Domestik politik

Pemimpin partai ANC Afrika Selatan yang juga presiden, Cyril Ramaphosa, saat disumpah menjadi anggota parlemen baru. Ramaphosa terpilih kembali sebagai presiden untuk periode kedua pada hari Jumat, 14/6/2024. (Sumber: AP Photo)

June 28 2024

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa Diisukan Kembali Maju di Pemilu

Chatrine Debora Africa, News, Politics Afrika, Domestik politik, Politik 0

Cyril Ramaphosa kemungkinan akan terpilih kembali sebagai presiden Afrika Selatan setelah partai terbesar kedua di negara tersebut menyatakan akan mendukung pemimpin Kongres Nasional Afrika (ANC). Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa di Afrika Selatan mengatakan bahwa beberapa partai politik telah menunjukkan minatnya untuk bergabung dengan pemerintahan persatuan nasional yang diusulkannya.

Ketika parlemen yang baru terpilih bersidang, pemimpin Aliansi Demokratik (DA) John Steenhuisen mengatakan bahwa partai oposisi utama yang dipimpin oleh kulit putih secara resmi menandatangani perjanjian pemerintahan dengan ANC dan sebagian dari perjanjian tersebut akan menjadikan Ramaphosa sebagai presiden. “Kami akan mendukung Presiden Cyril Ramaphosa dalam pemilihannya sebagai presiden Republik Afrika Selatan,” kata Steenhuisen.

Selain itu, setelah pertemuan Komite Eksekutif Nasional ANC di Cape Town, sekretaris jenderal Fikile Mbalula mengatakan bahwa mereka telah mencapai terobosan dalam kesepakatan bersama dengan beberapa partai politik yang telah mereka ajak bicara terkait pembentukan pemerintahan persatuan, namun Ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini.

“Semangat dari diskusi-diskusi itu bagus. Kami tidak akan mundur dari konsep pemerintahan persatuan nasional karena kami percaya konsep pemerintahan persatuan nasional bagi kami mewakili hasil pemilu. Tidak ada mayoritas langsung dan kami tidak dalam posisi untuk memerintah sendiri,” kata Mbalula.

ANC, yang pernah dipimpin oleh ikon global Nelson Mandela, mendominasi politik Afrika Selatan selama tiga dekade terakhir hingga kehilangan mayoritasnya dalam pemilihan umum nasional dan provinsi pada tanggal 29 Mei.

Partai yang biasanya memperoleh lebih dari 60 persen suara dalam semua pemilihan umum sejak tahun 1994, kecuali pada tahun 2019, ketika porsinya merosot menjadi 57,5 persen, hanya mendapatkan 40,18 persen suara.

ANC saat ini memiliki 159 anggota parlemen di Majelis Nasional yang beranggotakan 400 orang, sementara oposisi utama kanan-tengah Aliansi Demokratik (DA) memiliki 87 anggota, Partai Wesizwe (58), dan Pejuang Kebebasan Ekonomi (39), Partai Kebebasan Inkatha (IFP) yang beraliran kanan memiliki 17 kursi, dan 14 partai yang tersisa di parlemen masing-masing memiliki sembilan dan satu kursi.

Awal bulan ini, pemimpin partai ANC dan kepala negara Cyril Ramaphosa mengatakan bahwa partai tersebut telah setuju untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional setelah kehilangan mayoritasnya pada jajak pendapat tanggal 29 Mei.

“Kami telah sepakat untuk mengundang partai-partai politik untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional, pilihan terbaik untuk memajukan negara kita,” kata Ramaphosa.

Sidang pertama Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi akan diadakan pada hari Jumat dengan Ketua Mahkamah Agung Raymond Zondo yang akan memimpin pengambilan sumpah para anggota parlemen. Ketua Mahkamah Agung juga akan mengawasi pemilihan ketua Parlemen dan presiden yang baru, yang akan membentuk pemerintahan ketujuh yang akan memerintah negara tersebut.

2024-01-21T145114Z_531217093_RC2CM5AK7G5S_RTRMADP_3_FRANCE-MIGRATION-PROTEST-1706174376

February 20 2024

Prancis bergerak ke kanan dalam hal imigrasi

Rifani Agnes Eka Wahyuni Europe, Politics, Social and Culture, Think Domestik politik, Emmanuel Macron, immigration bill 0

Setidaknya selama satu dekade, migrasi tetap menjadi isu yang hangat dalam politik Eropa, memberikan umpan bagi partai-partai di sisi kanan spektrum ideologi. Dengan peningkatan populasi migran yang stabil dari 8,5 persen pada tahun 2010 menjadi lebih dari 10 persen pada tahun 2022,[1] situasinya tidak berbeda dengan di Prancis di mana isu ini telah lama mendominasi politik Prancis.

