Polisi

June 1 2023

NATO Mendesak Kosovo Untuk Meredakan Ketegangan Dengan Serbia Setelah Bentrokan Terjadi

Anita Susanto Europe, News, Politics Bentrok, Demonstrasi, Kosovo, NATO, Polisi, Serbia 0

Sekretaris jenderal NATO, Jens Stoltenberg telah meminta Kosovo untuk meredakan ketegangan dengan Serbia, dua hari setelah bentrokan antara polisi Kosovo dan pengunjuk rasa yang menentang walikota Albania yang menjabat di wilayah etnis Serbia.

“Pristina (ibu kota Kosovo) harus mengurangi eskalasi & tidak mengambil langkah sepihak dan mendestabilisasi,” kata Stoltenberg dalam sebuah tweet pada hari Minggu, 28 Mei 2023. Stoltenberg itu mengatakan dia telah berbicara dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell tentang Kosovo. Dia menambahkan bahwa Kosovo dan Serbia harus terlibat dalam dialog yang dipimpin UE.

Masyarakat Serbia yang merupakan mayoritas penduduk di wilayah utara Kosovo tidak menerima deklarasi kemerdekaannya dari Serbia tahun 2008 dan masih menganggap Beograd sebagai ibu kota mereka lebih dari dua dekade setelah perang berakhir pada tahun 1999. Pada hari Jumat, sekelompok kecil etnis Serbia di Kosovo utara bentrok dengan polisi ketika mencoba memblokir pintu masuk gedung kota untuk mencegah masuknya pejabat yang baru terpilih.

Polisi menembakkan gas air mata dan beberapa mobil terbakar akibat bentrok itu. Tiga dari empat walikota dikawal untuk ke kantor mereka masing-masing oleh polisi yang dilempari batu dan ditanggapi dengan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan para pengunjuk rasa. Setelah kerusuhan terbaru, Presiden Serbia, Aleksandar Vucic memerintahkan tentara untuk ditempatkan dalam siaga tinggi dan “mulai bergerak” menuju perbatasan dengan Kosovo.

Pada 27 Mei pagi, Vucic memimpin rapat Dewan Keamanan Nasional, yang mengadopsi rencana “kegiatan keamanan … yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Serbia”, kata kantor presiden Serbia dalam sebuah pernyataan. Kepresidenan Serbia menambahkan bahwa “angkatan bersenjata Serbia tetap dalam keadaan siaga maksimum sampai pemberitahuan lebih lanjut,” dilansir dari Al Jazeera.

Pernyataan bersama dari kedutaan besar Amerika Serikat, Inggris, Italia, Prancis, dan Jerman yang dikenal dengan negara-negara Quint serta kantor UE di Pristina memperingatkan Kosovo terhadap tindakan lain apa pun untuk memaksa akses ke gedung kotamadya. “Kami memperingatkan semua pihak terhadap ancaman atau tindakan lain yang dapat berdampak pada lingkungan yang aman dan terjamin, termasuk kebebasan bergerak, dan yang dapat mengobarkan ketegangan atau mendorong konflik,” kata perwakilan Quint dan Uni Eropa.

“Tindakan sepihak baru akan berdampak negatif pada hubungan dengan negara-negara Quint dan UE,” dilansir dari Al Jazeera. AS, Inggris, dan UE adalah pendukung utama Kosovo karena negara tersebut masih belum menjadi anggota PBB karena keberatan dari Serbia, Rusia, China, dan lainnya.

Kapolri Listyo Sigit (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

February 23 2022

Kapolri: Lipat Ganda Anggaran Dan Personel Densus 88 AT

Anita Susanto Asia Pacific, News, Security and Defence Anggaran Kepolisian RI, Densus 88, Polisi, Terorisme 0

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dikabarkan mengalokasikan anggaran kegiatan untuk satuan Detasemen Khusus atau yang lebih dikenal dengan Densus 88 sebesar Rp.1,5 triliun untuk pelaksanaan tugas sepanjang 2022. Anggaran ini diunggah di situs resmi Pusat Keuangan Polri yang dapat diakses masyarakat melalui www.puskeu.polri.go.id. Walaupun alokasi dana cukup besar, sepanjang tahun ini realisasi dari anggaran telah keluar sebesar Rp151,85 miliar atau 10,12%.

