Spionase

The Five Eyes alliance is a post-World War II intelligence alliance between five allied nations: the US, UK, Australia, Canada, and New Zealand. by USANAS Foundation

October 21 2023

Aliansi Five Eyes Tuduh China Lakukan Spionase

Chatrine Debora America, News, Politics, Security and Defence Australia, breaking, China, Five Eyes, Spionase 0

Para pejabat intelijen Amerika Serikat dan Australia menuduh Tiongkok melakukan pencurian kekayaan intelektual dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kritik keras tersebut muncul ketika Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berencana mengunjungi China akhir tahun ini dalam upaya meredakan ketegangan dengan mitra dagang terbesar negaranya.

Jarang terjadi, kepala badan intelijen Australia secara terbuka mencela nama negara lain. Namun, pada konferensi pers sebelum konferensi intelijen di Palo Alto, California, Mike Burgess, direktur jenderal Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO), berbicara terus terang tentang ancaman dari Tiongkok. Burgess mengatakan spionase ekonomi Tiongkok lebih dari sekadar spionase “tradisional” karena telah dikenakan sanksi oleh pemerintah selama bertahun-tahun sehingga merugikan negara lain.

“Semua negara terlibat dalam spionase. Semua negara mencari rahasia dan keuntungan strategis, namun perilaku yang kita bicarakan di sini jauh melampaui spionase tradisional dan ancamannya adalah operasi pemerintah China terlibat dalam tindakan yang paling kompleks, berskala besar, dan berjangka panjang. Pencurian kekayaan intelektual tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia,” kata Burgess saat pertemuan aliansi di AS.

China adalah mitra dagang terbesar Australia, namun hubungan bilateral telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai perselisihan geopolitik dan perdagangan, serta ketegangan mengenai asal usul COVID-19.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese diperkirakan akan mengunjungi Beijing dalam beberapa bulan mendatang – kunjungan resmi pertama pemimpin Australia ke Beijing dalam tujuh tahun. Albanese menegaskan bahwa akan ada perbedaan pendapat dalam upayanya menjaga stabilitas hubungan.

Aliansi Five Eyes mencakup Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Didirikan setelah Perang Dunia II untuk berbagi intelijen dan mengoordinasikan upaya keamanan.

Direktur FBI Christopher Wray memperingatkan perlunya meningkatkan kesadaran untuk melindungi teknologi baru. Wray menyebut Partai Komunis China sebagai “ancaman nomor satu terhadap inovasi” dan mencatat bahwa spionase ekonomi telah menjadi “bagian penting dari strategi nasional China.”

Wray juga mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, Biro Investigasi Federal (FBI) telah melihat “peningkatan sekitar 1.300 investigasi” terkait dengan upaya “mencuri kekayaan intelektual atau rahasia lain dari pemerintah Tiongkok.” Selain itu, Amerika Serikat dan Australia juga telah memperingatkan risiko meningkatnya kekerasan di negara mereka akibat perang antara Israel dan kelompok militan Hamas.

February 27 2023

Ancaman Tersembunyi Balon Mata-mata China terhadap Amerika Serikat

Rifani Agnes Eka Wahyuni America, Security and Defence, Think amerika serikat, China, Spionase 0

Balon pengintai China yang ditembak jatuh oleh Angkatan Udara AS pada tanggal 4 Februari 2023 melintasi dua pangkalan rudal balistik antarbenua (Intercontinental Ballistic Missile/ICBM) dan satu pangkalan pesawat pengebom, diduga mengumpulkan informasi tentang fasilitas nuklir AS. Beberapa pakar menyatakan bahwa Amerika Serikat mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah pengiriman data kembali ke China, yang berarti bahwa pelanggaran wilayah udara dan kedaulatan AS “bukan pelanggaran besar” terhadap keamanan AS. Namun yang lain, termasuk Senator Steve Daines dan John Tester serta Perwakilan Matt Rosendale, percaya bahwa serangan balon udara China merupakan masalah serius dan perlu dicegah di masa depan.

Informasi apa yang dapat dikumpulkan oleh China dengan balon yang tidak dapat diperoleh melalui pengawasan satelit masih belum jelas, tetapi pertanyaan penting lainnya perlu dijawab. Apa tujuan China di ranah strategis? Apa artinya hal ini bagi modernisasi dan perluasan persenjataan nuklir China?

Pengumpulan informasi cuaca tentang medan rudal Minuteman III AS akan memberi tahu Partai Komunis China (PKC) tentang bagaimana hulu ledak mereka dapat digunakan untuk menghancurkan rudal AS, sebuah poin yang dibuat oleh penilaian yang sangat rinci pada tahun 1984.