Tepat setelah Uni Eropa (UE) mencapai kesepakatan tentang Migrasi dan Suaka pada bulan Desember,[2] Parlemen Prancis mengesahkan undang-undang untuk mereformasi pendekatannya terhadap imigrasi sambil memerangi imigrasi ilegal. Setelah penolakan mentah-mentah terhadap versi rancangan undang-undang imigrasi Presiden Emmanuel Macron sebelumnya yang lebih lunak dan disusun dengan susah payah selama 18 bulan,[3] versi yang akhirnya disahkan oleh Parlemen secara signifikan diperketat untuk menarik perhatian kelompok sayap kanan.

Bahkan ketika memberikan izin tinggal sementara untuk sektor-sektor pekerjaan yang mengalami kekurangan tenaga kerja, RUU tersebut memperkenalkan kontrol yang ketat. Hal ini mencakup persyaratan[4] yang lebih ketat bagi imigran untuk membawa anggota keluarga, kuota tahunan untuk imigrasi, akses istimewa ke subsidi negara dan tunjangan kesejahteraan bagi warga negara Prancis di negara yang secara tradisional dikenal dengan sistem kesejahteraannya yang murah hati dan inklusif, biaya visa tambahan untuk pelajar asing, pencabutan kewarganegaraan ganda bagi warga negara Prancis yang dituduh melakukan kejahatan, pencabutan hak untuk mendapatkan kewarganegaraan Prancis secara otomatis bagi mereka yang lahir di Prancis, serta proses yang lebih mudah untuk mengusir para pendatang yang tidak memiliki dokumen.

“Ciuman kematian”

Tidak seperti perombakan pensiun Prancis yang kontroversial yang dipaksakan secara tidak demokratis pada Maret 2023 dengan melewati Parlemen dan menggunakan kekuatan konstitusional khusus,[5] RUU imigrasi dipilih di majelis rendah. Legislasi yang diperketat tersebut menerima 349 suara setuju dan 186 menentang,[6] di mana banyak anggota Partai Renaisans Macron dan koalisi sentrisnya yang abstain atau menentang RUU tersebut. Di sisi lain, semua 88 anggota sayap kanan memberikan suara mendukung RUU tersebut,[7] memberikan dukungan dan dukungan yang kuat. Banyak media Prancis yang menyebut langkah ini sebagai “ciuman kematian” dari pemimpin oposisi sayap kanan Marine Le Pen setelah kesan awal bahwa partainya, National Rally, akan abstain atau menentang RUU tersebut.[8]

Meskipun Macron berhasil meloloskan legislasi secara demokratis yang merupakan inti dari mandat keduanya, optik dari kompromi tersebut tidak mungkin lebih buruk lagi.

Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa sementara 70 persen dari populasi Prancis, termasuk 87 persen,[9] pendukung Macron sendiri mendukung RUU baru tersebut, 73 persen berasumsi bahwa RUU tersebut terinspirasi oleh ide-ide Le Pen, yang menyebabkan hasilnya disebut-sebut sebagai “kemenangan ideologis” yang masif bagi para pesaing Macron di sayap kanan.[10] Kudeta mengejutkan Le Pen dan langkah-langkah ketat yang terkandung dalam RUU tersebut juga membuat marah anggota koalisi Macron di sebelah kiri, menuduhnya menyerah pada tekanan dari sayap kanan dan mempertaruhkan nilai-nilai fundamental Republik Prancis. Selain itu, RUU tersebut, melalui penggabungan keyakinan sayap kanan, telah mengasingkan para pendukung yang memilih Macron sebagai alternatif dari sayap kanan,[11] dan sekarang menuduhnya menjadi “batu loncatan” mereka alih-alih menolak ide-ide mereka.[12] Sementara menteri kesehatan Prancis Aurélien Rousseau mengundurkan diri dari jabatannya,[13] Yannick Jabot dari Partai Hijau menyebut RUU tersebut sebagai kedatangan Trumpisme di Prancis.[14] Selain itu, proses ini telah mengungkap kesulitan pemerintahan yang terkait dengan mandat Macron yang lemah dari pemilu 2022,[15] yang menyebabkan hilangnya mayoritas parlemen. Seluruh kejadian ini telah mendorong perombakan pemerintahan dan pengunduran diri Perdana Menteri Prancis Élisabeth Borne dengan harapan dapat fokus pada prioritas baru, menjelang pemilihan Uni Eropa[16] yang dijadwalkan pada bulan Juni di mana partai-partai eurosceptic memimpin.

