Selama lebih dari dua dekade, globalisasi berjalan dengan satu prinsip sederhana tentang siapa yang mampu memproduksi paling murah, dialah yang menang. Perusahaan-perusahaan multinasional memindahkan pabrik ke negara dengan biaya produksi rendah, sementara banyak negara berlomba menarik investasi asing demi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam tatanan inilah China menjelma menjadi pusat manufaktur dunia. Dengan kapasitas industri yang masif, infrastruktur yang terus berkembang, dan jaringan rantai pasok yang terintegrasi, China berhasil menjadi eksportir barang terbesar di dunia dengan nilai ekspor sekitar 3,58 triliun dolar AS pada 2024 berdasarkan data resmi General Administration of Customs (GAC) China..
Akan tetapi, dunia hari ini mulai memperlihatkan arah yang berbeda. Semakin banyak negara berkembang yang meninjau ulang hubungan ekonominya dengan China. Mereka tidak menutup pintu bagi investasi maupun perdagangan dengan Beijing, tetapi mulai membatasi tingkat ketergantungannya. Fenomena ini sering disebut sebagai China Fatigue. Istilah tersebut bukan berarti munculnya sentimen anti-China, melainkan perubahan cara negara-negara memandang hubungan ekonomi yang terlalu terkonsentrasi pada satu mitra.
Mengingat kasus pandemi COVID-19 menjadi pengingat bahwa rantai pasok global yang sangat efisien ternyata juga sangat rentan. Ketika pabrik-pabrik di satu wilayah berhenti beroperasi, industri di berbagai belahan dunia ikut terganggu. Setelah itu, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, konflik Rusia-Ukraina, hingga meningkatnya gangguan jalur pelayaran internasional semakin memperlihatkan bahwa efisiensi ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan ketahanan ekonomi.
Di sinilah globalisasi memasuki babak baru, jika dahulu ukuran keberhasilan adalah biaya produksi yang murah dan rantai pasok yang terkonsentrasi, kini banyak negara mulai menempatkan ketahanan ekonomi (economic resilience) sebagai prioritas yang sama pentingnya. Hubungan ekonomi tetap dibangun, tetapi risiko dari ketergantungan yang terlalu besar mulai dihitung secara lebih serius.
Pendekatan tersebut dikenal sebagai de-risking yang berbeda dengan decoupling yang bertujuan memutus hubungan ekonomi, de-risking justru mempertahankan perdagangan dan investasi sambil mengurangi risiko apabila terlalu banyak aktivitas ekonomi bertumpu pada satu negara. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan mengingatkan bahwa fragmentasi geoekonomi yang semakin dalam dapat mengganggu perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi global apabila tidak dikelola secara hati-hati.
Gejala ini mulai terlihat di berbagai negara berkembang. Misalnya India, memperkuat kebijakan industrinya melalui berbagai instrumen perlindungan manufaktur domestik dan pengawasan investasi di sektor-sektor strategis. Langkah tersebut dilakukan bukan untuk menghentikan hubungan dagang dengan China, melainkan memperkuat daya saing industri nasional di tengah besarnya kapasitas produksi manufaktur China.
Di kawasan Amerika Utara, Meksiko juga mengambil langkah serupa yang mana pemerintahnya memperkuat industri dalam negeri melalui kebijakan tarif terhadap sejumlah produk impor serta mendorong peningkatan kandungan lokal di sektor manufaktur. Di saat yang sama, Meksiko justru menjadi salah satu tujuan relokasi industri global melalui strategi China plus one, yakni diversifikasi basis produksi tanpa meninggalkan China sepenuhnya. IMF mencatat bahwa negara-negara seperti Meksiko dan Vietnam kini berperan sebagai connector countries yang menghubungkan kembali rantai pasok global di tengah meningkatnya fragmentasi perdagangan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa yang sedang berubah bukanlah keberadaan China dalam ekonomi dunia, melainkan cara negara-negara lain mengelola hubungan dengan China. Bahkan setelah perang dagang berlangsung selama beberapa tahun, IMF menilai belum terdapat bukti bahwa globalisasi benar-benar berakhir. Kemudian yang terjadi justru pengalihan arus perdagangan dan investasi ke negara-negara lain tanpa memutus hubungan dengan China sepenuhnya. Rantai pasok global tidak hilang, tetapi menjadi lebih panjang dan lebih beragam.
Perubahan ini dapat dipahami melalui konsep interdependensi asimetris yang diperkenalkan Robert Keohane dan Joseph Nye, bahwa dalam ekonomi global, hubungan saling bergantung tidak selalu berlangsung secara seimbang. Ada negara yang memiliki banyak alternatif mitra dagang dan investasi, sementara ada pula yang terlalu bergantung pada satu pasar, satu investor, atau satu pemasok. Semakin sedikit alternatif yang dimiliki suatu negara, semakin besar pula kerentanannya ketika terjadi perubahan kebijakan, krisis ekonomi, maupun konflik geopolitik.
Negara Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak jauh berbeda. China merupakan mitra dagang terbesar sekaligus salah satu investor utama di berbagai sektor strategis, mulai dari industri pengolahan nikel, energi, hingga manufaktur. Hubungan tersebut memberikan manfaat nyata berupa investasi, lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas industri. Namun, semakin besar konsentrasi perdagangan dan investasi pada satu negara, semakin penting pula memastikan adanya diversifikasi pasar, penguatan industri nasional, serta alih teknologi agar Indonesia tidak sekadar menjadi lokasi produksi dalam rantai nilai global.
Dalam dunia investasi dikenal adagium don’t put all your eggs in one basket. Prinsip yang sama kini mulai diterapkan dalam hubungan ekonomi internasional. Negara-negara tidak sedang mencari pengganti China, tetapi berusaha memastikan bahwa pertumbuhan ekonominya tidak bergantung pada satu pusat produksi dunia. Diversifikasi bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan cara mengurangi risiko.
Karena itu, China Fatigue sebaiknya tidak dipahami sebagai kisah tentang naik atau turunnya pengaruh China. Fenomena ini lebih tepat dipandang sebagai cerminan lahirnya fase baru globalisasi. Jika dahulu globalisasi dibangun di atas logika efisiensi, kini ia bergerak menuju logika ketahanan. Dunia tetap membutuhkan China sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi global. Namun pada saat yang sama, semakin banyak negara yang berusaha menjaga agar hubungan tersebut tetap seimbang, tidak terlalu terkonsentrasi, dan tidak mengurangi ruang bagi mereka untuk menentukan arah pembangunan ekonominya sendiri.