otoritas Regulasi Nuklir, maka 54% responden mendukung pengaktifan Kembali reactor nuklir, sementara 37% menentang.

June 28 2021

China Menyusul Eropa dalam Pengembangan Energi Terbarukan?

Chatrine Debora News China, Energi terbarukan, Eropa, Isu Lingkungan, Lingkungan 0

Pembahasan terkait transisi penggunaan energi “kotor” merujuk pada batu bara, minyak bumi ke penggunaan energi “bersih” yakni energi terbarukan seperti dari sinar matahari, panas bumi, angin, dll., terus digalakkan. Hal ini dilakukan agar dunia semakin mengembangkan riset dan teknologinya dalam mendukung transisi energi global yang menghasilkan emisi dan polusi ke sumber energi terbarukan demi menjaga lingkungan dan aspek lain yang turut terdampak seperti ekonomi.

China dan Amerika Serikat (AS) menjadi dua negara tertinggi penghasil emisi karbon, di mana riset tahun 2019 dari Grup Rhodium menyatakan China menghasilkan sebesar 27 persen emisi, disusul Amerika yang berkisar kurang dari setengahnya yakni 11 persen. Indonesia juga menjadi negara teratas kelima setelah negara anggota Uni Eropa yang menghasilkan emisi sebanyak 3,4 persen di dunia.

Data dari Carbon Brief menunjukkan bahwa China masih menempati peringkat teratas penghasil emisi, meskipun sempat turun sebanyak 3 persen dikarenakan pandemi, namun mengingat pemulihan ekonomi China yang cukup cepat, jumlah emisi yang dihasilkan juga turut meningkat. Bahkan di kuartal pertama 2021 saja, emisi karbondioksida China naik menjadi 14,5 persen karena tingginya permintaan dan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Target “Netralitas Karbon”

Sama seperti kebanyakan negara, terdapat target dari negara untuk mencapai pengurangan emisi karbon, termasuk China yang menargetkan “netral karbon” atau net zero emission pada tahun 2060. Netral karbon sendiri didefinisikan sebagai penghilangan semua emisi gas rumah kaca buatan manusia dari atmosfer sehingga suhu global menjadi lebih stabil. Memang perlu digaris bawahi, upaya netralitas dan transisi ke energi terbarukan tidaklah mudah dan murah, namun juga bukan berarti tidak bisa dilakukan. Transisi energi ini memerlukan pengembangan riset dan teknologi canggih, kekuatan kebijakan politik, dan investasi pasar yang mendukung di semua sektornya. Selain itu, diperlukan juga komitmen negara dan perusahaan-perusahaan yang masih sulit lepas dari energi “kotor” dalam aktivitas operasionalnya.

Meskipun begitu, China cukup menganggap serius energi terbarukan, terutama penggunaan angin yang bisa digunakan untuk irigasi pada aspek pertanian. China berhasil menjadi negara kapasitas listrik terbesar dengan kapasitas 100GW yang mana 1 GW saja mampu memberikan daya ke lebih dari 300,000 rumah. Hal ini dikarenakan adanya transisi energi angin dengan pembangunan fasilitas energi angin sejak 2020 lalu di wilayah Gansu yang lebih banyak dibandingkan negara-negara lain di Asia dan juga Eropa yang sudah lebih dahulu menggunakan energi angin di negaranya.

Secara hukum dan kebijakan, China mengembangkan pengaturan terkait agenda energi hijaunya, termasuk mendorong investasi perusahaan dalam mendukung strategi inovasi energi tersebut. Hal ini dikarenakan pengaturan di China cenderung lebih cepat dibanding di Eropa yang “lambat dan rumit” karena memerlukan “integrasi” internal dan kolektif.

Pembangunan fasilitas energi angin China juga tidak hanya dilakukan di domestik, namun di wilayah Asia yakni Kazahktan dan Afrika Selatan. Berbagai pembangunan di wilayah domestik dan global ini tidak hanya memberikan solusi pada situasi di domestik, namun juga menunjukkan upaya China mencapai kepemimpinan politik lingkungan China dalam mengatasi urgensi krisis iklim di berbagai wilayah global.