Mengarusutamakan sayap kanan

Dalam upaya mereka untuk meredakan kekhawatiran pemilih di tengah-tengah opini publik yang mengeras tentang imigrasi, partai-partai di seluruh papan telah menemukan diri mereka dalam keadaan terjepit untuk mengatasi masalah migrasi, yang telah berhasil dimanfaatkan oleh sayap kanan. Dengan demikian, kooptasi pusat terhadap poin-poin pembicaraan sayap kanan merupakan fenomena yang sedang diamati di seluruh politik Eropa, di mana arus utama mengarusutamakan dan melegitimasi politik sayap kanan.

Bagi Macron, ini bukan pertama kalinya ia mengakomodasi atau meniru retorika sayap kanan untuk kelangsungan hidup politiknya, seperti yang terlihat dari retorikanya yang semakin keras terhadap Islam pada tahun 2023.[17] Pada bulan September tahun lalu, Menteri Pendidikan Macron saat itu, Gabriel Attal, yang baru-baru ini ditunjuk sebagai Perdana Menteri Prancis yang baru, mengumumkan larangan mengenakan abaya di sekolah-sekolah demi kepentingan sekularisme.[18]

Bola sekarang berada di tangan pengadilan konstitusi Prancis untuk memeriksa apakah undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi atau perlu diubah.[19] Selain itu, peringatan bahwa ketika negara-negara Eropa, termasuk Prancis, menindak keras imigrasi, mereka secara bersamaan menghadapi penurunan populasi dan membutuhkan tenaga kerja migran, tidak dapat dihindari.

Ketika Prancis bergerak ke kanan dalam hal imigrasi, Macron mungkin telah berhasil mengesahkan undang-undang secara demokratis tentang masalah yang paling diperdebatkan dalam politik Prancis. Namun citranya sendiri, sebagai pembela demokrasi liberal dan alternatif sentris dari sayap kanan, tetap compang-camping.

[1] Michel Rose & Tassilo Hummel. Macron defends new French migration law despite political tensions. Reuters. 21 Desember 2023. https://www.reuters.com/world/europe/french-president-macron-defend-his-contested-migration-bill-tv-2023-12-20/

[2] European Commission. What is the New Pact on Migration and Asylum of the EU?. https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/new-pact-migration-and-asylum_en

[3] France 24. French parliament rejects Macron’s immigration bill in surprise vote. 11 Desember 2018. https://www.france24.com/en/france/20231211-french-parliament-rejects-macron-s-immigration-bill-in-surprise-vote

[4] Le Monde. French Parliament adopts Macron’s immigration bill. 19 Desember 2023. https://www.lemonde.fr/en/immigration/article/2023/12/19/french-parliament-adopts-government-s-immigration-bill_6359410_144.html

[5] Stacy Meichtry. Macron Government Bypasses France’s National Assembly to Pass Pension Overhaul. The Wall Street Journal. 16 Maret 2023. https://www.wsj.com/articles/macron-government-bypasses-frances-national-assembly-to-pass-pension-overhaul-26089695

[6] Aurelien Breeden & Catherine Porter. Macron compromises With Right to Pass Immigration Overhaul. The New York Times. 19 Desember 2023. https://www.nytimes.com/2023/12/19/world/europe/macron-immigration-overhaul.html

[7] Ibid.

[8] Hufh Schofield. Has Marine Le Pen given Emmanuel Macron the ‘kiss of death’?. BBC. 20 Desember 2023. https://www.nytimes.com/2023/12/19/world/europe/macron-immigration-overhaul.html

[9] Michel Rose & Tassilo Hummel. Macron defends new French migration law despite political tensions. Reuters. 21 Desember 2023. https://www.reuters.com/world/europe/french-president-macron-defend-his-contested-migration-bill-tv-2023-12-20/

[10] Theo Bourgery-Gonse. Le Pen claims ideological victory’after French lawmakers approve contested immigration bill. Euractiv France. 20 Desemebr 2023. https://www.euractiv.com/section/politics/news/le-pen-claims-ideological-victory-after-french-lawmakers-approve-contested-immigration-bill/

