Pemilu Presiden

Cropped-1693987509Taiwan election candidates

September 11 2023

Berkenalan dengan para kandidat pemilihan presiden Taiwan tahun 2024

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Think Pemilu Presiden, Taiwan 0

Banyak yang telah berubah sejak pemilihan umum lokal 9-in-1 pada bulan November 2022 di Taiwan.[1] Istilah “9-in-1” digunakan karena 22 kota dan kabupaten berkumpul untuk memilih sembilan jabatan pemerintah daerah yang berbeda, termasuk walikota dan lainnya.[2] Menjelang tanggal 13 Januari 2024 – pemilihan presiden 2024,[3] para ahli politik Taiwan sedang mengamati bagaimana masyarakat Taiwan memberikan suara dalam pemilihan tiga arah yang sangat dinanti-nantikan.

Dua dari tiga kandidat yang bertarung berasal dari dua partai tradisional – Hou You-yi dari Kuomintang (KMT)[4] dan Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP).[5] Partai alternatif ketiga yang baru dibentuk pada tahun 2019, Partai Rakyat Taiwan (TPP) memiliki Ko Wen-je sebagai kandidat mereka.[6] Sebagai pendatang baru, banyak yang skeptis bahwa TPP dapat memberikan perspektif yang unik kepada para pemilih dalam pemilu mendatang. Hal yang menarik dari persaingan tiga kandidat ini adalah semua kandidat adalah walikota saat ini menjabat atau mantan walikota.

Meskipun ada beberapa masalah besar di Taiwan, mulai dari upah yang stagnan dan harga rumah yang tinggi hingga kebijakan pensiun dan ekonomi, untuk menyebutkan beberapa di antaranya, artikel ini terutama akan membahas pandangan kebijakan masing-masing kandidat, terutama tentang hubungan lintas selat dan apa artinya bagi urusan dalam negeri Taiwan.

KMT: Hou You-yi (Walikota New Taipei City saat ini, 2018-sekarang)

Deklarasi Hou sebagai calon presiden KMT pada kaukus partai pada 23 Juli 2023 tidak lain adalah sebuah tantangan. Pesaingnya dalam pencalonan, pendiri Foxconn, Terry Gou, adalah bagian dari Taishang (komunitas bisnis Taiwan di China) dan sebelumnya telah mengklaim bahwa China tidak akan menyerang Taiwan jika dia menjadi Presiden karena dia tidak akan mendeklarasikan kemerdekaan.[7]

Sebagai Wali Kota kota terbesar di Taiwan sejak tahun 2018, Hou dipandang sebagai salah satu orang yang memicu kontroversi. Di saat para pemimpin KMT disalahkan karena dekat dengan China, kebijakan lintas selat Hou tetap sejalan dengan pandangan publik yang lebih besar, yaitu mempertahankan status quo dengan menolak kemerdekaan.[8] Selama masa pencalonannya, Hou menyatakan, “Kemerdekaan Taiwan tidak memiliki dasar hukum, jadi saya menentangnya”. Dia menambahkan, “Republik China (ROC) adalah negara kita, dan Taiwan adalah rumah kita. Kita harus menjaga rumah dan negara kita dengan baik”.[9] Kebijakan Hou mengikuti gagasan mantan presiden Ma Ying-jeou tentang selat Taiwan,[10] yang menyatakan bahwa ROC adalah satu-satunya China dan rumahnya.

Kebijakan Hou lainnya yang telah menarik perhatian para analis keamanan adalah mengembalikan wajib militer selama empat bulan, jika ia terpilih.[11] Hou menyebutkan bahwa meningkatnya ketegangan lintas selat di bawah DPP menyebabkan peningkatan wajib militer menjadi satu tahun,[12] dan dia ingin mengembalikan keadaan normal di wilayah tersebut, yang akan memungkinkannya untuk mengurangi wajib militer menjadi empat bulan.

Langkah ini dapat dilihat sebagai upaya kubu Hou-KMT untuk membawa kembali para pemilih muda yang akan terpengaruh oleh wajib militer, dan agar KMT terlihat sebagai partai dengan kebijakan yang mendukung hubungan yang lebih bersahabat dengan China. Jika Hou terpilih sebagai Presiden berikutnya, keputusan seperti itu akan sangat menghambat kesiapan pertahanan Taiwan, yang sudah menghadapi kekurangan tenaga kerja yang parah.