Dilansir dari CNN, Kabagbanops Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengonfirmasi bahwa jumlah yang termuat dalam situs Puskeu tersebut sebagai anggaran Densus 88 tahun ini. “Nah, sudah dapat itu (jumlah anggaran Densus Rp1,5 triliun),” kata Aswin saat dikonfirmasi pada Rabu 16 Februari 2022. Namun demikian, ia tak dapat memastikan lebih lanjut mengenai jumlah persis dari anggaran yang dialokasikan untuk kerja detasemen tersebut.

Sebelumnya, di awal tahun 2022, KSAD Dudung Abdurachman juga sempat mengatakan bahwa hasil dari rapat pimpinan Kementrian Pertahanan menyatakan bahwa pertumbuhan kelompok terorisme sudah dalam hitungan menit. Ia memperingatkan anggota TNI untuk lebih peka terhadap pertumbuhan kelompok tersebut.

Lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan keinginannya untuk melipatgandakan personel Densus 88 AT agar memaksimalkan penindakan terorisme. Keinginan ini kemudian disusul oleh dilipatgandakannya anggaran satuan tersebut beserta sarana dan prasarananya. Tim Densus 88 AT sendiri memperlihatkan peningkatan performanya pada tahun 2021. Tim anti teror berhasil menangkap 370 tersangka terorisme, naik dari tahun sebelumnya dengan jumlah total 232 tersangka.

Aswin juga mengatakan peningkatan jumlah penangkapan itu bukti kinerja dan kerja keras Densus yang meningkat dan semakin efektif. Selain itu, Kapolri menuturkan penambahan anggota dan anggaran Densus 88 diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi keamanan masyarakat di Indonesia. “Tentunya stabilitas kamtibmas ini menjadi modal dasar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena salah satu modal investasi baik asing dan dalam negeri,” jelasnya.

Kinerja baik dari Densus 88 sendiri sempat dikritik oleh seorang anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon pada tahun lalu. Ia merasa Densus 88 hanya sibuk menyita kotak amal yang diduga untuk mendanai kepentingan kelompok teroris. Fadli Zon juga mengatakan bahwa aksi terorisme justru dijadikan komoditas oleh Kepolisian RI.

Terrorism concept. E-financing of terror. Stack of bitcoin cast shadow in form of band of terrorists with weapons. (Photo via Shutterstock)

February 18 2022

Indonesia Belum Aman Dari Pertumbuhan Kelompok Terorisme

Anita Susanto Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think Indonesia, Polisi, Radikalisme, Terorisme, TNI 0

Pertumbuhan Kelompok Teroris Sangat Cepat

Menurut KSAD Dudung Abdurachman, perkembangan terorisme sudah dalam level hitungan menit. Artinya, lengahnya penegak hukum dalam waktu singkat telah membuat kelompok radikal terutama yang berada di Indonesia berkembang.

Terorisme bukanlah hal baru, di Indonesia fokus terhadap terorisme muncul semenjak tragedi Bom Bali pada tahun 2002. Menurut FBI, terorisme sendiri berarti tindak pidana yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok untuk tujuan ideologis lebih lanjut yang berasal dari pengaruh dalam negeri, seperti yang bersifat politik, agama, sosial, ras, atau lingkungan.[1]

Dari definisi tersebut, sebenarnya pemerintah Indonesia telah “bertemu” dengan individu/kelompok terorisme. Pada masa Orde Baru, Gerakan Aceh Merdela (GAM) merupakan salah satu contohnya. Tujuan GAM sendiri adalah membangun negara di luar NKRI.

Namun di akhir Agustus 2021, kecemasan dunia terhadap menguatnya kelompok terorisme menjadi nyata. Afghanistan berhasil digulingkan oleh Taliban. Semenjak berkuasa, Taliban berusaha mencari pengakuan dari berbagai negara hingga PBB dengan memperlihatkan citra yang lebih “santai” dalam memerintah dibandingkan Taliban pada tahun 1996. Namun, para ahli khawatir bahwa organisasi serupa dengan Taliban menyaksikan dan belajar dari kebangkitan Taliban.[2]

Simpatisan Kelompok Terorisme Mencapai 17 Ribu Orang

Menurut data pada tahun 2021, dilaporkan terdapat setidaknya 18 kelompok radikal di Indonesia yang mendukung ISIS untuk mendirikian negara Islam.[3] Beberapa kelompok terorisme yang aktif di Indonesia, seperti Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansharut Tauhid, dan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sendiri menyatakan bahwa jumlah anggota dan simpatisan dari organsasi teroris mencapai 17.000 orang.[4]

Di Indonesia sendiri, perkembangan kelompok terorisme yang telah masuk ke berbagai lapisan masyarakat mulai terlihat. Mulai dari seorang wanita muda yang masuk ke Mabes Polri hingga seorang terduga teroris dari sebuah partai politik.

