Menu

Bencana Alam

S7330ftR68ZAuX3I

Dilema dalam manajemen bencana: SAARC di bawah pengawasan

, , , , , , 0

Asia Selatan rentan terhadap berbagai bahaya alam. Sementara Afghanistan yang gersang menghadapi gempa bumi dan tanah longsor, Pakistan mengalami banjir dan gempa bumi. Nepal dan Bhutan juga terletak di zona seismik aktif dan menghadapi risiko banjir akibat luapan danau glasial. Bangladesh adalah salah satu negara yang paling rawan bencana dan mengalami badai topan, badai, dan banjir. Negara tetangganya, India, dengan bentangannya yang luas, menjadi saksi berbagai bencana alam di berbagai bagian wilayahnya. India Utara menghadapi suhu ekstrim dan gempa bumi dan garis pantai timurnya yang membingkai Teluk Benggala rentan terhadap angin topan, banjir, dan kenaikan permukaan laut. Kepulauan Andaman dan Nicobar rentan terhadap topan dan kadang-kadang mengalami tsunami yang dihasilkan oleh Zona Subduksi Andaman-Sumatera. Karena kedekatannya dengan zona yang sama, Sri Lanka juga rentan terhadap tsunami dan banjir pantai. Maladewa, negara dengan dataran terendah di dunia, terpapar oleh kenaikan permukaan laut. Karena lebih dari seperempat (25,2 persen)[1] populasi dunia tinggal di wilayah ini, bahaya alam membawa dampak yang besar terhadap kehidupan dan harta benda. Oleh karena itu, manajemen bencana sangat penting untuk kelangsungan hidup di Asia Selatan.

Menyadari kerentanan bencana mereka, negara-negara ini telah membentuk kebijakan, mengesahkan undang-undang, dan menerapkan mekanisme untuk menanggulanginya. Namun, bencana alam merupakan ancaman transnasional, oleh karena itu, kolaborasi antarnegara dalam penanggulangan bencana merupakan fitur penting dalam penjangkauan kebijakan luar negeri di Asia Selatan. Namun, menarik untuk dicatat bahwa meskipun kerja sama tersebut berlaku di tingkat multilateral, pada dasarnya kerja sama tersebut berfungsi secara bilateral. Artinya, meskipun lembaga-lembaga regional di Asia Selatan memiliki sektor kerja sama dalam penanggulangan bencana, jika terjadi krisis, ketika negara yang terkena dampak membutuhkan bantuan eksternal, negara tersebut biasanya meminta bantuan dari mitra bilateralnya dan tidak meminta bantuan dari lembaga regional meskipun mereka adalah anggotanya. Akibatnya, sistem manajemen bencana regional tetap terbelakang. Di Asia Selatan, kelangkaan pembangunan ini menyebabkan terbentuknya Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional (SAARC) yang mencakup kedelapan negara yang termasuk dalam wilayah tersebut.

Sejak didirikan pada tahun 1985, SAARC mengadopsi sektor kerja sama di bidang “Lingkungan, Bencana Alam, dan Bioteknologi” sebagai perhatian utama. Melalui studi yang dilakukan, kebutuhan akan pendekatan regional untuk manajemen bencana muncul dan 21 tahun kemudian, pada tahun 2006, para anggota mengadopsi Kerangka Kerja Regional Komprehensif untuk Aksi 2006-2015[2] yang dimodelkan berdasarkan Kerangka Kerja Hyogo untuk Aksi 2005-2015. Namun, sejak tahun 2015, Kerangka Kerja tersebut belum diperbaharui, mengindikasikan kurangnya inisiatif untuk tetap relevan dan proaktif. Pendekatan yang kurang bersemangat ini telah mengakibatkan sektor manajemen bencana SAARC dikesampingkan dari upaya-upaya arus utama di kawasan ini. Namun, seiring dengan meningkatnya risiko perubahan iklim, kebutuhan akan sistem manajemen bencana regional menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Melampaui masalah-masalah fungsionalitas SAARC secara menyeluruh, mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan di sektor ini sangatlah penting. Pada tingkat tertentu, hal ini akan membantu SAARC dalam menanggapi krisis atau bahkan memandu kerja sama minilateral dalam penanggulangan bencana di Asia Selatan.

 

Kelangkaan kemauan politik:

Inisiatif regional dalam manajemen bencana di Asia Selatan telah bersifat reaksioner, yang dipicu oleh bencana alam yang luar biasa. Hal ini dikarenakan seiring berjalannya waktu, bahaya alam yang berulang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tinggal di zona rawan di negara-negara tersebut. Kecuali jika terjadi bencana dengan skala yang sangat besar, kebutuhan akan mekanisme regional untuk secara kolektif mengatasi masalah ini tidak dirasakan. Oleh karena itu, lonjakan peristiwa cuaca ekstrem pada tahun 1985, membuat SAARC mengadopsi sebuah sektor manajemen bencana. Tsunami pada tahun 2004 dan gempa bumi Pakistan pada tahun 2005 memicu perkembangan besar berikutnya: pengadopsian Kerangka Kerja Regional Komprehensif untuk Aksi. Langkah besar ketiga kembali dilakukan setelah banjir Pakistan yang dahsyat pada tahun 2010, dengan ditandatanganinya Perjanjian SAARC mengenai Respon Cepat terhadap Bencana Alam (SARRND) pada tahun 2011.[3] Ketika keadaan normal kembali ke wilayah ini, kekakuan yang ditimbulkan oleh bencana ini hilang dan baru lima tahun kemudian, pada tahun 2016, SARRND mulai diberlakukan, sekali lagi setelah gempa bumi Nepal.

Hal ini menunjukkan, bahwa dengan tidak adanya bencana alam atau stimulus, SAARC kehilangan momentumnya. Dengan tidak adanya bencana, satu-satunya alternatif adalah stimulus politik. Memang, manajemen bencana regional dapat berkembang di bawah SAARC jika hanya ada kemauan politik yang diperlukan dalam pemerintahan negara-negara anggotanya. Tetapi dalam sebuah skenario yang diperumit oleh ketegangan historis dan konflik politik, hal ini sulit untuk dicapai, yang menjelaskan kebodohan SAARC. Hanya jika keprihatinan yang semakin meningkat akan perubahan iklim dan dampaknya menjadi agenda politik utama di setiap negara anggota SAARC, maka sektor ini akan diprioritaskan dan perkembangan yang cepat akan mengikutinya. Negara-negara ini juga dapat memutuskan untuk terlibat dalam kerja sama minilateral dalam penanggulangan bencana regional, dengan memberikan perhatian pada keprihatinan tersebut tetapi menghindari beban SAARC.

