Rusia dan Cina pada hari Rabu (25/10) menggunakan hak veto untuk menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait perang antara Israel dan militan Palestina Hamas di Jalur Gaza. Sementara itu, teks alternatif yang diajukan oleh Rusia juga gagal mendapatkan jumlah suara minimal.
Teks yang diajukan oleh Amerika Serikat bertujuan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza, dengan meminta agar kekerasan dihentikan sementara untuk memungkinkan akses bantuan. Uni Emirat Arab juga memberikan suara menolak, sementara 10 anggota lain memberikan suara mendukung, dan Brasil serta Mozambik abstain.
Perwakilan Tiongkok menyatakan bahwa Beijing menentang resolusi tersebut karena tidak memanggil untuk gencatan senjata segera.
Kemudian, dewan memilih resolusi yang diajukan oleh Rusia yang meminta gencatan senjata kemanusiaan. Hanya Rusia, Cina, Uni Emirat Arab, dan Gabon yang memberikan suara mendukung teks ini, sementara sembilan anggota lainnya abstain, dan Amerika Serikat serta Britania Raya memberikan suara menolak.
Untuk sebuah resolusi diterima, minimal dibutuhkan sembilan suara mendukung dan tidak ada veto dari Amerika Serikat, Prancis, Britania Raya, Rusia, atau Cina.
Pemungutan suara ini dilakukan setelah Dewan Keamanan dua kali gagal memutuskan minggu lalu – hanya lima anggota yang memberikan suara mendukung teks resolusi Rusia pada tanggal 16 Oktober, dan kemudian Amerika Serikat memberikan veto terhadap teks resolusi Brasil pada tanggal 18 Oktober, yang mendapatkan 12 suara mendukung.
Amerika Serikat mengajukan teks resolusi sendiri pada hari Sabtu yang awalnya mengejutkan beberapa diplomat dengan kejelasannya dalam menyatakan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dan menuntut Iran menghentikan ekspor senjata ke kelompok militan.
Namun kemudian, Amerika Serikat mengurangi nada keseluruhan teks tersebut, menghilangkan referensi langsung terhadap Iran dan hak Israel untuk membela diri.
Namun, pada hari Selasa, Rusia mengumumkan bahwa mereka tidak dapat mendukung rencana tindakan Amerika Serikat dan mengajukan teks mereka sendiri.
Israel telah bersumpah untuk menghapus kelompok Islamis Hamas yang memerintah di Gaza, setelah para penembaknya menembus pagar pembatas yang mengelilingi enklave tersebut pada tanggal 7 Oktober dan menyerang kota-kota dan kibbutz Israel, menewaskan 1.400 orang.
Israel sejak itu terus melakukan serangan udara ke Gaza, memberlakukan pengepungan, dan bersiap untuk serangan darat. Otoritas Palestina mengatakan lebih dari 5.700 orang tewas di enklave tersebut. PBB menyebutkan sekitar 1,4 juta orang menjadi pengungsi.
Pada 11 Juli 2023, sebuah rancangan resolusi gagal di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) setelah Rusia menggunakan hak vetonya dan China abstain dalam pemungutan suara.[1] Resolusi ini bertujuan untuk mengesahkan kembali mekanisme lintas batas pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah. Mekanisme lintas batas ini telah membantu 2,7 juta warga Suriah setiap bulannya dengan memasok bantuan yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke daerah-daerah yang dikuasai pemberontak di Suriah. Kecuali Rusia dan China, 13 negara dari 15 negara anggota Dewan Keamanan mendukung resolusi tersebut. Tanpa otorisasi Dewan Keamanan, PBB tidak dapat melanjutkan pengiriman bantuan dan pemerintah Suriah mendapatkan kendali atas distribusi bantuan kemanusiaan di dalam Suriah.[2] China membenarkan abstainnya terhadap resolusi ini dengan menyatakan bahwa prinsip-prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi harus diikuti dalam menyalurkan bantuan ke Suriah.[3]
Meskipun menekankan pada prinsip-prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi, China mengikuti pola mengabaikan prinsip-prinsip lain yang telah disepakati secara internasional seperti hak asasi manusia dan hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan. Hal ini terjadi pada tahun 2019 ketika veto bersama antara Rusia dan China memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB untuk pemilihan umum baru dan distribusi bantuan kemanusiaan tanpa hambatan di Venezuela. China memberikan pembenaran[4] serupa berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi ketika menggunakan hak vetonya pada tahun 2022 untuk melindungi Korea Utara[5] dari sanksi. Hal ini menunjukkan pola yang berkembang dalam penggunaan hak veto China di DK PBB. China menjustifikasi hak vetonya dengan memberikan persepsinya sendiri mengenai prinsip kedaulatan dan non-intervensi.