Sebuah studi tambahan sebelas tahun yang lalu menemukan bahwa China membangun peluncur kereta api bergerak berbasis terowongan untuk ICBM berbasis darat mereka. Jangkauan ICBM DF-31 diperkirakan mencapai 7.000-11.000 kilometer, yang berarti rudal ini dapat menyerang wilayah di mana saja di Amerika Serikat, termasuk Pangkalan Udara Malmstrom, F.E. Warren, dan Minot. Terdapat 400 rudal ICBM ditempatkan pada tiga pangkalan rudal Amerika Serikat ini, dan pengembangan nuklir China memungkinkan Beijing untuk membuat seluruh kekuatan ICBM AS berada dalam risiko.

Terutama dengan pembangunan 360 peluncur atau silo ICBM tambahan oleh China di China barat, membuat tujuan Partai Komunis China menjadi lebih jelas. Silo-silo ini dapat berisi ICBM DF-41 yang masing-masing dapat membawa hingga sepuluh hulu ledak, dengan jangkauan 12.000 kilometer. Meskipun ada keraguan yang menentang, kemampuan produksi bahan fisil yang diperluas oleh China sekarang dikonfirmasi oleh penilaian intelijen AS. China dapat membuat hulu ledak nuklir seperti sosis, membangun setidaknya 1.500 hulu ledak pada tahun 2030-2035, demikian menurut laporan intelijen A. baru-baru ini. Pembangunan yang “menakjubkan” ini, seperti yang dijelaskan oleh mantan komandan Komando Strategis A.S., Laksamana Charles Richard, secara dramatis mengubah lingkungan keamanan tempat Amerika Serikat beroperasi.

Pada tanggal 7 Februari, Komando Strategis AS melaporkan kepada Kongres AS, seperti yang diwajibkan oleh hukum, bahwa China sekarang memiliki lebih banyak peluncur ICBM daripada Amerika Serikat. Hal ini seharusnya menjadi perhatian AS, terutama mengingat meningkatnya ketegangan AS-China atas Taiwan dan pengakuan Beijing bahwa kebijakan “no fitst use” tidak berlaku untuk pulau itu. Tidak perlu jauh-jauh untuk melihat pernyataan dari media pemerintah China yang mengancam akan menggunakan senjata nuklir terhadap Jepang, dan “sekali lagi menuntut penyerahan tanpa syarat” seperti yang terjadi pada Perang Dunia II, jika Tokyo memutuskan untuk membela Taiwan.

Dengan tidak adanya penggunaan pertama, penilaian AS terhadap strategi nuklir China mulai memasukkan gagasan bahwa hingga 360 rudal DF-31 atau DF-41 dalam 360 silo tersebut dapat dengan mudah melepaskan ribuan hulu ledak dalam potensi serangan pertama terhadap Amerika Serikat. Serangan semacam itu, dalam pikiran China, dapat memastikan Amerika Serikat mundur dalam kasus agresi China terhadap Taiwan.

Balon udara China yang memasuki wilayah udara AS tanpa terdeteksi. Jika tidak ada seorangpun peduli dengan ribuan hulu ledak China yang membahayakan kemampuan militer AS dan kota-kota besar Amerika, orang mungkin akan merenungkan kesaksian Mike Pillsbury di hadapan Komisi Peninjauan Keamanan AS-China yang memperingatkan bahwa China dapat menggunakan electromagnetic pulse weapons (EMP) terhadap jaringan listrik Amerika Serikat yang dapat menimbulkan bencana besar. Dan apa metode yang sangat efisien dan dapat secara diam-diam untuk membawa senjata EMP ke jantung Amerika? Seperti yang telah dijelaskan oleh pakar EMP Dr. Peter Pry, sarana utama untuk mengirimkan senjata semacam itu adalah balon.

February 13 2023

Waspada Pengintai, Australia Copot CCTV Buatan China

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence Australia, CCTV, China, Hak Asasi Manusia, Keamanan, Spionase 0

Tugu peringatan perang nasional Australia dipastikan tidak akan lagi dipasangi kamera buatan China. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles pada Kamis (9/2) menyatakan bahwa pemerintah Australia akan memeriksa teknologi pengawasan yang digunakan di kantor departemen pertahanan di tengah laporan bahwa kamera buatan China yang dipasang di sana menimbulkan risiko keamanan.

Pemeriksaan ini juga dilakukan setelah Inggris pada November lalu meminta departemen pemerintahnya untuk berhenti memasang kamera pengintai terkait China di gedung-gedung sensitif, dengan alasan risiko keamanan. Beberapa negara bagian AS juga telah melarang vendor dan produk dari beberapa perusahaan teknologi China.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa kamera buatan Hikvision dan Dahua digunakan untuk memantau dan menindas etnis minoritas di Tiongkok, terutama di kamp konsentrasi dan di setiap sudut provinsi Xinjiang.

