Selandia Baru

September 14 2023

Kalibrasi ulang strategis Wellington untuk kawasan Pasifik Selatan yang terus berubah

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Think China, Geopolitik, Kebijakan Luar Negeri, Pasifik Selatan, Selandia Baru 0

Pasifik Selatan telah menjadi wilayah pertikaian geopolitik sejak Perang Dunia Kedua. Jalur pelayaran yang penting, sumber daya ekonomi biru yang belum dimanfaatkan, dan pelabuhan strategis di negara-negara kepulauan semakin meningkatkan persaingan regional. Secara historis, Australia dan Selandia Baru telah menjadi kekuatan dominan di kawasan ini. Amerika Serikat (AS), sekutu kedua kekuatan tradisional Pasifik ini, juga telah menjadi mitra aktif di sini. Di antara ketiga kekuatan utama ini, Pasifik Selatan telah menikmati lingkungan yang relatif stabil dan kondusif untuk pembangunan dan kemajuan ekonomi. Kekuatan tradisional ini juga telah mewaspadai kekuatan eksternal yang mencoba mengubah status quo di Pasifik Selatan.

Akan tetapi, ada pendatang baru. Belakangan ini, China telah mengintensifkan keterlibatannya di Pasifik Selatan, terutama dengan negara-negara Forum Kepulauan Pasifik (PIF). China telah terlibat dalam diplomasi buku cek secara luas dengan menyediakan arus masuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang menguntungkan dan bantuan pembangunan bagi kawasan ini. Fokus China pada PIF dapat dimengerti karena, pada satu titik, delapan dari 14 anggotanya mengakui Taiwan sebagai negara merdeka.[1] Saat ini, hanya empat negara yang mengakui kemerdekaan Taiwan.

Sementara Australia telah memperlakukan serbuan China di Pasifik Selatan sebagai tindakan yang tidak bersahabat, dan pemerintah berturut-turut sejak pemerintahan Malcolm Turnbull pada tahun 2015 telah membuat pernyataan kritis tentang keterlibatan regional Beijing,[2] negara tetangganya, Selandia Baru, mengikuti strategi yang berbeda.[3] Tidak seperti Canberra, Wellington menyambut peluang ekonomi China melalui pasar dan basis manufakturnya yang terus berkembang. Saat ini, Beijing adalah mitra dagang terbesar Wellington,[4] dengan perdagangan bilateral mencapai US$ 25 miliar pada tahun 2022.[5] Namun, karena kebijakan luar negeri China mengasumsikan nada yang lebih agresif, dalam enam tahun terakhir, Selandia Baru juga telah menyadari ancaman China di kawasan ini.[6] Pemerintah Selandia Baru berturut-turut telah menyatakan keprihatinannya mengenai pembangunan militer Beijing di kawasan ini dan kedalaman investasi China di Pasifik Selatan.[7]

Bilateral ‘komersial’ China-Selandia Baru

Orientasi komersial mendorong hubungan bilateral China-Selandia Baru. Dalam kasus yang jarang terjadi, Selandia Baru memimpin Neraca Pembayaran, dengan ekspor senilai 19,2 miliar dolar AS.[8] Namun, ketergantungan besar Selandia Baru pada China telah menciptakan ketergantungan ekonomi dalam jangka panjang.

Ekspor ke China mencakup 35 persen dari total ekspor global Selandia Baru.[9] Sebagai ekonomi yang bergantung pada ekspor, China telah menjadi sangat penting bagi kemajuan ekonomi negara kepulauan ini. Impor Beijing terutama terdiri dari komoditas yang mudah rusak seperti produk susu, daging, dan kayu. Sebanyak 45 persen ekspor dari industri-industri ini di Selandia Baru ditujukan ke China, sehingga pengembalian ekspor dari China menjadi sangat penting. Satu dari empat warga Selandia Baru bergantung pada ekspor untuk mata pencaharian, sehingga membuat hubungan perdagangan yang bersahabat dengan China menjadi keharusan kebijakan luar negeri yang penting.[10] Hubungan ekonomi penting lainnya adalah dampak ekonomi China terhadap ketentuan perdagangan global. Ketentuan perdagangan Selandia Baru – perbedaan harga ekspor-impor untuk komoditas suatu negara – telah berkembang secara signifikan,[11] karena kekuatan ekonomi China telah berkontribusi pada peningkatan harga ekspor dan industrialisasi China telah berkontribusi pada penurunan harga impor.

