Pasifik Archives - DIP Institute

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (kiri) dan Menteri Pertahanan Papua Nugini Win Bakri Daki (kanan) menunjukkan dokumen setelah menandatangani perjanjian keamanan saat Perdana Menteri Papua Nugini James Marape (tengah) melihat Forum Kerjasama India-Kepulauan Pasifik di APEC Haus di Port Moresby pada 22 Mei 2023 (Foto oleh ADEK BERRY/AFP via Getty Images)

May 26 2023

Jalan Lain Menghadang China: AS dan Papua Nugini Menandatangani Pakta Pertahanan

Anita Susanto Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think amerika serikat, Balance of Power, China, Kebijakan Strategis, Papua Nugini, Pasifik 0

Persaingan antara Washington dan Beijing untuk mendapatkan pengaruh di kawasan Pasifik tampaknya meningkat setelah dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama pertahanan bilateral baru antara Amerika Serikat dan Papua Nugini. Hal ini telah menimbulkan kontroversi di negara Kepulauan Pasifik dan juga bagi China.

Pada 22 Mei 2023, saat Blinken mengunjungi ibu kota negara Papua Nugini (PNG), Port Moresby, kesepakatan dan pengaturan keamanan laut ditandatangani oleh James Marape, perdana menteri PNG. Peningkatan kerja sama pertahanan ini akan meningkatkan akses AS ke militer dan fasilitas lain di PNG dan selanjutnya akan memperkuat hubungan keamanan Washington di Pasifik Selatan. “Kerja sama pertahanan dirancang oleh Amerika Serikat dan Papua Nugini sebagai mitra yang setara dan berdaulat,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam upacara penandatanganan pada hari Senin.[1]

Kawasan Pasifik, yang meliputi Australia, Selandia Baru, dan sejumlah pulau dan negara kepulauan dinilai memiliki kepentingan strategis yang sangat besar. Kawasan ini terletak di antara AS, China, dan Australia, menimbulkan kepentingan strategis untuk keamanan dan pertahanan. Contohnya, pada Perang Dunia ke II, wilayah Pasifik sendiri menjadi pangkalan dan pelabuhan vital untuk angkatan udara dan angkatan laut Jepang.[2]

Presiden AS, Joe Biden minggu lalu mempersingkat perjalanan ke Asia yang akan mencakup pemberhentian di Port Moresby dan Sydney, Australia, karena diskusi batas utang saat ini di AS, namun, perjalanan Blinken ke PNG menjadi kejutan. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 21 Mei lalu, PNG menggambarkan kesepakatannya dengan AS sebagai peluang untuk memperkuat kemampuan dan infrastruktur pertahanannya pada saat kekhawatiran keamanan internasional meningkat.

“Papua Nugini tidak memiliki musuh tetapi perlu dipersiapkan. Terutama terkait isu sengketa teritorial seperti dalam kasus Ukraina-Rusia,” kata pernyataan itu, dilansir dari CNN. “Perjanjian ini bukan tentang geopolitik tetapi lebih mengakui kebutuhan negara untuk membangun kemampuan pertahanannya karena sengketa perbatasan tidak dapat dihindari di masa depan,” katanya, seraya menambahkan bahwa hal itu tidak menghalangi pemerintah untuk “bekerja sama” dengan negara lain, termasuk China.[3]

Menurut Departemen Luar Negeri, tentara AS dan PNG sudah memiliki hubungan bantuan keamanan kooperatif yang sebagian besar berpusat pada latihan kemanusiaan bersama dan pelatihan personel militer PNG.[4] Kesepakatan baru ini telah mendorong diskusi di Papua Nugini, terutama karena kurangnya transparansi pemerintah atas apa yang terkandung di dalamnya dan dugaan kebocoran draf di internet.

AS mengikuti jejak China?