[11] Magali Lafaourcade. Yannick Jadot: ‘Vote Macron without hestitation, without ambiguity, in all clarity’. Le Monde. 21 April 2022. https://www.lemonde.fr/en/opinion/article/2022/04/21/yannick-jadot-vote-macron-without-hesitation-without-ambiguity-in-all-clarity_5981225_23.html

[12] Aurelien Breeden & Catherine Porter. Macron compromises With Right to Pass Immigration Overhaul. The New York Times. 19 Desember 2023. https://www.nytimes.com/2023/12/19/world/europe/macron-immigration-overhaul.html

[13] https://www.france24.com/en/live-news/20231220-%252525F0%2525259F%25252594%252525B4-french-health-minister-quits-as-controversial-immigration-law-splits-macron-s-ruling-party

[14] Hufh Schofield. Has Marine Le Pen given Emmanuel Macron the ‘kiss of death’?. BBC. 20 Desember 2023. https://www.nytimes.com/2023/12/19/world/europe/macron-immigration-overhaul.html

[15] The Economist. Emmanuel Macron lose his parliamentary majority. 19 Juni 2022. https://www.economist.com/europe/2022/06/19/emmanuel-macron-loses-his-parliamentary-majority

[16] The Economic Times. French PM Elisabeth Borne resigns, Emmanuel Macron to name new government. 8 Januari 2024. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/french-pm-elisabeth-borne-resigns-emmanuel-macron-to-name-new-government/articleshow/106645579.cms

[17] AlJaezeera. Muslim groups urge Macron end ‘divisive rhetoric, reject hatred’. 1 Novemebr 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/11/1/muslim-group-calls-on-macron-to-end-assault-on-islam-muslims

[18] https://indianexpress.com/article/explained/explained-global/france-ban-abaya-schools-explained-8930103/%252523:~:text=France%25252520has%25252520banned%25252520the%25252520Abaya,and%25252520the%25252520State%25252520is%25252520observed

[19] DW. France passess controversial immigration bill. 20 Desember 2023. https://www.dw.com/en/france-passes-controversial-immigration-bill/a-67772998

August 16 2023

Majelis Nasional Pakistan dibubarkan lebih awal dari yang diperkirakan

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, News, Politics Domestik politik, Majelis Nasional, Pakistan, Shehbaz Sharif 0

Pada hari Rabu, majelis rendah parlemen Pakistan dibubarkan di bawah saran Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Secara resmi diperkirakan akan berlangsung pada hari Sabtu ini, presiden memilih untuk membubarkan Majelis Nasional untuk melanjutkan pemilihan umum.

Sekarang, perdana menteri akan berkonsultasi dengan pemimpin oposisi untuk memutuskan pemerintahan caretaker. Sejak tahun 2018, ketika Majelis Nasional ke-15 dibentuk, telah terjadi berbagai tantangan terhadap stabilitas demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan secara keseluruhan di negara ini, termasuk banjir yang menyebabkan kerugian lebih dari $30 miliar dan dana talangan sebesar $3 miliar dari IMF karena adanya ancaman gagal bayar.

Meskipun politik telah menghadapi gejolak karena penangkapan mantan PM Imran Khan yang dilarang berpolitik, diharapkan PTI akan mencapai konsensus mengenai pemerintahan caretaker menjelang pemilu. Partai oposisi kemungkinan akan memegang mayoritas di Majelis Nasional tahun depan yang mungkin berarti hubungan yang lebih dekat dengan Rusia, peningkatan pajak untuk kesejahteraan yang lebih baik, mendukung Pembangunan Infrastruktur dan Lembaga Keuangan untuk sektor energi mereka, dan menangani korupsi. Namun, pemilihan umum diperkirakan akan tertunda karena adanya batasan-batasan konstituen baru setelah sensus baru-baru ini.

Sebanyak delapan Partai Politik (Parpol) Politik menyatakan sikap menolak Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).(KOMPAS.com / IRFAN KAMIL) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "8 Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, Mahfud MD: Silakan Saja, Pemerintah Tak Boleh Bersikap", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/01/08/17134101/8-parpol-tolak-pemilu-proporsional-tertutup-mahfud-md-silakan-saja. Penulis : Nirmala Maulana Achmad Editor : Ihsanuddin Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6 Download aplikasi: https://kmp.im/app6

January 10 2023

Partai Politik Beramai-Ramai Tolak Sistem Proporsional Tertutup untuk Pemilu 2024

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics Domestik politik, Partai, Pemilu, Pemilu 2024 0

Baru-baru ini wacana untuk pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mengundang pro kontra dikalangan partai politik dan masyarakat umum. Wacana ini muncul pasca sejumlah pihak mengajukan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Apa itu sistem proporsional tertutup dalam Pemilu?

