Hungaria

Sarajevo Duman (Photo: Kemal Becirevic via Getty Images)

October 6 2023

6 Oktober – Austria-Hungaria mencaplok Bosnia-Herzegovina

Anita Susanto Europe, History, Politics, Security and Defence, Think Aneksasi, Austria, Bosnia, Diplomasi, Herzegovina, Hungaria, Kekaisaran, Nasionalisme, Perang Dunia I 0

Pada tanggal 6 Oktober 1908, Kekaisaran Kemaharajaan Austro-Hungaria secara resmi mengumumkan penyatuan Bosnia dan Herzegovina, dua provinsi di Balkan yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Kesultanan Utsmaniyah. Meskipun, dalam teori, provinsi-provinsi ini masih berada di bawah penguasaan Utsmaniyah pada tahun 1908, Austro-Hungaria telah mengelolanya sejak Kongres Berlin pada tahun 1878.

Pada kongres tersebut, para kekuatan besar Eropa memberikan wewenang kepada Austro-Hungaria untuk menduduki kedua provinsi ini, sementara kepemilikan sah tetap berada di tangan Turki. Keputusan ini pada dasarnya merupakan tindakan sementara yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan yang delik di Eropa.[1] Baik Austria maupun Hungaria telah menginginkan Bosnia dan Herzegovina sebagai milik mereka sendiri, dan langkah ini dimaksudkan untuk mencegah perselisihan.[2]

Namun, situasi semakin rumit karena mayoritas penduduk di kedua provinsi ini adalah orang Slavia dan memiliki aspirasi nasionalis mereka sendiri.[3] Sementara itu, Serbia tetangga, juga sebagian besar penduduknya adalah Slavia, bertujuan untuk menganneksasi provinsi-provinsi ini untuk memajukan tujuan pan-Slavia mereka.

Pada tahun 1908, ketika Komite Persatuan dan Kemajuan, yang dikenal sebagai Young Turks, mengambil alih pemerintahan Utsmaniyah, Baron Aloys von Aerenthal, menteri luar negeri Austro-Hungaria, melihat kesempatan bagi kekaisarannya untuk menegaskan dominasinya di Balkan.[4] Pelemahan pemerintahan Sultan Utsmaniyah, ditambah dengan kekalahan Rusia, termasuk kekalahan dalam Perang Rusia-Jepang dan kerusuhan internal pada tahun 1905, membuat Austro-Hungaria lebih tegas.[5]

Pengumuman mengenai aneksasi Bosnia dan Herzegovina oleh Austro-Hungaria pada bulan Oktober 1908 mengganggu keseimbangan kekuasaan yang rapuh di Balkan, memicu kemarahan di Serbia dan di kalangan nasionalis pan-Slavia di seluruh Eropa. Meskipun Rusia melemah dan pada akhirnya harus menyerah, mereka masih melihat tindakan Austro-Hungaria sebagai agresi yang berlebihan dan mengancam. Di sisi lain, Rusia merespons dengan mendorong sentimen pro-Rusia dan anti-Austro-Hungaria di Serbia dan daerah Balkan lainnya,[6] memperkuat kekhawatiran Austria tentang ekspansionisme Slavia di wilayah tersebut.

Aneksasi Bosnia dan Herzegovina menjadi studi kasus sejarah yang memberikan wawasan terkait hubungan internasional kontemporer terutama terkait diplomasi, aliansi, dan pemahaman terhadap konsekuensi tindakan di panggung global. Dapat dikatakan aneksasi ini sebagian didorong oleh keinginan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Eropa. Keseimbangan kekuasaan atau balance of power juga kemudian menjadi konsep kenegaraan yang paling universal dan paling esensial dan merupakan unsur implisit dalam sistem internasional mana pun.[7]

Hal ini mencerminkan pentingnya dinamika kekuasaan antar negara dalam hubungan internasional. Tindakan satu negara dapat mengganggu keseimbangan ini dan menimbulkan ketegangan. Balkan telah lama menjadi wilayah dengan dinamika geopolitik yang kompleks, dan aneksasi tersebut menekankan pentingnya memahami dinamika regional dan faktor sejarah dalam hubungan internasional.