Kamera buatan dua perusahaan tersebut memiliki fitur teknologi tinggi seperti pengenalan wajah dan analisis perilaku untuk menandai etnis minoritas provinsi tersebut kepada pihak berwenang. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga diyakini turut mematai negara lain termasuk Inggris.

“Ini adalah masalah dan … kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap semua teknologi untuk pengawasan di dalam (departemen) pertahanan dan di mana kamera khusus itu ditemukan, dan mereka akan dicopot,” kata Marles kepada Radio ABC dalam sebuah wawancara.

Perusahaan pemasok kamera menyangkal tuduhan ‘pengintaian’

Anggota parlemen oposisi James Paterson mengatakan audit internalnya menunjukkan bahwa hampir 1.000 unit peralatan oleh Hangzhou Hikvision Digital Technology (002415.SZ) dan Dahua Technology Co (002236.SZ), dua perusahaan China yang sebagian milik negara, telah dipasang di lebih dari 250 kantor pemerintahan Australia.

Hingga saat ini terdapat lima dari 11 kamera keamanan Hikvision akan dilepas pada akhir bulan, sementara sisanya akan dilucuti dari institusi tahun depan.

Menanggapi laporan ini, Hikvision mengatakan klaim kamera mereka sebagai ancaman terhadap keamanan nasional adalah tuduhan yang “benar-benar salah.” Hikvision mengklaim mereka tidak dapat mengakses data video pengguna, mengelola basis data pengguna akhir, atau pun menjual penyimpanan cloud di Australia.

Ketegangan hubungan Australia-China

Australia dan China sedang berusaha memperbaiki hubungan diplomatik yang memburuk setelah Canberra pada 2018 melarang Huawei dari jaringan broadband 5G-nya. Hubungan ini semakin meregang setelah Australia menyerukan penyelidikan independen tentang asal-usul COVID-19, di mana China merespons dengan tarif pada beberapa komoditas Australia.

Namun di sisi lain, Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan dia tidak khawatir tentang bagaimana Beijing akan bereaksi terhadap pencopotan kamera.

“Kami bertindak sesuai dengan kepentingan nasional Australia. Kami melakukannya secara transparan dan itulah yang akan terus kami lakukan,” kata Albanese kepada wartawan.

Balon Udara China yang ditembak oleh militer AS (Photo by Chad Fish via Associated Press)

February 8 2023

Balon Udara China: Antara Spionase dan Force Majeure

Anita Susanto America, Politics, Security and Defence, Think amerika serikat, China, Force Majeure, Mata-mata, Spionase 0

Balon udara China diketahui telah melayang masuk dan keluar wilayah udara Amerika selama tiga hari sebelum menimbulkan kekhawatiran yang cukup bagi Joe Biden. Balon itu pertama kali terdeteksi ketika melayang ke arah timur di atas Alaska, tempat pertama kali terdeteksi oleh Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara pada 28 Januari lalu dan bergerak menuju Kanada.^[1] Butuh tujuh hari sejak balon pertama kali memasuki wilayah udara AS sebelum jet tempur F-22 menembakkan rudal ke balon udara itu, kini, militer AS tengah berfokus pada upaya pemulihan puing-puingnya yang jatuh ke Samudra Atlantik.

China mengatakan “berhak” untuk menghadapi “situasi serupa” menyusul keputusan Amerika Serikat untuk menembak jatuh balon udaranya yang terbang di wilayah kedaulatan AS. “AS menggunakan kekuatan untuk menyerang pesawat tak berawak sipil kami, yang jelas merupakan reaksi berlebihan. Kami menyatakan protes serius terhadap tindakan pihak AS ini,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan China, Tan Kefei dalam sebuah pernyataan pada 5 Februari lalu.[2]

Amerika Serikat percaya bahwa balon itu terlibat dalam kegiatan spionase, tetapi China membantahnya, bersikeras bahwa itu adalah kapal penelitian sipil yang terbang keluar jalur. “Pihak China telah berulang kali memberi tahu pihak AS setelah verifikasi bahwa pesawat itu untuk penggunaan sipil dan memasuki AS karena force majeure – itu benar-benar kecelakaan,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri China.[3]

Media pemerintah China pada 4 Februari 2023 mengumumkan bahwa kepala dinas cuaca negara itu dibebastugaskan, dalam sebuah langkah yang dilihat oleh beberapa analis sebagai upaya untuk menopang posisi Beijing bahwa balon dataran tinggi itu bersifat sipil terutama untuk tujuan meteorologi.