Dilansir dari Kompas, sistem proporsional merupakan salah satu sistem dalam pemilu mengenai pemilihan satu daerah pemilihan dalam memilih beberapa wakil politik. Berbeda dengan proposional terbuka yang membuat pemilih dapat memilih langsung wakil-wakil legislatifnya, pada sistem proporsional tertutup maka pemilih hanya perlu memilih partai politik saja. Berdasakan sistem tertutup ini, maka memungkinkan pilihan partai politik tidak sesuai dengan pilihan pemilih.

Selain itu, sistem proporsional terbuka juga memungkinkan ada kader yang tumbuh karena dukungan dari bawah atau rakyat, sedangkan dalam proporsional tertutup maka akan didominasi oleh kader yang didukung dari kalangan atas dan memiliki kedekatan dengan partai.

Pimpinan Fraksi gelar pertemuan guna membahas isu sistem proporsional tertutup

Siang kemarin (8/1), terdapat 9 pimpinan partai politik yang mengadakan pertemuan guna menolak penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebanyak 8 dari 9 Fraksi partai politik di DPR menolak Pemilu 2024 digelar menggunakan sistem proporsional tertutup, yakni Fraksi Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan tegas menyatakan bahwa PKB menolak perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proposional tertutup.

Pertemuan pimpinan fraksi menghasilkan surat pernyataan sikap untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) agar konsisten dengan putusan tahun 2008 lalu. Berdasarkan pasal 168 ayat 2 UU Pemilu tahun 2017, Pemilu digelar dengan sistem proporsional terbuka. Pemimpin fraksi juga menilai bahwa sistem proporsional tertutup merupakan sebuah kemunduran demokrasi.

Dikhawatirkan memperkuat sistem oligarki

Analis politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Power, Ikhwan Arif, dan Akademisi Universitas Djuanda Aep Muhtar turut menilai sistem proporsional tertutup berpotensi menguatkan oligarki kepartaian. Arif berpandangan sistem proporsional tertutup mampu menghambat partisipasi publik dalam pemilu, dan merusak pola distribusi kepentingan langsung antara rakyat dan elit politik.

Di sisi lain, pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, menilai sistem proporsional tertutup memiliki berbagai kelebihan, dan lebih cocok untuk diterapkan pada penyelenggaraan pemilu legislatif secara serentak. Namun, Mada berpandangan bahwa sistem proporsional tertutup ini perlu diawali dengan pemilu pendahuluan atau proses kandidasi di internal partai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

(COMBO) This combination of file pictures created on April 12, 2022 shows French far-right Rassemblement National (RN) party presidential candidate Marine Le Pen (L) giving a speech during a campaign rally in Reims, eastern France, on February 5, 2022 and French President and La Republique en Marche (LREM) party candidate for re-election Emmanuel Macron (L) delivering a speech during the economic event "Choose Grand Est" in Pont-a-Mousson, northeastern France, on November 5, 2018. - French President Emmanuel Macron and his far-right rival Marine Le Pen on April 11, 2022 kicked off a final fortnight of bruising campaigning for the French presidency in a run-off that polls predict risks being tight. (Photo by Ludovic MARIN and STEPHANE DE SAKUTIN / various sources / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN,STEPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images)

April 17 2022

Pemilu Prancis 2022: antara Emmanuel Macron dan Marine Le Pen

Chatrine Debora Europe, News, Politics Domestik politik, Pemilu, prancis 0

Pemilihan umum calon presiden Prancis tahun 2022 baru dilaksanakan pada tanggal 10 April lalu. Namun pada putaran pertama pemilihan, dari 12 kandidat presiden, yakni delapan pria dan empat wanita, tidak ada yang mampu melampaui lebih dari 50 persen suara pemilih. Emmanuel Macron mendapat dukungan suara sekitar 27 persen, sedangkan Le Pen di posisi kedua dengan 23 persen.

Capaian dukungan Le Pen merupakan hasil terbaik kandidat presiden dari National Rally atau Front National di putaran pertama.

Dua kandidat presiden teratas yakni Emmanuel Macron dan Marine Le Pen akan melaksanakan pemilihan putaran kedua yang akan dilaksanakan tanggal 24 April nanti. Kedua kandidat mulai ‘menyerang’ satu sama lain sebagai bagian dari kampanye mereka.