DPP: Lai Ching-te (Mantan Wali Kota Tainan, 2010-2017)

Mantan walikota Kota Tainan di bagian selatan, Lai Ching-te, memiliki pengalaman politik yang luas. Ia ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh pemerintah DPP saat ini di bawah Tsai Ing-wen dari tahun 2017-2019 hingga ia memulai usahanya untuk dicalonkan sebagai calon presiden DPP tahun 2020. Setelah kekalahan Tsai, ia diberi jabatan sebagai Wakil Presiden Taiwan.

Lai dipandang sebagai salah satu dari kubu “hijau tua” (cenderung mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan). Pernyataannya tentang hubungan lintas selat, dalam beberapa kesempatan, telah menyebabkan kegemparan.

Pada tahun 2017, Lai dikutip[13] mengatakan bahwa ia adalah “seorang pekerja pragmatis untuk kemerdekaan Taiwan” dan “seorang politisi yang mendukung kemerdekaan Taiwan”[14] dan “tidak akan pernah mengubah pendirian ini, apa pun jabatan yang saya pegang”. Kemudian, pada upacara pelantikan sebagai Ketua DPP pada tanggal 18 Januari 2023, Lai menyebutkan, [15]“Taiwan sudah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka dan oleh karena itu tidak perlu mendeklarasikan kemerdekaannya”. Kemudian pada bulan Mei 2023,[16] Lai menyampaikan keberatannya atas prinsip “Satu China” dan “Konsensus 1992” dari China dan mendukung untuk mempertahankan status quo di seberang selat.

Mengikuti jejak Presiden Tsai, Lai disebut-sebut akan melakukan “persinggahan transit” di Amerika Serikat (AS) saat melakukan perjalanan ke Paraguay untuk pelantikan Presiden negara sekutu tersebut. Pada bulan Juli 2023, Lai kembali menuai kontroversi[17] ketika salah satu kampanyenya menyebutkan, “Ketika presiden Taiwan dapat memasuki Gedung Putih, maka tujuan politik yang kami kejar akan tercapai,” sehingga membuat Washington meminta penjelasan.

Mengenai masalah keamanan di lintas selat, Lai yakin bahwa sebagian besar masyarakat mendukung wajib militer selama satu tahun.[18] Langkah ini disebut-sebut sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegasan China di sekitar Taiwan. Dengan seringnya pesawat-pesawat China melintasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan, dan kapal-kapal perang yang mengelilingi pulau ini, keadaan normal yang baru, yang ditetapkan oleh Beijing, telah menciptakan perasaan mendesak di Taiwan dan para pendukungnya.

TPP: Ko Wen-je (Mantan Walikota Kota Taipei, 2014-2022)

TPP yang baru dibentuk dianggap sebagai salah satu underdog dalam pemilu mendatang. Pemimpinnya, Ko Wen-je, telah mendapatkan pujian luas karena memberikan alternatif bagi DPP dan KMT, yang membawanya menjadi walikota Taipei City dari 2014-2022.

Sebagai walikota Kota Taipei, Ko bersama-sama menyelenggarakan forum tahunan kota kembar[19] dengan rekan-rekannya di Shanghai dan telah mengunjungi China sebanyak 18 kali sebagai walikota. Hal ini mencerminkan kerangka kerja “bisnis dulu, politik kemudian”. Dalam kampanye pemilihannya, Ko menekankan dialog untuk mengurangi perbedaan antara kedua belah pihak. Ko percaya pada “perpaduan antara pencegahan dan dialog”[20] saat berurusan dengan China.

Ko menyadari bahwa kecenderungan ke arah kemerdekaan Taiwan akan menyebabkan kegemparan yang cukup besar, tidak hanya dengan China tetapi juga dengan AS, yang merupakan penjamin utama keamanan dan status quo Taiwan. Hal ini membuatnya mengusulkan untuk membangun rasa saling percaya di kedua sisi selat dan mencari pendekatan yang lebih baru dalam berurusan dengan China. Mengenai pertanyaan “Konsensus 1992”, Ko percaya bahwa China tidak pernah menjelaskan interpretasinya terhadap Konsensus tersebut.[21] Dia percaya bahwa, seiring berjalannya waktu, keterlibatan antara Taiwan dan China harus dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada saat ini dan bukan pada perjanjian lama.