Sebagai negara kecil, Selandia Baru secara historis menahan diri untuk tidak secara langsung mengkritik China atas keterlibatannya di Pasifik Selatan dan peningkatan pembangunan militernya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kebijakan strategis Beijing yang semakin mendominasi di halaman belakang Selandia Baru telah mendorong kritik dari pemerintah Partai Buruh antara tahun 2017-22.[12] Mantan Perdana Menteri Jacinda Ardern di Washington DC serta KTT Madrid dari Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara pada bulan Juli 2022, menyuarakan keprihatinannya[13] tentang keterlibatan agresif China di wilayah tersebut. China merespons dengan mengurangi impornya ke Selandia Baru sebesar 7 persen pada tahun 2023,[14] yang mengakibatkan hilangnya pendapatan ekspor sebesar US$ 1,7 miliar bagi Wellington. Media pemerintah China juga menerbitkan[15] artikel yang menyatakan bahwa impor Selandia Baru sebagian besar terdiri dari komoditas elastis dan dapat diperoleh dari tempat lain dan bahwa Wellington perlu mempertimbangkan hubungannya dengan China sambil membangun hubungan baik dengan Barat.[16]

Dari ‘pengaturan ulang Pasifik’ hingga ‘membangun ketahanan strategis’

Ditambah dengan insiden spionase siber China pada tahun 2018[17] dan sekali lagi pada tahun 2023,[18] campur tangan Partai Komunis China dalam pemilihan umum dalam negeri pada tahun 2019 dan penindasan ekonomi lebih lanjut,[19] pemerintah Partai Buruh mengeluarkan kebijakan ‘Reset Pasifik’ pada tahun 2018,[20] yang dimaksudkan untuk memberikan arahan pada sikap ambigu Wellington sebelumnya terhadap keterlibatan China di Pasifik Selatan.

Kebijakan ini mengungkapkan sikap Selandia Baru terhadap persaingan regional yang semakin ketat dalam memperebutkan sumber daya dan pengaruh. Tanpa menyebut China, dokumen itu menyatakan bahwa Selandia Baru menghadapi ‘tantangan yang semakin kompleks dengan cakupan dan besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di lingkungan kami’. Di bawah kebijakan itu, Selandia Baru meningkatkan kehadiran diplomatik dan bantuannya di Pasifik Selatan[21] dengan 14 penempatan tambahan di kawasan itu dan komitmen sebesar US$ 1 miliar dalam bentuk bantuan pembangunan. Kebijakan ini juga meminta mitra keamanan seperti Australia dan AS untuk meningkatkan koordinasi militer mereka dengan Selandia Baru di kawasan ini demi ‘menegakkan hukum internasional, ketertiban, dan sistem berbasis aturan’.

Melengkapi kebijakan ini, pemerintah Selandia Baru mengeluarkan pemberitahuan tentang peraturan FDI,[22] memberikan Wellington hak untuk menyaring dan menghentikan investasi asing apa pun untuk tujuan keamanan nasional. Pernyataan Kebijakan Pertahanan Strategis bulan Juli 2018 lebih lanjut menyatakan[23] bahwa Australia dan AS adalah mitra keamanan tepercaya dan menyatakan keprihatinannya[24] terkait ambisi China di Laut China Selatan, Asia Timur Laut, Antartika, dan Pasifik Selatan. Undang-undang dan arah kebijakan nasional ini terlihat dalam tindakan pada tahun yang sama, ketika Wellington melarang perusahaan teknologi China, Huawei, dalam peluncuran 5G domestik.[25]