Dalam beberapa tahun terakhir, China tengah meningkatkan kekuatan angkatan lautnya secara signifikan. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA Navy) melampaui Angkatan Laut AS dalam ukuran armada sekitar tahun 2020 dan dari informasi terakhir, Beijing memiliki sekitar 340 kapal perang, menurut Laporan Kekuatan Militer China 2022 versi Pentagon yang dirilis pada November lalu. Armada China diperkirakan akan menambah 400 kapal dalam dua tahun ke depan, menurut laporan yang sama.^[5]

Keagresifan China dalam meningkatkan kekuatan militernya telah membuat wilayah Pasifik menjadi semakin penting bagi dua kekuatan besar. Kekhawatiran ini meningkat tahun lalu setelah Beijing menandatangani perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon. Perjanjian kerangka kerja keamanan bilateral antara Beijing dan Kepulauan Solomon dilakukan berdasarkan permintaan dan kebutuhan Pulau Solomon dam tujuannya adalah untuk membantu Kepulauan Solomon menjaga tatanan sosial.

Walaupun begitu, usaha China dalam memperkuat pengaruhnya di wilayah Pasifik mengalami beberapa kemunduran. Pakta pertahanan dengan Fiji dilaporkan mengakhiri perjanjian pelatihan polisinya dengan China awal tahun ini “adalah kemenangan besar, membuat negara-negara Pasifik terbesar berpihak pada AS dalam upayanya untuk membatasi pengaruh China di kawasan itu,” kata Laveil, menambahkan bahwa Marape dapat “memanfaatkan ancaman China” untuk meminta lebih banyak bantuan pembangunan dari AS.

Setelah perjanjian China-Kepulauan Solomon, negara-negara di seluruh dunia, terutama AS mulai memfokuskan diri terhadap wilayah Pasifik. Saat ini, lalu lintas kunjungan, pertemuan, dan strategi jalur cepat untuk melawan pengaruh Tiongkok di Pasifik telah berdampak pada hampir setiap negara atau teritori, pulau, dan atol Pasifik dalam berbagai tingkat.[6] Hal ini dapat terlihat dari bagaimana berbagai negara “masuk” ke wilayah ini seperti mitra AS, Korea Selatan yang berusaha menghalau upaya diplomatik dan ekonomi untuk melawan China ini telah disertai dengan peningkatan perhatian pertahanan yang sangat besar, tidak terkecuali melalui perjanjian AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Jelas terlihat bagaimana AS berusaha mengimbangi kekuatan dimana China tengah bergerak. Gagasan keseimbangan kekuasaan sendiri menyatakan bahwa negara bertujuan untuk pemerataan kekuasaan untuk mencegah dominasi oleh satu negara. Sementara para diplomat dan politisi sepanjang sejarah telah menggunakan konsep keseimbangan kekuasaan dalam berbagai keadaan dan untuk berbagai tujuan, konsep ini juga merupakan teori politik internasional yang digunakan oleh para sarjana untuk menjelaskan fenomena di dunia sekitar kita saat ini.[7] Berpijaknya AS di wilayah Pasifik lewat perjanjian dengan PNG merupakan salah satunya.

[1] “Papua New Guinea, US sign defence and maritime pact”, Al Jazeera, 22 Mei 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/5/22/papua-new-guinea-us-to-sign-security-pact-with-eye-on-china

[2] Lucas Myers, “The Pacific War’s Lessons for the Continued Strategic Importance of Oceania”, Wilson Center, https://www.wilsoncenter.org/publication/pacific-wars-lessons-continued-strategic-importance-oceania#:~:text=The%20South%20Pacific%20islands%20provided,Japanese%20air%20and%20naval%20forces.

[3] Simone McCarthy, “US and Papua New Guinea sign defense pact as Washington, Beijing vie for influence in the Pacific”, CNN, 22 Mei 2023, https://edition.cnn.com/2023/05/22/asia/us-papua-new-guinea-defense-cooperation-agreement-intl-hnk/index.html

[4] Ibid.