Walaupun saat ini dunia sedang berfokus pada pemulihan kesehatan, perkembangan terorisme tidak melambat seperti apa yang dikatakan KSAD, Dudung. Beberapa tahun terakhir, polisi dikabarkan telah berhasil menangkap banyak terduga teroris. Namun, berjalannya sebuah kelompok terorisme tentu tidak lepas dari pendanaan yang membiayai tindakan kelompok tersebut. Sebagai kelompok radikal, tentu mereka tidak dapat terang-terangan menggalang dana atau membuka bisnis mengatasnamakan kelompok.

Dana Merupakan Aspek Penting Bagi Kelompok Terorisme

Banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana masyarakat dapat terjaring kelompok terorisme seperti menurut Martha Crenshaw bahwa setidaknya terdapat empat kategori faktor yang memotivasi seseorang untuk bergabung dengan kelompok teroris. Diantaranya adalah kesempatan untuk bertindak atau bergabung dengan kelompok tersebut, kebutuhan untuk bergabung dengan sebuah kelompok, status sosial, dan kebutuhan materiil.[5]

Namun, ada satu hal yang krusial bagi sebuah kelompok terorisme, yaitu pendanaan bagi kelompok terorisme. Di Indonesia sendiri masih sedikit sekali berita mengenai bagaimana polisi dan juga pihak berwenang menghentikan pembiayaan kelompok tersebut. Banyak dari para anggota yang tergabung dengan kelompok terorisme termotivasi oleh keuntungan finansial yang didapatkan. Selain itu, pendanaan yang didapat oleh kelompok terorisme juga digunakan untuk pembelian senjata dan hal lainnya. Maka, salah satu cara untuk menghentikan perkembangan kelompok terorisme adalah pembiayaan.

Sumber pendanaan teroris sendiri menurut artikel yang diterbitkan oleh Council of Europe bervariasi. Di antaranya kelompok terorisme bisa mendapatkan dana yang berasal dari kegiatan illegal, sumbangan anggota. organisasi (biasanya pendatang baru), atau diperoleh melalui penyalahgunaan organisasi nirlaba.[6] Sebagai negara yang pertumbuhan terorismenya cenderung meningkat, Indonesia harus benar-benar waspada dan mengawasi pendanaan kelompok terorisme.[7]

Kerja Sama Internal & Eksternal

Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan program pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum pada tahun 2012, selain itu BI juga telah mengeluarkan blueprint untuk mencegah pendanaan bagi terorisme yang ditargetkan selesai pada 2025. Namun, dari data yang ada, tingkat pertumbuhan terorisme di Indonesia justru tetap meningkat sehingga perlu suatu mekanisme dan kerja sama dari polisi, TNI, lembaga keuangan, dan instansi lainnya untuk membuat sebuah mekanisme investigasi untuk memberhentikan aliran dana bagi kelompok terorisme.

PBB sendiri telah memberikan beberapa cara untuk menghentikan pendanaan. Diantaranya seperti membekukan dana dan aset ekonomi, serta untuk mencegah dana tersebut tersedia untuk teroris.[8] Dibutuhkan banyak aktor untuk menghentikan perkembangan kelompok terorisme. Selain bekerja sama dengan instansi negara, Indonesia juga perlu bekerja sama dengan organisasi internasional dan belajar dari negara lain bagaimana cara menanggulangi perkembangan kelompok terorisme. Menurut artikel yang diterbitkan PBB, sebuah kelompok terorisme juga dapat mendapat bantuan dana dari kelompok terorisme yang berada di negara lain atau tergabung dalam suatu kelompok internasional. Motif ini menjadi populer semenjak rencana pembentukan negara Islam atau Da’esh.

[1] “Terrorism”, What We Investigate, FBI, https://www.fbi.gov/investigate/terrorism

[2] Ng Jun Sen, “The Big Read in short: Terror group JI’s new game plan to seek legitimacy”, Today Online, 11 Desember 2021, https://www.todayonline.com/big-read/big-read-short-terror-group-jis-new-game-plan-seek-legitimacy-1768106

[3] Muh Taufiqurrohman, “The Road to ISIS: How Indonesian Jihadists Travel to Iraq and Syria”, Counter Terrorist Trends and Analyses, Vol 7. No. 4, Mei 2015, https://www.jstor.org/stable/26351346?seq=1#metadata_info_tab_contents