Berdasarkan kebijakan dan arahan strategis ini, Selandia Baru merilis strategi keamanan nasional perdananya pada Juli 2023,[26] diikuti oleh ‘Kebijakan Pertahanan dan Pernyataan Strategis 2023’[27] dan ‘Prinsip-prinsip Desain Pasukan Masa Depan 2023’,[28] yang dirilis pada Agustus 2023. Dokumen-dokumen ini menguraikan pendekatan negara itu terhadap tatanan internasional yang berubah dan mencatat kontestasi yang semakin intensif antara kekuatan besar di lingkungannya. Dokumen-dokumen itu menyatakan bahwa Beijing ‘telah berusaha untuk menumbuhkan pengaruh politik, ekonomi, dan keamanannya di Pasifik dengan mengorbankan mitra-mitra yang lebih tradisional seperti Selandia Baru dan Australia’ dan bahwa pengejaran yang lebih tegas oleh China terhadap keharusan kebijakan luar negeri merupakan pendorong utama persaingan strategis global dan telah berkontribusi pada dunia di mana kekuasaan adalah norma, bukannya aturan.

Dokumen kebijakan yang saling melengkapi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pandangan strategis Wellington: pergeseran ke arah sistem keamanan tradisional mitra ANZUS; kesediaan pemerintah untuk melawan ambisi dan penumpukan militer China di wilayah tersebut; tidak ada toleransi terhadap insiden keamanan seperti serangan siber, spionase, dan campur tangan dalam pemilihan umum dalam negeri oleh para aktor China. Kebijakan strategis perdana ini juga mengungkapkan keprihatinan mengenai keterlibatan China di sektor-sektor strategis seperti pembangunan pelabuhan dan bandara di Pasifik. Beberapa desain pelabuhan ‘multiguna’ dapat digunakan untuk tujuan sipil dan militer. Dikatakan bahwa hal ini ‘secara fundamental akan mengubah keseimbangan strategis di kawasan ini’.[29]

Menyeimbangkan ‘keamanan’ dan ‘ekonomi’

Wellington berjalan di antara aliansi keamanan Barat dan hubungan ekonominya dengan China. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ekspor Selandia Baru sangat bergantung pada basis konsumen China. Namun, Selandia Baru perlu menopang aliansi Barat, untuk mengamankan laut di sekitarnya dan menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. Australia dan AS telah mulai menekan Wellington untuk bergabung dengan fase kedua AUKUS.[30] Namun, secara ekonomi, negara kepulauan ini sangat bergantung pada kelas menengah China yang sedang berkembang, yang telah meningkatkan ekspor negara kepulauan ini dan menghasilkan pendapatan ekspor yang substansial. Antara tahun 2008, ketika Perjanjian Perdagangan Bebas China-Selandia Baru ditandatangani, hingga tahun 2022, ekspor dari Selandia Baru naik delapan kali lipat.[31] Wellington khawatir bahwa kepemimpinan otoriter China mungkin akan menggunakan pengaruh ekonominya untuk mendapatkan keuntungan politik atau menghalangi aliansi Wellington dengan Barat.

Sejak lama, Wellington telah mengikuti kebijakan pasifikasi terhadap China, mengabaikan terobosannya di Pasifik dan membuat pernyataan ambigu tentang perannya dalam mengintensifkan persaingan dan ketegangan di wilayah tersebut. Sementara ‘mitra militernya’, Australia telah bersikap kritis sejak tahun 2016,[32] kekhawatiran Selandia Baru baru mendapatkan pijakan yang pasti pada tahun 2018, dengan dirilisnya kebijakan ‘Pacific Reset’. Pada tahun 2023, tampaknya ada konsensus di antara para pembuat kebijakan di Wellington untuk melawan terobosan strategis China di kawasan ini sambil mempertahankan hubungan ekonomi yang penting. Yang masih harus dilihat adalah apakah arah strategis baru Selandia Baru akan membantunya menavigasi pergeseran hubungannya dengan China, sambil menyeimbangkan kerja sama keamanan dengan Barat.