[5] Brad Lendon, “Expert’s warning to US Navy on China: Bigger fleet almost always wins”, CNN. 17 Januari 2023, https://edition.cnn.com/2023/01/16/asia/china-navy-fleet-size-history-victory-intl-hnk-ml/index.html#:~:text=The%20People’s%20Liberation%20Army%20Navy,two%20years%2C%20the%20report%20says.

[6] Patricia O’Brien, “China in the Pacific: The Fiji Case”, The Diplomat, 1 Mei 2023, https://thediplomat.com/2023/05/china-in-the-pacific-the-fiji-case/

[7] Morten Skumsrud Andersen. “Balance of Power”, Wilson Library, 27 Februari 2018, https://doi.org/10.1002/9781118885154.dipl0339

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol berbicara pada sesi ke-77 Majelis Umum di markas besar PBB pada 20 September 2022 di New York City. (Foto oleh Anna Moneymaker/Getty Images)

October 5 2022

Perubahan Iklim Membahayakan Kami: Korea Selatan dan Kepulauan Marshall

Anita Susanto Asia Pacific, Climate, News, Politics Kepulauan Marshall, Korea Selatan, Pasifik, PBB, Perubahaan Iklim, UNGA, Yoon Suk Yeol 0

Ketimpangan, krisis iklim, dan perlunya negara-negara kaya untuk berbagi teknologi canggih mereka dengan yang lebih miskin adalah beberapa topik yang disinggung oleh para pemimpin Asia di Majelis Umum PBB.

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol mengatakan kepada para pemimpin dunia di New York pada 20 September bahwa “salah satu tugas paling mendesak” yang dihadapi PBB adalah “mempromosikan kerja sama global untuk mempersempit kesenjangan digital yang memperburuk polarisasi antar bangsa”. Yoon mengatakan negaranya akan terus berbagi secara luas teknologi dan data digital canggihnya, “dan tidak menyia-nyiakan upaya dalam memberikan dukungan dan berinvestasi dalam pendidikan”.

Selain itu, Kepulauan Marshall, sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian Barat juga menekankan hal yang serupa, menyerukan “perang total” terhadap perubahan iklim.

Berbicara pada pertemuan Majelis Umum PBB, David Kabua, Presiden dari Kepulauan Marshall menggambarkan perjuangan lama untuk menjaga negara kepulauannya yang rendah di atas air. “Hari ini, kami memperbarui seruan kami kepada dunia untuk menyatakan perang total terhadap tantangan terbesar abad ini – monster perubahan iklim,” katanya. Kabua meratapi kenyataan bahwa setelah bertahun-tahun, “dunia telah gagal menghentikan kecanduan kita terhadap bahan bakar fosil”.

Dia mendesak para pemimpin dunia untuk meningkatkan penggunaan dan pengembangan energi terbarukan sambil juga mengambil sektor yang bergantung pada bahan bakar fosil, termasuk sektor penerbangan dan perkapalan. Dia menunjuk pada proposal retribusi karbon Kepulauan Marshall untuk pengiriman internasional yang dia katakan “akan mendorong transisi ke pengiriman tanpa emisi, menyalurkan sumber daya dari pencemar ke yang paling rentan”.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres juga menyatakan ide yang sejalan baik dengan Korea Selatan maupun Kepulauan Marshall. Selama pidato pembukaannya di sidang Majelis Umum PBB, ia mendorong negara-negara kaya untuk mengenakan pajak atas keuntungan perusahaan energi dan mengalihkan dana tersebut ke “negara-negara yang menderita kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh krisis iklim” dan mereka yang berjuang dengan meningkatnya biaya hidup.

Selain itu, Kabua menggambarkan kekhawatirannya yang berkembang atas pengujian dan peledakan senjata nuklir, menyebut Kepulauan Marshall sebagai ground zero untuk pengujian 67 senjata nuklir dan termonuklir selama 12 tahun selama era perwalian yang dikelola PBB-AS”.

