Pada 7 Juli 2026, kanal media Jepang Yomiuri Shimbun melaporkan bahwa pemerintahan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi berencana untuk membentuk sebuah biro baru dalam Kementerian Pertahanan (Kemhan) Jepang. Tujuan dari biro baru ini adalah untuk meningkatkan postur pertahanan Jepang dalam menghadapi tantangan keamanan dengan meningkatkan koordinasi dengan negara sekutu dan mitra serta mendukung kebijakan ekspor persenjataan. Dilansir dari Asia News Network, pemerintahan PM Takaichi berencana untuk merampungkan rencana dan pembentukan biro baru ini dalam tahun fiskal selanjutnya dengan mengajukan amandemen terhadap undang-undang (UU) Kemhan dan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF).
Pasar menanggapi perkembangan ini secara positif dan hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya harga saham dari beberapa perusahaan dan konglomerat Jepang yang berhubungan dengan sektor. Dilansir dari Investing.com, harga saham Mitsubishi Heavy Industries, IHI Corp, Kawasaki Heavy Industries, Tokyo Keiki, dan NEC Corp mengalami penguatan dari kisaran 4% hingga 10%. Penguatan ini terjadi karena pasar menganggap pembuatan biro baru akan membuka peluang baru bagi ekspor persenjataan Jepang. Selain reaksi pasar yang positif, pembuatan biro baru dapat mengurangi beban kerja Biro Kebijakan Pertahanan Kemhan Jepang yang saat ini bertugas untuk mendukung kebijakan ekspor pertahanan. Rencana ini juga memiliki nilai historis karena pembentukan biro baru ini merupakan ekspansi pertama yang dilakukan oleh Kemhan Jepang sejak pembentukan Biro Kebijakan Regional pada tahun 2007.
Pembentukan biro baru merupakan bagian dari upaya pemerintah Jepang untuk melakukan reformasi terhadap tata kelola pertahanan negara guna menghadapi dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks. Keputusan ini bukanlah suatu hal yang baru karena beberapa bulan sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Shinjiro Koizumi mengumumkan pembentukan Badan Perencanaan Pertahanan Pasifik. Badan ini memiliki tugas untuk mengkaji struktur JSDF dan efisiensi nya dalam skenario pertahanan kawasan Indo-Pasifik. Selain membentuk biro baru dalam Kemhan, pemerintah Jepang juga sedang mengkaji kemungkinan nasionalisasi beberapa pabrik industri pertahanan untuk menjamin ketersediaan amunisi dan peralatan militer lainnya dalam skenario darurat nasional.