Selama lebih dari dua dekade, China membangun salah satu sistem pengendalian internet paling canggih di dunia melalui Great Firewall. Sistem ini tidak hanya memblokir akses ke berbagai platform global seperti Google, YouTube, Facebook, Instagram, X, dan ChatGPT, tetapi juga memadukan penyaringan lalu lintas data, pengawasan terhadap penyedia layanan internet, hingga pemblokiran aplikasi yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi negara. Konsistensi kebijakan tersebut tercermin dalam laporan Freedom on the Net 2025 yang kembali menempatkan China sebagai negara dengan tingkat kebebasan internet terendah di dunia.
Selama ini, diskusi mengenai internet di China hampir selalu berhenti pada narasi tentang kuatnya sensor negara. Padahal, ada dinamika lain yang jauh lebih menarik, tetapi jarang mendapat perhatian. Pada Juni 2026, sekelompok peneliti dari Stanford University, GFW Report, dan University of Colorado Boulder menerbitkan riset pertama yang secara sistematis memetakan ekosistem layanan proxy berlangganan yang dikenal sebagai airport. Riset tersebut menemukan bahwa layanan ini telah berkembang menjadi industri digital bawah tanah yang melayani kebutuhan masyarakat China untuk mengakses internet global.
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan internet di China tidak lagi sekadar tentang negara yang membangun tembok digital. Lebih menarik adalah bagaimana masyarakat memilih beradaptasi dengan tembok tersebut. Mereka tidak berusaha merobohkannya, melainkan mencari jalan lain untuk melewatinya.
Temuan riset tersebut memberikan gambaran yang cukup mengejutkan, dilihat dari survei terhadap 1.667 pengguna internet di China yang terbiasa melewati sensor internet, sebanyak 55 persen mengaku menggunakan layanan airport sebagai pilihan utama untuk mengakses internet global. Melalui pemetaan terhadap berbagai portal layanan dan kanal pengumuman di Telegram, peneliti juga berhasil mengidentifikasi sedikitnya 3.431 layanan airport yang masih aktif. Angka tersebut menunjukkan bahwa airport bukan lagi praktik individual, melainkan telah berkembang menjadi sebuah ekosistem dengan skala yang besar.
Berbeda dengan Virtual Private Network (VPN) yang selama ini lebih dikenal masyarakat, airport bekerja sebagai layanan proxy berbasis langganan. Pengguna cukup membeli paket data dengan biaya yang relatif murah sekitar 2,8 dolar Amerika Serikat per bulan menurut hasil survey kemudian memilih server di berbagai negara untuk mengakses layanan yang diblokir. Kemudahan penggunaan, kestabilan koneksi, serta kemampuan membuka layanan seperti ChatGPT dan Netflix menjadi alasan utama masyarakat memilih layanan ini.
Di sinilah teori Everyday Forms of Resistance dari James C. Scott menjadi relevan. Scott menjelaskan bahwa masyarakat tidak selalu merespons kekuasaan melalui demonstrasi, pemberontakan, atau konfrontasi terbuka. Dalam banyak situasi, bentuk perlawanan justru hadir melalui tindakan-tindakan kecil yang bersifat adaptif, pragmatis, dan nyaris tidak terlihat. Bagi Scott, strategi semacam ini merupakan cara masyarakat mempertahankan ruang hidup tanpa harus berhadapan langsung dengan otoritas.
Perspektif tersebut membantu menjelaskan mengapa ekosistem airport berkembang begitu pesat di China. Sebagian besar penggunanya bukan aktivis politik yang ingin menantang negara. Mereka adalah mahasiswa yang membutuhkan jurnal internasional, pengembang perangkat lunak yang memerlukan akses ke GitHub, pekerja teknologi yang menggunakan ChatGPT, atau masyarakat yang ingin mengakses layanan digital yang tidak tersedia di dalam negeri. Ketika jalur resmi tertutup, mereka memilih membangun jalur alternatif yang dianggap lebih efisien.