[1] Patrick Kollner. Australia and New Zealand FaceUp to China in the South Pacific. https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus/australia-and-new-zealand-face-up-to-china-in-the-south-pacific

[2]Christopher Knaus & Tom Phillips. Turnbull says Australia will ‘stand up’tp China as foreign influence row heats up. The Guardian. 9 Desember 2017. https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/09/china-says-turnbulls-remarks-have-poisoned-the-atmosphere-of-relations

[3] Patrick Kollner. Australia and New Zealand recalibrate their China policies. MERICS. 8 Agustus 2019. https://merics.org/en/comment/australia-and-new-zealand-recalibrate-their-china-policies

[4]The Embassy of the People’s Republic of China in New Zealand (Cook Islands, Niue). Fact Sheet:Economic Trade and Coopertaion Berween China and New Zealand/ 7 April 2022. http://nz.china-embassy.gov.cn/eng/zxgxs/202204/t20220407_10665216.html

[5] Arendse Huld. China-New Zelang Relations- Trade, Investment, and Diplomacy. 4 Juli 2023. https://www.china-briefing.com/news/china-new-zealand-relations-trade-investment-and-diplomacy/

[6] Patrick Kollner .Australia and New Zealand recalibrate their China policies: convergence and divergence. The Pacific Review, 34(3), 405-436 https://d-nb.info/1266921141/34

[7] The Guardian. New Zealang Foreign Minister tell China of ‘deep concerns’over rights abuses and Taiwan. 25 Maret 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/mar/25/new-zealand-foreign-minister-tells-china-of-deep-concerns-over-rights-abuses-and-taiwan

[8] Arendse Huld. China-New Zelang Relations- Trade, Investment, and Diplomacy. 4 Juli 2023. https://www.china-briefing.com/news/china-new-zealand-relations-trade-investment-and-diplomacy/

[9] The Embassy of the People’s Republic of China in New Zealand (Cook Islands, Niue). Fact Sheet:Economic Trade and Coopertaion Berween China and New Zealand/ 7 April 2022. http://nz.china-embassy.gov.cn/eng/zxgxs/202204/t20220407_10665216.html

[10] Ibid.

[11]Ross Kendall. Economic linkages between New Zealand and China. Reserve Bank of New Zealand Analytical Note series AN2014/06. Oktober 2014. https://www.rbnz.govt.nz/-/media/1b2592d3c3fa4c16984e58ab58253a45.ashx?sc_lang=en

[12] The New Zealand Herald. New Zealand’Arden says China’s moves in Pacific ‘not new’but ‘pace of engagement’increased, will push US to engage more. South China Morning Post. 31 Mei 2022. https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3179791/new-zealands-ardern-says-chinas-moves-pacific-not-new-pace?module=hard_link&pgtype=article

[13]Matthew Brockett. New Zealand’s Ardern Warns NATO of China’s Rising Assertiveness. Bloomberg. 30 Juni 2022. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-29/new-zealand-s-ardern-warns-nato-of-china-s-rising-assertiveness

[14] Lucy Craymer. For New Zealand exporters, China both a target and risk. Reuterss. 23 JUni 2023. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/new-zealand-exporters-china-both-target-risk-2023-06-22/

[15] Ibid.

[16]Global Times. New Zealand should set an example to stand up gainst so-called China threat narrative: NZ Scholar. 21 September 2022. https://www.globaltimes.cn/page/202209/1275739.shtml

[17] Patrick Kollner .Australia and New Zealand recalibrate their China policies: convergence and divergence. The Pacific Review, 34(3), 405-436 https://d-nb.info/1266921141/34

[18] Tess McClure. New Zealand ibtelligence report accuses China of ‘foreign interference’. The Guardian. 11 Agustus 2023.

[19] Patrick Kollner .Australia and New Zealand recalibrate their China policies: convergence and divergence. The Pacific Review, 34(3), 405-436 https://d-nb.info/1266921141/34

[20] Cabinet External Relations and Security Committee. The Pacific Reset: The First Year. https://www.mfat.govt.nz/assets/OIA/R-R-The-Pacific-reset-The-First-Year.PDF

[21] Ibid.

[22] Joshua Jones & Michael Harper. Foreign direct inverstment review 2023: New Zealand. White & Case. 20 Maret 2023. https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/foreign-direct-investment-reviews-2023-new-zealand

[23] New Zealand Government. Strategic Defence Policy Statement 2018. https://www.defence.govt.nz/assets/Uploads/8958486b29/Strategic-Defence-Policy-Statement-2018.pdf

[24] Ibid.