Meskipun jelas dalam persyaratannya, TPP Ko dapat menjadi front ketiga untuk mendapatkan pemilih dari kubu KMT dan DPP. Ko telah mengusulkan untuk membangun “Taiwan” bersama-sama, terlepas dari afiliasi partai, dalam “revolusi warna” yang akan datang.[22] Namun, masih belum jelas apakah hal ini akan dilakukan ketika Ko memenangkan kursi kepresidenan.

Imigran baru

Selain masyarakat Taiwan pada umumnya, ada sejumlah “imigran baru” yang terus bertambah di Taiwan. Mereka terutama adalah warga negara dari negara-negara Asia Tenggara yang telah mendapatkan kewarganegaraan Taiwan melalui pernikahan dan/atau tinggal dalam jangka panjang. Beberapa dari mereka telah memiliki anak di berbagai tingkat pendidikan di Taiwan. Menurut data terakhir yang tersedia (November 2022), imigran baru merupakan 2,5 persen[23] dari total populasi-571.595 orang dari total 23 juta penduduk. Dari jumlah yang kecil ini, 1,5 persen di antaranya atau 289.024 orang memenuhi syarat untuk memilih. Meskipun mereka merupakan bagian kecil dari total pemilih, warga negara baru Taiwan dapat menjadi sangat penting dalam pemungutan suara di daerah-daerah pemilihan yang biasanya memiliki jumlah pemilih yang hampir sama.

Dengan meningkatnya hubungan dan fokus pada Asia Tenggara selama beberapa dekade dan Kebijakan Baru ke Arah Selatan (New Southbound Policy/NSP) pada tahun 2016, wilayah ini telah menjadi salah satu alternatif bagi komunitas Taishang di Taiwan untuk berpindah dari China. Komisi Pemilihan Umum Pusat (Central Election Commission/CEC)[24] Taiwan secara teratur mengembangkan kampanye “Cara Memilih” di antara komunitas imigran baru untuk membuat mereka sadar akan hak-hak mereka. Partai-partai politik KMT dan DPP secara perlahan-lahan telah mendirikan kantor-kantor mereka[25] di negara-negara asal para imigran ini dan bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan dana untuk pemilu. Meskipun TPP masih baru dalam permainan ini, TPP tidak akan terlalu jauh dalam mendirikan kantor di negara-negara ini dan juga akan bertujuan untuk hal yang sama.

Pemilihan presiden ini sangat penting bagi Taiwan, kawasan, dan dunia. Siapapun yang memenangkan pemilu harus menghadapi kenyataan baru berupa peningkatan aktivitas militer China di sekitar Taiwan. Salah satu tugas pertama presiden baru adalah mengurangi tindakan militer tersebut, diikuti dengan meyakinkan masyarakat Taiwan akan keamanan mereka. Para kandidat akan terus berfluktuasi dengan pernyataan dan visi mereka, tetapi seseorang harus menghadapi kenyataan ini setelah menjabat sebagai presiden pada 20 Mei 2024.

[1]Manoj Kumar Panigrahi. Getting acquinted with Taiwan’s 2024 presidential election candidates. Observer Research Foundation. 8 Agustus 2023. https://www.orfonline.org/expert-speak/taiwans-2022-local-elections/

[2] Focus Taiwan. Taiwan’s 9-in-1 local elections and voting age referendum. 25 November 2022. https://focustaiwan.tw/politics/202211250016

[3] Central Election Commission. The Central Election Commission committee meeting discussed and approved the voting dates and work procedures for the 16th President, Vice President and 11th Legislative Council elections. https://web.cec.gov.tw/central/cms/112news/39148

[4] CNA. KMT congress endorses Hou Youyi’s presidential bid Zhu Lilian: Forming a ruling coalition. 23 Juli 2023. https://www.cna.com.tw/news/aipl/202307235002.aspx

[5] Focus Taiwan. VP Lai picked as DPP’S CANDIDATE FOR 2024 PRESIDENTIAL election. 12 April 2023. https://focustaiwan.tw/politics/202304120011

.[6]Matthew Strong.Taiwan People’s Party nominates Ko Wen-je as presidential candidate. Taiwan News. 17 Mei 2023, https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4894530

[7]Reuters. Founder of Taiwan’s Foxconn says China won’t attack if he’s president. 27 April 2023. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/founder-taiwans-foxconn-says-china-wont-attack-if-hes-president-2023-04-27/

[8] Election Study Center: National Chengchi University. Taiwan Independence vs. Unification with the Mainland (1994/12-2023/06). 12 Juli 2023. https://esc.nccu.edu.tw/PageDoc/Detail?fid=7801&id=6963

