Negara-negara Eropa seharusnya menahan Vladimir Putin dan menyerahkannya kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) jika presiden Rusia itu mengunjungi negara mereka, kata Sekretaris Negara Antony Blinken kepada anggota parlemen pada hari Rabu.
Pernyataan Blinken, yang dilakukan sebagai respons terhadap serangkaian pertanyaan, menyusul keputusan pengadilan pekan lalu untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin yang menuduhnya secara pribadi bertanggung jawab atas penculikan anak-anak dari Ukraina – kali pertama pengadilan global mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seorang pemimpin dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Namun, Putin juga tidak mungkin mengunjungi negara-negara Eropa dalam waktu dekat, terutama setelah terbitnya surat perintah penangkapan oleh ICC – keputusan yang mendapat pujian bagi pengadilan karena berani melawan Putin karena berpotensi menutup jalur diplomasi untuk mencapai resolusi politik yang mengakhiri perangnya di Ukraina.
China dan Rusia Bereaksi Keras
Pemerintah China memberikan penegasan bahwa Vladimir Putin, Presiden Rusia, dilindungi oleh kekebalan hukum sebagai seorang kepala negara. Penegasan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap keputusan ICC di Den Haag yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, menekankan bahwa ICC harus bersikap objektif dan netral, serta menghormati kekebalan hukum yang dimiliki oleh kepala negara berdasarkan hukum internasional. Dia meminta agar ICC tidak melakukan praktik “standar ganda” dan politisasi dalam menghadapi kasus ini. Wang juga menekankan bahwa konflik Ukraina harus diselesaikan melalui jalur dialog dan negosiasi.
Selain itu, dalam pernyataannya, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengkritik keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (International Crime Court/ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina. Medvedev menyatakan bahwa langkah tersebut dianggap sebagai deklarasi perang oleh pihak Rusia.
Dia juga mengancam bahwa Rusia tidak akan ragu untuk menggunakan senjatanya untuk menghantam setiap negara yang berani menangkap Putin.
Pernyataan ini mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat antara Rusia dan negara-negara barat, terutama sejak pecahnya konflik Ukraina pada tahun 2014. Meskipun beberapa negara telah memutuskan untuk menjaga jarak dengan Rusia, Medvedev menegaskan bahwa Moskow tidak akan ragu untuk memberikan respons yang keras terhadap tindakan apapun yang dianggap mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional Rusia.
Hungaria enggan menangkap Putin
Hungaria adalah salah satu negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), tetapi mereka menolak untuk menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.
Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum yang berlaku di negaranya untuk menjalankan perintah ICC tersebut. Meskipun Hungaria telah menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma tahun 2001, mereka menganggap itu tidak cukup sebagai dasar hukum untuk menangkap Putin jika ia berkunjung ke negara mereka. Kepala staf Perdana Menteri Hungaria, Gergely Gulyas, menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada kekebalan hukum sebagai kepala negara yang diakui oleh hukum internasional.
Gulyas menambahkan bahwa pemerintah Hungaria belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait perintah penangkapan ICC terhadap Putin. Selain itu, Gulyas mengkritik tindakan ICC yang dinilainya dapat memicu konflik yang lebih besar dan bukan ke arah perdamaian. Komentar tersebut mungkin tidak mengejutkan karena pemerintahan Viktor Orban, yang memimpin Hungaria, dianggap sebagai sekutu dekat Kremlin.