 

Persyaratan yang belum terpenuhi:

Meskipun SARRND mulai berlaku pada tahun 2016,[4] sebagian besar persyaratannya masih belum diimplementasikan. Sebagai contoh, Perjanjian ini mewajibkan negara-negara anggotanya untuk secara bersama-sama atau secara individu membuat Prosedur Operasi Standar (SOP), untuk mengatur bantuan mereka kepada negara anggota lain jika negara tersebut meminta bantuan jika terjadi bencana. Meskipun negara-negara anggota memiliki pedoman di tingkat nasional untuk program HADR mereka, tidak ada norma-norma yang ditetapkan seperti itu yang telah dirancang untuk respons regional SAARC terhadap situasi bencana. Demikian pula, meskipun banyak negara anggota telah mengalokasikan sumber daya sebagai sumber daya siaga untuk operasi HADR, sumber daya tersebut sebagian besar dikirim secara bilateral dan tidak selalu diperuntukkan bagi bantuan regional.  Tentu saja dengan tidak adanya aturan dan sumber daya seperti itu, tidak mungkin bagi organisasi regional untuk mengembangkan mekanisme respon cepat dan memberikan bantuan institusional kepada negara-negara anggotanya yang mengalami krisis. Selain itu, SARRND tidak menetapkan batas waktu untuk pembuatan SOP yang selanjutnya mengurangi kemungkinan respon terkoordinasi SAARC.

 

Kerja sama multilateral disediakan sebagai sebuah pilihan:

SARRND tidak mewajibkan inisiatif bersama untuk penanggulangan bencana. Sebaliknya, perjanjian ini mengartikulasikan multilateralisme sebagai alternatif dari pilihan bilateral. Sebagai contoh, Perjanjian ini menyatakan bahwa Para Pihak harus “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” mengembangkan strategi dan rencana tanggap darurat untuk mengurangi kerugian akibat bencana. Perjanjian ini tidak mengamanatkan pembuatan SOP regional.[5] Demikian pula, perjanjian tersebut menyatakan bahwa “Negara-negara anggota harus menyelenggarakan latihan tiruan secara berkala … yang dapat mengundang negara-negara anggota lainnya untuk menguji efektivitas kesiapan regional untuk tanggap darurat.” Oleh karena itu, tidak ada mandat hukum untuk menyelenggarakan latihan penanggulangan bencana regional secara teratur dan, hanya satu latihan penanggulangan bencana SAARC yang telah diselenggarakan hingga saat ini, yaitu pada tahun 2015.

Mengenai tanggap bencana, SARRND menyatakan bahwa negara-negara anggota yang terkena dampak dapat meminta bantuan dari negara anggota lain baik secara langsung maupun melalui Sekretaris Jenderal SAARC.[6] Dalam iklim politik di mana bilateralisme merupakan paradigma yang berkuasa di wilayah ini, adalah wajar jika negara yang terkena dampak bencana di SAARC akan menjangkau secara langsung ke mitra bilateralnya, daripada melalui lembaga multilateral yang sampai saat ini tidak memiliki pengalaman dalam memberikan tanggapan bencana. Terutama dalam keadaan darurat di mana waktu menjadi sangat penting, hubungan bilateral yang telah teruji akan menjadi media yang lebih disukai untuk mencari bantuan. Oleh karena itu, sekali lagi SAARC dikesampingkan dari manajemen bencana secara real-time di wilayah ini. Oleh karena itu, kebutuhannya adalah untuk mengidentifikasi beberapa tindakan regional yang dapat dilakukan secara spesifik seperti; sistem peringatan dini regional, latihan penanggulangan bencana secara teratur, kumpulan sumber daya dan keahlian regional, dan SOP; mendukung hal ini dengan mandat hukum dan mengembangkan area-area ini.

 

Keinginan akan pendekatan dan inisiatif yang terstruktur:

Terakhir, inisiatif manajemen bencana regional telah mengalami hambatan di dalam SAARC karena tidak adanya struktur yang terpusat. Untuk waktu yang lama, upaya penanggulangan bencana di dalam SAARC dikoordinasikan di antara berbagai badan seperti Pusat Manajemen Bencana SAARC (SDMC) (India), Pusat Meteorologi (Dhaka), Pusat Kehutanan (Thimphu), dan Pusat Manajemen Pesisir (Male). Koordinasi antara empat pusat tersebut memakan waktu dan tidak dapat dilakukan dengan baik dalam keadaan darurat. Selain itu, hal ini menghambat pengambilan keputusan yang cepat. Oleh karena itu, pada bulan November 2016, peran SDMC diperluas dengan menggabungkan empat Pusat SAARC yang sebelumnya.[7] Meskipun integrasi ini menunjukkan pendekatan yang lebih terstruktur terhadap manajemen bencana regional, hal ini belum mendapatkan momentum. Selain itu, terdapat kebutuhan akan visi dan kepemimpinan yang lebih besar. Berdasarkan keahlian mereka, negara-negara anggota perlu diberi tanggung jawab untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu. Hal ini akan memberikan sektor tersebut lebih banyak inisiatif, terutama jika negara yang bertanggung jawab menganggap hal tersebut dapat memperkuat hubungan diplomatik dan kemitraan multilateral. Pendekatan seperti ini akan mengantarkan pada pembangunan yang terarah.

 

Jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi, manajemen bencana regional akan menerima dorongan di bawah SAARC. Di luar institusi, hal ini juga dapat menjadi peringatan bagi setiap inisiatif minilateral dalam penanggulangan bencana regional. Di atas semua itu, yang terpenting adalah menumbuhkan kesadaran regional tentang dampak bencana alam dan tanggung jawab regional untuk menangani bencana alam secara kolektif dan kolaboratif sebagai orang Asia Selatan.

 

[1] Population of Southern Asia (2024) – Worldometer. (2024). https://www.worldometers.info/world-population/southern-asia-population/#:~:text=The%20current%20population%20of%20Southern,of%20the%20total%20world%20population.

[2] IFRC. (2009). Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters. PreventionWeb.net: the knowledge platform for disaster risk reduction. https://www.preventionweb.net/files/globalplatform/SAARCStatement.pdf

[3] Venturi, D., & Venier, S. (2018). SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters. In The Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law (pp. 466-475). Brill Nijhoff.

