Di tengah meningkatnya ketegangan strategis di Laut China Selatan, Indonesia dan China telah mengambil langkah diplomatik penting untuk mempererat kerja sama maritim guna menyeimbangkan ambisi ekonomi dan geopolitik. Inti dari langkah ini adalah mekanisme dialog tingkat menteri “2+2” yang baru saja diluncurkan sebagai inisiatif pertama antara China dan negara tetangga di Asia, yang menandakan niat kedua negara untuk melembagakan koordinasi keamanan dan kebijakan luar negeri.
Dialog Strategis di Perairan yang Tidak Pasti
Diadakan di Beijing, pertemuan perdana menteri luar negeri dan menteri pertahanan ini menandai apa yang digambarkan oleh kedua belah pihak sebagai “tonggak sejarah” dalam hubungan bilateral. Bagi Jakarta, yang telah lama menavigasi garis diplomatik yang hati-hati antara otonomi daerah dan tekanan eksternal yang meningkat, mekanisme ini menjadi peluang dan juga risiko tersendiri.
Ketegasan China yang semakin meningkat di sekitar Kepulauan Natuna, bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEE), tumpang tindih dengan “nine-dash line” China yang kontroversial sering memicu ketegangan politik dan keamanan bagi kedua negara. Kapal-kapal penangkap ikan China, yang sering dikawal oleh kapal penjaga pantai, telah berulang kali memasuki wilayah tersebut, sehingga mendorong Indonesia untuk meningkatkan patroli angkatan laut dan memperluas jejak militernya.
Namun, terlepas dari titik-titik gesekan ini, pertemuan terakhir menekankan kolaborasi keamanan maritim, saling ketergantungan ekonomi, dan keselarasan politik. Para pejabat dari kedua negara berjanji untuk meningkatkan kerja sama penegakan hukum, memperluas patroli bersama, dan memformalkan koordinasi penjaga pantai-sebuah langkah yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan perhitungan dalam mengelola perairan bersama.
“Kami sepakat bahwa menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan adalah kepentingan semua pihak,” kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi, yang berdiri di samping mitranya dari Indonesia, Sugiono pada Senin (21/04/2025).
Strategi Regional China: Dialog Lebih Penting Daripada Penangkalan
Pemilihan waktu dialog ini juga mencerminkan poros Beijing yang lebih luas terhadap “diplomasi yang dilembagakan” di Asia Tenggara, terutama dalam menanggapi Strategi Indo-Pasifik Washington. AS telah berusaha untuk meningkatkan pengaturan keamanan trilateral dan memperdalam hubungan dengan negara-negara seperti Filipina dan Australia. Sebaliknya, penekanan China pada bilateralisme – dan penolakannya terhadap politik blok – telah menemukan mitra yang mau menerima di Indonesia, yang kebijakan luar negerinya yang independen menghindari aliansi formal.
“Platform 2+2 bukan hanya simbolis. Ini mencerminkan keinginan bersama untuk menciptakan arsitektur regional yang stabil tanpa manipulasi eksternal,” tulis sebuah editorial baru-baru ini di Global Times.
Memang, pendekatan Beijing yang berfokus pada sentralitas ASEAN dan menolak campur tangan asing memungkinkannya untuk membangun hubungan strategis sambil menghindari penolakan kolektif.
Hubungan Ekonomi: Pertumbuhan di Tengah Perselisihan
Di bawah permukaan ketegangan keamanan, terdapat kemitraan ekonomi yang kuat dan berkembang. China telah menjadi mitra dagang utama Indonesia selama lebih dari satu dekade, dengan perdagangan bilateral mencapai USD147,8 miliar pada tahun 2024, meningkat 6,1% dari tahun ke tahun. Proyek-proyek unggulan seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung dan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata merupakan bukti besarnya investasi China di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI).
Namun, bantuann ekonomi ini bukannya tanpa tekanan karena para pejabat lokal telah menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai keberlanjutan utang, transparansi proyek, dan jadwal. Meskipun demikian, kedua pemerintah terus menekankan pembangunan infrastruktur, ekstraksi mineral, dan pembangunan bersama, terutama di zona maritim yang dekat dengan wilayah yang disengketakan.
Dialog China-Indonesia berupaya untuk mengoperasionalkan isu keamanan, termasuk isu pelucutan senjata, latihan kontraterorisme, dan kerja sama melawan kejahatan transnasional seperti ancaman siber hingga penangkapan ikan ilegal.
Bagi Indonesia, hal ini terjadi pada saat yang sangat penting. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, Jakarta semakin dipandang sebagai contoh bagaimana negara-negara di kawasan ini menyeimbangkan otonomi strategis dengan tekanan eksternal baik dari China maupun Amerika Serikat. “Kami memiliki keprihatinan yang sama terhadap ancaman kejahatan transnasional di kawasan ini yang semakin menyasar warga negara kami,” ujar Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono.