Dalam menampilkan kedaulatan negara dan non-intervensi sebagai prinsip yang menggantikan prinsip-prinsip lain seperti hak asasi manusia, penggunaan hak veto China dapat dilihat sebagai tindakan menggunakan kursi permanennya di DK PBB untuk mendefinisikan kembali multilateralisme.[6] Pemahaman China tentang kerja sama multilateral sangat bersifat statistik karena memandang organisasi internasional hanya sebagai alat yang dapat digunakan oleh negara. Hal ini menguntungkan kalkulus global China dalam mengisolasi gangguan internal di Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong[7] dari pengaruh eksternal dengan membangun persepsinya sendiri mengenai prinsip-prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Kalkulus pendefinisian ulang multilateralisme ini menjadi semakin jelas ketika dipertimbangkan bahwa China tidak memiliki kepentingan langsung di Suriah, tidak seperti Rusia. Namun, China telah membangun kemitraan voting yang kuat dengan Rusia dalam isu Suriah di Dewan Keamanan.
Melihat data dari 10 tahun terakhir, China secara resmi telah menggunakan hak vetonya dalam sembilan kasus.[8] Kesembilan kasus tersebut merupakan kasus tandem veto dimana China bermitra dengan Rusia dalam memveto resolusi yang sedang dibahas.[9] Tujuh dari sembilan resolusi tersebut adalah mengenai Suriah, di mana China tampaknya tidak memiliki kepentingan langsung. Dua sisanya adalah mengenai Venezuela dan Korea Utara. Pola umum lainnya yang diamati selama veto ini adalah keterikatan China yang terus berlanjut dengan Rusia sebagai mitra veto. Bahkan jika ada kasus-kasus di mana Rusia memblokir sebuah resolusi sementara China tidak, China biasanya menebusnya dengan abstain dalam pemungutan suara.
Kemitraan Bersama Melawan Barat
Dalam kasus-kasus yang disebutkan di atas, hasil yang umum terjadi adalah bahwa tiga anggota tetap Barat lainnya, yaitu Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis tidak berdaya di Dewan Keamanan. Rusia dan China membangun strategi yang sukses untuk menjadi penyeimbang diplomatik fungsional terhadap kekuatan diplomatik tiga kekuatan Barat di DK PBB. Strategi ini telah mengubah Dewan Keamanan menjadi kokpit politik global di mana multilateralisme versi Barat sekarang secara terbuka diperebutkan oleh multilateralisme negara versi China, yang didukung oleh Rusia. Koordinasi erat yang terlihat antara Rusia dan China telah membuat sangat tidak mungkin bagi Barat untuk mengesahkan sanksi atau intervensi militer terhadap negara mana pun tanpa persetujuan dari anggota tetap non-Barat ini. Memori diplomatik tentang tindakan militer yang disahkan oleh DK PBB di Libya juga berkontribusi terhadap pengerasan sikap Rusia-China terhadap kedaulatan negara dan non-intervensi, yang semakin menantang Barat.
Anggota tetap Barat pada tahun 2011 telah mendorong aksi militer di Libya untuk melindungi warga sipil dan kemudian mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan. Rusia dan China memiliki keberatan namun bukannya memveto, mereka justru abstain dari pemungutan suara. Penggunaan militer yang disahkan oleh DK PBB untuk mengubah rezim Libya sangat merusak kredibilitas tujuan kemanusiaan di hadapan Rusia dan China. Tampaknya, hal ini merupakan salah satu alasan utama meningkatnya penggunaan hak veto dan bukannya abstain sejak tahun 2011 dan seterusnya oleh Rusia dan China (Lihat Grafik 1). Mengerasnya sikap China terhadap kedaulatan negara dan non-intervensi dengan memberikan kepentingan sekunder pada isu-isu kemanusiaan sebagian dapat ditelusuri pada penanganan Libya oleh Dewan Keamanan.
Grafik 1.