[4] SAARC Secretariat. (2011, November). SAARC AGREEMENT ON RAPID RESPONSE TO NATURAL DISASTERS. SAARC. https://saarc-sdmc.org/sites/default/files/summits/summit17.pdf

[5] Ibid.

[6] Op.Cit

[7] SAARC Secretariat. (2011, November). SAARC AGREEMENT ON RAPID RESPONSE TO NATURAL DISASTERS. SAARC. https://saarc-sdmc.org/sites/default/files/summits/summit17.pdf

John Kerry, Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim, tiba pada konferensi pers pada hari ketujuh Konferensi Iklim COP28 UNFCCC di Expo City Dubai pada tanggal 06 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab. (Foto oleh Sean Gallup/Getty Images)

Merevolusi Energi: Urgensi Menjaga Iklim Bagi Negara-Negara Berkembang

, , , , , , , , , 0

Dunia telah mengalami hari dan bulan terpanas dalam sejarah pada tahun ini, bersamaan dengan rekor suhu es Antartika yang sangat rendah dan suhu laut yang sangat tinggi. Gelombang panas yang terik, berkurangnya kekeringan, dan terbatasnya sumber air adalah beberapa dampak yang dialami masyarakat di seluruh dunia. Negara-negara yang paling terkena dampak perubahan iklim adalah negara-negara berkembang dan kurang berkembang. KTT iklim PBB di Dubai (COP28) menghadirkan kesempatan sekali seumur hidup untuk membalikkan arah dan membangun masa depan yang lebih baik bagi manusia, lingkungan, dan iklim.

Bagi negara kurang berkembang terutama kepulauan kecil, mereka hanya menyumbang kurang dari 1% emisi gas rumah kaca, dibandingkan dengan 3,3% di negara kurang berkembang.[1] Di wilayah Afika, emisi karbon global hanya sebesar 4% atau 1,45 miliar ton, dan merupakan rumah bagi 17% populasi dunia.[2] Namun, negara-negar berkembang di berbagai belahan dunia kini tengah bergulat dengan dampak paling mematikan akibat pemanasan global, dengan tindakan preventif yang minim dan tidak jarang menyebabkan kerugian yang besar. Untuk itu, banyak dari negara berkembang yang berjanji untuk peduli dan memperbaiki penggunaan emisinya.

Menjelang COP28, Pemerintah Mozambik telah menyetujui rencana transisi energi baru yang ambisius hingga tahun 2050, dengan harapan dapat menarik investasi sekitar $80 miliar untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dan meningkatkan ketersediaan listrik, kata seorang pejabat senior energi pada akhir November 2023 sebelum COP28 berlangsung.[3] Sebelumnya, wilayah ini juga menjadi tempat terjadinya kekeringan dan banjir terburuk dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Topan Freddy yang melanda Malawi dan Mozambik awal tahun ini dan menewaskan lebih dari 500 orang serta ratusan korban jiwa lainnya.[4]

Akibat bencana alam ini, $150 juta dari dana yang disisihkan Bank Dunia untuk proyek-proyek di Mozambik telah ditransfer untuk mendukung pemulihan negara tersebut dari Topan Freddy di Afrika Selatan.[5] Salah satu badai paling mematikan yang melanda benua ini dalam 20 tahun terakhir adalah Freddy. Sebelum berbalik arah dan kembali mendarat pada bulan Maret, badai tersebut melanda Malawi, Mozambik, dan Madagaskar pada akhir bulan Februari. Di wilayah tersebut, tercatat sekitar 1.000 kematian.[6]

Sembilan puluh persen dari hampir dua juta kematian akibat bencana cuaca, iklim, dan air yang terjadi antara tahun 1970 dan 2021 terjadi di negara-negara berkembang.[7] Sebanyak 12.000 bencana alam yang tercatat di seluruh dunia selama periode ini mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar $4,3 triliun, dan negara-negara berkembanglah yang menanggung kerugian terbesar, sehingga semakin menghambat kemajuan negara mereka.[8] Hingga pada konferensi terbesar terkait perubahan iklim, COP28 yang diadakan pada akhir November 2023 di Uni Emirat Arab, para delegasi secara tak terduga memutuskan untuk membentuk kumpulan dana yang telah lama ditunggu-tunggu—terutama dari negara-negara berkembang—untuk mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh kekeringan dan badai yang disebabkan oleh perubahan iklim, pada hari pertama yang biasanya terjadi pada menit-menit terakhir konferensi.

Dengan menyampaikan keputusan tersebut pada hari pertama konferensi, Presiden COP28 Sultan al-Jaber menciptakan kehebohan. Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan negara-negara maju lain dengan cepat menjanjikan sumbangan lebih dari $400 juta untuk negara-negara berkembang yang menderita dampak perubahan iklim. Kesepakatan ini diperkirakan akan menghasilkan konsensus yang lebih berani dan komprehensif mengenai tindakan-tindakan selama KTT.[9] Hal ini telah membuat banyak negara berkembang “lega” dan percaya akan usaha untuk mempertahankan kenaikan suhu bumi di bawah 1.5 Celcius.

Mengapa banyak negara berkembang nampaknya lebih peduli terhadap isu lingkungan hidup?

Meskipun terlihat negara-negara maju melakukan upaya untuk mencegah perubahan iklim menjadi lebih buruk, namun dalam pemberitaan, banyak sekali negara-negara berkembang yang terlihat lebih bersemangat untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup, meskipun kondisi ekonomi dan ekonomi mereka tidak baik. Masalah politik terkadang masih perlu diselesaikan secara internal. Ada beberapa alasan mengapa banyak negara berkembang menunjukkan kepedulian yang kuat terhadap permasalahan lingkungan.

Penting untuk diketaui bahwa persepsi negara-negara berkembang yang kurang peduli terhadap lingkungan hidup adalah sebuah kesalahpahaman. Pada kenyataannya, banyak dari negara-negara tersebut yang secara aktif terlibat dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup. Hal ini terlihat ketika negara-negara kepulauan sering meneriakkan resolusi seperti ini dalam pertemuan organisasi internasional. Tindakan seperti ini dapat dilihat sebagai ketergantungan terhadap alam dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Teori ketergantungan menunjukkan bahwa negara-negara berkembang seringkali rentan secara ekonomi dan lingkungan karena ketergantungan mereka pada negara-negara maju.

