persona non grata

Presiden Moldova Maia Sandu melambai saat pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa di Chisinau pada 10 November 2022. (Foto oleh BOGDAN TUDOR/AFP via Getty Images)

November 11 2022

Moldova Menyatakan Pegawai Kedutaan Besar Rusia Persona Non Grata

Anita Susanto Europe, News, Politics Diplomasi, Moldova, Pelanggaran, persona non grata, Rusia, Uni Eropa 0

Moldova mendeklarasikan persona non grata Kedutaan Besar Rusia, ketika sebuah pecahan rudal Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina mendarat di sebuah desa di perbatasan negara itu dengan Ukraina pada awal November tahun 2022.

“Duta Besar Rusia dipanggil hari ini dan diberitahu tentang keputusan kami untuk mendeklarasikan persona non grata diplomat Rusia,” kata Menteri Luar Negeri Moldova, Nicu Popescu lewat akun Twitter-nya. Popescu mencatat bahwa serangan intensif oleh Rusia di Ukraina “memiliki efek limpahan yang parah di Moldova, mengancam energi dan keamanan manusia kita” dilansir dari Anadolu News.

Sebelumnya, Popescu mengumumkan bahwa negaranya mengutuk agresi berkelanjutan Rusia terhadap Ukraina. “Serangan terhadap infrastruktur air dan tekanan berikutnya pada sungai dapat menempatkan seluruh wilayah dalam bahaya banjir,” lanjut Popescu.

Dia menambahkan bahwa rudal yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina menargetkan bendungan Ukraina di Sungai Nistru. Ledakan terdengar di beberapa wilayah di Ukraina, termasuk ibu kota Kyiv, menyebabkan banyak daerah terputus aliran listrik dan air pada awal November ini.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Lithuania pada awal Oktober lalu juga menyatakan diplomat Rusia di negara itu persona non grata. “Tindakan dan pernyataannya baru-baru ini tidak sesuai dengan status diplomat, dan harus dilihat sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri negara tuan rumah,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Kementerian itu tidak merinci dugaan pelanggaran dari kuasa usaha Rusia, yang diperintahkan untuk meninggalkan negara itu dalam waktu lima hari. Akibatnya, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa mereka akan “memberikan tanggapan yang tepat”.

Selain itu, pada Agustus lalu, otoritas Montenegro juga mendeklarasikan persona non grata diplomat Rusia, diberi waktu seminggu untuk meninggalkan Montenegro. “Kementerian Luar Negeri telah menyatakan seorang diplomat dari Kedutaan Besar Federasi Rusia, yang terakreditasi di Montenegro, persona non grata karena kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 9 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik,” kata pernyataan itu.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno bertemu pers di kantor perdana menteri di Tokyo pada pagi hari 4 Oktober 2022, tak lama setelah Korea Utara menembakkan rudal balistik yang tampaknya telah terbang di atas Jepang. (Foto oleh Kyodo News via Getty Images)

October 13 2022

Jepang Mengajukan Protes Setelah Rusia Menahan Diplomat Di Vladivostok

Anita Susanto Asia Pacific, Europe, Politics, Think Diplomasi, Jepang, persona non grata, Politik, Rusia 0

Jepang menuduh Rusia berperilaku “tidak masuk akal” dan mengancam “langkah yang setara” setelah FSB, badan keamanan federal Rusia, menahan seorang diplomat di kota pelabuhan timur Vladivostok dan menuduhnya sebagai mata-mata.[1]

Tatsunori Motoki, yang bekerja di Konsulat Jenderal Jepang di kota itu, dibebaskan setelah beberapa jam dan dinyatakan persona non grata menurut kantor berita Jepang Kyodo. Dikatakan Motoki telah diperintahkan untuk meninggalkan Rusia dalam waktu 48 jam. Di Tokyo, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno menggambarkan penahanan Motoki tidak dapat diterima dan menuduh FSB menggunakan pendekatan “pemaksaan” terhadap diplomat tersebut.

“Sama sekali tidak ada bukti bahwa staf (pejabat konsulat) yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan ilegal seperti yang diklaim oleh pihak Rusia,” kata Matsuno pada konferensi pers. “Dalam kasus ini, petugas konsuler ditutup matanya dari awal sampai akhir, dan dibawa pergi dengan kedua tangan dan kepala ditekan, tidak bisa bergerak, dan kemudian diinterogasi secara paksa.

