Tayyip Erdogan

October 26 2023

Swedia selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan NATO berkat Turki

Anita Susanto Europe, News, Politics, Security and Defence Militer, NATO, Swedia, Tayyip Erdogan, Turki, Ulf Kristersson 0

Pada 23 Oktober lalu, Swedia selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan NATO setelah presiden Turki menyerahkan dokumen aksesi ke parlemen NATO, menyetujui bergabungnya Swedia ke pakta militer tersebut. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan Swedia dan Finlandia mengajukan permohonan keanggotaan NATO, meskipun permohonan tersebut digagalkan oleh Turki.

Penandatanganan prosedur aksesi oleh Recep Tayyip Erdogan terjadi setelah penundaan selama berbulan-bulan, meski tidak diketahui berapa lama prosesnya akan berlangsung. Usulan Erdogan itu sendiri harus lolos melalui komisi parlemen sebelum dilakukan pemungutan suara penuh di ruang utama majelis NATO, dimana presiden Turki dan para pendukungnya dapat menentukan untuk mengonfirmasi pencalonan Swedia.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan dia menantikan “pemungutan suara yang cepat” di parlemen Turki dan menyambut Swedia sebagai sekutunya “segera”. “Banyak sekutu ingin melihat kemajuan cepat dalam ratifikasi ini,” tambah Stoltenberg kepada The Associated Press setelah memimpin pertemuan para menteri pertahanan NATO di Brussels. “Swedia telah memenuhi apa yang mereka janjikan, dan sekarang kita memerlukan ratifikasi keanggotaan Swedia” jelas Stoltenberg dilansir dari Reuters.

Erdogan menuduh Swedia terlalu memanjakan kelompok teroris, khususnya Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang melakukan kekerasan, dan menampung individu-individu yang terkait dengan upaya kudeta Turki pada tahun 2016. Para pejabat Turki juga menuduh pejabat Swedia terlibat dalam demonstrasi Islamofobia seperti pembakaran Alquran.

Di sisi lain, Swedia telah memperketat undang-undang anti-terornya dan berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan Turki dalam masalah keamanan sejak berupaya menjadi anggota NATO. Pernyataan Erdogan saat ini merupakan perubahan 180 derajat yang luar biasa dari pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa Swedia hanya dapat bergabung dengan aliansi tersebut setelah Turki diterima menjadi anggota Uni Eropa.

AS menyambut baik berita bahwa Erdogan telah menandatangani dan menyampaikan prosedur keanggotaan NATO Swedia ke parlemen Turki pada hari Senin. Tindakan Erdogan merupakan sebuah langkah maju dalam upaya Swedia untuk bergabung dengan NATO, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa Swedia akan segera menjadi anggota aliansi berikutnya.

Seluruh 31 sekutu NATO harus mendukung keanggotaan Swedia. Turki dan Hungaria adalah dua sekutu yang belum meratifikasinya. Selain itu, belum diketahui secara pasti kapan keanggotaan Swedia akan mulai berlaku. “Senang mendengar bahwa Presiden Turki Erdoğan kini telah menyerahkan dokumen ratifikasi kepada Parlemen Turki,” tulis Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson di X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. “Sekarang tinggal Parlemen yang menangani masalah ini. Kami berharap dapat menjadi anggota NATO.”

July 25 2023

Mahmoud Abbas dan Benjamin Netanyahu akan bertemu dengan Erdogan

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, News, Politics breaking, Kunjungan Diplomatik, Mahmoud Abbaas, Netanyahu, Tayyip Erdogan 0

Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas akan bertolak ke Turki hari ini untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Keduanya akan membahas hubungan Turki-Palestina, perkembangan terbaru dalam konflik Israel-Palestina, dan isu-isu regional/internasional lainnya, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama antara kedua negara.

Tiga hari kemudian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga akan berkunjung ke Ankara untuk mengadakan pembicaraan dengan Erdogan. Hubungan antara Turki dan Israel telah membaik selama satu tahun terakhir, dengan beberapa kunjungan tingkat tinggi setelah lebih dari satu dekade mengalami ketegangan. Kunjungan Netanyahu akan menjadi yang pertama oleh seorang Presiden Israel sejak tahun 2008.

