Menu

Dinasti

Polemik RUU Pilkada Konsolidasi Kekuasaan Ala Machiavelli

, , , 0

Pada 21 Agustus 2024, Indonesia digemparkan dengan berita bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencoba untuk menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan umur untuk calon kepala daerah dengan merevisi undang-undang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada). Revisi ini menyebabkan amarah dari seluruh elemen masyarakat Indonesia yang menganggap aksi DPR sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang saat ini memiliki supermajority di DPR untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang lebih dikenal sebagai Jokowi, dengan mengubah peraturan yang ada agar anak keduanya Kaesang Pangarep, dapat maju sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024. Selain itu, banyak pakar hukum seperti Benediktus Hestu Cipto dan Rapin Mudiarjo yang mengatakan bahwa revisi UU Pilkada dapat merusak demokrasi Indonesia dan sekaligus menciptakan sebuah krisis konstitusi karena aksi yang dilakukan oleh DPR merupakan pembangkangan terhadap undang-undang dasar 1945 (UUD 1945).

Setelah DPR mengumumkan hal tersebut, berbagai elemen masyarakat Indonesia dari akademisi, mahasiswa, buruh, jurnalis, aktivis, dan lain-lain menyuarakan amarah dan kekesalan mereka melalui beberapa gerakan di media sosial berbagai media sosial seperti Twitter/X dan Instagram dengan menggunakan beberapa hashtag seperti #KawalKeputusanMK, #TolakPolitik Dinasti, dan #TolakPilkadaAkal2an. Akan tetapi, gerakan yang melambangkan kemarahan ini adalah sebuah meme emergency announcement system (EAS) fiktif dengan latar belakang biru tua yang menggunakan lambang negara dan dengan tulisan ‘Peringatan Darurat’. Lambang ini pertama kali digunakan sebagai sebuah konsep dasar untuk genre analog horror yang pertama kali diunggah oleh akun Blocky Brain di Youtube pada 1 Desember 2022. Modifikasi dari EAS ini pertama kali dibagikan di Twitter/X setelah DPR mengumumkan penolakan terhadap keputusan MK dan revisi UU Pilkada. Setelah itu, EAS ini disebarkan secara luas oleh berbagai influencer, selebriti, artis, seniman, dan tokoh publik lainnya di berbagai media sosial untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pembangkangan terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh DPR dan sekaligus ajakan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan protes menolak revisi tersebut dan mempertahankan konstitusi dari pembangkangan yang dilakukan oleh KIM.

Protes tersebut terjadi sehari setelah DPR memberikan pengumuman tersebut dan skala nya sangat besar karena selain di Jakarta, protes ini juga terjadi di berbagai kota Indonesia seperti Bandung, Medan, Semarang, Malang, Surabaya, Makassar, Manado, Balikpapan, Pekanbaru, Yogyakarta, Padang, Denpasar, Lhokseumawe, dan Manokwari. Skala besar dari protes-protes ini merupakan sebuah reaksi dari masyarakat Indonesia untuk mempertahankan demokrasi mereka dari upaya penggerusan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif terhadap kepentingan kelompok mereka. Amarah yang saat ini diberikan oleh masyarakat Indonesia terhadap DPR dan pemerintah merupakan sebuah reaksi besar yang menandakan komitmen mereka terhadap demokrasi Indonesia, karena jika revisi yang dilaksanakan oleh DPR berhasil disahkan, pilkada Indonesia akan didominasi oleh kotak kosong dan calon boneka karena peraturan tersebut akan mempersulit calon oposisi.