Aneksasi tersebut menyoroti kekuatan nasionalisme di kalangan masyarakat. Nasionalisme diartikan sebagai cita-cita atau ideologi yang menyatakan bahwa batas-batas etnis dan politik harus bertepatan dan bahwa negara yang homogen secara etnis adalah bentuk organisasi politik terbaik.[8] Evolusi peperangan juga berdampak pada pembentukan negara – kelompok etnis yang dipolitisasi, dan munculnya sistem politik internasional kontemporer.[9] Aspirasi penduduk Slavia di Bosnia dan Herzegovina dan ambisi pan-Slavia di Serbia menunjukkan bahwa keinginan penduduk lokal dapat mempengaruhi hubungan internasional secara signifikan.

[1] “Austria-Hungary annexes Bosnia-Herzegovina”, History, 5 Oktober 2020, https://www.history.com/this-day-in-history/austria-hungary-annexes-bosnia-herzegovina

[2] “How The World Went To War In 1914”, Imperial War Museum, https://www.iwm.org.uk/history/how-the-world-went-to-war-in-1914

[3] Op. Cit., History

[4] Ibid.

[5] Benjamin E. Mainardi, “The Russo-Japanese War: Origins and Implications”, James Madison Undergraduate Research Journal, Vol. 7, No. 1, https://commons.lib.jmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=jmurj

[6] Vsevolod Samokhvalov, “Russia in the Balkans: Great Power Politics and Local Response”, Insight Turkey, Vol.21, No.2, 2019, https://www.jstor.org/stable/26776081

[7] Hans J. Morgenthau, “Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace”, McGraw-Hill, New York, 1993

[8] A. Motyl (1990) dalam Nortautas Statkus, “The Role of Nationalism in the 21st Century System of International Relations”, Lithuanian Annual Strategic Review, Vol. 17, 2019, ISSN 2335-870X

[9] Ibid., Statkus

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban tiba di KTT khusus Uni Eropa berbicara kepada media tentang sanksi Rusia di Brussel, Belgia pada 30 Mei 2022 (Foto oleh Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)

June 3 2022

Hungaria Menghentikan Sanksi Baru Uni Eropa Terhadap Rusia: Energi Masih Menjadi Pertimbangan

Anita Susanto Economy, Europe, News, Politics Hungaria, Rusia, Sanksi, Ukraina, Uni Eropa 0

Hungaria menunda finalisasi sanksi terbaru Uni Eropa terhadap Rusia yang bersikeras untuk menurunkan Kepala Patriark Gereja Ortodoks Rusia, Kirill dari daftar individu yang terkena sanksi, menurut seorang diplomat UE.

Sebelumnya, para pemimpin UE pada akhir Juni lalu telah menyetujui serangkaian sanksi keenam terhadap Rusia atas tindakannya menginvasi Ukraina dan utusan pemerintah Uni Eropa akan mengubah perjanjian politik itu menjadi produk hukum pada awal Juni sehingga dapat cepat diberlakukan. Vladimir Mikhailovich Gundyaev atau Kirill berusia 75 tahun adalah Patriark Ortodoks Rusia Moskow dan Seluruh Rusia dari 2009 merupakan pendukung kuat Presiden Rusia Vladimir Putin dan telah mendukung kampanye militernya di Ukraina.

Hal paling penting dari rangkaian sanksi itu mencakup keputusan untuk melarang pembelian semua minyak Rusia dan produk olahan laut selama enam hingga delapan bulan sejak paket tersebut menjadi undang-undang. “Perjanjian ditunda karena Hungaria keberatan dengan sanksi terhadap Kirill.” kata seorang diplomat UE, dilansir dari Al Jazeera.

Terkait hal ini, para duta besar anggota UE mengadakan pembicaraan baru pada 2 Juni 2022 untuk mencoba menuntaskan perbedaan pendapat tersebut. Para pejabat UE memperkirakan bahwa sanksi yang dibuat akan membuat sekitar 90 persen ekspor minyak Rusia ke UE dihentikan pada akhir tahun sesuai dengan kesepakatan negara anggota G7 untuk menghentikan impor energi dari Moskow. Hungaria, di sisi lain yang bergantung pada minyak Rusia, sempat memiliki kerja sama minyak dengan Rusia dimana Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban berpendapat sanksi UE itu hanya akan menghancurkan ekonomi negaranya.

Lebih lanjut, rangkaian sanksi yang sedang dirancang oleh para diplomat itu mencakup pemutusan hubungan bank terbesar milik Rusia, Sberbank dari sistem pembayaran SWIFT dan larangan asuransi untuk pengiriman minyak Rusia ke negara ketiga seperti apa yang Amerika Serikat lakukan pada Rusia untuk mengintensifkan sanksi. Penambahan lain yang diusulkan adalah daftar hitam berisi termasuk personel militer yang diduga melakukan kejahatan perang di Ukraina.