[25] CNBC. New Zealand rejects Huawei’s first 5G bid citing national security risk. https://www.cnbc.com/2018/11/28/new-zealand-rejects-huaweis-5g-bid-citing-national-security-risk.html

[26]New Zealand Foreign Affairs & Trade. Navigating a shifting world. Juli 2023. https://www.mfat.govt.nz/assets/About-us-Corporate/MFAT-strategies-and-frameworks/MFATs-2023-Strategic-Foreign-Policy-Assessment-Navigating-a-shifting-world-June-2023.pdf

[27] New Zealand Government. Defence Policy and Strategy Statement 2023. https://www.defence.govt.nz/assets/publication/file/23-0195-Defence-Policy-and-Strategy-Statement-WEB.PDF

[28] New Zealand Government. Future Force Design Principles 2023. https://www.defence.govt.nz/assets/publication/file/23-0195-Future-Force-Design-Principles-WEB.PDF

[29] New Zealand Government. Defence Policy and Strategy Statement 2023. https://www.defence.govt.nz/assets/publication/file/23-0195-Defence-Policy-and-Strategy-Statement-WEB.PDF

[30] The Guardian. New Zealand may join Aukus pact’s non-nuclear component. 28 Maret 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/mar/28/new-zealand-may-join-aukus-pacts-non-nuclear-component

[31]Stats NZ. New Zealand International Trade. https://statisticsnz.shinyapps.io/trade_dashboard/

[32]Elena Collinson. Review of Australia’s China Odyssey: From Euphoria to Fear. Council on Foreign Relations. 30 Mei 2023. https://www.cfr.org/blog/review-australias-china-odyssey-euphoria-fear

WELLINGTON, NEW ZEALAND - JULY 27: In this handout image provided by the New Zealand Government, U.S. Secretary of State Antony Blinken attends a press conference with New Zealand Foreign Affairs Minister Nanaia Mahuta (not pictured) on July 27, 2023 in Wellington, New Zealand. Blinken is on a whistle-stop tour of the Pacific, New Zealand and Australia. (Photo by Mark Tantrum/New Zealand Government via Getty Images)

July 29 2023

US Diplomatic Approach in the Indo-Pacific: Blinken Heads to Tonga, New Zealand, Australia

Chatrine Debora America, Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think amerika serikat, Antony Blinken, Australia, Indo-Pasifik, Selandia Baru, Tonga 0

The complex geopolitical landscape of the Indo-Pacific region has made the Pacific Islands a focal point for the rivalry between the US and China. China’s growing assertiveness has been a significant catalyst. In this region’s strategic significance, the US has broadened its Indo-Pacific strategy and shifted its attention to Pacific Islands.

The US tries to deepen diplomatic ties and spending in response to China’s expanding influence in the world, particularly in its ambitious Belt and Road Initiatives (BRI) projects which have become a hidden intention of extensive infrastructure investments and development projects in various countries. Indeed development is one of the concerning issues in developing countries, and such an approach has been a good and attractive soft power strategy from China to expand its influence in the Pacific Islands.

From the US perspective, this becomes a concern that China’s effort will again expand its geopolitical influence and project power in the Indo-Pacific. To counter this, the US Secretary of State Antony Blinken is on a tour to Indo-Pacific as he heads to Tonga, New Zealand, and Australia from 24-29 July 2023. Blinken will embark on his third trip to Asia in the past two months. He previously visited China and had talks with Southeast Asian officials in Indonesia.

The US policy shift leads to an increase in diplomatic personnel

The US has realized it can no longer depend only on Australia in its Indo-Pacific engagement as they expand its presence in the region. The State Department informed Congress about their intention to significantly increase diplomatic personnel and spending for new U.S. embassies in the Pacific islands. This move is in response to China’s growing assertiveness in the region. According to the update provided to Congress, China already has permanent diplomatic facilities in eight of the 12 Pacific island nations recognized by the United States, necessitating an effort to ‘catch up.’

“We’re a Pacific nation,” and “we very much see the future in the Indo-Pacific region,” Blinken said. He also emphasizes that the US ‘understands’ the priority of the people in the Pacific Islands, including climate change, development, and illegal fishing. Moreover, while China focuses on development and infrastructure project assistance, the US emphasizes shared values of democracy and the rule of law.