[4] Fathiyah Wardah, “BNPT: Jumlah Anggota dan Simpatisan Organisasi Teroris Capai 17.000 Orang”, VOA Indonesia, 22 September 2021, https://www.voaindonesia.com/a/bnpt-jumlah-anggota-dan-simpatisan-organisasi-teroris-capai-17-000-orang/6240658.html

[5] Randy Borum, “Psychology of Terrorism”, Tampa: University of South Florida, 2004, https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/208552.pdf

[6] “Financing of Terrorism”, Council of Europe Portal, https://www.coe.int/en/web/moneyval/implementation/financing-terrorism

[7] “Indonesia – Global Terrorism Index”, Knoema, 2020, https://knoema.com/atlas/Indonesia/topics/World-Rankings/World-Rankings/Global-terrorism-index

[8] “Countering the financing of terrorism”, United Nations, https://www.un.org/securitycouncil/ctc/content/countering-financing-terrorism

Warga di reruntuhan rumah di wilayah Yerusalem Timur

January 26 2022

Rumah Keluarga Palestina Dihancurkan Di Lingkungan Sensitif Yerusalem Timur

Anita Susanto Asia Pacific, News, Social and Culture Israel, kemanusiaan, Konflik, Palestina, Polisi 0

Satu keluarga Palestina dipindahkan dari rumah mereka sendiri di wilayah Sheikh Jarrah di Jerusalem Timur. Keluarga ini dipindahkan oleh Polisi Israel, penggusuran itu dilakukan setelah persetujuan pengadilan distrik bahwa wilayah tersebut akan menjadi wilayah sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus setempat.

Penggusuran direncanakan akan berjalan pada 17 Januari 2022. Hal ini akan dikerjakan oleh Polisi Israel dibantu oleh pekerja kota dan buldoser serta mesin berat lainnya. Namun masyarakat Palestina di daerah tersebut yang menentang penggusuran rumah keluarga tersebut berusaha mempertahankannya dengan berdiri di atas atap rumah yang akan digusur. Rumah tersebut diisi oleh seorang suami bernama Mahmud Salhiya, istri dan lima anaknya.

Karena tentangan dari pemilik rumah, penggusuran itu dimulai kembali pada Rabu, 19 Januari 2021 dengan menggusur keluarga Palestina tersebut. Dalam rekaman audio yang didistribusikan ke media lokal berbahasa Arab, Meital istri Sahilya, yang berbicara bahasa Arab, mengatakan keluarga itu dibangunkan Rabu pagi oleh suara ledakan keras dan polisi telah memutuskan aliran listrik yang dibenarkan oleh saksi mata. Akibatnya aksi protes terjadi, Polisi Israel menangkap sedikitnya 18 orang saat mereka melakukan perintah pengusiran kontroversial di lingkungan Sheikh Jarrah Rabu pagi.

Rencana penggusuran ini telah diinformasikan sejak tahun 2017 oleh pihak Israel. Menurut pihak berwenang Israel, masyarakat di wilayah ilegal tersebut telah diberi banyak kesempatan oleh Pemerintah Jerusalem untuk menyerahkan tanahnya dengan persetujuan. Namun, para keluarga tersebut menolak dan bersikeras tinggal di wilayah tersebut.

Perwakilan Uni Eropa di Yerusalem yang memimpin delegasi diplomat menunjukkan dukungan bagi keluarga itu pada Senin. Mereka meminta pihak berwenang untuk meredakan situasi. Tindakan ini dinilai merusak perdamaian di wilayah tersebut.

Pada Mei tahun 2021, permasalahan yang sama memicu perang 11 hari antara pihak Israel dan faksi-faksi bersenjata Palestina di Gaza. Pertentangan atas penggusuran rumah-rumah itu merupakan simbol oposisi masyarakat Palestina terhadap pendudukan Israel.

Wakil Wali Kota Yerusalem Fleur Hassan-Nahoum mengatakan kepada AFP, bahwa penggusuran rumah Salhiya kali ini “benar-benar berbeda” dari peristiwa di bulan Mei tahun 2021, ketika orang-orang Palestina dipaksa untuk menyerahkan sebidang tanah kepada pemukim Yahudi.

Direktur Human Rights Watch Israel dan Palestina Omar Shakir menyebut “pengusiran paksa keluarga Salhiyah” sebagai “kejahatan perang.” Shakir mencatat bahwa keluarga itu sebelumnya telah dipaksa keluar dari rumah mereka di Yerusalem barat selama pembentukan Israel pada tahun 1948, dan penggusuran pada hari Rabu membuat mereka menjadi “pengungsi dua kali”.