Tindakan pihak Rusia merupakan pelanggaran yang jelas dan serius terhadap Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler dan Konvensi Konsuler Soviet-Jepang. Ini sangat disesalkan dan tidak diterima dengan cara apa pun.” Jelas Matsuno, dilansir dari CNN.[2]

Badan keamanan Rusia mengumumkan telah menahan seorang konsul Jepang di Vladivostok pada hari 26 September 2022 karena tuduhan spionase dan memerintahkannya untuk meninggalkan negara itu. “Seorang diplomat Jepang ditahan saat menerima informasi rahasia, dengan imbalan uang, tentang kerja sama Rusia dengan negara lain di kawasan Asia-Pasifik,” kata dinas keamanan FSB dalam sebuah pernyataan, yang disiarkan oleh kantor berita Rusia, Senin.

Media lokal merilis rekaman yang diduga menunjukkan Motoki menerima dokumen di sebuah restoran, dan dia mengakui tuduhan itu selama interogasi FSB.[3] Kedutaan Jepang di Rusia sebelumnya mengajukan protes tentang penahanan itu ke kementerian luar negeri Moskow, dengan mengatakan “itu jelas merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik” dan perintah untuk meninggalkan negara itu “tidak masuk akal”, menurut Kyodo.

Rusia diketahui menganggap Jepang sebagai negara musuh negaranya, sama seperti negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan sekutu mereka. Moskow dan Tokyo telah saling bertukar sanksi sejak 24 Februari ketika Rusia menginvasi Ukraina.

Apa itu persona non grata?

Persona non grata, adalah sebuah frasa Latin yang berarti “orang yang tidak diinginkan.”[4] Sebagai istilah hukum, ini mengacu pada praktik negara yang melarang seorang diplomat memasuki negara itu sebagai diplomat, atau memulangkan seorang diplomat yang sudah bertempat tinggal di negara itu karena melakukan tindakan yang tidak pantas dengan status diplomat. Hal ini ditetapkan pada Konvensi Wina 1961 untuk Hubungan Diplomatik dimana pada pasal 9 perjanjian tersebut, suatu negara dapat menyatakan setiap anggota staf diplomatik persona non grata “kapan saja dan tanpa harus menjelaskan keputusannya.”

Deklarasi persona non grata dapat dikatakan dan dapat sebagai salah satu bentuk “kecaman” paling berat yang diberikan suatu negara kepada perwakilan atau diplomat asing karena mereka juga memiliki imunitas dan dilindungi dari penangkapan dan penuntutan.[5] Seorang diplomat yang dinyatakan demikian dapat dipanggil kembali dari misi diplomatik untuk kembali ke negaranya atau fungsi diplomatik mereka dihentikan dan negara dapat menolak untuk mengakui misi diplomatik dari aktor tersebut.

Beberapa kejadian serupa telah dilakukan beberapa negara yang memulangkan diplomat asing seperti antara Venezuela dan Israel, pengusiran diplomat Pakistan dari India. Persona non grata dapat dikatakan sebagai tanda simbolis untuk mengungkapkan ketidaksenangan dengan negara pengirim diplomat tersebut. Atau seperti kasus diplomat Jepang, persona non grata digunakan untuk “mengusir” diplomat yang dituduh melakukan spionase, hal ini juga terjadi pada tahun 2016 ketika diplomat Pakistan dituduh menjalankan jaringan mata-mata di India.

[1] https://www.aljazeera.com/news/2022/9/27/japan-lodges-protest-after-russia-detains-diplomat-in-vladivostok

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] “Persona Non Grata”, National Museum of American Diplomacy, 10 Juni 2019, https://diplomacy.state.gov/glossary/persona-non-grata-2/

[5] David van Opdrop, “What does it mean to be declared persona non grata?”, DW, 6 Maret 2019, https://p.dw.com/p/3EZC0

October 25 2021

Erdogan Usir 10 Dubes Negara Asing di Turki, Buntut Tuntutan Pembebasan Osman Kavala

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, News, Politics amerika serikat, Duta Besar, NATO, Osman Kavala, persona non grata, Tayyip Erdogan 0

Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan bahwasanya dirinya telah memerintahkan kepada Kementerian Luar Negeri Turki untuk mengusir duta besar Amerika Serikat dan sembilan negara Barat lainnya karena menuntut pembebasan Osman Kavala pada saat berbicara kepada para pendukungnya di Eskisehir, Turki pada hari Sabtu (23/10).

“Saya memberikan perintah yang diperlukan kepada menteri luar negeri kami dan mengatakan apa yang harus dilakukan: 10 duta besar ini harus dinyatakan persona non grata (tidak diinginkan) sekaligus. Anda akan segera menyelesaikannya,” kata Erdogan dalam pidatonya di kota barat laut Turki. Eskisehir. “Mereka akan tahu dan mengerti Turki. Pada hari mereka tidak tahu dan mengerti Turki, mereka akan pergi,” katanya yang disambut sorak-sorai penonton.

