Latihan laut antara Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (People’s Liberation Army Navy/PLAN) dan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 pada 12 Agustus 2026 menarik perhatian bukan karena skala militernya, melainkan karena lokasinya berada di sebelah timur Taiwan, kawasan yang selama beberapa bulan terakhir semakin sering menjadi ruang aktivitas maritim China.
Kementerian Pertahanan Nasional China menyebut kegiatan tersebut sebagai latihan navigasi yang mencakup komunikasi maritim, manuver formasi, dan pengisian logistik di laut. Sementara itu Reuters melaporkan bahwa, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Tunggul, menjelaskan bahwa pelayaran KRI I Gusti Ngurah Rai-332 merupakan passing exercise (PASSEX), yaitu kegiatan rutin antar kapal ketika melintas, dan bukan latihan untuk peperangan. Reuters juga mencatat bahwa kapal Indonesia tersebut sedang dalam perjalanan kembali setelah kunjungan ke Rusia.
Penjelasan TNI AL penting karena memberikan konteks operasional yang berbeda dari narasi Beijing. Berdasarkan informasi resmi TNI AL dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, KRI I Gusti Ngurah Rai-332 memang merupakan unsur Satuan Tugas ORRUDA 2026 yang diberangkatkan menuju Vladivostok untuk latihan bersama dengan Angkatan Laut Rusia. Pelayaran tersebut dijadwalkan berlangsung selama 42 hari dengan 145 personel.
Tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Indonesia secara khusus mengirim kapal ke perairan timur Taiwan untuk mendukung agenda militer China. Bahkan, TNI AL memiliki pola penggunaan PASSEX sebagai bagian dari diplomasi maritim. Pada Mei 2026, KRI I Gusti Ngurah Rai-332 juga melaksanakan PASSEX dengan HNLMS De Ruyter milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda di Laut Jawa. TNI AL menjelaskan kegiatan tersebut sebagai bagian dari peningkatan kerja sama dan diplomasi maritim.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada maksud awal latihan. Dalam politik internasional, lokasi dapat mengubah arti sebuah aktivitas militer.
China Maritime Studies Institute (CMSI) dari U.S. Naval War College mencatat bahwa sejak awal Juni 2026, China Coast Guard (CCG) mempertahankan kehadiran yang relatif berkelanjutan di perairan sebelah timur Taiwan. Dalam CMSI Note 21: The New Normal East of Taiwan, Ryan D. Martinson mencatat bahwa pergantian unsur kapal pada 4 Juli mengindikasikan kemungkinan upaya Beijing menormalisasi kehadiran penjaga pantai China di kawasan tersebut.
Temuan tersebut menjadi konteks penting untuk membaca latihan China-Indonesia. Jika aktivitas CCG di timur Taiwan sebelumnya berlangsung secara berulang, kemudian muncul latihan bersama dengan angkatan laut negara asing, aktivitas yang secara teknis sederhana dapat memperoleh nilai politik dan simbolik yang lebih besar.
Dari perspektif teori security dilemma tindakan yang dipersepsikan sebagai upaya meningkatkan keamanan oleh satu aktor dapat dibaca sebagai ancaman oleh aktor lain. Bagi China, PASSEX dapat diposisikan sebagai kerja sama maritim rutin. Bagi Taiwan, kegiatan tersebut dapat dibaca dalam konteks yang lebih luas, yaitu meningkatnya aktivitas China di wilayah yang selama ini sensitif secara politik dan strategis.
Taiwan sendiri merespons secara keras melalui Dewan Urusan Daratan (Mainland Affairs Council) menyebut latihan tersebut sebagai provokasi militer dan menuduh Beijing berusaha menciptakan persepsi di tingkat internasional bahwa China memiliki yurisdiksi atas perairan di sebelah timur Taiwan. Namun, klaim tersebut harus ditempatkan sebagai posisi politik Taiwan, bukan fakta hukum yang telah terbukti. Reuters juga melaporkan bahwa pejabat intelijen militer Taiwan menilai kegiatan tersebut tidak memberikan dampak militer langsung terhadap Taiwan, meskipun memiliki arti geopolitik.