“Emmanuel Macron, jika karena suatu kesalahan dia terpilih kembali, maka Ia akan merasa bebas untuk melanjutkan kebijakannya tentang kehancuran sosial,” kata Marine Le Pen dari partai sayap kanan. Di sisi lain, Macron menuduh pemimpin partai Rally Nasional sayap kanan tersebut sebagai “demagog.” Demagog merujuk pada pemimpin yang dinilai menghasut dan memperoleh kekuasaan dengan menyesatkan rakyat.

Macron juga mengkritik rivalnya mengenai beberapa agenda ekonomi seperti tentang umur pensiun yang dipangkas menjadi umur 60 tahun bagi orang-orang yang mulai bekerja sebelum umur 20 tahun. Kebijakan lain yang dikritik yakni penghapusan pajak penghasilan untuk pekerja umur di bawah 30-an dan PPN energi dikurangi menjadi 5,5% dari 20%. Macron menilai kebijakan tersebut sulit dilakukan jika Prancis ingin serius mengatasi kesejahteraan masyarakat, sekaligus memenuhi hak pensiunan dan pelayanan masyarakat.

Bagaimana fokus kebijakan Macron dan Le Pen?

Dilansir dari The Independent, berikut beberapa kebijakan domestik dan luar negeri kandidat presiden Macron yakni:

Menaikkan usia pensiun secara bertahap dari umur 62 tahun menjadi 65 tahun dan meningkatkan pensiun bulanan minimum;
Penambahan enam reaktor nuklir generasi baru, mengembangkan energi matahari dan ladang angin di laut;
Memperkuat perbatasan eksternal kawasan bebas paspor Eropa dan menciptakan kekuatan baru untuk mengontrol perbatasan nasional dengan lebih baik;
Mempercepat pemrosesan permohonan suaka dan izin tinggal dan mendeportasi mereka yang tidak memenuhi syarat;
Memberikan beberapa tunjangan kesejahteraan bersyarat pada 15-20 jam pelatihan, serupa dengan kebijakan di negara-negara seperti Inggris; dab
Asuransi pengangguran, yang saat ini menjamin pekerja hingga dua pertiga dari gaji mereka selama dua tahun jika mereka kehilangan pekerjaan, akan dikaitkan dengan kekuatan ekonomi.

Sedangkan dari sisi Le Pen, berikut beberapa fokus kebijakannya;

Mengakhiri kebijakan reunifikasi keluarga, membatasi tunjangan sosial hanya untuk orang Prancis dan mendeportasi orang asing yang menganggur selama lebih dari setahun;
Menerapkan kebijakan “Beli produk Prancis” untuk tender umum;
Potong usia pensiun minimum menjadi 60 untuk mereka yang mulai bekerja sebelum 20;
Potong pajak penghasilan untuk mereka yang berusia di bawah 30 tahun, dan potong PPN energi menjadi 5,5 persen dari 20 persen;
Mengganti ladang-ladang energi angin dan investasikan dalam energi nuklir dan air; dan
Sebuah undang-undang yang melarang jilbab Muslim di semua tempat umum, dan melarang acara dan pembiayaan yang dianggap menyebarkan “Islamisme.”

Pendekatan yang digunakan oleh Le Pen cukup ekstrem karena pandangan nasionalisme, anti imigran, diskriminasi orang asing, dan lain-lain. Jika Le Pen berhasil menyusul Emmanuel Macron diputaran kedua, politisi Eropa mengkhawatirkan potensi terganggunya fungsi Uni Eropa. Le Pen dikenal sebagai seorang anti-Uni Eropa, dan berpandangan untuk mengurangi kontribusi Prancis di Uni Eropa, sekaligus mempromosikan koalisi dengan negara yang juga berselisih dengan Uni Eropa seperti Hungaria dan Polandia.

Tidak hanya itu, kampanye Le Pen juga banyak yang berlawanan dengan nilai dan prinsip kebebasan berpindah Uni Eropa, sehingga tidak dipungkiri muncul isu Frexit atau French Exit. Le Pen dikenal cukup dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana Le Pen bergantung pada pinjaman bank Rusia untuk kampanye presidennya di tahun 2017 lalu.

Di sisi lain, Macron juga mendapat kritik dari pemilih Prancis. Saat mengunjungi kota di Mulhouse, penduduk setempat mempertanyakan kebijakan Macron yang dinilai tidak berpihak pada kaum miskin dan juga mengenai pemenuhan hak tenaga kesehatan yang dinilai buruk. Macron merespons dengan menjanjikan kenaikan kecil pendapatan bagi para pekerja kesehatan.