[9] Taipei Times. Hou You-yi against ‘two-systems’and independence. 11 Mei 2023. https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2023/05/11/2003799597

[10]Michael Turton. Notes from Central Taiwan: The KMT on verge. Taipei Times. 15 Mei 2023. https://www.taipeitimes.com/News/feat/archives/2023/05/15/2003799801

[11] The News Lens. KMT Presidential Candidate Hou You-Yi Vows to Restore 4 Month Military Service if Elected. 4 JUli 2023. https://international.thenewslens.com/article/186226

[12] Aaron Tu & Jake Chung. Military unveils longer training. Taipei Times. 21 Desember 2022. https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2022/12/21/2003791091

[13] Lawrence Chung. Taiwanese presidential hopeful William Lai stresses cross-strait status quo in bid to appase US, Beijing. South China Morning Post. 5 Juli 2023. https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2022/12/21/2003791091

[14] Yu-Fen Lai. Who is William Ching-te Laio, the Liberal Candidate in the Upcoming Presedential Election of Taiwan?. Friedrich Naumann Foundation for Freedom. 20 Juni 2023. https://www.freiheit.org/who-william-ching-te-lai-liberal-candidate-upcoming-presidential-election-taiwan

[15] Chen Yun & Jonathan Chin. Taiwan already independent, Lai sys. Taipei Times. 19 Januari 2023. https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2023/01/19/2003792832

[16] Tsai Cheng-min. Presedential Election: Lai backs Taiwan ‘status quo’, sovereignty. Taipei Times. 5 Juni 2023. https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2023/06/05/2003800995

[17]Financial Times. Washington presses Taiwan presidential frontrunner on Whinte House comments. https://www.ft.com/content/ff4b4d70-0e81-4229-bd7f-3224ed538428

[18] Jason Pann. Most people fasvor extending military service:survey. Taipei Times. 13 Desember 2022.https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2022/12/13/2003790620

[19] Lawrence Chung. Could Taiwan’s ‘white’Ko Wen-je smash through the island’s blue-green split?. South China Morning Post. 6 Mei 2023. https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3219631/could-taiwans-white-knight-ko-wen-je-smash-through-islands-blue-green-split

[20] Gabriel Dominguez. Taiwan must prepare for conflict but seek dialogue with China, presidential candidate says. The Japan Times. 8 Juni 2023. https://www.japantimes.co.jp/news/2023/06/08/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/taiwan-presidential-candidate-china-stance/

[21] CNA English News. Election 2024/China should clarify its definition of ‘1992 consensus’: Ko Wen-je. 6 Agustus 2023. https://focustaiwan.tw/cross-strait/202306080009

[22]CNA. More than 1.000 people in Kaohsiung established Friends of Philisopher Ke Wenzhe: Launching a Color Revolution. 23 Juli 2023. https://www.cna.com.tw/news/aipl/202307230203.aspx

[23] Nguyen Huong Giang & Mananya Techalerkamol. The Evolving role of immigration in Taiwan politics. 30 November 2022. https://english.cw.com.tw/article/article.action?id=3338

[24] Central Election Commisison. New Imigrants. https://web.cec.gov.tw/english/cms/new_immigrants

[25] Thompson Chau & Randy Mulyanto. Taiwan presidential hopefuls woo Southeast Asian diaspora. Asia Nikkei. 16 Juli 2023. https://asia.nikkei.com/Politics/Taiwan-presidential-hopefuls-woo-Southeast-Asian-diaspora

November 24 2022

Jalur Kebijakan Luar Negeri Lula untuk Brasil dan Kendala Perubahan Grand Strategy

Rifani Agnes Eka Wahyuni America, Politics, Think Brazil, Jair Bolsonaro, Kebijakan Luar Negeri, Luis Inácio Lula da Silva, Pemilu Presiden 0