Kunjungan yang akan datang ini dilakukan ketika Tepi Barat menyaksikan wabah kekerasan terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Juni, serangan pesawat tak berawak Israel pertama di daerah tersebut sejak 2006 terjadi, serta serangan militer di kota Jenin, menewaskan 12 orang Palestina dan menyebabkan kerusakan yang meluas pada rumah-rumah dan infrastruktur. Pada bulan April tahun ini, Erdogan menyatakan bahwa Israel telah melewati garis merah setelah polisi Israel bentrok dengan warga Palestina di dalam masjid Al Aqsa. Meskipun pertemuan-pertemuan ini tidak mungkin menyelesaikan kekerasan yang meningkat, mereka akan mendukung upaya Erdogan untuk memposisikan dirinya sebagai perantara kekuatan regional dan meningkatkan pengaruh negaranya di panggung dunia.

June 5 2023

Erdogan mengumumkan kabinet baru setelah pelantikannya sebagai Presiden Turki

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, News, Politics breaking, Kabinet, Pemilu, Tayyip Erdogan, Turki 0

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Sabtu (04/06/2023) mengumumkan susunan kabinet baru di era kepemimpinannya, beberapa jam setelah pengambilan sumpahnya sebagai Presiden Turki untuk masa jabatan ketiga kalinya. Presiden Erdogan menunjuk mantan kepala intelijen nasional Hakan Fidan sebagai menteri luar negeri dan Mehmet Simsek sosok tokoh yang bereputasi internasional dan dikenal bersahabat dengan pasar sebagai menteri keuangan

Pada prosesi pengambilan sumpah jabatan di parlemen setelah memenangkan pemilihan umum bersejarah untuk memperpanjang kekuasaannya selama dua dekade, Presiden Erdogan berjanji untuk melayani masyarakat Turki “tanpa memihak”. Ia juga menyerukan persatuan dan mengesampingkan kemarahan dan kebencian yang timbul pada periode kampanye. Hal ini disampaikan dalam sebuah upacara mewah di istana kepresidenan di ibukota Ankara yang dihadiri oleh puluhan pemimpin dunia.

Presiden Erdogan sendiri memenangkan pemilihan umum pada tanggal 28 Mei 2023 setelah melawan koalisi oposisi yang kuat, ditengah guncangan pro kontra kepemimpinannya yang dilanda krisis ekonomi dan kemarahan atas respon terhadap gempa bumi pada bulan Februari lalu yang menewaskan lebih dari 50.000 orang. Presiden Erdogan memenangkan 52,18% suara sementara saingannya yang sekuler, Kemal Kilicdaroglu, memperoleh 47,82% suara, demikian hasil resmi menunjukkan.

“Sebagai presiden, saya bersumpah atas nama kehormatan dan integritas saya, di hadapan bangsa Turki yang besar … untuk bekerja dengan segenap kekuatan saya untuk melindungi eksistensi dan independensi negara … dan untuk memenuhi tugas saya tanpa memihak,” ujar Presiden Erdogan di parlemen setelah sebuah upacara di luar gedung di mana ia memberi hormat kepada para prajurit di bawah guyuran hujan lebat.

Para pendukungnya di parlemen memberikan tepuk tangan meriah kepada Presiden Erdogan selama satu menit setelah pelantikannya, sementara beberapa anggota parlemen dari pihak oposisi menolak untuk berdiri. Dalam sumpahnya, Presiden Erdogan juga berjanji untuk tidak menyimpang dari aturan hukum dan prinsip-prinsip sekuler republik yang didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk 100 tahun yang lalu.

Pemimpin terlama di Turki ini, yang telah bertahan dari protes massa, skandal korupsi dan upaya kudeta yang gagal sejak ia berkuasa pada tahun 2003, kini menghadapi tantangan langsung yang signifikan di masa jabatan ketiganya, termasuk ekonomi yang melambat dan ketegangan dengan Barat. Presiden Erdogan mengganti hampir semua anggota kabinetnya kecuali menteri kesehatan dan budaya.