Dewan Keamanan yang terpolarisasi
Dengan perselisihan geopolitik yang sedang berlangsung di Ukraina serta China yang keras kepala, apa yang tetap pasti adalah berlanjutnya rasa saling tidak percaya dari pihak Barat terhadap China dan Rusia. Hal ini membuat pembangunan konsensus di dalam Dewan Keamanan menjadi isu yang sangat terpolarisasi. Dengan menurunnya citra kekuatan global AS, Rusia dan China terlihat lebih cenderung memveto resolusi-resolusi di Dewan Keamanan. Sejak tahun 2011, Rusia telah menggunakan hak vetonya lebih banyak daripada anggota tetap lainnya di Dewan Keamanan, sementara China berada di urutan kedua. Hal ini sangat kontras dengan tren dekadal yang terlihat dari tahun 1971 hingga 2010, di mana AS tetap menjadi anggota yang paling agresif dalam menggunakan hak veto. Pergeseran tren dari tahun 2011 dan seterusnya menunjukkan bahwa Dewan Keamanan menjadi sebuah platform untuk mempertentangkan pandangan dunia yang terpolarisasi yang dipegang oleh AS di satu sisi dan Rusia-RRT di sisi lain. Hal ini pasti akan mengurangi keefektifan fungsional Dewan Keamanan untuk menghasilkan keputusan-keputusan penting di mana komunitas internasional dituntut untuk bertindak secara bertanggung jawab. Penyeimbangan terhadap Barat oleh kesesuaian suara Rusia-China dalam isu-isu seperti bantuan kemanusiaan ke Suriah atau peluncuran rudal Korea Utara menjadi preseden yang menjengkelkan bagi multilateralisme kooperatif.
Meskipun keselarasan suara antara Rusia dan China menjadi tren baru-baru ini, Dewan Keamanan tidak mengabaikan bahaya kebuntuan oleh veto di saat-saat genting. Dalam sebuah resolusi yang disahkan pada tanggal 3 November 1950, lebih dari dua pertiga negara anggota PBB menyatakan bahwa dalam kasus-kasus di mana perdamaian dan keamanan internasional terancam dan DK PBB lumpuh karena veto, Majelis Umum (UNGA) akan mengambil alih masalah ini dan memberikan rekomendasi. Masalah dengan cara kerja ini adalah bahwa UNGA hanya dapat merekomendasikan tindakan yang tidak mengikat. Untuk mengatasi situasi seperti ini, India mengusulkan reformasi DK PBB di mana Majelis Umum memiliki hak untuk menarik kembali anggota tetap jika anggota tersebut menyalahgunakan hak vetonya. Meskipun penyesuaian struktural seperti itu terhadap kerangka Dewan Keamanan tampaknya tidak masuk akal pada saat ini, Dewan Keamanan yang bertanggung jawab menawarkan solusi yang paling dapat diandalkan untuk menyesuaikan pandangan-pandangan yang saling bertentangan tentang multilateralisme yang dipegang oleh China dan Rusia dengan pandangan-pandangan yang dipegang oleh Barat.
[1] United Nations Meetings Coverage and Press Releases, Security Council Rejects Two Draft Resolutions Aimed at Renewing Cross-Border Humanitarian Operations in Syria’s North-West, 11 Juli 2023. https://press.un.org/en/2023/sc15348.doc.htm
[3] UN Official Document Systems, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N23/200/22/PDF/N2320022.pdf?OpenElement
[4] United Nations, Security Council Seventhy-seventh 9048th meeting Thursday, 26 May 2022, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N22/363/33/PDF/N2236333.pdf?OpenElement
[5] Michelle Nichols, China, Russia veto U.S. push for more U.N. sanctions on North Korea, Reuters, 27 Mei 2022. https://www.reuters.com/world/china-russia-veto-us-push-more-un-sanctions-north-korea-2022-05-26/#:~:text=UNITED%20NATIONS%2C%20May%2026%20(Reuters,started%20punishing%20Pyongyang%20in%202006.
[6] Gunda Reire, China’s Voting Pratice at the UN Security Council, Its Legal and Political Interpretation: Case of Syria, Socratess, 2021, Nr.2 (20). https://dspace.rsu.lv/jspui/bitstream/123456789/6287/1/Socrates-20-2_08-Reire_099-114.pdf
[7] Finbarr Bermingham, UN human rights chief urges China to address issues in Tibet, Xinjiang and Hongkong, South China Morning Post, 8 Maret 2023. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3212731/un-human-rights-chief-urges-china-address-issues-tibet-xinjiang-and-hong-kong
[8] UN Library, UN Security Council Meetings & Outcomes Tables, https://research.un.org/en/docs/sc/quick
[9]Velina Tchakarova, The UNSC and the Balance Act Between the US and the ‘Dragonbear’: Lessons for the G20, Observer Research Foundation, 14 Juni 2023. https://www.orfonline.org/research/the-unsc-and-the-balancing-act-between-the-us-and-the-dragonbear/
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan pertama kalinya mengenai kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) hari selasa (18/07/2023).Pertemuan ini akan berfokus pada implikasi AI terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Pertemuan ini akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Inggris, James Cleverly, sebagai bagian dari Presidensi Dewan saat ini.