It is reported that the State Department aims to hire up to 40 staffers over the next five years for each of the four recently opened or soon-to-be-opened embassies in the Pacific, including the ones in Nuku’alofa (recently open in May 2023), Honiara (Solomon Islands), Port Vila (Vanuatu), and Tarawa (Kiribati). The department has allocated at least $10 million for these embassies to cover start-up, design, and construction expenses. The US will also support the return of Peace Corps volunteers post-pandemic Covid-19 to support risk and mitigation in the Islands. These diplomatic efforts signal a strong and serious intention of the US to reaffirm its commitment to the region by building trust and mutual understanding while also mitigating potential conflicts and challenges in the region.

In addition, to add ‘new perspectives’ on China, Blinken issued a cautionary note regarding aid provided by Beijing, which has recently experienced significant growth, stating that such assistance often comes with conditions attached. Blinken expressed concern about what he perceived as increasingly problematic conduct on China’s part in the region. He pointed out that China has engaged in ‘predatory’ economic practices and made investments that could undermine good governance while fostering corruption. Earlier this year, the former leader of Micronesia, David Panuelo, publicly accused China of harassment, espionage, and attempting to bribe members of his Cabinet.

In response to the US engagement, Tonga’s Prime Minister Hu’akavemeiliku Siaosi Sovaleni expressed that the presence of the United States on their soil signifies the strengthening of their partnership. He warmly welcomed the shared values of democracy, the rule of law, and respect for the rights and freedoms of all. In addition, the United States intends to establish embassies in Vanuatu and Kiribati, demonstrating its expanding presence in the region. Furthermore, in February, the U.S. restored its embassy in the Solomon Islands after a three-decade-long absence.

The concern of the diplomatic dilemma of ‘choosing sides’

Noting this competition of power; however, these smaller nations may face new challenges of balancing their diplomatic engagement without appearing to take sides, as both giant powers have significant implications for their economy, political, and security interests. The concern may force these countries to pursue a more diverse economic strategy, engaging with the US and China while mindfully managing potential risks.

The rivalry between the United States and China in the Indo-Pacific area adds to the region’s geopolitical instability. Smaller states risk becoming pawns in this great power game, perhaps sparking tensions and conflicts destabilizing regional harmony. The difficulty for Pacific island governments is to manage this rivalry while maintaining their long-term stability and sovereignty.

Choosing to strengthen connections with one major power over another may impact trade and economic relations. The United States diplomatic drive and economic endeavors may present substantial chances for Pacific island nations to diversify their economic partnerships. On the other hand, a potential backlash from China, as seen in other regions, may have consequences for trade and investments with the Asian economic giant.

Philip Mehrtens dan para pejuang TPNPB (Photo via BBC)

May 30 2023

Pemberontak Papua Mengancam Akan Menembak Sandera Pilot Selandia Baru

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence Papua, Pemberontak, sandera, Selandia Baru, Susi Air, TPNPB 0

Sebuah video penyanderaan yang dirilis oleh pejuang kemerdekaan Papua Barat pada 27 Mei 2023 termasuk peringatan dari seorang pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mehrtens yang mengatakan bahwa kelompok tersebut bersedia untuk membunuhnya jika keinginan mereka tidak dikabulkan.

Pemberontak Papua menyandera pilot pada Februari lalu. Mereka menuntut pembicaraan pemisahan diri dengan Indonesia yang melibatkan kekuatan regional Australia dan Selandia Baru. “Jika itu tidak terjadi dalam dua bulan maka mereka mengatakan akan menembak saya,” kata Mehrtens dalam video yang dirilis oleh juru bicara grup Sebby Sambom.

Video penyanderaan menunjukkan Mehrtens memegang bendera Papua Barat dan dikelilingi oleh lebih dari dua puluh pejuang Papua Merdeka yang mengacungkan senapan mesin. Terkait hal tersebut, seorang juru bicara dari kementerian luar negeri Selandia Baru mengatakan mereka mengetahui video tersebut dan bahwa kesejahteraan pilot adalah “prioritas utamanya”.

“Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendapatkan resolusi damai dan pembebasan Mehrtens dengan aman, termasuk bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia dan mengerahkan staf konsuler Selandia Baru,” katanya dilansir dari CNN.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, atau TPNPB, secara berkala merilis detail terbaru tentang Mehrtens sejak ditangkap setelah dia mendaratkan penerbangan komersial Susi Air di Bandara Paro di Kabupaten Nduga.

Tapi rekaman terbaru sangat kontras dengan video sebelumnya yang dirilis, dimana pejuang TPNPB mengatakan bahwa pilot asal Selandia Baru itu “hidup dan sehat”. Dalam satu klip video sebelumnya, Mehrtens mendesak pihak berwenang Indonesia untuk menghentikan serangan udara yang sedang berlangsung yang membahayakan dirinya di Kabupaten Nduga, tempat dia ditahan.

“Saya sehat. Saya telah makan dan minum dengan baik,” katanya pada saat itu, menambahkan:” Saya tinggal bersama orang-orang di sini – kami bepergian bersama sesuai kebutuhan, kami duduk bersama, kami beristirahat bersama, menurut Merhtens dilansir dari CNN. Dalam pernyataan yang menyertai video itu, juru bicara kelompok pemberontak TPNPB mengatakan pembebasan pilot harus melalui negosiasi, bukan melalui operasi militer.

Kelompok TPNPB sendiri telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Indonesia. Bulan lalu, kelompok tersebut mengklaim telah membunuh setidaknya 13 tentara Indonesia setelah tentara mengirim pasukan untuk mencari pilot Selandia Baru yang ditangkap, sementara secara terpisah mengeksekusi sembilan orang lainnya yang ditangkap di distrik Yal.

New Zealand prime minister Jacinda Ardern and French president Emmanuel Macron. The Aukus pact has highlighted the growing divide between New Zealand and its traditional allies. Photograph: Alain Jocard/AFP via Getty Images

April 1 2023

Selandia Baru Akan Gabung AUKUS?

Chatrine Debora Asia Pacific, Europe, News, Politics, Security and Defence AUKUS, Keamanan, Selandia Baru 0

Pemerintah Selandia Baru mengonfirmasi bahwa negaranya sedang berdiskusi mengenai bergabungnya mereka dengan aliansi AUKUS yang didirikan oleh Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia. Menteri Pertahanan Selandia Baru, Andrew Little, mengonfirmasi bahwa mereka telah ditawari kesempatan untuk bergabung dengan pilar kedua AUKUS yang mencakup sharing teknologi militer canggih seperti komputasi kuantum dan kecerdasan buatan.

Namun, Selandia Baru belum ditawari kesempatan untuk bergabung dengan pilar pertama yang berkaitan dengan nuklir. Pernyataan Little ini muncul setelah Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta, mengunjungi sejumlah diplomat China dan mengemukakan kekhawatiran tentang AUKUS yang dapat membahayakan Perjanjian Rarotonga.

Little menegaskan bahwa keputusan untuk bergabung dengan AUKUS tidak akan ditentukan oleh penolakan domestik maupun asing. AUKUS sendiri bertujuan untuk mempromosikan Indo Pasifik yang bebas, terbuka, aman, dan stabil, tetapi China menyuarakan keprihatinannya terhadap kesepakatan tersebut.

Menteri Pertahanan Selandia Baru, Andrew Little, menekankan bahwa penolakan dari domestik maupun asing tidak akan menjadi faktor penentu dalam keputusan Selandia Baru untuk tidak bergabung dalam pilar kedua AUKUS. Ia menyatakan bahwa sebagai pemimpin negara, mereka harus membuat penilaian tentang kepentingan terbaik jangka panjang mereka dan apa yang dapat mengubah dunia dan kawasan dengan cepat.

Komitmen anti-Nuklir

Selandia Baru tidak pernah ditawarkan kesempatan untuk bergabung dengan pilar pertama, dan tidak akan menerimanya, karena posisi anti-nuklirnya. Little mengatakan keanggotaan Aukus apa pun “tidak boleh mengorbankan kewajiban hukum kami dan komitmen moral kami untuk bebas nuklir”.