Teori ini berpendapat bahwa degradasi lingkungan di negara-negara berkembang dapat menjadi konsekuensi dari ketergantungan ekonomi mereka, sehingga membuat negara-negara tersebut lebih cenderung mengatasi permasalahan lingkungan sebagai cara untuk melepaskan diri dari ketergantungan. Teori ketergantungan berpendapat bahwa dunia terbagi menjadi sebuah negara maju (core country), yang terdiri dari negara-negara maju secara ekonomi dan negara-negara industri, dan sebuah pinggiran (periphery), yang terdiri dari negara-negara kurang berkembang yang menyediakan bahan mentah dan tenaga kerja murah ke negara-negara tersebut.

Negara-negara berkembang seringkali menghadapi peningkatan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Negara-negara ini lebih rentan terhadap peristiwa cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut, dan dampak perubahan lingkungan lainnya, sehingga menjadikan lingkungan hidup sebagai isu penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan bagaimana sistem pemikiran ekonomi Schumpeter yang menyatakan adanya hubungan simbiosis yang diperlukan antara elemen ekonomi, sejarah, politik, sosial dan semua elemen lain termasuk lingkungan dari proses berfungsinya dan perkembangan dunia kapitalis.[10]

Fenomena ekonomi bukanlah sesuatu yang terisolasi dan tidak dapat ditentukan, namun hal ini tidak menjadi alasan untuk menjelaskan dunia ekonomi melalui faktor eksternal.[11] Banyak negara berkembang sangat bergantung pada pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya untuk penghidupan mereka. Degradasi lingkungan berdampak langsung pada sektor-sektor ini, sehingga mengarah pada pengakuan bahwa praktik lingkungan berkelanjutan sangat penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Negara-negara berkembang semakin menyadari pentingnya memasukkan kelestarian lingkungan ke dalam perencanaan ekonomi jangka panjang mereka. Teknologi ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan dipandang sebagai jalan menuju pembangunan ekonomi yang meminimalkan dampak lingkungan.

[1] “The State of Climate Ambition: Snapshots for Least Developed Countries (LDCs) and Small Island Developing States (SIDS)”, UNDP, 17 Januari 2023, https://www.undp.org/publications/state-climate-ambition-snapshots-least-developed-countries-ldcs-and-small-island-developing-states-sids

[2] “Over 300 dead in Malawi, Mozambique as Cyclone Freddy losses pile”, Al Jazeera, 16 Maret 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/3/16/cyclone-freddy-toll-passes-300-as-mozambique-counts-bodies

[3] “Mozambique to present new $80bn energy transition plan at COP28”, Al Jazeera, 27 November 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/11/27/mozambique-to-present-new-80bn-energy-transition-plan-at-cop28

[4] Ibid.

[5] “World Bank Mobilizes $150 Million to Help Mozambique Recover From Cyclone Freddy

“, World Bank, 19 Mei 2023, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/05/24/world-bank-mobilizes-150-million-to-help-afe-mozambique-recover-from-cyclone-freddy

[6] “World Bank gives Mozambique $150m for Cyclone Freddy recovery”, Al Jazeera, 19 Mei 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/5/19/world-bank-gives-mozambique-150m-for-cyclone-freddy-recovery

[7] “Economic costs of weather-related disasters soars but early warnings save lives”, World Meteorological Organization, 22 Mei 2023, https://wmo.int/news/media-centre/economic-costs-of-weather-related-disasters-soars-early-warnings-save-lives

[8] Josephine Latu-Sanft, “COP 28 Is a Crunch Point for Countries on the Front Lines of Climate Change”, Scientific American, 29 November 2023, https://www.scientificamerican.com/article/cop-28-is-a-crunch-point-for-countries-on-the-front-lines-of-climate-change1/

[9] Matt McGrath, “Poor countries win fight for climate cash at COP28”, BBC News, 1 Desember 2023, https://www.bbc.com/news/science-environment-67581277

[10] Alin Croitoru, “The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle by Joseph Schumpeter “, Journal of Comparative Research In Anthropology And Sociology, Vol. 3, No. 2, 2012

[11] Ibid.

Orang-orang membawa mayat di dekat bangunan yang runtuh pada 06 Februari 2023 di Hata Turki. (Foto oleh Burak Kara/Getty Images)

Setidaknya 8.000 orang tewas saat gempa berkekuatan 7,8 SR melanda Turki selatan

, , , , , , , , , , 0

Setidaknya 8.000 orang tewas di wilayah Turki dan Suriah setelah salah satu gempa bumi terkuat yang melanda Turki dalam 100 tahun terakhir. Gempa berkekuatan 7,8S R itu terjadi tepat setelah pukul 04:00 Senin pagi waktu setempat, 23 kilometer timur Nurdagi, provinsi Gaziantep, pada kedalaman 24,1 kilometer, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS). Nurdagi terletak di sepanjang perbatasan Turki-Suriah, dan gempa dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut, termasuk Suriah dan Lebanon.

Gempa susulan yang kuat telah dirasakan di Turki selatan dan tengah. Sekitar 11 menit setelah gempa utama melanda, gempa susulan terkuat berkekuatan 6,7 melanda sekitar 32 kilometer (20 mil) barat laut pusat gempa utama. Selain itu, gempa susulan hebat lainnya dengan kekuatan 5,6 kemudian terjadi 19 menit setelah gempa utama.

Wartawan Eyad Kourdi, yang tinggal di kota Gaziantep, mengatakan kepada CNN bahwa ada delapan gempa susulan yang “sangat kuat” dalam waktu kurang dari satu menit setelah gempa berkekuatan 7,8SR, menyebabkan barang-barang di rumahnya jatuh ke tanah. Banyak tetangganya telah meninggalkan rumah mereka setelah gempa, tambahnya. Setidaknya 76 orang tewas dan lebih dari 440 terluka di Turki beberapa waktu setelah gempa tersebut terjadi. Di negara tetangga Suriah, setidaknya 42 orang tewas dan sekitar 200 lainnya terluka, lapor kantor berita pemerintah Suriah SANA, mengutip seorang pejabat Kementerian Kesehatan.

Gempa hari Senin diyakini sebagai yang terkuat yang melanda Turki sejak 1939, ketika gempa dengan kekuatan yang sama menewaskan 30.000 orang, menurut USGS. Karl Lang, seorang asisten profesor di Sekolah Ilmu Bumi dan Atmosfer Universitas Teknologi Georgia, mengatakan bahwa daerah yang dilanda gempa pada hari Senin rentan terhadap aktivitas seismik. “Ini adalah zona patahan yang sangat besar, tapi ini adalah gempa bumi yang lebih besar daripada yang pernah mereka alami sebelumnya,” kata Lang.