Pertemuan Dewan Keamanan diadakan di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap peluang dan risiko AI, baik dari segi ekonomi maupun keamanan. Pada bulan Februari, Belanda dan Korea Selatan bersama-sama menjadi tuan rumah pertemuan pertama tentang penggunaan AI yang bertanggung jawab dalam domain militer – yang dijuluki REAIM 2023. Pada bulan Juni, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh AI terhadap umat manusia.
Dewan Keamanan PBB kemungkinan tidak akan mencapai kesimpulan apa pun tentang masalah ini hari ini, karena masih ada perbedaan pandangan mengenai batasan etika penggunaan AI. Namun, ini mungkin akan menjadi yang pertama dari banyak pertemuan serupa di tahun-tahun mendatang. Pemerintah dan kelompok advokasi semakin menyerukan perlunya mengatur AI, dengan Undang-Undang AI Uni Eropa sebagai undang-undang pertama yang komprehensif. Namun, saat ini tidak ada batasan yang mengikat secara internasional tentang penggunaan AI dalam keamanan dan pertahanan, yang sepertinya tidak akan berubah di masa mendatang.
Korea Selatan terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk masa jabatan periode 2023-2024. Sebagai satu-satunya negara kandidat dari Asia, Korea Selatan terpilih dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB di New York pada hari Selasa (6/6/2023) waktu setempat. Korea Selatan memenangkan kursi tersebut setelah mengumpulkan 180 suara di antara 192 negara anggota selama sidang berlangsung. Pemilihan ini menandai ketiga kalinya bagi Korea Selatan untuk menjadi salah satu dari 10 anggota tidak tetap DK PBB, sebelumnya, Korea Selatan pernah menjabat sebagai anggota DK PBB pada periode 1996-1997 dan 2013-2014.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyambut baik hasil tersebut, dan berjanji untuk “memimpin diskusi” dalam isu-isu yang berkaitan dengan keamanan, pemeliharaan perdamaian, dan perempuan, serta ancaman-ancaman baru, seperti keamanan siber dan perubahan iklim.
“Sebagai negara yang terlibat langsung dalam masalah Semenanjung Korea, kami akan secara aktif berkontribusi pada upaya DK PBB untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh pengembangan nuklir Korea Utara,” kata Ahn Eun-ju, wakil juru bicara kemlu Korea Selatan, dalam konferensi pers.
Korea Selatan memiliki komitmen “kuat” untuk bergabung dengan upaya PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional sebagai negara yang telah mencapai pembangunan ekonomi dan demokratisasi melalui bantuan dari PBB dan komunitas global, tambahnya.
Berbicara kepada wartawan setelah pemungutan suara, Duta Besar Korea Selatan untuk PBB Hwang Joon-kook juga mengatakan bahwa ia sangat senang melihat dukungan dari banyak negara anggota dalam pemilihan tersebut.
“Kami akan melakukan yang terbaik untuk berkontribusi pada perdamaian, kebebasan dan kemakmuran dunia melalui diplomasi yang didasarkan pada nilai-nilai universal, prinsip-prinsip Piagam PBB dan dengan memperluas kerja sama dengan negara-negara berkembang,” katanya.
Momentum pemilihan ini bersamaan dengan meningkatnya situasi keamanan di Semenanjung Korea oleh tindakan Korea Utara baru-baru ini yang meningkatkan pengembangan program nuklir dan rudalnya. Pekan lalu, Korea Utara meluncurkan apa yang diklaimnya sebagai roket pembawa satelit, sebuah langkah yang dikecam oleh Washington dan negara-negara lain sebagai pelanggaran terhadap resolusi-resolusi DK PBB. Keberadaan status anggota tidak tetap DK PBB memberikan kesempatan bagi Korea Selatan untuk memperluas kebijakan luar negerinya di badan PBB tersebut untuk menangani masalah Korea Utara dan tantangan keamanan global lainnya dengan lebih baik.