Pemilihan Bolsonaro-Lula Brasil 2022 memberikan suatu eksperimen alami dalam konteks hubungan internasional. Transisi kekuasaan diantara keduanya menghadirkan peluang unik untuk mengamati seperti apa dan bagaimana perbedaan visi dari seorang pembuat kebijakan memengaruhi strategi besar Brasil. Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro merupakan perwujudan nyata sebagaimana digambarkan oleh buku teks kebijakan luar negeri terkait nasionalisme. Sebaliknya, selama dua periode masa jabatan presiden pertamanya, presiden terpilih Luis Inácio Lula da Silva, yang dikenal luas dengan sebutan Lula, merupakan pendukung ambisi liberal internasionalis. Tentu saja, narasi set-piece, ini merupakan pertempuran sayap kanan versus kiri untuk jiwa politik Brasil dan strategi besarnya sudah tidak asing lagi. Namun, menggali lebih dalam perbandingan mengungkapkan keterbatasan bersama. Saat Lula mendominasi kebijakan luar negeri Brasil di awal abad ke-21, pada era Bolsonaro berusaha mengayunkan kapal negara kembali ke pelabuhan asal. Dari pasangan yang berlawanan ini, dapat melacak kemungkinan jalur kebijakan luar negeri dari tindakan Lula selanjutnya.

Sosoknya sebagai seorang aktivis buruh yang terkenal dan progresif, Lula menghadapi ekspetasi ketika dia pertama kali menjabat pada tahun 2002. Ketika para pemimpin sayap kiri lainnya seperti Hugo Chavez dari Venezuela mempromosikan skeptisisme terhadap struktur kekuatan internasional yang ada dan mencela ketidakadilan kapitalisme global, Lula mengadopsi langkah yang lebih dekat ke pendekatan “cara ketiga” dari presiden AS Bill Clinton dan perdana menteri Inggris Tony Blair. Di dalam negeri, sebagai tokoh sentral Partai Buruh Brasil, Lula mendorong program dukungan langsung untuk penduduk miskin, tetapi dia juga bersikeras bahwa Brasil hanya dapat berhasil jika ekonominya tumbuh subur di bawah model pertumbuhan kapitalis yang sama yang telah mengubah dunia kaya.

Pada kebijakan luar negeri, Lula kurang lebih sama ambisius. Dia memanfaatkan gagasan bahwa negara-negara “BRIC” (Brasil, Rusia, India, Cina) mewakili potensi pertumbuhan ekonomi dan politik yang muncul di abad ini. Selama dua masa jabatan kepresidenan berikutnya, dia bepergian ke mana-mana, memasukkan Brasil ke dalam masalah diplomatik profil tinggi (terutama di Timur Tengah), mendorong peran Brasil mengadvokasi penduduk miskin di Global Selatan, memasangkan penghormatan terhadap kedaulatan negara dengan dukungan untuk demokrasi, dan berusaha untuk membangun kapasitas militer Brasil untuk mendorong kasusnya untuk reformasi Dewan Keamanan PBB. Dia mengkritik perilaku hegemonik AS tetapi juga secara aktif melibatkan organisasi pascaperang klasik seperti Organisasi Perdagangan Dunia.

Internasionalisme liberal dengan kepekaan Amerika Latin, ambisi ini mungkin mencapai batas yang tak terelakkan. Negara-negara bagian Amerika Selatan lainnya mengekang pendekatan “pertama di antara yang sederajat” yang tampak jelas dari pemerintah Brasil. Mitra nominal seperti China dan India hanya kadang-kadang menemukan alasan yang sama dengan agenda Brasília. Perekonomian Brasil sendiri hanya dapat mendukung sejumlah tertentu jangkauan global kepada orang miskin dan hanya dapat mempertahankan kemampuan geostrategis yang terbatas. Di dalam negeri, Lula telah melanggar prioritas kebijakan luar negeri Partai Buruh tradisional dan tidak pernah sepenuhnya mengubah anggota partai untuk mengikuti pendekatannya. Kemudian, selama dua pemerintahan berikutnya, skandal melanda partai dan, secara mengejutkan, Lula sendiri akhirnya dipenjarakan untuk sementara waktu.

Pada saat sayap kiri politik Brasil sedang mengalami goncangan, Bolsonaro hadir sebagai alternatif yang mencolok. Mulai menjabat pada tahun 2019, pensiunan perwira militer dan mantan anggota Kamar Deputi merangkul reputasinya sebagai “Trump dari daerah tropis”. Dia membingkai oposisi politiknya sebagai sosialis yang mengancam nilai-nilai tradisional Brasil, meningkatkan dukungan untuk Israel sejalan dengan pendukung Kristen Evangelisnya, menekankan kedaulatan nasional, dan tidak menganjurkan keterlibatan dengan organisasi internasional demi hubungan bilateral, terutama dengan para pemimpin sayap kanan.