Dalam konteks ini, penggunaan airport lebih tepat dipahami sebagai bentuk adaptasi daripada perlawanan terbuka. Masyarakat tidak sedang berusaha menghancurkan sistem sensor yang dibangun negara. Mereka hanya berusaha memastikan aktivitas belajar, bekerja, dan berinovasi tetap dapat berlangsung. Apa yang disebut Scott sebagai everyday resistance tampak bekerja secara nyata dalam ruang digital China.
Fenomena tersebut juga memperlihatkan bagaimana mekanisme pasar mampu tumbuh di tengah pembatasan yang ketat. Ketika permintaan terhadap akses internet global tetap tinggi, sementara saluran resmi dibatasi, muncul penyedia layanan yang mengisi kekosongan tersebut. Menariknya, banyak penyedia airport beroperasi layaknya perusahaan teknologi. Mereka menawarkan berbagai pilihan paket langganan, menyediakan layanan pelanggan, menerima pembayaran melalui Alipay, dan terus meningkatkan kualitas jaringan agar mampu bersaing dengan penyedia lain.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatasan informasi tidak selalu menghilangkan permintaan. Sebaliknya, pembatasan justru dapat melahirkan model bisnis baru. Dalam kasus China, yang berkembang bukan pasar barang ilegal, melainkan pasar konektivitas digital.
Namun, keberadaan airport juga menghadirkan paradoks baru. Penelitian tersebut menemukan bahwa layanan-layanan ini tidak sepenuhnya identik dengan kebebasan internet. Dari 368 domain yang diuji, sebanyak 198 domain diblokir oleh sedikitnya satu penyedia airport. Bahkan, sebagian layanan tetap memblokir situs tertentu, termasuk media luar negeri dan situs yang dianggap sensitif. Artinya, sebagian penyedia alternatif juga menjalankan praktik penyaringan informasi versi mereka sendiri.
Temuan tersebut mengubah cara kita memahami hubungan antara negara, pasar, dan teknologi. Selama ini, pengendalian informasi dipandang sebagai monopoli negara. Kini muncul aktor baru, yaitu operator layanan airport, yang juga memiliki kewenangan menentukan informasi apa yang dapat diakses pelanggannya. Dengan demikian, kontrol terhadap ruang digital menjadi semakin kompleks karena tidak lagi hanya berada di tangan pemerintah.
Di sisi lain, fenomena ini memperlihatkan tantangan yang dihadapi China sebagai negara yang ingin menjadi pemimpin dalam pengembangan kecerdasan buatan dan ekonomi digital. Pengembangan teknologi mutakhir membutuhkan keterhubungan dengan ekosistem pengetahuan global. Peneliti memerlukan publikasi internasional, pengembang membutuhkan perangkat lunak sumber terbuka (open source), sedangkan perusahaan teknologi memerlukan kolaborasi lintas negara. Kebutuhan tersebut sulit dipenuhi apabila akses terhadap internet global dibatasi secara ketat.
Karena itu, berkembangnya airport sesungguhnya mencerminkan benturan antara dua kepentingan. Di satu sisi, negara ingin mempertahankan kontrol atas ruang digital demi alasan keamanan dan stabilitas. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku ekonomi membutuhkan internet yang semakin terbuka agar tetap kompetitif dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Benturan inilah yang melahirkan berbagai bentuk adaptasi teknologi yang terus berkembang.
Fenomena airport menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internet pada era digital tidak lagi ditentukan semata-mata oleh seberapa tinggi tembok yang dibangun negara. Yang lebih menentukan adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap pembatasan tersebut.
Karena itu, narasi mengenai internet di China perlu diperbarui. Persoalannya bukan lagi apakah Great Firewall masih berdiri. Tembok itu tetap kokoh. Akan tetapi, di sekelilingnya kini tumbuh ribuan jalan baru yang memperlihatkan satu kenyataan penting dalam dunia digital, setiap pembatasan hampir selalu diikuti oleh lahirnya inovasi untuk mengelilinginya. Itulah sebabnya, yang sedang terjadi di China bukanlah runtuhnya tembok, melainkan semakin ramainya orang yang memilih berjalan memutar.