Tim pencarian dan penyelamatan telah dikirim ke selatan negara itu, kata menteri dalam negeri Turki, Suleyman Soylu. AFAD, badan bencana, mengatakan telah meminta bantuan internasional melalui Pusat Koordinasi Tanggap Darurat (ERCC), program kemanusiaan Uni Eropa. “80 petugas Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat (AFAD). 27 kota terakreditasi dan LSM, 968 relawan Search and Rescue, 4 anjing K9, 2 truk dan bahan bantuan telah dikirim ke daerah yang terkena gempa,” tulis Yerlikaya di Twitter. Hampir 1.000 sukarelawan pencarian dan penyelamatan telah dikerahkan dari kota terbesar Turki, Istanbul, menurut CNN.

Per 8 Februari 2023, kesempatan untuk menemukan korban selamat semakin menyempit karena jumlah korban tewas akibat gempa dahsyat itu kini mendekati 8.000 orang jiwa. Tim penyelamat yang banyak dikirimkan oleh negara-negara lain tengah berpacu dengan waktu dan elemen untuk menarik korban selamat keluar dari bawah puing-puing di kedua sisi perbatasan. Tercatat lebih dari 5.700 bangunan di Turki telah runtuh.

7-fakta-gunung-semeru-tertinggi-di-pulau-jawa-yang-keindahannya-mendunia-Qsua0pCDiV

Gunung Api Semeru Meletus, Penduduk di Ungsikan

, , , , , 0

Gunung berapi Semeru di Jawa Timur meletus pada hari Minggu (4/12) memuntahkan awan abu 15 km ke langit dan memaksa proses evakuasi hampir 2.000 orang penduduk. Hal ini disampaikan oleh pihak berwenang, saat mengeluarkan peringatan tertinggi untuk daerah di timur pulau Jawa.

 

Belum adanya laporan terperinci mengenai  korban dari letusan gunung berapi Semeru, selain itu Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa tidak ada dampak signifikan atas letusan ini pada proses perjalanan udara tetapi pemberitahuan telah dikirim ke dua bandara regional terdekat untuk kewaspadaan.

 

“Sebagian besar jalan ditutup sejak pagi ini dan sekarang hujan abu vulkanik menutupi pemandangan gunung,” kata relawan masyarakat Bayu Deny Alfianto kepada Reuters melalui telepon dari dekat gunung berapi.

 

Semeru, merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, sebelumnya pada tahun lalu juga meletus yang mana menewaskan lebih dari 50 orang dan membuat ribuan orang mengungsi.

 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia (BNPB) mengatakan 1.979 orang telah dipindahkan ke 11 tempat penampungan dan pihak berwenang telah membagikan masker kepada warga. Letusan dimulai pada 2:46 pada minggu dini hari dan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi  masih sedang berlangsung.

 

Gumpalan abu gunung berapi Semeru yang mencapai ketinggian 50.000 kaki (15 km), kata Badan Meteorologi Jepang, menjadikan Jepang mewaspadai terhadap kemungkinan gunung berapi tersebut dapat memicu tsunami di Jepang. Yang kemudian hal itu kemudian dikesampingkan pasca pengamatan tidak ada perubahan yang signifikan pada tingkat pasang surut di sepanjang pantai Jepang.

 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia (PVMBG) menaikkan status tingkat aktivitas vulkanik ke level tertinggi dan memperingatkan warga di sekita gunung untuk tidak mendekati dalam jarak 8 km (5 mil) dari pusat letusan Semeru, dikarenakan awan abu panas telah melayang hampir 12 mil (19 km) dari pusat letusan.

 

Kepala PVMBG Hendra Gunawan mengatakan volume magma yang lebih besar dapat terbentuk dibandingkan dengan letusan gunung berapi sebelumnya, pada tahun 2021 dan 2020, hal ini dapat berarti bahaya lebih besar untuk area yang lebih luas.

 

“Awan panas Semeru bisa menjangkau lebih jauh dan jauh di mana terdapat banyak pemukiman penduduk,” katanya.

 

Dalam sebuah video yang dikirim ke Reuters oleh polisi di daerah tersebut, penduduk desa terlihat menjauh dari lereng gunung berapi, beberapa di antaranya membawa barang-barang yang ditumpuk di atas sepeda motor. Sebuah jembatan yang rusak tertutup abu vulkanik.

 

Dengan 142 gunung berapi, Indonesia memiliki populasi terbesar di dunia yang tinggal berdekatan dengan gunung berapi, dengan 8,6 juta orang dalam jarak 10 km (6 mil) dari satu gunung berapi.

 

 

AP22254163034075-1

Gempa kuat hantam Papua Nugini, 4 orang tewas

, , , , 0

Gempa berkekuatan 7,6 skala richter melanda Papua Nugini timur pada hari Minggu (11/09) waktu setempat. Gempa ini menewaskan sedikitnya empat orang, melukai orang lain dan merusak properti dan infrastruktur penting. Gempa melanda sekitar 67 km timur Kainantu dan 80 km barat laut Lae di wilayah PNG timur, sekitar pukul 09:45 waktu setempat (2345 GMT Sabtu), tetapi dirasakan sekitar 500 km (310 mil) jauhnya di ibu kota Port Moresby.

Gempa bumi biasa terjadi di PNG, yang terletak di “Ring of Fire” Samudra Pasifik, sebuah Kawasan hotspot untuk aktivitas seismik karena gesekan antara lempeng tektonik. Sementara pemerintah tidak memberikan angka kematian, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) di Asia dan Pasifik mengatakan bahwa setidaknya 4 kematian dan empat cedera telah dilaporkan. Satu orang tewas dalam tanah longsor di Pantai Rai, Madang, dengan tiga lainnya terkubur di Wau, Morobe, kata tim penanggulangan bencana PNG OCHA dalam sebuah laporan yang diposting di Twitter. Adapun jaringan listrik regional, kabel internet, dan jalan raya regional rusak, tetapi bandara beroperasi, katanya. Beberapa dari mereka yang terluka diterbangkan untuk perawatan segera. Penduduk Papua Nugini berbagi gambar dan video di media sosial tentang jalan yang retak, bangunan dan mobil yang rusak, dan barang-barang yang jatuh dari rak supermarket.

