Menu

Demonstran

Ribuan Warga Australia Turun ke Jalan: Suarakan Kedaulatan Pribumi hingga Protes Korupsi Pemerintah

, , , 0

Gelombang demonstrasi besar berlangsung di berbagai kota Australia, dengan serangkaianunjuk rasa yang menampilkan tuntutan dan kelompok yang sangat beragam. Mulai daripemrotes pro-kedaulatan Pribumi dan anti-rasisme, hingga kelompok anti-imigrasi, serta aksiyang menuntut pemeriksaan korupsi pemerintah. Menindaklanjuti hal tersebut, Polisi menyiagakan barisan besar untuk menjaga jarak antar-pendemo dan mencegah bentrokan.

Ribuan orang turun ke jalan di Sydney dan Melbourne pada Sabtu, 13 September 2025. Di Melbourne, demonstran menyuarakan kedaulatan pribumi, sementara kelompok sayap kananmenyuarakan isu korupsi pemerintah. Di Sydney, sekitar 3.000 orang turun ke jalan dalamaksi Australia Bersatu Melawan Korupsi Pemerintah, sementara kelompok lain dengansekitar 1.000 peserta memprotes rasisme, fasisme, dan Neo-Nazi. Kepolisian di kedua kotamengerahkan operasi besar dengan pasukan berkuda, unit anjing pelacak, polisi anti huru-hara, hingga helikopter PolAir untuk menjaga ketertiban. Beberapa kali aparat harus turuntangan memisahkan kelompok yang saling berhadapan, termasuk dengan menggunakansemprotan merica.

Pengamat menyoroti adanya pemanfaatan demonstrasi oleh kelompok-kelompok ekstremkanan. Laporan melekatnya unsur Neo-Nazi atau jaringan ekstremis ke dalam beberapa aksianti-imigrasi memicu kecaman, karena memberi ruang propaganda bagi kelompok-kelompokyang menyebarkan kebencian. Pemerintah pun menegaskan akan menindak organisasi yang melanggar hukum atau yang jelas terkait aktivitas radikal. Disisi lain, Pemerintah federal dan negara bagian diwarnai perdebatan tentang bagaimana menyeimbangkan hak kebebasanberkumpul dengan keselamatan publik—terutama ketika unjuk rasa yang damai dapatdimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mendorong ekstremisme atau kekerasan. Beberapapolitikus menyerukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap aksi yang menutup akseslayanan publik atau mengganggu kegiatan keagamaan, sementara kelompok hak sipilmengingatkan agar kebijakan tidak mengikis kebebasan berpendapat.

Sementara itu, KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Canberra mengeluarkanimbauan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk berhati-hati dan menghindari area demo besar, serta memantau informasi resmi jika perlu melakukan layanan konsuler. WNI yang berada di wilayah demonstrasi disarankan mengikuti petunjuk pihak berwenangsetempat dan menghindari konfrontasi.

Perdana Menteri Nepal Mengundurkan Diri Setelah Protes Masif

, , 0

Pada 10 September 2025 Perdana Menteri (PM) Nepal Khadga Prasad Oli mengundurkan diri akibat dari protes besar yang menyebabkan setidaknya puluhan warga tewas sementara ratusan mengalami luka berat. PM Oli mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus untuk membuka jalan konstitusional untuk menghadapi protes besar yang dijalankan oleh kaum muda di Nepal. Protes di Nepal telah berlangsung sejak 8September akibat dari pemblokiran media sosial yang dilakukan pemerintah terhadap situs seperti Twitter, YouTube, Whatsapp, dan Linkedin. Pemblokiran tersebut dilakukan karena perusahaan media sosial tersebut gagal mendaftarkan diri sehingga konten mereka dapat diawasi oleh pemerintah Nepal. Walaupun pemerintah Nepal telah mencabut pemblokiran situs tersebut sebagai upaya konsesi protes tetap berlanjut.

Dilansir dari Al-Jazeera protes yang berlangsung di Kathmandu dan wilayah lain di Nepal merupakan ledakan dari kekesalan terpendam yang dihadapi oleh warga Nepal terhadap berbagai isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh Negeri Himalaya. Salah satu dari kekesalan tersebut adalah anak para pejabat yang hidup secara mewah sementara sebagian besar dari pemuda Nepal kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan sumber pemasukan. Selanjutnya nepotisme yang tertanam di sistem politik Nepal pasca perang saudara 1996 – 2006 juga membentuk persepsi bahwa pemerintah tidak sadar terhadap kebutuhan masyarakat. Selain melakukan protes para massa juga meluapkan kemarahan mereka dengan membakar kediaman perdana menteri, gedung parlemen, serta beberapa politisi tinggi lainnya. Selanjutnya mereka juga menyerang beberapa pejabat seperti mantan PM Sher Bahadur dan istrinya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Arzu Rana Deuba, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Bishnu Paudel.

Menurut Asisten Direktur Asia Society Policy Institute (ASPI) Rishi Gupta para demonstran memiliki peluang untuk mendorong reformasi politik dan ekonomi yang mereka inginkan. Akan tetapi Gupta juga menyatakan bahwa lengsernya PM Oli juga membuka vakum kekuasaan yang berbahaya. Gupta menambahkan bahwa terdapat dua kemungkinanyang dapat terjadi yakni sistem politik Nepal berubah menjadi lebih transparan dan akuntabel atau upaya tersebut gagal sehingga terjadi siklus krisis politik yang berkelanjutan.