June 20 2022

Mengintip Sedikit Kepentingan Turki Dibalik Pergantian Namanya: #HelloTürkiye

Anita Susanto Culture, Europe, Politics, Social and Culture, Think Identitas, Kepentingan, Nasionalisme, Tayyip Erdogan, Turki, Turkiye 0

Negara Turki, kini telah berganti nama menjadi “Türkiye”. Pergantian ini dilakukan atas permintaan pemerintah Turki yang disetujui di aula Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Proses yang kami mulai di bawah kepemimpinan Presiden kami Recep Tayyip Erdogan untuk meningkatkan nilai merek negara kami harus diselesaikan,” menurut Menteri Luar Negeri Turkiye pada awal Juni.[1]

Dalam surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Cavusoglu menulis: “Saya ingin memberi tahu Anda bahwa, sesuai dengan Surat Edaran Presiden … tertanggal 2 Desember 2021, tentang penggunaan kata ‘Türkiye’ dalam bahasa asing.[2] Pemerintah Republik Turkiye, selanjutnya akan mulai menggunakan ‘Türkiye’ untuk menggantikan kata-kata seperti ‘Turki,’ ‘Turkei’ dan ‘Turkey’ yang telah digunakan di masa lalu untuk merujuk ke ‘Republik Turkiye.'”

Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric sendiri mengatakan institusi internasional itu tidak mempermasalahkan pergantian nama dari sebuah negara. “Negara bebas memilih cara mereka ingin diberi nama. Itu tidak terjadi setiap hari, tetapi bukan hal yang aneh jika negara mengubah nama mereka.”[3]

Cavusoglu mengatakan kepada kantor berita milik pemerintah Anadolu pada awal Juni bahwa melalui kerja sama dengan Direktorat Komunikasi Turki, pemerintah telah berhasil meletakkan dasar untuk perubahan citra tersebut.[4] Direktur Komunikasi Turki Fahrettin Altun juga kemudian memposting video promosi di Twitter dengan judul: #HelloTürkiye. Pemerintah telah memulai kampanye re-branding besar-besaran, di mana “Made in Türkiye ‘akan ditampilkan di semua produk yang diekspor.

Proses rebranding nama oleh Turkiye sendiri sudah dimulai sejak tahun lalu. Pada Desember 2021, Erdogan membuat pernyataan bahwa “kata Turkiye mewakili dan mengekspresikan budaya, peradaban, dan nilai-nilai bangsa Turki dengan cara terbaik.”[5]

Mengapa Turki ingin disebut Turkiye?

Sebenarnya, di dalam negeri, warga menyebut negara itu sebagai Turkiye, tetapi versi Inggrisnya ‘Turki’ diadopsi secara internasional.[6] Dilansir dari Indian Express, sebuah laporan dari Perusahaan Radio dan Televisi Turki (TRT) tahun lalu yang menjelaskan beberapa alasan pergantian nama negara. Dikatakan bahwa nama ‘Turki’ diadopsi setelah kemerdekaan negara pada tahun 1923. “Selama berabad-abad, orang Eropa awalnya menyebut Turki sebagai negara Ottoman dan kemudian ke Turkiye dengan lebih banyak nama sebutan lainnya.[7] Tetapi nama yang paling melekat adalah “Turquia” dan “Turki” yang lebih umum di mana-mana dan menjadi sebutan paling populer.

Rupanya, pemerintah Turkiye sendiri tidak senang dengan hasil pencarian Google yang muncul untuk kata ‘Turki’. Beberapa dari hasil ini termasuk burung besar yang disajikan hari besar di daerah Amerika Utara. Pemerintah juga keberatan dengan definisi kata ‘turki’ dalam Kamus Cambridge tentang istilah “kalkun”; “sesuatu yang gagal dengan buruk” atau “orang bodoh atau konyol”.

Apakah negara lain pernah mengubah nama mereka?

Dilihat ke belakang, terdapat beberapa negara yang pernah mengganti namanya, hal ini berkaitan dengan nama yang merupakan warisan penjajah, ataupun untuk merubah citranya seperti yang Turkiye lakukan. Beberapa contoh termasuk Belanda yang awalnya bernama Makedonia, yang berubah nama menjadi Makedonia Utara karena perselisihan politik dengan Yunani; Iran, yang mengubah namanya dari Persia pada tahun 1935; Siam, yang berubah nama menjadi Thailand; dan Rhodesia, yang berubah menjadi Zimbabwe untuk menjatuhkan warisan kolonialnya. Penggantian nama negara Turkiye sendiri bukanlah yang pertama kali. Upaya serupa dilakukan pada pertengahan 1980-an di bawah Perdana Menteri Turgut Ozal tetapi tidak pernah mendapatkan sorotan yang besar seperti saat ini.^[8]

Mengapa perubahan citra perlu dilakukan?