 

Laporan PBB mengatakan orang-orang telah terluka tertimpa oleh struktur atau puing-puing yang jatuh, dan ada kerusakan pada beberapa pusat kesehatan, rumah, jalan pedesaan dan jalan raya. Infrastruktur listrik rusak di daerah yang terkena dampak, menyebabkan pemadaman listrik di Dataran Tinggi Timur.

Penyedia komunikasi yang didukung negara PNG DataCo juga melaporkan dampak pada jaringan kabel bawah lautnya, yang mengakibatkan gangguan yang meluas. Sistem peringatan tsunami AS turut mengeluarkan peringatan setelah gempa, tetapi kemudian mengatakan bahaya telah berlalu. Tidak ada ancaman langsung ke Australia, kata Biro Meteorologi AS.

 

Pada tahun 2018, gempa berkekuatan 7,5 SR mengguncang dataran tinggi pegunungan terpencil di PNG, menewaskan lebih dari 100 orang dan merusak ribuan rumah.

Orang-orang Afghanistan berdiri di dekat puing-puing sebuah bangunan setelah gempa berkekuatan 6,1 SR mengguncang provinsi perbatasan Paktika, Afghanistan pada 22 Juni 2022. (Foto oleh Bilal Guler/Anadolu Agency via Getty Images)

Lebih Dari 1.000 Orang Tewas Setelah Gempa Hebat Melanda Afghanistan

, , , , , , , , , 1

Pada 22 Juni, Afghanistan diguncang gempa paling mematikan dalam beberapa dekade ketika gempa berkekuatan 5,9 sr melanda timur negara itu. Bencana alam ini menewaskan lebih dari 1.000 orang. Guncangan terjadi pada pukul 1:24 pagi waktu setempat pada hari Rabu (16:54 ET pada hari Selasa) sekitar 46 kilometer barat daya kota Khost, yang terletak dekat dengan perbatasan negara itu dengan Pakistan, menurut Survei Geologi Amerika Serikat.

Sebagian besar korban meninggal terletak di provinsi Paktika, di distrik Giyan, Nika, Barmal dan Zirok, menurut Kementerian Negara Penanggulangan Bencana. Korban tewas mencapai lebih dari 1.000 dan setidaknya 1.500 orang terluka “di distrik Gayan dan Barmal di provinsi Paktika saja,” Mohammad Amin Hozaifa, Kepala Departemen Informasi dan Budaya provinsi Paktika, mengatakan kepada CNN.

Pejabat itu memperkirakan jumlah korban akan meningkat saat misi pencarian dan upaya berlanjut. Di provinsi tetangga Khost, 25 orang tewas dan beberapa lainnya terluka, dan lima orang tewas di provinsi Nangarhar, menurut otoritas penanggulangan bencana.

Najibullah Sadid, seorang ahli pengelolaan sumber daya air Afghanistan, mengatakan gempa itu bertepatan dengan cuaca buruk di wilayah itu — membuat rumah-rumah tradisional, banyak yang terbuat dari lumpur dan bahan alami lainnya, sangat rentan terhadap kerusakan. “Waktu gempa (dalam) gelap malam … dan kedalaman dangkal 10 kilometer dari pusat gempa menyebabkan korban yang lebih tinggi,” tambahnya.

Foto-foto dari provinsi Paktika, tepat di selatan provinsi Khost, menunjukkan rumah-rumah telah menjadi puing-puing akibat episentrum gempa yang dangkal. Sebuah tim medis dan tujuh helikopter telah dikirim ke daerah itu untuk mengangkut orang-orang yang terluka ke rumah sakit terdekat, kata Kementerian Pertahanan Afghanistan dalam sebuah tweet pada hari Rabu.

Bencana ini dengan cepat menambah beban negara yang dipimpin oleh kelompok Taliban karena kondisi Afghanistan saat ini sedang berada di tengah krisis ekonomi. Hampir setengah populasi negara itu – 20 juta orang – mengalami kelaparan akut, menurut laporan yang didukung PBB pada bulan Mei. Menjadikan saat-saat ini Ini adalah saat terparah yang dialami Afghanistan. Ditambah penggulingan kekuasaan oleh Taliban membuat Amerika Serikat membekukan cadangan devisa Afghanistan.

Akibat bencana ini, Taliban mengadakan pertemuan darurat untuk mengatur penyediaan transportasi bagi yang terluka dan bantuan material kepada para korban dan keluarga mereka, kata juru bicara Taliban, Zabiullah Mujahid. Perdana Menteri Mohammad Hassan Akhund mengadakan pertemuan di Istana Kepresidenan negara itu untuk menginstruksikan semua lembaga terkait untuk mengirim tim bantuan darurat ke daerah yang terkena dampak, kata Mujahid dalam sebuah tweet.

Wakil Menteri Negara untuk Penanggulangan Bencana Afghanistan, Mawlawi Sharafuddin Muslim, mengatakan bahwa akan diturunkan bantuan untuk korban bencana. “Imarah Islam akan membayar 100.000 AFN ($1.116,19) untuk keluarga mereka yang tewas dalam gempa dan 50.000 ($558,10) akan dibayarkan kepada keluarga mereka yang terluka.”

Di samping koordinasi internal, pemerintah juga menyoroti perlunya bantuan asing. “Republik Islam Afghanistan menyerukan dukungan yang murah hati dari semua negara, organisasi internasional, individu dan yayasan untuk menyediakan dan memberikan bantuan kemanusiaan yang mendesak,” sebuah pernyataan pers dari misi diplomatik negara itu berbunyi. Bantuan yang diupayakan juga terkendala akibat cuaca yang buruk. Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA), hujan lebat dan angin “menghambat upaya helikopter yang dilaporkan tidak dapat mendarat sore ini.”

Bantuan dari negara-negara lain termasuk ucapan bela sungkawa juga diungkapkan oleh beberapa pemimpin negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyampaikan belasungkawa dan tawaran dukungannya. “Orang-orang di Pakistan berbagi duka dan duka dengan saudara-saudara mereka di Afghanistan. Pihak berwenang terkait sedang bekerja untuk mendukung Afghanistan pada saat yang dibutuhkan ini.” Tulis Sharif dalam sebuah tweet. Selain Pakistan, India hingga Paus Fransiskus juga menyatakan bela sungkawa yang mendalam akibat bencana yang menelan banyak sekali korban.

Semeru

Sedikitnya 14 Orang Tewas Akibat Awan Panas Gunung Semeru di Jawa Timur

, , , , 0

Bencana alam gunung berapi aktif kembali terjadi di Indonesia tepatnya Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (4/12) lalu. Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang tersebut mengalami awan panas guguran sekitar pukul 3 sore waktu setempat.