Di mana Donald Trump di Amerika Serikat tetap kabur tentang ancaman dari agenda “globalis”, Bolsonaro dan lingkaran dalamnya diidentifikasi dengan ide-ide nasionalis tradisional untuk membela “peradaban Barat.” Namun dalam praktiknya, Bolsonaro tetap fokus ke dalam kebijakan domestik. Dia bepergian lebih sedikit dari Lula dan melihat militer sebagai konstituen domestik yang penting daripada alat untuk proyeksi internasional. Dia melihat Amazon sebagai sumber daya nasional dan hubungan dengan negara-negara Eropa yang kaya seperti Jerman memburuk hingga menarik bantuan ekologi ketika Bolsonaro dengan keras menolak kritik internasional terhadap kebijakan lingkungan Brasil. Tetap saja, nasionalisme Bolsonaro memang mencapai batas tertentu. Misalnya, sebagai seorang kandidat, dia mengklaim bahwa China membeli kedaulatan Brasil, tetapi pada akhirnya dia merangkul perdagangan China dan keterbukaan ekonomi yang diperlukan untuk kemakmuran Brasil.

Internasionalisme Lula dan nasionalisme Bolsonaro tampaknya mewakili pukulan ideologis. Pada kenyataannya, perubahan kebijakan luar negeri lebih terkendala antar pemerintahan daripada yang kita bayangkan. bahwa pemimpin yang sangat berbeda mungkin memang berusaha untuk maju ke arah baru, biasanya bertentangan langsung dengan pendahulu mereka, tetapi upaya mereka sering terhalang. Komitmen keamanan yang ada, kepentingan ekonomi, ekspektasi ideologis, budaya politik, dan sebagainya membuat perubahan praktis dan revolusioner sulit dicapai. Selanjutnya, pemerintah cenderung membangun reputasi dan rekam jejak, dan korps diplomatik profesional mereka cenderung tetap lebih stabil daripada kepemimpinan politik mereka. Fakta-fakta tersebut dapat memuluskan kecenderungan perubahan kepemimpinan untuk mendahului revolusi strategis besar.

Ke depan, Lula pasti akan—dan telah—membalikkan naskah nasionalis kembali ke internasionalisme lamanya. Dua minggu setelah pemilihan, dia sudah menghadiri KTT iklim COP 27 PBB di Mesir, mengulangi ambisi diplomatiknya sebelumnya, dan menegaskan kembali pernyataannya bahwa “Brasil telah kembali.” Namun, kita cenderung melihat internasionalisme yang lebih terkendali, jika masih percaya diri. Yang paling jelas, meskipun Lula secara efektif meningkatkan profil global Brasil selama dua masa jabatan pertamanya, banyak dari ambisi termegahnya tergagap selama putaran pertamanya sebagai presiden. Hari ini, di mana dia sekali lagi cenderung menekankan demokrasi dan pembangunan global di selatan bersama kebijakan pertumbuhan ekonomi liberal dan diplomasi tingkat tinggi, dia mungkin menghabiskan lebih sedikit energi untuk pembaruan revolusioner, seperti reformasi Dewan Keamanan, hingga struktur kekuatan global.

Terungkap, pada Mei 2022, Lula mengatakan bahwa dalam perang Rusia-Ukraina, para pemimpin kedua negara, bersama dengan presiden AS Joe Biden, sama-sama memikul tanggung jawab. Penafsiran itu cocok dengan pembacaan geopolitik kiri yang lebih tradisional di mana mereka yang mendominasi kekuatan global selalu tetap dicurigai. Hal ini juga memungkinkan, dalam hal ini, Lula dan Brasil menghindari keberpihakan, sebuah pendekatan yang secara nominal tetapi tidak berbeda secara praktis dari nasionalisme Bolsonaro. Sayangnya bagi Lula, perang dan ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan China akan menghadapkan presiden Brasil di masa depan dengan pilihan yang tidak nyaman, sering kali tanpa hasil antara klaim yang bersaing atas tatanan dunia abad ke-21. Ini bukan jalan yang mustahil bagi kebijakan luar negeri Lula, tetapi akan memerlukan pembaharuan yang dinamis dari dua puluh tahun yang lalu.