“[Keanggotaan Aukus] akan berfokusi tentang jenis teknologi … yang diperlukan untuk melindungi personel pertahanan,” katanya. “Biasanya domain awareness, sehingga teknologi pengawasan, dan teknologi radio yang memungkinkan kita melakukan itu.” Little bertemu bulan ini dengan Kurt Campbell, koordinator keamanan nasional AS untuk wilayah Indo-Pasifik.

Dilema gabung AUKUS

Minggu lalu, juru bicara kebijakan luar negeri oposisi Selandia Baru, Gerry Brownlee, menyatakan keprihatinannya sendiri tentang apakah Aukus akan membuat lebih sulit bagi pasukan Anzac untuk beroperasi bersama.”

Sebelumnya, juru bicara urusan luar negeri oposisi Selandia Baru, Gerry Brownlee, mengungkapkan kekhawatirannya tentang kesulitan bagi pasukan Anzac untuk beroperasi bersama dengan keputusan AUKUS ini. Namun, pada Selasa lalu, Brownlee menarik kembali komentarnya dan menyatakan bahwa Australia memiliki hak untuk membuat keputusan yang terbaik bagi mereka.

“Keprihatinan kita bukanlah untuk melihat militerisasi Pasifik, tetapi untuk menjaga perjanjian Rarotonga dan itu adalah dasar dari jaminan yang kami terima dari Australia terkait pengaturan tersebut,” kata Mahuta, Menlu Selandia Baru.

Selandia Baru juga memikirkan hubungannya dengan China. China sangat menentang AUKUS, dengan juru bicara kementerian luar negeri Wang Wenbin menyatakan “kekhawatiran yang sangat serius dan penolakan yang tegas” dari China. Belum jelas apakah China memiliki kekhawatiran yang sama terkait bagian-bagian non-nuklir dari AUKUS.

August 19 2021

Selandia Baru Melakukan Lockdown Skala Nasional Setelah Satu Kasus Covid-19 Terkonfirmasi

Anita Susanto News COVID-19, Lockdown, New Zealand, Selandia Baru 0

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengumumkan lockdown skala nasional pada 17 Agustus 2021 setelah terkonfirmasi satu kasus Covid-19 yang ditularkan secara lokal pertama di masyarakat sejak Februari 2021. Ardern mengatakan pada konferensi pers bahwa pihak berwenang mengonfirmasi kasus Covid-19 tersebut merupakan varian Delta. Ardern juga menyatakan “Saya ingin meyakinkan Selandia Baru bahwa kami telah merencanakan kemungkinan ini. Bekerja keras dan lebih awal telah berhasil bagi kami sebelumnya,”Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 itu berada di Auckland yang menjangkiti seorang pria berusia 58 tahun yang sama sekali belum mendapatkan dosis vaksin.

Menurut Direktur Jenderal Kesehatan Selandia Baru Ashley Bloomfield, alasan mengapa pemerintah memutuskan lockdown dilakukan di level nasional karena pria tersebut dikabarkan melakukan perjalanan ke beberapa wilayah di Selandia Baru yang memiliki portal perbatasan negara seperti Coromandel, sebuah kota pesisir. Data yang dirilis Kementerian Kesehatan Selandia Baru, pada Senin 15 Agustus 2021 menunjukkan semua kasus Covid-19 yang terdeteksi di perbatasan negara itu dalam beberapa pekan terakhir adalah varian Delta walaupun sebagian besar perbataan internasionalnya ditutup.

Selain karena pria berusia 58 tahun tersebut berpergian ke banyak tempat, Selandia Baru juga termasuk negara dengan tingkat vaksin yang sangat rendah walaupun sukses meredam penyebaran Covid-19 dalam waktu yang relatif cepat dibandingkan banyak negara. Menurut Our World in Data, hanya sekitar 20 persen masyarakat Selandia Baru yang telah divaksinasi penuh dan 33 persen masyarakat menerima satu dosis vaksin. Sesuai informasi dari pernyataan Ardern, Selandia Baru akan melakukan lockdown ketat dimana masyarakat tidak diperkenankan keluar rumah dan hanya pelayanan esensial yang diperbolehkan beroperasi selama tiga hari ke depan mulai Selasa, 17 Agustus 2021, pukul 11:59 malam waktu setempat. Sedangkan khusus untuk Kota Auckland akan melakukan lockdown selama tujuh hari.