Osman Kavala, merupakan seorang aktivis yang berkontribusi banyak untuk berbagai kelompok masyarakat sipil. Kavala telah dipenjara selama empat tahun atas dakwaan membiayai protes nasional pada tahun 2013 dan keterlibatan dalam kudeta yang gagal pada tahun 2016. Saat ini dia tetap dalam tahanan sementara sembari proses persidangan terakhirnya berlanjut yang mana dirinya menyangkal tuduhan tersebut.

Dalam pernyataan bersama pada Senin (18/10), duta besar Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat menyerukan penyelesaian yang adil dan cepat untuk kasus Kavala, dan untuk “pembebasan mendesak”. Atas pernyataan ini, mereka dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Turki, yang menyebut pernyataan itu tidak bertanggung jawab.

Kedutaan AS dan Prancis serta Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa dirinya mengetahui laporan tersebut dan sedang mencari kejelasan dari Kementerian Luar Negeri Turki. Erdogan telah mengatakan sebelumnya bahwa dia berencana untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada pertemuan puncak ekonomi utama Kelompok 20 (G20) di Roma akhir pekan depan.

Salah satu sumber diplomatik mengatakan de-eskalasi dimungkinkan terjadi mengingat Turki sekarang telah membuat pendiriannya sangat jelas, dan mengingat potensi dampak diplomatik dari langkah semacam itu menjelang KTT G20 dan KTT iklim PBB di Glasgow yang dimulai pada akhir bulan. “Tidak ada instruksi yang diberikan kepada kedutaan,” kata sumber itu, seraya menambahkan bahwa ada kemungkinan keputusan akan diambil pada rapat kabinet Turki pada Senin (25/10).

Adapun tujuh dari duta besar mewakili sekutu Turki di NATO, bilamana pengusiran dilakukan, hal ini akan membuka keretakan terdalam dengan Barat dalam 19 tahun kekuasaan Erdogan. Sebelumnya, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyerukan pembebasan segera Kavala dua tahun lalu, mengatakan tidak ada kecurigaan yang masuk akal bahwa Kavala telah melakukan pelanggaran, dan menemukan bahwa penahanannya dimaksudkan untuk membungkamnya. Dewan Eropa, yang mengawasi pelaksanaan keputusan ECHR, mengatakan akan memulai proses pelanggaran terhadap Turki jika Kavala tidak dibebaskan.

Berbagai reaksi datang dari kesepuluh negara tersebut, Norwegia mengatakan kedutaannya belum menerima pemberitahuan dari otoritas Turki. “Duta besar kami belum melakukan apa pun yang menjamin pengusiran,” kata kepala juru bicara kementerian, Trude Maaseide, menambahkan bahwa Turki sangat menyadari pandangan Norwegia. “Kami akan terus meminta Turki untuk mematuhi standar demokrasi dan aturan hukum dimana negara itu berkomitmen di bawah Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa,” kata Maaseide.

Kementerian luar negeri Selandia Baru mengatakan pada hari Minggu, bahwa pihaknya tidak akan berkomentar sampai mendengar “sesuatu secara resmi melalui saluran resmi,” dan menambahkan dalam sebuah pernyataan email bahwa “Selandia Baru menghargai hubungannya dengan Turki.”

Kavala dibebaskan tahun lalu dari tuduhan terkait dengan protes 2013, tetapi keputusan itu dibatalkan tahun ini dan digabungkan dengan tuduhan terkait dengan upaya kudeta. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan kasusnya adalah simbol dari tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di bawah Erdogan.

Enam negara yang terlibat adalah anggota UE, termasuk Jerman dan Prancis. Presiden Parlemen Eropa David Sassoli menulis di twitter:

“Pengusiran sepuluh duta besar adalah tanda pergeseran otoriter pemerintah Turki. Kami tidak akan terintimidasi. Kebebasan untuk Osman Kavala.”

Menteri Luar Negeri Denmark Jeppe Kofod mengatakan kementeriannya belum menerima pemberitahuan resmi, tetapi telah melakukan kontak dengan teman-teman dan sekutunya. “Kami akan terus menjaga nilai dan prinsip bersama kami, seperti yang juga diungkapkan dalam deklarasi bersama,” katanya dalam sebuah pernyataan. Sebuah sumber di Kementerian Luar Negeri Jerman juga mengatakan 10 negara sedang berkonsultasi satu sama lain.

Di sisi lain Kavala mengatakan pada hari Jumat (22/10) bahwa dia tidak akan lagi menghadiri persidangannya karena sidang yang adil tidak mungkin dilakukan. Adapun persidangan Kavala berikutnya dijadwalkan pada 26 November 2021.