Lula menyalurkan keinginan banyak orang Brasil untuk mengambil peran yang lebih luas di dunia. Bolsonaro, sebaliknya, menggarisbawahi bagaimana kendala domestik dan politik yang sarat cenderung menarik perhatian negara ke dalam urusan domestik. Di putaran pertamanya sebagai presiden, Lula mungkin telah belajar bagaimana mengatasi ketegangan itu. Di tahun mendatang, kita akan tahu apakah dia benar-benar menarik pelajaran itu berdasarkan apakah dan bagaimana dia mempertahankan internasionalismenya yang khas tetapi memoderasi ambisinya.

June 2 2021

Menuju Pertunjukan Politik Tahun 2024: Setelah Demokrat, sekarang PDIP?

Chatrine Debora News Demokrat, Ganjar Pranowo, Megawati, PDIP, Pemilu, Pemilu Presiden, Puan Maharani 0

Meski pemilihan umum presiden masih tiga tahun lagi, namun perpolitikan domestik sudah semakin memanas, di mana sebelumnya terjadi perseteruan kepemimpinan di Partai Demokrat antara Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dimenangkan AHY. Lalu sekarang, antara Ganjar Prabowo dan Puan Maharani, putri Megawati Ketua Umum (Ketum) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meski sempat berseteru, ternyata elektabilitas partai Demokrat malah semakin meningkat. Melihat ini, banyak anggapan terkait PDIP yang menggunakan metode sama untuk meningkatkan elektabilitas partai PDIP sekaligus dongkrak Puan.

PDIP Sabtu (22/5) lalu melakukan pertemuan terkait arahan dan formulasi strategi menuju Pemilu 2024 di kantor DPD PDIP Jateng di Semarang. Namun dalam acara tersebut Ganjar Pranowo yang menjadi Gubernur Jawa Tengah malah tidak diundang di daerah pimpinannya sendiri. Ganjar menyatakan padahal pada hari itu dirinya sedang tidak memiliki agenda lain.

Ganjar Pranowo terlalu arogan?

Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto menyatakan dalam siaran pers terkait ketidakhadiran Ganjar dengan “Tidak diundang! (Ganjar Pranowo), wis kemajon (kelewatan), yen kowe pinter, ojo keminter (bila kamu pintar, jangan sok pintar).” Bambang menambahkan, ambisi terlalu tinggi Ganjar untuk mencalonkan sebagai calon presiden tidaklah baik, mengingat keputusan tersebut bahkan belum ditetapkan oleh Ketum PDIP.

Pendekatan Ganjar melalui keaktifannya di media sosial dinilai terlalu berlebihan oleh keluarga Sukarno dan PDIP, sehingga sudah dilakukan upaya peneguran demi menjunjung solidaritas dan kesatuan partai. PDIP melihat pendekatan Ganjar ini sebagai manuver politik Ganjar demi pemilu presiden nanti dan menganggap tindakan Ganjar tidak sesuai dengan norma partai.

Bahkan, beberapa politisi PDIP sempat mengingatkan Ganjar yang bisa bernasib sama dengan Rustriningsih, yakni mantan kader PDIP yang dipecat dulu dan saat ini mendukung Prabowo. Politisi lain dari PDIP juga seakan memberikan sinyal akan membuka pintu jika Ganjar akan berpaling dan digaet partai lain.

Meski dikatakan terlalu pencitraan, namun ternyata metode ini cukup berpengaruh pada elektabilitasnya, di mana Ganjar mendapat angka tertinggi sebanyak 20,2 persen, disusul Prabowo Subianto dengan perbedaan kurang lebih 3,5 persen. Di sisi lain, nama calon lain dari PDIP yakni Tri Rismaharini memiliki tingkat elektabilitas sekitar 5 persen dan Puan yang kurang dari sepersen dengan total 0,7 persen. Hal ini menunjukkan, meski Puan menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan cukup aktif dalam politik domestik, namun elektabilitasnya masih kalah jauh dari Ganjar.

Namun, kembali bahwa tingkat elektabilitas tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan yang mendorong kemenangan elit politik, namun aspek ini tetap perlu dipertimbangkan karena menunjukkan pandangan dan dukungan publik pada elit tersebut. Hal ini dikarenakan elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden perlu dikalkulasikan untuk mendorong kemungkinan menang lebih besar.

Antara mengusung darah keturunan Sukarno ataupun mempertahankan kemenangan partai di pilpres mendatang, semuanya akan kembali ditentukan oleh Megawati selaku ketum PDIP yang menjadi pemeran utama di PDIP. PDIP juga bisa mulai melakukan pendekatan koalisi partai lain seperti dengan Partai Gerindra, Nasdem, dll.