Banyak elemen masyarakat yang menganggap bahwa yang dilakukan oleh DPR merupakan upaya untuk memperkuat pengaruh Presiden Joko Widodo dalam perpolitikan Indonesia dengan memperkokoh dinasti politiknya. Presiden Joko Widodo sendiri secara tidak langsung menyetujui atau tidak mempermasalahkan pembangkangan yang dilakukan oleh DPR karena dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh akun instagram nya pada 21 Agustus, beliau menganggap hal yang terjadi sebagai sebuah proses dari checks and balances antara lembaga negara. Dari fakta ini, Presiden Joko Widodo terlihat memiliki pendekatan Machiavellian terhadap politik karena sebelumnya, beliau banyak dipuji sebagai bapak pembangunan desa, bapak pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Akan tetapi, setelah keputusan MK tentang batas umur calon wakil presiden, banyak masyarakat, termasuk pendukungnya kecewa karena dalam masa akhir pemerintahannya, nepotisme dan penggerusan terhadap demokrasi Indonesia semakin besar yang pada akhirnya berkontribusi terhadap julukan negatif yang diberikan oleh kelompok akademisi terhadap presiden yaitu bapak politik dinasti Indonesia.

Machiavellian sendiri merupakan sebuah faham politik yang dipelopori oleh Niccolo Machiavelli, seorang diplomat dan negarawan dari Italia pada masa Italian Renaissance. Dalam pemikiran Machiavellian, seorang pemimpin harus siap mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara bahkan jika cara-cara tersebut bisa dikatakan keji, bermuka dua, dan licik. Dalam hal ini, revisi UU Pilkada dipandang sebagai contoh dari praktik Machiavellian yang dilakukan oleh KIM di DPR dimana aksi tersebut juga dianggap oleh berbagai pakar hukum seperti Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dahliana Hasan, sebagai salah satu corak dari autocratic legalism yang mana sebuah peraturan dibuat secara tertutup dan tergesa-gesa untuk kepentingan dinasti politik atau kelompok tertentu.

Hal ini jelas merusak prestasi yang sudah diberikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo karena sebelumnya, selain dipuji sebagai bapak pembangunan infrastruktur, Jokowi memiliki reputasi sebagai seorang reformis yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dengan lebih baik.

Pemecatan Srettha Thavisin dan Pengangkatan Paetongtarn, Bagaimana Arah Masa Depan Politik Thailand?

, , , , , 0

Pemecatan Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, oleh Mahkamah Konstitusi (MK) negara Thailand telah memicu pergolakan politik. MK menemukan bahwa Srettha melanggar etika dengan mengangkat Pichit Chuenban, seorang mantan narapidana yang pernah dijatuhi hukuman enam bulan penjara pada 2008 karena kasus korupsi, sebagai menteri dalam kabinetnya. Meskipun mengetahui rekam jejak Pichit, Srettha tetap memasukkannya dalam kabinet, yang oleh MK dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap standar etika. Pelanggaran ini menunjukkan hilangnya legitimasi kepemimpinan Srettha, yang pada akhirnya menyebabkan pemecatannya.

 

Dalam situasi ini, Parlemen Thailand bergerak cepat untuk memilih pemimpin baru, dan Paetongtarn Shinawatra, ketua umum partai berkuasa Pheu Thai, terpilih sebagai Perdana Menteri baru Thailand. Paetongtarn, yang merupakan putri sulung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, kini menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand, terpilih pada usia 37 tahun, dan menjadi perdana menteri perempuan kedua. Pengangkatan Paetongtarn sebagai PM tidak hanya mencerminkan perubahan dalam kepemimpinan, tetapi juga dianggap membawa kembali fokus pada dinasti politik Shinawatra, yang telah lama menjadi kekuatan dominan dalam politik Thailand.

 

Kehadiran Paetongtarn di posisi tertinggi pemerintahan ini dapat menarik perhatian karena berbagai alasan. Pertama, sebagai bagian dari dinasti politik Shinawatra, kepemimpinannya akan menjadi ujian penting bagi bagaimana keluarga ini berusaha mempertahankan pengaruh mereka dalam politik nasional. Dinasti Shinawatra telah mengalami pasang surut dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah kudeta militer yang menggulingkan Thaksin dan kemudian adiknya, Yingluck Shinawatra. Meskipun Paetongtarn berusaha menunjukkan kemandirian dari pengaruh ayahnya, Thaksin Shinawatra, namun banyak pengamat politik yang tetap skeptis. Mereka melihat risiko bahwa pemerintahan Paetongtarn bisa menjadi perpanjangan dari kekuasaan Thaksin, memperkuat persepsi bahwa keluarga ini terus berusaha mengendalikan politik Thailand melalui generasi baru.