Dilaporkan bahwa sekitar pukul 14:47 terjadi banjir lahar atau guguran awan panas dengan amplitudo maksimal 20 milimeter. Beberapa titik lokasi juga memperlihatkan area gelap akibat kabut dari abu vulkanik. Hujan abu juga terjadi di beberapa wilayah lain seperti Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, serta wilayah Supiturang, Pronojiwo, dan Lumajang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menyatakan yang terjadi di Gunung Semeru bukanlah erupsi, melainkan Awan Panas Guguran (APG), yakni adanya aliran suspensi dari material gunung seperti batu, abu, pasir, dan kerikil dalam suatu massa gas vulkanik panas yang keluar dari gunung api.

Gunung Semeru, gunung tertinggi di Jawa, mengeluarkan abu disertai awan panas yang menyelimuti wilayah pedesaan, sehingga warga panik dan berlarian menyelamatkan diri. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur menyatakan sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas, di mana sembilan orang di antaranya berhasil diidentifikasi, dan sekitar 56 orang mengalami luka ringan dan berat.

Kurang lebih 1,300 warga setempat dievakuasi, di mana bantuan baik berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan diberikan kepada korban bencana alam. Presiden Joko Widodo sudah meminta jajarannya agar dilakukan tindakan cepat mengatasi dampak awan panas guguran Gunung Semeru.

Peringatan Dini Bahaya Gunung Api Semeru

Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Andiani mengatakan peringatan dini terkait bahaya erupsi gunung api aktif sudah dilakukan, bukan hanya untuk Gunung Semeru, namun juga gunung api aktif lain yang dipantau oleh PVBMG.

Pemantauan dilakukan menggunakan peralatan pemantauan dan pengamatan visual selama 24 jam, di mana pada 1 Desember sudah terdapat guguran lava pijar di lereng Gunung Semeru. Andiani meyatakan sudah ada penyebaran informasi tersebut ke Pemda, BPBD, dan relawan pengamat gunung api. Di hari selanjutnya, petugas pengamatan gunung api Semeru sudah mengeluarkan peringatan juga terutama bagi warga sekitar Besuk Kobokan, Kembar, Bang, dan Sarat untuk tidak beraktivitas disekitarnya. Hal ini dilakukan untuk antisipasi guguran atau awan panas guguran.

Di sisi lain, Kepala Bidang Kedaruratan dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang menilai tidak ada Sistem Peringatan Dini di Desa Curah Kobokan, yang padahal penting untuk mendeteksi peringatan dini bencana. Hanya ada alat seismometer di daerah Dusun Kamar A untuk memantau pergerakan air dari atas untuk disampaikan pada penambang di bawah.

Kondisi ini membuat terisolasinya masyarakat di wilayah “paling terdampak” yakni Kecamatan Pronojiwo dan Candi Puro. Tidak hanya berdampak pada jatuhnya korban tewas, namun juga banjir lahar menyebabkan terputusnya akses jembatan penghubung wilayah. Akses ke kota Malang ke Lumajang turut terputus sehingga tidak bisa dilintasi oleh para warga.

gettyimages-1232180794-594x594-1

Hikmah Badai Seroja NTT & Masa Depan Penanganan Bencana Alam di Indonesia

, , 0

Letak geografis Indonesia yang terletak pada ring of fire menjadikannya rawan terjadi bencana alam, terutama bencana tektonik geologi seperti gempa bumi dan tsunami hingga hidrometerologi (banjir, banjir bandang, tanah longsor, puting beliung). Selain itu perubahahan ekstrim iklim cuaca dapat menjadi potensi bencana alam di Indonesia. Hal ini yang dirasakan oleh berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana alam banjir bandang dan angin kencang pada 4 April 2021 yang disebabkan oleh badai Seroja. Kerugian dari bencana alam ini menimbulkan korban ratusan jiwa serta kerugian materil. Berkaca pada hal tersebut, bagaiamana upaya pemerintah menangani bencana alam seperti ini di masa depan?

Bencana Siklon Tropis Seroja di NTT
Bencana Siklon Tropis Seroja yang menerjang Kota Kupang dan 21 kabupaten di Provinsi NTT sejak 2 April sampai dengan 5 April 2021 menyebabkan terjadinya banjir bandang dan angin kencang yang menimbulkan kerusakan pada pada lingkungan sekitar yang memakan korban Jiwa dan kerugian materiil. Gubernur NTT Viktor Laiskodat sendiri telah menetapkan status tanggap darurat terhitung mulai tanggal 6 April sampai 5 Mei 2021.

Berdasarkan laporan BNPB dari 18 Kabupaten dan satu kota se-NTT yang disampaikan oleh Juru bicara Pemprov NTT Marius Ardu Jelamu terdapat jumlah kerusakan sebanyak 126.459 yang terdiri atas  63.916 unit rumah warga dan 62.543 unit merupakan fasilitas umum di Nusa Tenggara Timur rusak akibat badai seroja, banjir dan tanah longsor.[1] Sedangkan jumlah korban meninggal akibat bencanan alam siklon tropris seroja ini sebanyak 181 Jiwa dan total pengungsi 49.512 jiwa, namun sudah banyak yang kembali ke rumah-rumah keluarga ataupun kediaman pribadi yang mana mengalami rusak ringan.[2]

Selain itu akses jalan yang terputus menyebabkan desa yang terdampak terisolasi telah terjangkau untuk pendistribusian logistik bantuan melalui transportasi darat, laut dan udara. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencanan (BNPB), saat ini terdapat 513 sukarelawan dari 68 lembaga kemanusiaan yang turut membantu penanganan dampak bencana melalui bantuan evakuasi, terpal, pangan, layanan medis, obat-obatan, bantuan non-pangan dan dukungan psikososial.[3]

Presiden Jokowi sendiri telah mengeluarkan 5 arahan untuk penanggulangan bencana di NTT. Pertama ialah percepatan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban yang belum ditemukan. Kedua ialah memastikan hadirnya pelayanan kesehatan dan pertolongan medis yang dibutuhkan oleh para korban. Yang ketiga yakni menangani dan memenuhi kebutuhan para pengungsi, mulai dari logistik hingga sanitasi. Adapun keempat adalah percepatan perbaikan infrastruktur penunjang yang rusak akibat bencana. Serta yang kelima, ialah mengantisipasi potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca sangat ekstrem yang melanda berbagai kawasan di Indonesia.[4] Selain itu Presiden Jokowi juga secara langsung turun ke lapangan melihat secara dekat dampak bencana ini dan menginstruksikan seluruh jajajran pemwrintahan baik pusat maupun daerah untuk melakukan intervensi penuh sesuai dengan tupoksi masing-masing.[5]

Masa Depan Penanganan Bencana Alam di Indonesia
Mengingat keadaan Indonesia yang rawan bencana alam, pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang kemudian mendirikan BNPB sebagai lembaga yang berwenang dalam penanggulangan bencana alam.[6] BNPB mencatat sepanjang tahun 2021 terjadi kasus bencana alam terjadi sebanyak 1.153 kasus.[7] Dimana kejadian tersebut merusak 151.781 rumah.