Di sisi lain, Rusia sendiri tengah berusaha untuk membatasi kerusakan dari larangan minyak karena ekspor energi utama lainnya telah menurun. “Sanksi akan berdampak negatif bagi Eropa, kami dan seluruh pasar energi global,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan. Peskov menambahkan bahwa “reorientasi” sedang dilakukan untuk menemukan alternatif minyak yang tidak akan lagi dijual ke Eropa. “Ini adalah tindakan sistematis yang bertujuan memungkinkan kita meminimalkan konsekuensi negatif,” tambah Peskov dilansir dari Al Jazeera.

Perdana Menteri Terpilih Hungaria Viktor Orbán berbicara kepada para pendukung setelah pengumuman hasil parsial dalam pemilihan parlemen pada 3 April 2022 di Budapest, Hungaria. Para kritikus mengatakan bahwa Hungaria di bawah Orbán telah mengikis norma-norma demokrasi. (Foto oleh Janos Kummer/Getty Images)

April 12 2022

Hungaria Kembali Dipimpin Oleh “Sahabat” Rusia

Anita Susanto Europe, News, Politics Hungaria, Otoriter, Pemilu, Rusia 0

Viktor Orban, pemimpin otoriter Hungaria yang juga merupakan kawan dari Rusia telah memenangkan pemilihan parlemen untuk negara tersebut yang ke empat kalinya. Kampanye pemilu kali ini didominasi oleh invasi Rusia ke Ukraina, yang menempatkan hubungan panjang Orban dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di bawah pengawasannegara-negara Barat.

Lewat partai Fidesz, ia mendapatkan suara sebanyak 75% dari hasil suara pada Minggu, 3 April 2022. Fidesz memimpin dengan 135 kursi dari total 199 kursi di parlemen, sementara aliansi enam partai oposisi mendapatkan 57 kursi. Partai Fidesz menang di sebagian besar negara. Bahkan pemimpin oposisi Peter Marki-Zay gagal memenangkan pemilihan di distriknya sendiri, di mana ia pernah menjabat sebagai walikota.

Hungaria sendiri sangat bergantung pada energi Rusia. Orban juga diketahui “mendukung” Rusia dengan tidak ikut mengambil tindakan yang dapat “menghukum” Vladimir Putin. “Kami memiliki kemenangan yang dapat dilihat dari bulan, tetapi pasti dapat dilihat dari Brussel,” kata Orban dalam pidatonya pada Minggu malam. menyoroti ketegangan yang telah berlangsung lama antara pemerintahnya dengan para pemimpin Uni Eropa.

Dalam pidato kemenangannya, Orban menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai salah satu “lawan” yang harus ia kalahkan selama kampanye. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, sebenarnya Orban berkampanye agar Budapest tidak turut serta dalam konflik Moskow dengan Kiev. Pria berusia 58 tahun tersebut juga mendukung sebagian besar sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, tetapi menolak untuk menjatuhkan sanksi.

Pengambilan sisi oleh Orban ini datang dengan konsekuensi sendiri. Setia menjadi sekutu Rusia, membuatnya memiliki banyak “musuh” politik. Beberapa musuh Orban antara lain seperti Partai Kiri Hungaria, Birokrat Uni Eropa, media internasional, dan Presiden Ukraina. “Dan juga presiden Ukraina — kami tidak pernah memiliki begitu banyak lawan pada saat yang bersamaan.” tutur Orban.

Oposisinya mengkritik sikap dari Orban. Marki-Zay pada Maret lalu mengatakan bahwa Pemerintahan Orban tengah menikmati usaha Putin dalam membangun kembali kekaisaran Soviet dilansir dari Reuters.

Sebelumnya, Kantor Eropa untuk Lembaga Demokratik dan HAM (Europe’s Office for Democratic Institutions and Human Rights atau OSCE), merekomendasikan operasi pemantauan internasional skala penuh pemilu Hungaria tersebut. Sebuah langkah langka yang dilakukan untuk negara Uni Eropa.

Selama 12 tahun pemerintahannya, Orban diketahui telah menguasai berbagai lembaga pemerintah, dari lembaga peradilan, media, dan pendidikan yang saat ini akan kembali berjalan hingga pemilu tahun 2026.