“Terpaparnya masyarakat dan tanah kami telah menciptakan dampak yang telah berlangsung – dan akan berlangsung – selama beberapa generasi,” kata Kabua. “Dampak ini terhadap hak asasi manusia, tanah, budaya, kesehatan, dan kehidupan kita, adalah beban yang tidak harus ditanggung oleh bangsa atau negara lain.”

Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Aula Besar Rakyat melalui tautan video di Beijing, Tiongkok. (Foto oleh Du Yang/Layanan Berita China via Getty Images)

June 6 2022

China dan Negara-Negara Kepulauan Pasifik Menyepakati Kesepakatan Ekonomi, Tetapi Tidak Dapat Menyepakati Pakta Keamanan

Anita Susanto Asia Pacific, Climate, Economy, News, Politics, Security and Defence China, Ekonomi, Fiji, Kesepakatan, Pasifik 0

Wang Yi, Menteri Luar Negeri China mendesak agar negara-negara di wilayah Pasifik tidak terlalu khawatir terhadap negaranya setelah pertemuan Beijing dengan para Menteri luar negeri dari 10 negara kepulauan di Fiji ketika mereka tidak dapat menyetujui pernyataan mengenai perdagangan dan keamanan. Wang, mewakili China menjadi penyelenggara sekaligus tuan rumah pertemuan ini di tengah kunjungan diplomatiknya ke berbagai kawasan yang tentu menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat dan sekutunya.

Duta Besar China untuk Fiji, Qian Bo, mengatakan para peserta telah sepakat untuk membahas rancangan komunike dan rencana lima tahun “sampai kita mencapai kesepakatan.” “Ada dukungan umum dari 10 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan kami, tetapi tentu saja ada kekhawatiran tentang beberapa masalah khusus.”

Sebelumnya, sebuah rancangan komunike dan rencana aksi lima tahun yang diusulkan China ke negara-negara kepulauan tersebut telah dikirimkan sebelum pertemuan itu. Menunjukkan bahwa China sedang mencari kesepakatan perdagangan dan keamanan regional yang luas. Namun rancangan komunike tersebut memicu pertentangan dari setidaknya salah satu negara yang diundang yaitu Negara Federasi Mikronesia, dilansir dari CNN.

Pertemuan yang dihadiri Menteri luar negeri Samoa, Tonga, Kiribati, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Niue, dan Vanuatu, Wang mengatakan bahwa pertemuan itu di sisi lain telah menyetujui lima area dari kerja sama, tetapi diskusi lebih lanjut memang masih dibutuhkan untuk membentuk konsensus yang lebih kuat. Lima area yang telah disetujui sendiri lebih mengarah pada kerjasama di sektor-sektor ekonomi, pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid, pusat-pusat baru pertanian dan bencana, tetapi tidak ada kesepakatan yang telah disetujui di sektor keamanan.

“China akan merilis penjelasannya sendiri tentang posisi dan proposisi, dan proposal kerja sama kami dengan negara-negara kepulauan Pasifik, dan ke depan kami akan terus melakukan diskusi dan konsultasi yang berkelanjutan dan mendalam untuk membentuk lebih banyak konsensus untuk kerja sama,” jelas Wang dalam sebuah konferensi pers kepada wartawan di Fiji. Selaras dengan timbulnya kekhawatiran AS, Wang sendiri menjelaskan bahwa motif China adalah untuk mendukung negara-negara berkembang di Afrika, Asia dan juga Karibia. “Jangan terlalu cemas dan jangan terlalu gugup, karena pembangunan dan kemakmuran bersama China dan semua negara berkembang lainnya hanya akan berarti harmoni yang besar, keadilan yang lebih besar, dan kemajuan yang lebih besar bagi seluruh dunia,” jelas Wang.

Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama mengatakan kepada wartawan bahwa negara-negara Pasifik memprioritaskan konsensus. Bainimarama mengatakan bahwa aspek geopolitik tidak menjadi faktor utama bagi negara-negara di Pasifik melainkan aspek ekonomi dan lingkungan—akibat pemanasan global—yang menjadi hal penting bagi mereka yang mendorong kerja sama dengan China.