Pada 9 Agustus 2026, Presiden Ad Interim Suriah Ahmed Al-Sharaa melakukan kunjungan resmi ke Rusia untuk menandatangani sebuah nota kesepahaman (MoU) dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengatur ulang penggunaan Pangkalan Udara Hmeimim di Kota Latakia. Dalam MoU ini, fasilitas manajemen penerbangan sipil yang ada di pangkalan udara tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah Transisi Suriah (STG) secara bertahap dalam tiga bulan. Sementara itu, fasilitas militer yang ada di Pangkalan Udara Hmeimim akan diubah menjadi tempat latihan bersama serta pusat pendidikan spesialis yang berada di bawah naungan Militer Suriah dan Rusia. Perubahan ini akan dilakukan secara komprehensif dengan merundingkan perjanjian baru yang dapat mengakomodasi kepentingan Suriah dan Rusia.

Menanggapi perkembangan ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Suriah menyatakan dalam sebuah pernyataan pers bahwa MoU ini merupakan babak baru dalam hubungan bilateral antara Suriah dan Rusia pasca runtuhnya rezim Bashar Al-Assad pada 8 Desember 2024. Sementara itu, Analis Senior dari International Crisis Group Nanar Hawach menyatakan bahwa MoU ini merupakan kemenangan bagi STG karena perjanjian tersebut memberikan mereka pengaruh lebih besar dalam bagaimana Rusia harus menyesuaikan keberadaan mereka di Suriah. Hawach menambahkan bahwa kemauan Rusia untuk mengurangi jumlah pasukan mereka di Suriah merupakan tanda bahwa Putin menganggap akses yang diberikan oleh Suriah sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri negara nya. Selain itu, Hawah menyatakan perjanjian ini juga memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk membahas isu lain seperti ekspor minyak dan hutang tanpa harus memikirkan tentang isu sensitif seperti status Pangkalan Hmeimim. Pandangan serupa juga diberikan oleh Direktur Center for Middle East Studies Oklahoma University Joshua Landis dengan tambahan bahwa MoU ini merupakan solusi elegan terhadap isu yang memiliki potensi untuk memperburuk hubungan.

Dilansir dari Al-Jazeera, Analis Politik Ruslan Trad menyatakan bahwa MoU ini merupakan bagian dari langkah strategis yang dibuat untuk menguntungkan kedua belah pihak karena Suriah membutuhkan legitimasi dan rekonstruksi sementara Rusia membutuhkan akses ke Mediterania. Namun Ruslan menekankan dalam hubungan baru ini, Suriah merupakan sovereign gatekeeper dibandingkan client state Rusia karena STG akan menggunakan posisi baru mereka sebagai alat untuk menegosiasikan ulang perjanjian yang sebelumnya disepakati di era Asad.