Pada 10 September 2025 Perdana Menteri (PM) Nepal Khadga Prasad Oli mengundurkan diri akibat dari protes besar yang menyebabkan setidaknya puluhan warga tewas sementara ratusan mengalami luka berat. PM Oli mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus untuk membuka jalan konstitusional untuk menghadapi protes besar yang dijalankan oleh kaum muda di Nepal. Protes di Nepal telah berlangsung sejak 8September akibat dari pemblokiran media sosial yang dilakukan pemerintah terhadap situs seperti Twitter, YouTube, Whatsapp, dan Linkedin. Pemblokiran tersebut dilakukan karena perusahaan media sosial tersebut gagal mendaftarkan diri sehingga konten mereka dapat diawasi oleh pemerintah Nepal. Walaupun pemerintah Nepal telah mencabut pemblokiran situs tersebut sebagai upaya konsesi protes tetap berlanjut.
Dilansir dari Al-Jazeera protes yang berlangsung di Kathmandu dan wilayah lain di Nepal merupakan ledakan dari kekesalan terpendam yang dihadapi oleh warga Nepal terhadap berbagai isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh Negeri Himalaya. Salah satu dari kekesalan tersebut adalah anak para pejabat yang hidup secara mewah sementara sebagian besar dari pemuda Nepal kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan sumber pemasukan. Selanjutnya nepotisme yang tertanam di sistem politik Nepal pasca perang saudara 1996 – 2006 juga membentuk persepsi bahwa pemerintah tidak sadar terhadap kebutuhan masyarakat. Selain melakukan protes para massa juga meluapkan kemarahan mereka dengan membakar kediaman perdana menteri, gedung parlemen, serta beberapa politisi tinggi lainnya. Selanjutnya mereka juga menyerang beberapa pejabat seperti mantan PM Sher Bahadur dan istrinya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Arzu Rana Deuba, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Bishnu Paudel.
Menurut Asisten Direktur Asia Society Policy Institute (ASPI) Rishi Gupta para demonstran memiliki peluang untuk mendorong reformasi politik dan ekonomi yang mereka inginkan. Akan tetapi Gupta juga menyatakan bahwa lengsernya PM Oli juga membuka vakum kekuasaan yang berbahaya. Gupta menambahkan bahwa terdapat dua kemungkinanyang dapat terjadi yakni sistem politik Nepal berubah menjadi lebih transparan dan akuntabel atau upaya tersebut gagal sehingga terjadi siklus krisis politik yang berkelanjutan.