Di sisi lain, para pejabat AS telah membantah klaim China, “Ini adalah balon pengintai RRC. Balon pengintai ini dengan sengaja melintasi Amerika Serikat dan Kanada dan kami yakin balon itu berupaya memantau situs-situs militer yang sensitif,” kata seorang pejabat senior pemerintah AS dilansir dari CNN.[4]

Selain melintasi wilayah AS dan Kanada, dikatakan balon yang diyakini digunakan untuk “pengamatan meteorologi” terbang di atas pulau Taiwan itu pada September 2021 dan Februari 2022, menurut Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan. Namun masih belum jelas apakah balon-balon itu adalah jenis yang sama dengan yang dijatuhkan oleh jet tempur AS pada 4 Februari lalu. Namun, terlepas dari klaim mana yang benar, akibat insiden ini, kini hubungan diplomasi antara AS dan China kembali memanas.

China Menyalahkan Keadaan?

“Force majeure” adalah doktrin dalam hukum internasional berbasis situasi di mana sebuah peristiwa dapat dimaafkan dari tanggung jawab suatu pihak karena sesuatu yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikendalikan, dan membuat suatu rencana tidak mungkin dijalankan.[5] Peristiwa force majeure dapat mencakup bencana alam, pandemi, atau kendala buatan manusia seperti perang, kerusuhan sipil, atau kudeta. Di sisi lain, doktrin ini dapat menjadi “tameng” pertahanan sebuah negara dalam menjalankan aktifitasnya yang tidak berjalan sesuai rencana seperti bagaimana balon udara China terbang ke wilayah Amerika Serikat secara tidak sengaja.

Terkait tindakan spionase atau tidak, International Humanitarian Law (IHL) tidak menyatakan spionase secara langsung merupakan kegiatan ilegal, IHL juga mengatakan bahwa pelaku spionase ataupun mata-mata merupakan agen tidak teratur yang melakukan operasi rahasia dianggap sebagai pejuang yang melanggar hukum dalam kondisi perang, namun, selama masa damai, posisi spionase lebih ambigu. Tidak ada perjanjian yang mengatur penggunaan agen rahasia untuk tujuan mengumpulkan intelijen. Bahkan sulit untuk menentukan ruang lingkup yang tepat dari apa yang disebut ‘spionase’ untuk tujuan hukum internasional.[6]

Beberapa negara, termasuk AS mengambil sikap cukup keras terhadap tindakan spionase, hal ini dapat berdampak baik dan juga buruk, jika balon udara tersebut benar-benar milik sipil dan terbang ke wilayah AS karena force majeure, China dapat menuntut AS atas pelanggaran penyerangan terhadap sipil. Jika China terbukti melakukan spionase, walaupun AS bertindak tepat, tetapi hal ini dapat menjadi acuan bagi China untuk menjustifikasi tindakan serupa jika suatu saat AS melakukan upaya spionase ataupun terdapat aktifitas yang dicurigai oleh China.

Pada 7 Februari 2023, Pentagon mengatakan bahwa sampai saat ini, China telah menolak permintaan dari Menteri Pertahanan AS, Lloyd J. Austin III untuk berbicara. Di sisi lain, dugaan puing-puing dari balon udara yang jatuh di perairan Atlantik berhasil ditemukan dan Angkatan Laut AS tengah mencoba untuk memulihkan sensor balon dan peralatan pengawasan lainnya dari balon udara tersebut.[7]

[1] Kevin Liptak, et al., “Inside Biden’s decision to ‘take care of’ the Chinese spy balloon that triggered a diplomatic crisis”, CNN, 5 Februari 2023 https://edition.cnn.com/2023/02/04/politics/china-spy-balloon-tick-tock/index.html

[2] Heather Chen dan Wayne Chang, “China says it ‘reserves the right’ to deal with ‘similar situations’ after US jets shoot down suspected spy balloon”, CNN, 5 Februari 2023, https://edition.cnn.com/2023/02/04/asia/beijing-reacts-us-jets-shoot-chinese-spy-balloon-intl-hnk/index.html

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Dr Willcocks Andrew dan Pieri Romain, “Force majeure”, Jus Mundi, 27 September 2022, https://jusmundi.com/en/document/publication/en-force-majeure

[6] Juan Pablo Hernández, “The legality of espionage in international law”, The Treaty Examiner, No. 1, April 2020, hlm 31-38

[7] Helene Cooper, China Isn’t Ready to Pick Up Phone After Balloon Incident”, The New York Times, 7 Februari 2023, https://www.nytimes.com/2023/02/07/us/politics/china-balloon-austin.html