Pada 29 Juni 2026, kanal media resmi Korea Utara, Badan Berita Pusat Korea (KCNA) merilis sebuah pernyataan yang mengecam latihan bersama Resolute Dragon antara Jepang dan Amerika Serikat yang diselenggarakan di Pulau Kyushu dan Okinawa. Dalam pernyataan tersebut, KCNA menuding bahwa Jepang sedang berusaha untuk menggunakan kondisi geopolitik yang semakin rumit untuk mengubah dirinya menjadi ‘negara yang mempersiapkan diri untuk perang’. Selanjutnya, KCNA juga menganggap bahwa latihan bersama ini merupakan upaya Jepang untuk mengembangkan ulang kemampuan serangan amfibi mereka yang sebelumnya telah dibatasi sejak akhir perang dunia kedua (PD2). Selain itu, Korea Utara juga mengklaim ketegangan regional saat ini diakibatkan oleh aliansi militer antara Amerika Serikat dan Jepang yang semakin dekat.
Selain mengkritik latihan bersama Resolute Dragon, KCNA juga mengkritik uji coba rudal serang jarak jauh yang telah diselenggarakan oleh Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) dalam latihan bersama periode April-Mei 2026. Uji coba tersebut, menurut pandangan Korea Utara, merupakan langkah preemptive yang bertujuan untuk menyerang negara tetangga jika Amerika Serikat memutuskan untuk melancarkan perang terbuka di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menurut Korea Utara merupakan kemungkinan yang tidak bisa ditoleransi karena jika Jepang berhasil mempersiapkan diri untuk perang, keamanan Semenanjung Korea dan kawasan dapat terancam. Pernyataan KCNA ini diakhiri dengan sebuah ancaman bahwa Korea Utara akan menghancurkan Jepang jika mereka tetap melanjutkan pengembangan kekuatan militer, melakukan aksi provokatif, dan menjadi pion bagi pedagang senjata terbesar di dunia.
Pernyataan ini bukan pertama kalinya Korea Utara menyampaikan kecaman terhadap Jepang karena pada Februari 2026, koran Partai Pekerja Korea Utara (WPK) Rodong Sinmun merilis sebuah artikel yang mengkategorikan Jepang sebagai bangsa penjahat perang. Artikel ini dipublikasikan tidak lama setelah Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi merampungkan perjanjian kerja sama pertahanan dengan Kanada. Selain mengkritik Jepang secara keseluruhan, Korea Utara juga telah menyampaikan pernyataan serupa terhadap pemerintahan PM Takaichi akibat dari upayanya untuk mengamandemen konstitusi Jepang dan kodifikasi status JSDF.