“Alasan utama mengapa Turki mengubah namanya adalah untuk menghilangkan asosiasi dengan burung itu,” kata Sinan Ulgen, Ketua EDAM yang berbasis di Istanbul.[9] Bagi Erdogan, nama baru itu mengungkapkan “budaya, peradaban, dan nilai-nilai bangsa Turki dengan cara terbaik.” Menurut Francesco Siccardi, manajer program senior di lembaga pemikir Carnegie Europe, penggantian nama ini juga sebagai “strategi lain yang digunakan oleh pemerintah Turki untuk menjangkau pemilih nasionalis di tahun yang penting bagi politik Turki,”

Posisi Erdogan dalam jajak pendapat telah turun secara signifikan selama bertahun-tahun. Jajak pendapat dari akhir tahun lalu menunjukkan dukungan untuk partai berkuasa yang diikuti oleh Erdogan sekitar 31-33% menurut Reuters, turun dari 42,6% selama pemilihan parlemen 2018.[10] Hal ini juga dapat menjadi sebuah cara pengalihan isu karena krisis ekonomi yang tengah terjadi di negara tersebut.

Selain itu, pergantian nama ini juga berkaitan dengan citra dari sebuah negara. Proposisi utama dari teori citra adalah bahwa “perilaku bergantung pada citra.”[11] Citra sendiri sangat penting bagi sebuah negara untuk melangsungkan kepentingan nasionalnya di ranah internasional. Citra ini dapat berpengaruh pada praktik-praktik hubungan internasional seperti diplomasi dan juga kerja sama di ranah internasional.

[1] Mina Alsharif, Hande Atay Alam, dan Eliza Mackintosh, “Turkey rebrands as ‘Türkiye,’ changing name at the United Nations”, CNN, 3 Juni 2022, https://edition.cnn.com/2022/06/02/europe/turkey-trkiye-united-nations-scli-intl/index.html

[2] Ibid.

[3] “Turkey officially changes name at UN to Türkiye”, The Guardian, 3 Juni 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/03/turkey-changes-name-to-turkiye-as-other-name-is-for-the-birds

[4] Op. Cit.

[5] “Explained: Why Turkey now wants to be called Türkiye”, India Express, 4 Juni 2022, https://indianexpress.com/article/explained/turkey-name-change-turkiye-explained-7952091/

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Mohammed Abdelbary, “Why Turkey changed its name: populism, polls and a bird”, CNN, 3 Juni 2022, https://edition.cnn.com/2022/06/03/middleeast/turkey-name-change-mime-intl/index.html

[9] Ibid.

[10] https://www.reuters.com/markets/currencies/erdogans-approval-ratings-up-lira-stabilises-poll-2022-01-20/

[11] Kenneth E. Boulding, “The Image: The Knowledge in Life and Society”, Ann Arbor Paperbacks The University of Michigan Press, Amerika Serikat

October 25 2021

Erdogan Usir 10 Dubes Negara Asing di Turki, Buntut Tuntutan Pembebasan Osman Kavala

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, News, Politics amerika serikat, Duta Besar, NATO, Osman Kavala, persona non grata, Tayyip Erdogan 0

Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan bahwasanya dirinya telah memerintahkan kepada Kementerian Luar Negeri Turki untuk mengusir duta besar Amerika Serikat dan sembilan negara Barat lainnya karena menuntut pembebasan Osman Kavala pada saat berbicara kepada para pendukungnya di Eskisehir, Turki pada hari Sabtu (23/10).

“Saya memberikan perintah yang diperlukan kepada menteri luar negeri kami dan mengatakan apa yang harus dilakukan: 10 duta besar ini harus dinyatakan persona non grata (tidak diinginkan) sekaligus. Anda akan segera menyelesaikannya,” kata Erdogan dalam pidatonya di kota barat laut Turki. Eskisehir. “Mereka akan tahu dan mengerti Turki. Pada hari mereka tidak tahu dan mengerti Turki, mereka akan pergi,” katanya yang disambut sorak-sorai penonton.

Osman Kavala, merupakan seorang aktivis yang berkontribusi banyak untuk berbagai kelompok masyarakat sipil. Kavala telah dipenjara selama empat tahun atas dakwaan membiayai protes nasional pada tahun 2013 dan keterlibatan dalam kudeta yang gagal pada tahun 2016. Saat ini dia tetap dalam tahanan sementara sembari proses persidangan terakhirnya berlanjut yang mana dirinya menyangkal tuduhan tersebut.