 

Konsep dinasti politik yang mengacu pada kekuasaan yang diwariskan atau dipertahankan dalam satu keluarga melalui beberapa generasi dianggap relevan oleh beberapa pengamat. Dalam konteks Thailand, keluarga Shinawatra telah menjadi simbol dari dinamika ini, dengan pengaruh yang berkelanjutan dalam politik nasional. Meskipun ada upaya dari Paetongtarn untuk menunjukkan bahwa ia memiliki pemikiran dan kebijakan sendiri, persepsi publik dan pengamat politik masih dipengaruhi oleh sejarah panjang dinasti ini. Keberhasilan Paetongtarn dalam mempertahankan kekuasaan dan legitimasi kepemimpinannya akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk melepaskan diri dari bayang-bayang ayahnya dan mengembangkan agenda politik yang independen dan inovatif.

 

Selain tantangan dalam mempertahankan legitimasi, Paetongtarn juga menghadapi ekspektasi tinggi terkait kebijakan ekonomi. Keluarga Shinawatra dikenal dengan kebijakan populis yang berhasil memenangkan dukungan luas dari masyarakat pedesaan dan kelas menengah bawah. Thaksin, selama masa jabatannya, memperkenalkan program-program subsidi yang signifikan dan investasi besar-besaran dalam infrastruktur. Kebijakan ini tidak hanya populer tetapi juga menjadi fondasi bagi dukungan politik keluarga Shinawatra. Kini, publik dan pengamat akan memantau dengan cermat apakah Paetongtarn akan melanjutkan warisan populis ini, terutama dalam konteks tantangan ekonomi yang dihadapi Thailand saat ini, termasuk pertumbuhan ekonomi yang melambat dan ketidaksetaraan yang semakin meningkat.

 

Hubungan Paetongtarn dengan militer Thailand juga akan menjadi fokus utama. Thailand memiliki sejarah panjang kudeta militer, dengan ketegangan yang sering kali muncul antara militer dan keluarga Shinawatra. Thaksin sendiri digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2006, dan Yingluck pada tahun 2014. Dengan latar belakang ini, banyak yang akan mengamati bagaimana Paetongtarn akan mengelola hubungan dengan militer. Militer tetap menjadi kekuatan penting dalam politik Thailand, dan interaksi Paetongtarn dengan militer akan sangat menentukan stabilitas politik di negara ini. Keberhasilannya dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan militer bisa menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pemerintahannya.

 

Selain tantangan domestik, Paetongtarn juga diharapkan dapat mengadopsi pendekatan baru dalam hubungan luar negeri Thailand. Thailand, sebagai salah satu negara di ASEAN dengan berbagai dinamika di kawasan Asia Tenggara, diharapkan dapat pula menyeimbangkan kepentingannya di antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China. Di bawah kepemimpinan Paetongtarn, harapannya Thailand akan terus memperkuat hubungan dengan negara-negara ASEAN dan meningkatkan perannya dalam diplomasi regional. Dalam konteks global yang semakin kompleks, Paetongtarn harus mampu menavigasi hubungan luar negeri dengan hati-hati untuk memastikan bahwa Thailand tetap relevan dan berpengaruh di kancah internasional.

 

Pernyataan Paetongtarn yang menyampaikan bahwa ia berharap kualitas hidup warga Negeri Gajah Putih bisa meningkat di bawah pemerintahannya dan bertekad memberdayakan seluruh masyarakat Thailand di setiap lini, menunjukkan bahwa ia menyadari pentingnya inklusivitas. Namun, implementasi kebijakan yang efektif akan menjadi kunci keberhasilannya dalam memenuhi ekspektasi publik. Paetongtarn harus mampu menunjukkan kemandirian, kepemimpinan yang visioner, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang kuat untuk memastikan bahwa pemerintahannya tidak hanya bertahan tetapi juga berhasil memajukan Thailand dalam menghadapi tantangan global dan domestik.