Selain itu BNPB mencatatkan Indonesia dari 75.00 desa yang ada di Indonesia 53.000 desa atau kelurahan diantaranya masuk kedalam kategori rawan bencana. Setidaknya terdapat 5.744 desa rawan tsunami, 37.497 desa rawan longsor, 45.973 desa rawan gempa bumi, 2.160 desa rawan gunung api, 47.430 desa rawan banjir, dan beberapa bencana lainnya. BNPB juga mencatat terdapat 51 juta keluarga di Indonesia yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana tersebut.[8]

Bencana alam sendiri merupakan suatu ancaman terhadap keamanan manusia (human security). Berdasarkan UN Resolution A/RES/66/290 yang diadopsi pada 10 september 2012 mendefinisikan keamanan manusia sebagai hak setiap orang untuk hidup bebas dan bermartabat, bebas dari kemiskinan dan rasa putus asa.[9] Menjadikan bencana alam merupakan ancaman utama bagi keamanan manusia, seperti yang terjadi NTT merupakan suatu kejadian alami yang bisa menimpa daerah mana saja, kapanpun dan dimanapun yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia, merusak fondasi ekonomi dan sosial kesejahteraan orang, dan korban trauma, anggota keluarga dan teman-teman para korban.

Oleh karenanya pengurangan risiko bencana sangat penting dilakukan untuk melindungi manusia keamanan di daerah rawan bencana alam. Menurut Carter, Pengelolaan Resiko Bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus pengelolaan resiko bencana yang bertujuan antara lain mencegah kehilangan jiwa seseorang, mengurangi penderitaan manusia, memberikan informasi kepada masyarakat, mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis lainnya.[10]

Sehingga kemudian Pengelolaan Resiko Bencana atau Penanggulangan Resiko Bencana (PRB) di Indonesia, meliputi empat aspek yakni pertama mitigasi; kedua ialah kesiapsiagaan bencana; ketiga adalah tanggap darurat; keempat adalah pemulihan setelah bencana.

Bencana alam memang sesuatu yang tak bisa diihindari, namun pemerintah dan masyarakat dapat mempersiap kan diri sebagai tindakan pengelolaan resiko bencana dengan meningkatkan 4 aspek tersebut dapat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang. Melalui peningkatan kemampuan deteksi dini dari pemerintah terhadap perubahan iklim oleh instansi terkait yakni BMKG dapat memberikan peringatan awal melalui teknologi broadcast SMS.

Perlunya penyediaan peta rawan bencana sebagai panduan Lembaga/institutsi terkait untuk mempersiapkan komponen penanganan bencana alam didaerah masing-masing dengan meningkatkan kemampuan dan kapabilitasnya. Terlebih mengantisipasi bencana alam yang bisa terjadi karena ada unsur campur tangan manusia seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, keberadaan peta rawan bencana, memudahkan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk dapat menerapkan kebijkan secara maksimal dalam membentuk desa Tangguh bencana. Desa tangguh bencana ialah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana tersebut.

Selain itu edukasi bagi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana alam perlu ditingkatkan. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui upaya penanganan bencana alam. Sehingga paling utama ialah membangun kesadaran dan jiwa tanggap bencana masyarakat sehingga masyarakat bisa mempersiap diri dari sedini mungkin melalui peningkatan edukasi mitigasi bencana yang bisa diterapkan pada kurikulum pendidikan sedari dini baik secara formal maupun informal.

[1] Sigiranus Marutho Bere. “126.459 Rumah Warga dan Fasilitas Umum di NTT Rusak Akibat Bencana”. Kompas.Com. 14 April 2021. Retrived From: https://www.kompas.com/properti/read/2021/04/14/060000421/126.459-rumah-warga-dan-fasilitas-umum-di-ntt-rusak-akibat-bencana.

[2] Yoanes Litha. “Jumlah Korban Tewas Bencana Siklon Seroja di NTT Tambah Jadi 181 Orang”. VOA Indonesia. 15 April 2021. Retrived From: https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-korban-tewas-bencana-siklon-seroja-di-ntt-tambah-jadi-181-orang/5853213.html

[3] BNPB. “513 Sukarelawan Bantu Penanganan Darurat Bencana NTT”. 12 April 2021. https://www.bnpb.go.id/berita/513-sukarelawan-bantu-penanganan-darurat-bencana-ntt

[4] Sekretariat Kabinet RI. “Lima Arahan Presiden Jokowi untuk Penanganan Bencana di NTT dan NTB”. 6 April 2021. Retrived From: https://setkab.go.id/lima-arahan-presiden-jokowi-untuk-penanganan-bencana-di-ntt-dan-ntb/

[5] Kukuh S.Wibowo. “Viktor Laiskodat Menilai Status Bencana Nasional di NTT Tidak Diperlukan”. Antara. 12 April 2021. Retrived From: https://nasional.tempo.co/read/1451846/viktor-laiskodat-menilai-status-bencana-nasional-di-ntt-tidak-diperlukan/full&view=ok

[6] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

[7] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumlah Bencana Alam di Indonesia (1 Januari-19 April 2021). https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/20/487-kejadian-banjir-landa-indonesia-hingga-19-april-2021#

[8] Deti Mega Purnamasari. “BNPB: Lebih dari 53.00 Desa di Indonesia Rawan Bencana”. Kompas.Com 14 April 2021. Retrived From: https://nasional.kompas.com/read/2021/04/14/15114001/bnpb-lebih-dari-53000-desa-di-indonesia-rawan-bencana.

[9]United Nations. “UN Resolution/A/RES/66/290”. 10 September 2012. Retrived From: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/290&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r66_resolutions_table_eng.htm&Lang=E

[10] CARTER, W.N., 1992. Disaster Management: A Disaster Manager’s Handbook. Asian Development Bank.

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..