Dalam pernyataan bersama pada Senin (18/10), duta besar Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat menyerukan penyelesaian yang adil dan cepat untuk kasus Kavala, dan untuk “pembebasan mendesak”. Atas pernyataan ini, mereka dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Turki, yang menyebut pernyataan itu tidak bertanggung jawab.

Kedutaan AS dan Prancis serta Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa dirinya mengetahui laporan tersebut dan sedang mencari kejelasan dari Kementerian Luar Negeri Turki. Erdogan telah mengatakan sebelumnya bahwa dia berencana untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada pertemuan puncak ekonomi utama Kelompok 20 (G20) di Roma akhir pekan depan.

Salah satu sumber diplomatik mengatakan de-eskalasi dimungkinkan terjadi mengingat Turki sekarang telah membuat pendiriannya sangat jelas, dan mengingat potensi dampak diplomatik dari langkah semacam itu menjelang KTT G20 dan KTT iklim PBB di Glasgow yang dimulai pada akhir bulan. “Tidak ada instruksi yang diberikan kepada kedutaan,” kata sumber itu, seraya menambahkan bahwa ada kemungkinan keputusan akan diambil pada rapat kabinet Turki pada Senin (25/10).

Adapun tujuh dari duta besar mewakili sekutu Turki di NATO, bilamana pengusiran dilakukan, hal ini akan membuka keretakan terdalam dengan Barat dalam 19 tahun kekuasaan Erdogan. Sebelumnya, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyerukan pembebasan segera Kavala dua tahun lalu, mengatakan tidak ada kecurigaan yang masuk akal bahwa Kavala telah melakukan pelanggaran, dan menemukan bahwa penahanannya dimaksudkan untuk membungkamnya. Dewan Eropa, yang mengawasi pelaksanaan keputusan ECHR, mengatakan akan memulai proses pelanggaran terhadap Turki jika Kavala tidak dibebaskan.

Berbagai reaksi datang dari kesepuluh negara tersebut, Norwegia mengatakan kedutaannya belum menerima pemberitahuan dari otoritas Turki. “Duta besar kami belum melakukan apa pun yang menjamin pengusiran,” kata kepala juru bicara kementerian, Trude Maaseide, menambahkan bahwa Turki sangat menyadari pandangan Norwegia. “Kami akan terus meminta Turki untuk mematuhi standar demokrasi dan aturan hukum dimana negara itu berkomitmen di bawah Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa,” kata Maaseide.

Kementerian luar negeri Selandia Baru mengatakan pada hari Minggu, bahwa pihaknya tidak akan berkomentar sampai mendengar “sesuatu secara resmi melalui saluran resmi,” dan menambahkan dalam sebuah pernyataan email bahwa “Selandia Baru menghargai hubungannya dengan Turki.”

Kavala dibebaskan tahun lalu dari tuduhan terkait dengan protes 2013, tetapi keputusan itu dibatalkan tahun ini dan digabungkan dengan tuduhan terkait dengan upaya kudeta. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan kasusnya adalah simbol dari tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di bawah Erdogan.

Enam negara yang terlibat adalah anggota UE, termasuk Jerman dan Prancis. Presiden Parlemen Eropa David Sassoli menulis di twitter:

“Pengusiran sepuluh duta besar adalah tanda pergeseran otoriter pemerintah Turki. Kami tidak akan terintimidasi. Kebebasan untuk Osman Kavala.”

Menteri Luar Negeri Denmark Jeppe Kofod mengatakan kementeriannya belum menerima pemberitahuan resmi, tetapi telah melakukan kontak dengan teman-teman dan sekutunya. “Kami akan terus menjaga nilai dan prinsip bersama kami, seperti yang juga diungkapkan dalam deklarasi bersama,” katanya dalam sebuah pernyataan. Sebuah sumber di Kementerian Luar Negeri Jerman juga mengatakan 10 negara sedang berkonsultasi satu sama lain.

Di sisi lain Kavala mengatakan pada hari Jumat (22/10) bahwa dia tidak akan lagi menghadiri persidangannya karena sidang yang adil tidak mungkin dilakukan. Adapun persidangan Kavala berikutnya dijadwalkan pada 26 November 2021.