Bagi China, persoalannya justru terletak pada bagaimana kehadiran maritim dapat dinormalisasi. Konsep normalization dalam strategi maritim menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dapat mengubah persepsi mengenai apa yang dianggap sebagai kehadiran “biasa”. CMSI secara khusus memperingatkan bahwa keberadaan CCG yang semakin rutin di timur Taiwan dapat menciptakan pola baru dalam operasi maritim China.
Tetapi menghubungkan PASSEX Indonesia secara langsung dengan strategi normalisasi China juga merupakan lompatan analitis yang belum didukung bukti. Tidak ada sumber resmi Indonesia yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung klaim yurisdiksi Beijing. Karena itu, analisis yang lebih tepat bukan mengatakan bahwa Indonesia sedang membantu China memperkuat klaimnya, melainkan bahwa aktivitas rutin Indonesia berpotensi memperoleh makna strategis yang berbeda ketika berlangsung dalam ruang geopolitik yang sedang diperebutkan.
Posisi Indonesia sendiri memiliki dasar hubungan yang cukup kompleks. Dalam Joint Statement Indonesia-China pada November 2024, pemerintah Indonesia menegaskan kembali kepatuhannya terhadap kebijakan satu China (One-China Policy), sementara kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama pertahanan, keamanan, dan maritim. Dokumen yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menyebut peningkatan kerja sama keamanan sebagai salah satu pilar baru hubungan bilateral.
Karena itu, latihan tersebut tidak tepat dibaca sebagai bukti bahwa Indonesia berpihak kepada China dalam persoalan Taiwan. Lebih tepat melihatnya sebagai konsekuensi dari diplomasi pertahanan yang semakin aktif dan luas, ketika Indonesia membangun hubungan militer dengan berbagai kekuatan sekaligus. Dilema strategisnya terletak ketika PASSEX memberikan manfaat praktis bagi hubungan antarmiliter dan diplomasi maritim, tetapi kegiatan yang sama dapat menghasilkan konsekuensi persepsi ketika berlangsung di kawasan yang menjadi pusat rivalitas China-Taiwan-Amerika Serikat.
Dalam perspektif hedging, negara berusaha menjaga ruang manuver dengan tidak mengikat dirinya secara eksklusif kepada satu kekuatan. Strategi tersebut memungkinkan Indonesia menjalin kerja sama pertahanan dengan China, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, Australia, maupun negara lainnya tanpa harus mengadopsi seluruh posisi strategis masing-masing. Namun, hedging hanya efektif apabila kerja sama teknis tidak berubah menjadi persepsi keberpihakan politik. Karena itu, tantangan utama Indonesia bukan sekadar menentukan dengan siapa latihan dilakukan, tetapi memastikan tujuan, ruang lingkup, dan komunikasi strategis setiap kegiatan dapat dipahami secara jelas.
Kasus KRI I Gusti Ngurah Rai-332 menunjukkan satu karakter penting geopolitik kontemporer: aktivitas militer tidak pernah sepenuhnya netral ketika berlangsung di ruang yang diperebutkan secara strategis. Bagi Indonesia, PASSEX mungkin hanya latihan rutin. Bagi China, ia merupakan bagian dari kerja sama maritim. Bagi Taiwan, ia dapat dibaca sebagai perkembangan dalam lingkungan strategis yang semakin menekan. Karena itu, ukuran keberhasilan diplomasi pertahanan bukan hanya kemampuan melaksanakan latihan, tetapi juga kemampuan mengendalikan makna politik yang muncul dari latihan tersebut. Di perairan timur Taiwan, persoalan terbesar bukan pada manuver kapal, melainkan pada siapa yang berhasil membentuk persepsi mengenai arti kehadiran kapal tersebut.