Menu

sosial

Syrians celebrating the 1 year anniversary of the fall of the Assad regime

Suriah Rayakan Satu Tahun Sejak Rezim Assad Runtuh

, , , , , 0

Pada 8 Desember 2025 masyarakat Suriah di berbagai kota seperti Damaskus, Homs, Hama, dan Aleppo turun ke jalan untuk merayakan hari pembebasan nasional. Hari ini dirayakan karena tahun sebelumnya, kelompok insurgensi Tentara Pembebasan Suriah (FSA) berhasil meruntuhkan rezim Bashar Al-Assad dan Partai Ba’ath yang telah berkuasa selama 61 tahun. Perayaan ini diiringi dengan parade militer yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) Suriah di beberapa provinsi. Selain parade tersebut, Presiden Ad Interim Suriah Ahmed Al-Sharaa menyampaikan dalam sebuah konferensi pers bahwa hari ini menandakan satu tahun sejak Suriah dibebaskan dari kediktatoran dan tirani dinasti Al-Assad. Presiden Al-Sharaa menambahkan bahwa Suriah yang baru akan menghadapi semua tantangan agar dapat dibangun Negeri Al-Sham yang kuat, berdaulat, serta adil dan hadir untuk semua warga nya.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyampaikan selamat kepada ketahanan, keteguhan, dan keberanian masyarakat Suriah yang telah melewati perang saudara selama 14 tahun. Sekjen Guterres juga menyatakan bahwa Suriah memiliki peluang untuk membangun negara baru yang lebih adil dan makmur. Akan tetapi peluang ini menghadapi berbagai tantangan besar seperti minimnya infrastruktutr, krisis biaya hidup yang semakin tinggi, keterbatasan pemerintah dalam melakukan rekonstruksi, dan pesimisme kaum minoritas terhadap transparansi dan komitmen kesetaraan. Selain itu terdapat juga realita bahwa pemerintah ad interim Suriah tidak sepenuhnya menguasai Negeri Al-Sham karena wilayah utara masih dikendalikan oleh kelompok Administrasi Demokratik Otonom Suriah Utara dan Timur (AANES). Sementara itu sebagian wilayah selatan Suriah masih dikendalikan oleh kelompok Druze dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Walaupun demikian masyarakat Suriah tetap optimis terhadap masa depan karena telah dilakukan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ad interim untuk meningkatkan legitimasi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Negeri Al-Sham. Upaya tersebut diantaranya adalah meningkatkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dari USD 15 menjadi USD 65 per bulan, memperbaiki jaringan listrik nasional, dan memastikan ketersediaan listrik hingga 24 jam.

Pakistan Hadapi Penurunan Internet, Memicu Kerugian Ekonomi dan Krisis Publik

, , , , , , 0

Pakistan tengah mengalami penurunan internet yang signifikan selama berbulan-bulan. Hal ini  mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari, memengaruhi pekerja, pelajar, hingga bisnis di luar negeri, dan membuat jutaan masyarakat frustrasi. Gangguan yang dimulai setidaknya sejak Juli tersebut diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir Oktober.

Pada awalnya, masalah ini dikaitkan dengan perbaikan kabel bawah laut, namun masalah ini telah berkembang menjadi masalah yang lebih luas. Justifikasi samar dari pemerintah yang mengutip “keamanan nasional” hanya menambah frustrasi publik dan kecurigaan, karena banyak yang percaya penurunan ini adalah upaya yang disengaja untuk mengontrol informasi dan menekan perbedaan pendapat.

Dampak ekonomi yang ditumbulkan dari masalah ini pun sangat parah. Pakistan berpotensi kehilangan hingga 300 juta dolar AS akibat gangguan tersebut.  Umair Liaquat, seorang pekerja lepas dari Lahore, melaporkan bahwa bisnisnya menurun tajam akibat akses internet yang tidak dapat diandalkan, dan memaksanya harus mencari solusi alternatif.

Mahasiswa juga menderita karena pendidikan daring semakin sulit diakses. Wardah Noor, CEO XWave, sebuah platform pembelajaran online, mencatat bahwa masalah internet menghambat upaya kualitas pendidikan selama berbulan-bulan.

Pakar hak digital dan aktivis Usama Khilji meyakini bahwa negara sedang menguji firewall, sebuah sistem keamanan yang memantau lalu lintas jaringan dan juga dapat digunakan untuk mengendalikan ruang daring. “Perlambatan internet disebabkan oleh pemasangan firewall nasional dan sistem penyaringan konten oleh negara yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan menyensor perbedaan pendapat politik, terutama kritik terhadap lembaga keamanan atas campur tangannya dalam politik,” imbuhnya.

Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif dalam pernyataannya juga diketahui telah mengakui apa yang diduga oleh jutaan orang Pakistan di seluruh negeri. “Kami sedang menjalani transisi yang setelahnya semua fasilitas ini akan tersedia untuk Anda,” kata Khawaja Muhammad Asif. “Namun, akan ada beberapa kontrol untuk mencegah konten yang mengancam dan memfitnah terhadap negara serta individu,” tambahnya, tanpa mengonfirmasi apakah kontrol tersebut termasuk dalam sistem firewall.