Pada 2 September 2026, Menteri Pertahanan (Menhan) Estonia Hanno Pevkur menyatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa dia akan mengundurkan diri akibat dari skandal pembelian amunisi artileri untuk Ukraina. Dalam wawancara ini, Menhan Hanno menyatakan bahwa walaupun dia tidak terlibat secara langsung dalam proses kontrak tersebut, beliau akan tetap mengundurkan diri sebagai bentuk dari tanggung jawab politik. Menhan Hanno menambahkan bahwa dia akan tetap berada di posisi tersebut hingga Perdana Menteri (PM) Estonia Kirsten Michal menemukan penggantinya. Tidak lama setelah menyampaikan keputusan tersebut, Perdana Menteri (PM) Estonia Kirsten Michal menyatakan kepada media bahwa hal ini akan diputuskan setelah pertemuan kabinet pada 3 September 2026.
Dalam skandal ini, pemerintah Estonia menghadiahkan empat kontrak sebesar EUR 70 juta kepada perusahaan Italia yang bernama Datasel S.R.L. pada tahun 2024 untuk memproduksi amunisi artileri bagi Militer Ukraina (ZSU). Akan tetapi, walaupun Kemhan Estonia telah mengirimkan uang kepada Datasel S.R.L., mereka tidak pernah mendapatkan amunisi yang dijanjikan oleh perusahaan tersebut. Kegagalan ini juga diperburuk setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Estonia merilis sebuah laporan yang menyorot beberapa kekurangan dari aspek manajemen aset militer, monitor kontrak, dan prosedur verifikasi pembelian. Akibat dari seluruh faktor ini, Kepala BPK Estonia Raimond Kaljulaid mendorong Menhan Pevkur untuk mengundurkan diri secara sukarela untuk menyelamatkan reputasi politiknya. Raimond juga mendesak PM Michal untuk menunjuk seorang pakar pertahanan nonpartisan sebagai menhan baru agar kemungkinan terjadinya skandal serupa dapat berkurang.
Sejak Rusia melancarkan invasi terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022, Estonia sedang berupaya untuk meningkatkan kapabilitas militer mereka dengan meningkatkan anggaran pertahanannya sebesar 3,3% dari PDB pada tahun 2025 dan 5,4% dari PDB pada tahun 2026. Akan tetapi, peningkatan anggaran pertahanan ini juga menuai kritik dari berbagai pihak seperti BPK dan Parlemen Nasional Estonia yang memperingatkan terdapat potensi penyalahgunaan anggaran oleh Kemhan dan badan lainnya yang terlibat akibat isu inventarisasi dan prosedural. Hal ini dianggap penting karena penyalahgunaan anggaran dapat menggerus kepercayaan masyarakat Estonia yang ingin melihat uang pajak mereka digunakan secara efektif untuk membangun kekuatan Pasukan Pertahanan Estonia (EDF).