July 22 2021

Erdogan Berdialog Dengan Xi Jinping Terkait Masyarakat Uighur

Anita Susanto News China, Muslim, Tayyip Erdogan, Turki, Uighur, Xi Jinping, Xinjiang 0

Pada Selasa, 13 Juli 2021, Presiden Turki, Tayyip Erdogan menyampaikan perhatiannya terhadap Kaum Muslim di Uighur ketika berdiskusi dengan Presiden China Xi Jinping lewat sambungan telefon. Menurut pernyataan resmi dari Kepresidenan Turki, Erdogan mengatakan bahwa Kaum Muslim Uighur hidup dalam damai dan setara dengan warga China lainnya sangat penting bagi Turki, namun Turki menghormati kedaulatan nasional China. Selain membahas mengenai Uighur, telepon diantara keduanya juga membahas mengenai berbagai hal seperti sumber daya energi, perdagangan, transportasi, dan juga kesehatan. Melansir kantor berita Anadolu hal ini dilakukan untuk menandai peringatan 50 tahun pembentukan hubungan diplomatik antara Turki dan China dengan cara yang “layak untuk persahabatan yang mengakar” antara kedua negara tersebut.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa Kaum Muslim di Uighur ditahan dan ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi di wilayah Xinjiang. Melansir PBS, setidaknya 1 juta masyarakat Muslim Uighur berada dalam kamp konsentrasi semenjak tahun 2017 yang pada awalnya dibantah keberadaannya oleh Pemerintah China. Namun setelah citra satelit merekam kamp-kamp tersebut, Pemerintah Chinamemberikan pernyatan bahwa kamp-kamp tersebut adalah “pusat pendidikan ulang” pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan Pemerintah China mengatakan terdapat kelompok-kelompok ekstrimis yang menjadi ancaman bagi keamanan China, dimana pada tahun 2013 dan 2014, militan Uighur mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan yang terjadi. Kelompok-kelompok pejuang hak asasi manusia meyakini bahwa apa yang dilakukan otoritas China terhadap Kaum Muslim Uighur telah melanggar hak asasi manusia, dimana terdapat bukti bahwa masyarakat Uighur dipekerjakan secara paksa, disiksa dan dilecehkan secara seksual.

Masyarakat Uighur sendiri merupakan kelompok masyarakat yang mayoritas beragama Islam yang tinggal di daerah Xinjiang, China. Diperkirakan populasi kaum Uighur mencapai 12 juta jiwa. Kaum Uighur sendiri merasa bahwa diri mereka lebih mirip dan lebih cocok menjadi bagian dari masyarakat negara Asia Tengah, dimana mereka memiliki bahasa sendiri yang mirip dengan bahasa Turki. Dimana pada abad ke-20 Masyarakat Uighur pernah mendeklarasikan kemerdekaan untuk wilayahnya tetapi kekuasaan tersebut diambil alih oleh Pemerintah China pada tahun 1949.

Dari beberapa bukti yang ada, wilayah Xinjiang ini menjadi salah satu produsen kapas terbesar di dunia, memiliki persediaan minyak dan gas alam, serta wilayah yang dekat dengan Asia Tengah menjadikan daerah ini sangat strategis untuk perdagangan dan juga program Belt and Road Initiative (BRI) yang akan menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa lewat jalur darat dan juga laut. Melansir BBC, pada Desember tahun 2020, terbukti bahwa hampir setengah juta masyarakat di Xinjiang dipaksa untuk bekerja sebagai petani kapas.

Selain kelompok-kelompok kemanusiaan, negara-negara lain juga mengecam tindakan China dan menuduh Beijing melakukan genosida. Kecaman tersebut juga diikuti oleh laporan bahwa selain mengasingkan Uyghur di kamp-kamp, Pemerintah China juga secara paksa mensterilkan wanita Uyghur secara massal untuk menekan populasi, memisahkan anak-anak dari keluarga mereka, dan berusaha untuk melanggar tradisi budaya kelompok tersebut.

Banyaknya berita mengenai Kaum Uighur ini membuat Turki sebagai negara yang Kaum Uighur anggap memiliki banyak kemiripan dengan mereka peduli akan apa yang terjadi, namun untuk menjaga hubungan diplomatik yang berjalan hampir setengah abad, tentu Turki perlu berhati-hati dalam mengambil langkah untuk membuat China menyadari bahwa penyiksaan di kamp-kamp Xinjiang bukanlah hal yang benar.